Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hukum Islam tidak membenarkan pengangkatan anak dengan tujuan menjadikannya sebagai anak kandung. Akibatnya anak angkat tidak mewaris atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Namun, sebaliknya anak angkat tetap mempunyai hak waris terhadap harta peninggalan orang tua kandungnya. Hal tersebut terjadi karena dalam hukum Islam hak waris timbul dari hubungan darah dan hubungan perkawinan. Hubungan antara anak angkat dengan kedua orang tua angkatnya merupakan hubungan yang timbul dari perasaan simpati, tolong menolong dan kewajiban untuk berbagi pada sesama manusia yang merupakan anjuran bagi setiap orang muslim. Pemahaman mengenai kedudukan waris anak angkat belum sepenuhnya dipahami oleh semua orang, sehingga seringkali menimbulkan sengketa waris yang melibatkan anak angkat. Sengketa waris yang terjadi dapat mengakibatkan hubungan persaudaraan yang sudah dibina menjadi rusak apalagi bila sengketa tersebut hingga memasuki ruang pengadilan.Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai wasiat wajibah bagi anak angkat merupakan suatu kebijaksanaan Hukum Islam terhadap kedudukan waris anak angkat tersebut. Selain itu pasal 210 mengenai Hibah juga dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi permasalahan waris yang berkaitan dengan anak angkat. Namun demikian isi pasal 209 dan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam belum juga dapat menghindari terjadinya sengketa waris berkaitan dengan anak angkat. Notaris sesuai dengan kedudukan dan fungsinya sangat diperlukan dalam mencegah dan mengidentifikasi potensi sengketa yang mungkin terjadi. Tesis ini menjelaskan kedudukan Notaris berkaitan dengan kewenangannya dalam membuat akta otentik serta bagaimana kewenangan tersebut dapat dilaksanakan sebagai tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya sengketa waris yang melibatkan anak angkat.

---

Islamic law does not justify the child adoption with the aim of making it as a biological child. As a result, the adopted child does not have the right of adoptive parent`s inheritance. On the contrary the adopted child continues to have inheritance rights of biological parent`s inheritance. This happens because the Islamic law of inheritance rights arising from blood ties and marital relationships. The relationship between adopted children with adoptive parents is a relationship arising from feelings of sympathy, help of each otherand obligation to share with each other who are recommended for every Muslim. An understanding of the position of adopted child inheritance is not always fully understood by every Muslim, so that often lead to disputes involving beneficiary foster child. Inheritance disputes that occur can lead to damaged of fraternal relations that have been nurtured especially if the dispute is brought into the court.Article 209 Compilation of Islamic Law which governs "wajibah" legacy for the adopted child was wisdom of Islamic Law on inheritance position of adopted child. In addition, Article 210 of the "Hibah" can also be treated as a solution to the problems associated with inheritance of an adopted child. However, the contents of Article 209 and Article 210 of Islamic Law Compilation yet also can avoid inheritance disputes relating to the adopted child. Notary in accordance with their position and function is needed in preventing and identifying potential disputes that may occur. This thesis describes the position of notary related to its authority in making authentic documents and how these powers could be implemented as a preventative measure against the possibility of inheritance disputes involving foster children."

"Didalam lingkungan kita, biasanya kehidupan berkeluarga yang lengkap terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Hal ini merupakan dambaan dari setiap orang. Pada kenyataannya tidak semua keluarga dapat mempunyai anak atau sebaliknya tidak semua anak beruntung memiliki orang tua yang dapat memberikan kesejahteraan lahir dan bathin bagi kehidupan seorang anak. Terhadap orang tua yang tidak mempunyai anak, maka dapat mengangkat atau memelihara anak yang dapat memberikan arti bagi kelangsungan hidup atau pemeliharaan orang tua tersebut di hari tuanya.Dalam penelitian ini, istilah anak angkat yang dimaksud adalah anak yang dipelihara, dinafkahi, diberi pendidikan hingga anak tersebut dewasa dan dapat mandiri. Kemudian bila dihadapkan dengan norma hukum agama Islam yang tidak memberikan hak waris kepada anak angkat, maka tentulah akan menimbulkan kesulitan bagi anak angkat tersebut, atau bisa mengakibatkan anak tersebut menjadi terlantar. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah aturan dan akibat hukum pengangkatan anak dalam Islam, kedudukan dan hak mewaris dari anak angkat dan ahli waris lain yang merupakan keluarga dari pewaris, dan peranan Notaris dalam pembuatan akta wasiat bagi anak angkat.Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian normatif dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang langsung didapatkan dari masyarakat dan data sekunder yang diperolah dari bahan kepustakaan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa wasiat wajibah merupakan jawaban dari permasalahan dalam urusan warisan anak angkat. Lembaga wasiat wajibah dijadikan salah satu bagian dari hukum positif di Indonesia dan secara khusus ditegaskan dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, yang memberikan hak istimewa pada anak angkat dan orang tua angkat, tapi Kompilasi Hukum Islam tetap mendudukkan anak angkat dan orang tua angkat di luar kelompok ahli waris sebagaimana diatur dalam fikih waris.Penentuan bagian dari wasiat wajibah tidak boleh melebihi dari sepertiga harta peninggalan dan pelaksanan wasiat wajibah harus dilandasi oleh prinsip keadilan dan keseimbangan. Notaris dalam hal melaksanakan kewajibannya untuk memberikan penyuluhan dalam bidang hukum, merupakan salah satu sarana untuk mensosialisasikan penerapan pasal tersebut. Penelitian ini juga bermaksud untuk melihat lebih jauh peranan Notaris dalam hal pembagian wasiat wajibah untuk anak angkat dan perlindungan hak-hak kewarisan bagi ahli waris lainnya.

---

In our environment, usually, a complete family shall consist of father, mother and children. This is what every one is wishing for. Unfortunately, not all family is able to have children or, otherwise, not all children are lucky enough to have parents that can give wealth, both physically and spiritually for the child's life. For parents who do not have children, they may adopt or take care of children that can give a meaning for the persistence of life or take care of them in their old days.In this research, the term 'adopted child' shall mean a child whom is taking care of, given money, educated until he/she is grown-up and independent. If we are faced by Islamic norm that prohibits right to inherit for adopted child, this, of course will cause a problem for the adopted child, or he/she becomes neglected. The problems discussed in this research are the rules and legal consequence of child adoption under Islamic Law, the position and right to inherit of adopted child and other heirs whom are family of the testator and role of Notary in making the deed of testament for adopted child.This research uses the methodology of normative research and type of data used in the research is a primary data obtained directly from the society and secondary data obtained from literature. Therefore, it can be concluded that Wajibah testament is the answer of the problem of inheritance. The body of Wajibah testament becomes part of positive Law in Indonesia and specially addressed in Article 209 of Islamic Law Compilation, that gives a special right for adopted child and adopted parents. Nevertheless, Islamic Law Compilation still puts the position of adopted child and adopted parents outside the group of heirs as regulated in Mawarits Fiqh.And determination of the portion of Wajibah testament shall not exceeds one third of the property and that the implementation of Wajibah testament shall be based on the principle of fairness and balance. A Notary, in carrying-out its duty to give legal information, becomes one of the facilities to socialize the implementation of such provision. This research also aims to see further role of Notary in sharing Wajibah testament for adopted child and protection of rights to inherit for other heirs."

"Didalam lingkungan kita, biasanya kehidupan berkeluarga yang lengkap terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Hal ini merupakan dambaan dari setiap orang. Pada kenyataannya tidak semua keluarga dapat mempunyai anak atau sebaliknya tidak semua anak beruntung memiliki orang tua yang dapat memberikan kesejahteraan lahir dan bathin bagi kehidupan seorang anak. Terhadap orang tua yang tidak mempunyai anak, maka dapat mengangkat atau memelihara anak yang dapat memberikan arti bagi kelangsungan hidup atau pemeliharaan orang tua tersebut di hari tuanya.Dalam penelitian ini, istilah anak angkat yang dimaksud adalah anak yang dipelihara, dinafkahi, diberi pendidikan hingga anak tersebut dewasa dan dapat mandiri. Kemudian bila dihadapkan dengan norma hukum agama Islam yang tidak memberikan hak waris kepada anak angkat, maka tentulah akan menimbulkan kesulitan bagi anak angkat tersebut, atau bisa mengakibatkan anak tersebut menjadi terlantar. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah aturan dan akibat hukum pengangkatan anak dalam Islam, kedudukan dan hak mewaris dari anak angkat dan ahli waris lain yang merupakan keluarga dari pewaris, dan peranan Notaris dalam pembuatan akta wasiat bagi anak angkat.Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian normatif dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang langsung didapatkan dari masyarakat dan data sekunder yang diperolah dari bahan kepustakaan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa wasiat wajibah merupakan jawaban dari permasalahan dalam urusan warisan anak angkat. Lembaga wasiat wajibah dijadikan salah satu bagian dari hukum positif di Indonesia dan secara khusus ditegaskan dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, yang memberikan hak istimewa pada anak angkat dan orang tua angkat, tapi Kompilasi Hukum Islam tetap mendudukkan anak angkat dan orang tua angkat di luar kelompok ahli waris sebagaimana diatur dalam fikih waris.Penentuan bagian dari wasiat wajibah tidak boleh melebihi dari sepertiga harta peninggalan dan pelaksanan wasiat wajibah harus dilandasi oleh prinsip keadilan dan keseimbangan. Notaris dalam hal melaksanakan kewajibannya untuk memberikan penyuluhan dalam bidang hukum, merupakan salah satu sarana untuk mensosialisasikan penerapan pasal tersebut. Penelitian ini juga bermaksud untuk melihat lebih jauh peranan Notaris dalam hal pembagian wasiat wajibah untuk anak angkat dan perlindungan hak-hak kewarisan bagi ahli waris lainnya

---

In our environment, usually, a complete family shall consist of father, mother and children. This is what every one is wishing for. Unfortunately, not all family is able to have children or, otherwise, not all children are lucky enough to have parents that can give wealth, both physically and spiritually for the child's life. For parents who do not have children, they may adopt or take care of children that can give a meaning for the persistence of life or take care of them in their old days.

In this research, the term 'adopted child' shall mean a child whom is taking care of, given money, educated until he/she is grown-up and independent. If we are faced by Islamic norm that prohibits right to inherit for adopted child, this, of course will cause a problem for the adopted child, or he/she becomes neglected. The problems discussed in this research are the rules and legal consequence of child adoption under Islamic Law, the position and right to inherit of adopted child and other heirs whom are family of the testator and role of Notary in making the deed of testament for adopted child.

This research uses the methodology of normative research and type of data used in the research is a primary data obtained directly from the society and secondary data obtained from literature. Therefore, it can be concluded that Wajibah testament is the answer of the problem of inheritance. The body of Wajibah testament becomes part of positive Law in Indonesia and specially addressed in Article 209 of Islamic Law Compilation, that gives a special right for adopted child and adopted parents. Nevertheless, Islamic Law Compilation still puts the position of adopted child and adopted parents outside the group of heirs as regulated in Mawarits Fiqh.

And determination of the portion of Wajibah testament shall not exceeds one third of the property and that the implementation of Wajibah testament shall be based on the principle of fairness and balance. A Notary, in carrying-out its duty to give legal information, becomes one of the facilities to socialize the implementation of such provision. This research also aims to see further role of Notary in sharing Wajibah testament for adopted child and protection of rights to inherit for other heirs."

"Masalah keturunan (hubungan biologis kekeluargaan) merupakan suatu masalah yang dipandang penting dalam Islam. Namun demikian Agama Islam juga mengingatkan agar jangan sampai manusia hidup terlalu mengagungkan anak atau keturunan karena dari Q. XLII ; 49-50 dapat disimpulkan bahwa Allah dapat saja menjadikan seseorang berketurunan atau tidak berketurunan. Dalam hal Allah mentakdirkan seseorang tidak berketurunan, dapat timbul permasalahan kewarisan yakni siapakah yang menjadi ahli waris dari pewaris tersebut? Terlebih dalam hal Pewaris tersebut mempunyai anak angkat. Dalam Masyarakat yang kurang memahami hukum Islam juga dapat timbul suatu permasalahan baru apakah anak angkat tersebut dapat disamakan dengan anak shulbi pewaris sehingga secara otomatis menjadi ahli waris dari pewaris tersebut, mengingat pemeliharaannya pun tidak dibedakan dengan anak shulbi Pewaris. Skripsi ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana pengaturan Hukum Islam mengenai Pewaris yang tidak berketurunan (Kalaalah), ditinjau dari 3 (tiga) ajaran kewarisan yang terdapat di Indonesia yaitu Ajaran Kewarisan Patrilineal Syafi'i, Bilateral Hazairin dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian mengemukakan hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan Kalaalah dan juga anak angkat yakni mengenai penentuan ahli waris dari pewaris yang kalaalah, mengenai kedudukan anak angkat dari Pewaris yang Kalaalah dan juga perlindungan hak-hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya (pewaris), juga mengenai pembagian harta peninggalan pewaris yang kalaalah."

"Peraturan hukum mengenai hak mewaris anak angkat dalam sistem kewarisan di Indonesia diatur dalam hukum Islam, hukum adat dan hukum barat. Setiap persoalan yang terjadi harus berpatokan kepada landasan hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan undang-undang yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami akibat hukum pengangkatan anak terhadap kedudukan mewarisnya menurut Hukum Islam, Hukum Adat suku Melayu Jambi dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia serta mengetahui dan memahami kedudukan mewaris anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian keperpustakaan. Dalam pengumpulan datanya ditunjang dengan wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait. Hukum waris di Indonesia beraneka ragam, sehingga ketentuan hukum waris bagi anak angkat tergantung pada hukum waris yang berlaku bagi orang tua angkatnya (pewaris). Menurut hukum waris barat (KUHPerdata) hak mewaris anak angkat sama dengan anak kandung, menurut hukum adat Suku Melayu Jambi terbatas artinya hanya mewaris harta gono gini dan tidak mewaris harta pusaka dan besarnya tidak boleh melebihi 1/3 harta. Sedangkan dalam hukum Islam anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Selain itu, pengangkatan anak terkadang mengakibatkan putusnya hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandung, sehingga tidak dapat mewaris dari orang tua kandungnya. Adapun menurut Hukum Islam dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak serta tidak memutus hubungan darah. Dengan demikian, anak angkat dimungkinkan untuk menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dikarenakan adanya hubungan darah.

---

Laws regarding foster child inheriting rights in inheritance system in Indonesia is set in costomary law, Islamic law and Civil law. Every issue happens to be the based foundation applicable law and connected with existing laws. Purpose of this research is to know and understand the legal effect of adoption inheritance status tribe Melayu Jambi, Islamic law and statutory regulations of inheriting an adopted child to adoptive parents treasure. Methods used in the study of juridical normative and empirical legal. Type of data used in this study are primary and secondary data. Melayu Jambi tribal customary law is that if a child is removed from his own family environment so will result in legal relationships of children raised in his biological parents are not interrupted. If the children who come from different religious family environment with foster parents, the child after being taken will go into the religion of Islam, so the direct legal relationship with his biological parents disconnected. According to tribal customary law Melayu jambi adopted child can not be inheriting from the adoptive parents. To acquire the assets of his adoptive parent?s will be done through grants or wasiat. In Islamic legal status of the child of the foster child from his biological parents, did not break up blood of hasab thus inheriting from him biological parents. In the legislation that governed inheritance but can not be connected with the regulation which states the child does not terminate the appointment of blood betwen adopted children with biological parents so it can be interpreted to inheriting from his biological parents."

"Dengan adanya lembaga pengangkatan anak bagi suatu keluarga atau seseorang yang tidak mempunyai anak atau ingin menambah anaknya dapat melakukan pengangkatan anak sebagai salah-satu jalan keluarnya. Orang-orang keturunan Tionghoa yang ada di Indonesia menurut peraturan yang ada bagi mereka berlaku BW dalam lapangan hukum perdata tapi sehubungan dengan tidak terdapatnya pengaturan mengenai pengangkatan anak dalam BW, maka bagi mereka diberlakukan Staatsblad 1917/129. Sehubungan dalam Staatsblad 1917/129 tidak mengatur mengenai kewarisan maka timbul permasalahan yakni apakah anak angkat dapat saling mewaris dengan orang tua angkatnya, sedangkan hubungan saling mewaris antara anak angkat dengan orang tua angkatnya sudah terputus. Dengan dianggapnya anak angkat dianggap sebagai keturunan atau anak kandung dari orang tua angkatnya maka ketentuan mengenai kewarisan bagi seorang anak kandung dalam BW dapat diberlakukan juga terhadap seorang anak angkat dalam hal mewaris dari orang tua angkatnya. Menurut Hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam yang dalam hal ini mengenai peraturan tentang pengang-katan anak mengatur bahwa dengan adanya pengangkatan anak pada dasarnya tidak menyebabkan terputusnya hubungan darah serta akibat-akibatnya terutama dalam lapangan hukum kewarisan dan hukum perkawinan. Walaupun dalam lapangan hukum Kewarisan anak angkat bukanlah merupakan ahli waris dari dari orang tua angkatnya namun seorang anak angkat masih dapat menerima harta peninggalan dari orang tua angkatnya, melalui lembaga wasiat. Dengan adanya keanekaragaman hukum mengenai pengangkatan anak sudah seharusnyalah dilakukan pemikiran-pemikiran ke arah pembentukan UU mengenai pengangkatan anak. Dimana UU tersebut haruslah memperhatikan hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat."

"Tesis ini membahas mengenai masyarakat Lampung Pepadun yang termasuk kedalam kelompok masyarakat yang menganut sistem kekerabatan Patrilineal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan pada masyarakat Lampung Pepadun dilangsungkan dengan perkawinan jujur. Harta warisan menurut hukum adat masyarakat Lampung Pepadun dibedakan antara harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Sistem pembagian warisan menurut hukum adat Lampung Pepadun dilakukan dengan sistem pewarisan mayorat laki-laki. Kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat Lampung Pepadun tidak terhitung sebagai ahli waris dari harta peninggalan orangtuanya dan bagian yang diterima oleh anak perempuan hanya bersifat pemberian yang merupakan tanda kasih sayang, hal ini bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak perempuan mendapatkan bagian warisan.

---

This thesis discusses about Pepadun Lampung society into groups which include people who embrace patrilineal kinship system. The results of this study indicate that the marriage in community of Lampung Pepadun held with jujur marriage. Inheritance under customary law society Lampung Pepadun distinguished between inheritance of high and low inheritance. System of inheritance under customary law Lampung Pepadun done with inheritance system mayorat men. The position of girls in Lampung Pepadun customary inheritance law does not count as an heir of her parents and the inheritance received by girls are only a sign of affection, this is contrary to Islamic Law which states that girls get a share of inheritance."