Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menilai penerapan sistem balanced scorecard pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (ITJEN). Penelitian ini menggunakan analisis terhadap data primer berupa wawancara dengan beberapa responden dan pengamatan serta data sekunder berupa dokumen/laporan tentang sistem balanced scorecard. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sistem balanced scorecard yang ada perlu dilakukan beberapa perbaikan dalam rangka mengefektifkan fungsi ITJEN. Penelitian ini menyarankan agar perspektif keuangan ditambahkan pada sistem balanced scorecard; semua indikator kinerja utama pada sistem balanced scorecard dimasukkan dalam kontrak kinerja; beberapa sasaran strategis pada sistem balanced scorecard dilakukan penyesuaian; dan sistem balanced scorecard dikomunikasikan secara efektif kepada pegawai.

---

The objective of this research is to evaluate the balanced scorecard's implementation at ITJEN. This research is using an analysis on a primary data by an interview and observation and a secondary data by a document about balanced scorecard. This research found that the current system should be developed in order to make the function of ITJEN more effective. This research suggests that financial perspective is added to balanced scorecard, all key performance indicators on balanced scorecard are included on performance contract, some strategic objective on balanced scorecard is adjusted and balanced scorecard should be communicated to all employees effectively."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Balanced Scorecard pada Kementerian Perdagangan, dengan melakukan analisis terhadap data primer yang berupa wawancara dan pengamatan serta data sekunder berupa dokumen dan laporan mengenai Balanced Scorecard.Dalam penelitian ini evaluasi dilakukan dengan menggunakan konsep sembilan tahapan sukses dari Rohm. Hasil dari evaluasi disimpulkan bahwa Balanced Scorecard pada Kementerian Perdagangan secara garis besar telah memenuhi delapan tahap dari konsep sembilan tahap sukses Rohm, walaupun memang terdapat beberapa poin yang perlu diperbaiki kembali oleh Kementerian Perdagangan. Penelitian ini menyarankan agar Kementerian Perdagangan menambahkan perspektif keuangan ke dalam Balanced Scorecardnya; melakukan beberapa penyesuaian terhadap sasaran strategis dan IKU nya serta meningkatkan komunikasi secara efektif kepada seluruh pegawai terkait dengan strategy map dan Balanced Scorecard.

---

ABSTRACTThis study aimed to evaluate the implementation of the Balanced Scorecard at the Ministry of Trade, with an analysis of primary data in the form of interviews and observations as well as secondary data from documents and reports about the Balanced Scorecard.In this study, the evaluation is done by using the nine steps to success framework by Rohm. The results of the evaluation concluded that the Balanced Scorecard at the Ministry of Trade has met roughly eight steps from the framework, though indeed there are some points that need to be improved by the Ministry of Trade. This study suggests that the Ministry of Trade to add a financial perspective in Balanced Scorecard; make some adjustments to its strategic goals and KPI and increase effective communication to all employees associated with the strategy map and Balanced Scorecard."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris bagaimana pengukuran kinerja balanced scorecard dapat mempengaruhi kinerja pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Pengujian awal menemukan bahwa penerapan balance scorecard dapat meningkatan kinerja pegawai. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner atas 138 responden diketahui bahwa pemberian tunjangan kinerja tidak memberikan pengaruh terhadap hubungan antara pengelolaan kinerja berbasis balanced scorecard dan kinerja pegawai.

---

This Research is aimed to provide empiric proof on how the implementation of balance scorecard performance measurement affects employee performance at Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan General Inspectorated Ministry of Finance . Initial test demonstrates that the implementation of balanced scorecard elevated performance. Based on questionnaire submitted by 138 respondents resulted that compensation given as performance allowance did not affect the relationship between balancde scorecard performance implementation with employee performance improvement"

"Kementerian keuangan adalah instansi pemerintah yang ditunjuk sebagai pilot project reformasi birokrasi. Pada tahun 2010 penerapan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan salah satunya diwujudkan dengan menerapkan Balanced Scorecard sebagai sistem manajemen kinerja instansi. Sistem ini pertama kali diterapkan pada level Depkeu-Wide pada tahun 2008. Namun penerapan secara menyeluruh hingga level pelaksana yaitu Depkeu-Five baru dimulai pada tahun 2011. Skripsi ini mencoba untuk membahas tentang operasionalisasi Balanced Scorecard pada level pelaksana atau Depkeu-Five di Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Studi Kasus Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan). Penelitian ini menggunakan tiga dimensi dalam melihat operasionalisasi Balanced Scorecard yaitu dimensi communication & education program, linking the Balanced Scorecard into team & personal goals, dan reward system linkage. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian kepada 74 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa operasionalisasi yang dilakukan tidak optimal terutama dilihat dari analisis masing-masing dimensi.

---

The ministry of finance is a government institution designated as a pilot project of bureaucratic reform. In 2010 implementation bureaucratic reform in the Ministry of Finance, one of which is manifested by implementing the Balanced Scorecard as an agencies performance management systemm. This system was first implemented at the executive level MOF-Wide in 2008. But the overall implementation to the MOF-Five has just started in 2011.

This thesis tries to discuss about the operationalization Balanced Scorecard at the executive level or MOF-Five in the Ministry of Finance, Republic of Indonesia (Case Studies Directorate General of Fiscal Balance). This study uses a three-dimensional to analyze the operationalization of the Balanced Scorecard which are dimensions of communication and education programs, linking the Balanced Scorecard into a team and personal goals, and reward system linkage.

The research approach used is quantitative and questionnaire as a research instrument of the 74 respondents. The results of this study indicate that the operationalization is not optimal, especially from the analysis of each dimension."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Balanced Scorecard yaitu mengetahui kesesuaian antara praktik dengan konsep. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menganalisis data untuk kemudian didiskripsikan secara sistematis sehingga dapat dibuat kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi konsep Balanced Scorecard pada KPKNL Jakarta III secara umum telah sesuai dengan konsep Balanced Scorecard sebagaimana yang dicetuskan oleh Kaplan dan Norton (1992) dan kemudian dikembangkan oleh ahli lainnya seperti Niven (2003). Namun demikian, masih terdapat beberapa temuan hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar untuk dilakukan perbaikan antara lain adalah adanya perbedaan penggunaan istilah misi dan visi dengan yang terdapat pada konsep Balanced Scorecard, adanya pernyataan visi yang belum sepenuhnya efektif, peta strategi yang belum sepenuhnya benar dan tepat serta belum memenuhi keselasaran (alignment), cascading terhadap sasaran strategis dan Key Perfomance Indicator (KPI) yang belum sepenuhnya benar dan tepat, dan jumlah KPI yang masih dapat dikembangkan lagi untuk mencapai sasaran strategis.

---

ABSTRACT

One public organization/administration in Indonesia which first implemented the Balanced Scorecard concept is State Asset and Auction Service Office/KPKNL Jakarta III under the Ministry of Finance Indonesia. After 4 (four) years KPKNL Jakarta III implementing the Balanced Scorecard concept, it is important to do this research aims to evaluate the implementation of the Balanced Scorecard in order to compare between the practice and the concept. The method used is descriptive analysis method by doing collect, classify, and analyze the data, than described it systematically, so that it can be concluded. Data are obtained from the study of literature (library research) such as books, magazines, journals, scientific articles as published through the internet, and regulations. Data are from field research such as performance reports, observations and interviews on the object of research. The study concludes that the implementation of the Balanced Scorecard concept in KPKNL Jakarta III in general is in accordance with the Balanced Scorecard concept as proposed by Kaplan and Norton (1992) and later developed by other experts such as Niven (2003). Nevertheless, there are still some rooms for improvements, such as the difference in the use of the term "Mission" and "Vision" to the Balanced Scorecard concept, the statement of vision that has not been declared fully effective, strategy map is not entirely correct and precise yet, cascading against strategic objectives and Key Performance Indicator (KPI) is not entirely correct and appropriate, and the number of KPIs that can be developed to attain the strategic objectives."

"Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengukuran kinerja saat ini, analisis implementasi balanced scorecard dan analisis indikator kinerja di Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil analisis menyimpulkan bahwa Sekretariat Jenderal memiliki dua alat ukur kinerja yaitu LAKIP dan balanced scorecard dimana keduanya menghasilkan output yang sama. Balanced scorecard memiliki keunggulan karena dapat memberikan gambaran kinerja setiap empat bulan. Implementasi balanced scorecard di Sekretariat Jenderal sudah baik namun masih ditemukan indikator kinerja yang tidak tepat atau penetapan target yang terlalu rendah. Berdasarkan pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki, penulis berusaha memberikan saran-saran guna memperbaiki kelemahan-kelemahan atas implementasi balanced scorecard tersebut.

---

The aim of the paper is to discover the performance measurement system at this moment in time, balanced scorecard analysis implementation and performance indicator at the Secretariat General of Ministry of Trade. The research applied the qualitative methodology using case study approach. The analysis result concludes that the Secretariat General has two means of performance measurement systems, which are LAKIP and balanced scorecard, where both systems produce the same output. Balanced scorecard has the superiority for it's ability to provide the report every four months. The balanced scorecard implementation at the Secretariat General has been well performed but there are still several performance indicator that are not appropriate or the target is too low. Based on the writer's understanding and knowledge, the writer tries to provide some suggestions to overcome the shortcomings on the balanced scorecard implementation."

"Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden No.10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Badan Standardisasi Nasional mengadopsi ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) menjadi SNI ISO 37001:2016. Saat ini SMAP telah diterapkan oleh berbagai instansi pemerintah maupun perusahaan di Indonesia. Salah satu instansi yang menerapkan SMAP adalah Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian A. Urgensi Itjen Kementerian A menerapkan SMAP adalah Itjen selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki risiko ketika melakukan audit yang berpotensi terjadinya negosiasi-negosiasi untuk menutupi suatu masalah, sehingga proses audit yang dilakukan menjadi rawan terhadap penyuapan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi penerapan SMAP yang telah dilakukan Itjen. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan skenario evaluasi menggunakan metode analisis gap pada 7 klausul persyaratan berdasarkan SNI ISO 37001:2016 yaitu klausul Konteks Organisasi, Kepemimpinan, Perencanaan, Operasi, Dukungan, Evaluasi Kinerja, dan Peningkatan. Analisis gap digunakan untuk mengetahui kesenjangan antara kondisi penerapan saat ini dan seberapa penting kondisi tersebut harus dicapai. Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil kuesioner dan wawancara serta data sekunder berupa dokumen pedoman SMAP pada Itjen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada klausul Dukungan, Evaluasi Kinerja, dan Peningkatan dalam hal penerapannya masih perlu dilakukan peningkatan. Implikasi penelitian ini sebagai evaluasi penerapan SMAP pada Itjen sehingga SMAP dapat berjalan efektif untuk meminimalisir adanya risiko penyuapan.

---

In order to implement Presidential Instruction No. 10 of 2016 concerning Actions to Prevent and Eradicate Corruption, the National Standardization Body adopted ISO 37001:2016 concerning Anti-Bribery Management System to become SNI ISO 37001:2016. Currently SMAP has been implemented by government institutions and companies in Indonesia. One of the agencies implementing SMAP is the Inspectorate General of Ministry A. The urgency implementing SMAP is that the Inspectorate General as the Government Internal Supervisory Apparatus has a risk when conducting an audit that has the potential for negotiations to cover up a problem, so that the audit process made to be vulnerable to bribery. The purpose of this research to evaluate the implementation of the SMAP that has been carried out by the Inspectorate General. This research is a case study research with evaluation scenarios using the gap analysis method on 7 requirements clauses based on SNI ISO 37001: 2016 namely Organizational Context, Leadership, Planning, Operations, Support, Performance Evaluation, and Improvement. Gap analysis is used to find out the weaknesses between the current application conditions and how important the conditions must be achieved. The results of the study show that the implementation of the Support, Performance Evaluation, and Improvement clauses in terms of implementation still needs to be improved. The implication of this research is to evaluate the implementation of the SMAP at the Inspectorate General so that the SMAP can run effectively for minimizing the risk of bribery."

"Saat ini dunia usaha sedang berada pada masa transisi dan era persaingan industrial ke persaingan informasi. Perkembangan perekonomian yang cepat karena pengaruh globalisasi akan mempengaruhi ikiim persaingan bisnis yang ada. Persaingan akan semakin ketat dan keras terlebih pada era pasar bebas. Oleh karena itu perusahaan tenis berupaya untuk merurnuskan dan menyempurnakan strtegi strategi bisnis mereka dalam rangka memenangkan persaingan (the winning strategy). Untuk mengetahui seberapa jauh efektivitas penerapan strategi, manajemen perusahaan perlu mengukur kinerja bisnis mereka. Selama ini, istilah kinerja/peiformance kerapkali dikaitkan dengan koridisi keuangan perusahaan. Pengukuran kinerja tersebut dirasakan tidak lagi tepat untuk memenuhi kebutuhan informasi dan mengukur keberhasilan perusahaan. Nampaknya masih banyak hal yang luput dan perhatian alat ukur keuangan yang pada gilirannya menuntut upaya lain sebagai tolok ukur pendekatan kinerja perusahaan yang lebih komprehensif dan seimbang untuk melenglapi pengukuran kinerja keuangan yang telah ada. The Balanced Scorecard yang diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton merupakan solusi yang menarik untuk menjawab tantangan tersebut. Sistem ini menterjemahkan misi dan strategi perusahaan ke dalam pengukuran kinerja yang Iebih komprehensif dan seimbang yang memberikan kerangka untuk pengukuran strategis. Dengan Balanced Scorecard kinerja perusahaan diukur dan aspek keuangan dan non keuangan yaitu dan empat perspektif yang terdini dan keuangan, pelanggan, proe1 b.nia internal dan belajar dan bertumbuh Selain ¡tu, Balanced &orecard tidak hanya mengukur hash akhir (oulcome) tetapi juga aktivitas-aktIvita5 pcnentu hash akhir I)engan latar belakang tersebut, penuhs melakukan studi analisis pada Pl (Persero) Peiabuhan Indonesia II. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahul bagaimana sistem pengukuran kinerja yang diterapkan pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia Il dan penyusunan Balanced &vrecard sebagal sistem pengukuran kineija Baru. PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II sebagal BUMN yang bergerak di bidang pelayanan jasa kepeiabuhanan keberadaannya tidak bisa sepenuhnya teriepas dan Pemerintah. Namun liai ¡tu tidak berarti membatasi ruang gerak perusahaan Dengan berbagai keterbatasan yang ada, perusahaan banus dapat mengoptimalkan sumberdaya yang ada agar dapat memberíkan basil optimal. Sebagai BUMN, kinerja perusahaan akan diukur dengan tolok ukur yang ditetapkan oleb pemerintah yang benlaku sama untuk semua BUMN. Dengan melihat kondisi perusabaan yang berbeda-beda dan persaingan yang ada saat ¡ni, sistem pengukuran kinerja tersebut tidak lagi memadai untuk diterapkan. OJeh karena ¡tu kebutuhan sistem baru yang bisa mengakomodasi kebutuhan sesuai dengan kondisi yang ada mutlak diperlukan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, penerapan Balanced Scorecard difokuskan pada strategi mempertahankan pelanggan (customer retention) dengan cara melakukan perbaikan proses bisnis internal dan meningkatkan berbagai upaya untuk proses pembelajaran (learning) daLam rangka mencapai tingkat pertumbuhan (growth) yang diharapkan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa kepuasan pelanggan merupakan faktor yang sangat periting. Jika pelayanan yang diberikan perusahaan kepada pelanggan memuaskan diharapkan pelanggan akan menggunakan jasa perusahaan di waktu yang akan datang. Kepuasan pelanggan akan dipengaruhi oleh proses internal bisnis yaitu bagaimana perusahaan memberikan pelayanan kepada pelanggannya. Keberhasilan proses internai bisnis akan tergantung pada sumber daya yang dimiliki perusahaan melalui proses pembelajaran dan bertumbuh. Dengan proses bisnis internal dan pembelajaran dan bertumbuh yang baik, kepuasan pelanggan dan customer retention dapat dicapai. Pengaruh dan aktivitas tersebut secara tidak langsung adalah peningkatan pendapatan perusahaan yang nantinya akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Penerapkan Balanced Scorecard pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II diharapkan dapat merupakan benchmark untuk mengevaluasi beraneka ragam aktivitas perusahaan agar dapat beroperasi secara optimal, Sebagai suatu sistem manajemen, Balanced Scorecard diharapkan dapat memotivasi perbaikan berkesinambungan terhadap bidang-bidang kritikal perusahaan. Karena keterbatasan kemampuan dan waktu yang dimiliki penulis, hasil analisis ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan dalam waktu yang Iebih lama mengingat penyusunan dan penerapan sistem barn bukan merupakan hal yang mudah terutama dalam aplikasinya."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Manajemen Risiko pada Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Pushaka. Pushaka bertugas melaksanakan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas pengelolaan program dan kegiatan Menteri Keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pushaka melaksanakan Manajemen Risiko sejak tahun 2008. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi dalam pemerolehan data yang diperlukan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pushaka telah menerapkan Manajemen Risiko berdasarkan PMK 171 dan KMK 845, tetapi terdapat beberapa proses yang belum dipenuhi secara sempurna. Pertama, pada tahap Komunikasi dan Konsultasi, Pushaka tidak menjalankan focus group discussion FGD pada semester 1 2019. Kedua, pada tahap Penetapan Konteks, beberapa informasi belum diisikan secara tepat. Ketiga, pada tahap Identifikasi Risiko, Risiko Menteri Keuangan dan Wakil Menteri tidak mendapat bahan pada saat rapat/kegiatan perlu dipertimbangkan lagi. Risiko ini berkaitan erat dengan peran ajudan Menteri Keuangan/Wakil Menteri Keuangan. Selanjutnya, pada tahap Analisis Risiko, Pushaka tidak membuat Peta Risiko. Selanjutnya, pada tahap Evaluasi Risiko, terdapat kebutuhan untuk merevisi manual IRU, khususnya terkait analisis/kajian yang diterima oleh Menteri Keuangan. Kemudian, pada tahap Penanganan Risiko, Pushaka tidak menyusun Rencana Kontinjensi. Terakhir, dalam tahap Pemantauan dan Reviu, pegawai yang mutasi belum didokumentasikan dengan baik dalam Laporan Triwulanan."