Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program PEMP KKP bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), serta penggalangan partisipasi masyarakat berbasis sumber daya lokal. Program tersebut dirancang menggunakan pendekatan kelembagaan, yakni dengan membangun Koperasi Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir - Mikro Mitra Mina (LEPP-M3). Salah satu kegiatannya adalah Swamitra Mina yang bermitra dengan Bank Bukopin. Cilincing dan Muara Gembong merupakan lokasi penerima program PEMP. Cilincing dan Muara Gembong mempunyai karekteristik yang sama yaitu wilayahnya berada di pantura, sebagian besar penduduknya berasal dari jawa, mempunyai permasalahan kredit macet yang dipengaruhi oleh cuaca yang buruk, serta permasalahan rentenir. Namun kredit bermasalah yang terjadi di Swamitra Mina Pantura Jaya lebih kecil dibandingkan dengan Swamitra Mina Mitra Usaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses faktor-faktor yang menjadi pendukung dan kendala di 2 swamitra mina, menganalisis dampak program PEMP terhadap peningkatan kesejahteraan, dan memberikan masukan/rekomendasi untuk perbaikan program di 2 swamitra mina tersebut, melalui analisis kualitatif dan analisis SWOT. Penelitian ini menggambarkan karakteristik masyarakat Cilincing dan Muara Gembong, serta menguraikan kinerja Swamitra Mina Pantura Jaya dan Swamitra Mina Mitra Usaha. Selanjutnya dilakukan identifikasi permasalahan, penentuan skala prioritas permasalahan berdasarkan pohon masalah, kemudian menentukan alternatif solusi yang dianalisa dengan SWOT untuk didapatkan solusi terbaik. Berdasarkan hasil penetapan solusi terbaik maka diusulkan rekomendasi dengan membuat skenario action plan. Rekomendasi tersebut adalah penyelesaian kredit bermasalah melalui rescheduling, reconditioning, dan restructuring.

---

This thesis has aim generally to analyze the implementation of Economic Empowerment for Coastal Community (PEMP) Program by describing, identifying and analyzing the project recipients, Swamitra Mina Pantura Jaya and Swamitra Mina Mitra Usaha. PEMP Program which was initiated by the Ministry of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia conducted with purpose to increase coastal community welfare through empowering Micro Finance Institution (LKM) and enhancing community?s participation in economic activites by using local resources. This program has employed institutional-based approach by establishing a Cooperative institution namely Koperasi Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir - Mikro Mitra Mina (LEPP-M3) which together with Bank Bukopin launched Swamitra Mina sheme. Cilincing and Muara Gembong as recipent location have a same condition as follows: located along north java seaside, predominantly with small scale and seasonal fisher's from javanese ethnic, and have a longtime problem with rentenir (lender money). All these factors have considerable role in creating credit problem although, based on the observation, credit problem in Swamitra Mina Pantura Jaya Group is smaller than Swamitra Mina Mitra Usaha. This thesis has purposes i.e: (i) to analyze factors that have contribution to the credit problem of these two group of fisheres (ii) to analyze the impact of PEMP Program to the community welfare and (iii). To provide recommmendation for the project implementation improvement. In achievening the purposes, this thesis will emply SWOT analysis. At the outset, this thesis identify the problem and prioritize the problem scale by using problem tree. Best alternative solutions will be determined by using SWOT. Based on the study, the best solution recommended to overcome fishers? credit problem is to make action plan which consider rescheduling, reconditioning, and restructuring as problem solving."

"Tesis ini membahas tentang pengelolaan dana dalam program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dilaksanakan melalui mekanisme Dana Ekonomi Produktif (DEP) dalam bentuk cash collateral yang kemudian menimbulkan berbagai pengertian yang berbeda. Perbedaan pemahaman tentang dana tersebut berdarnpak pada ketidaksesuaian laporan keuangan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pcngguna Anggaran-Eselon I (UAPPA-EI) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknlk penjodohan pola, yang dimaksudkan agar dapat diketahui sejauh mana dampak ketidaksesuaian pengklasifikasian pelaporan keuangan dana DEP bagi pengelolaan PEMP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketepatan dan kesesuaian pengalokasian jenis belanja suatu program berpengaruh terhadap terpenuhinya karakteristik kualitatif laporan keuangan entitas pelaporan.

---

This thesis discusses the management of funds in the Coastal Community Economic Empowerment (PEMP) program which is carried out through the Productive Economic Fund (DEP) mechanism in the form of cash collateral which then gives rise to various different meanings. Differences in understanding of these funds have resulted in discrepancies in the financial reports of the Directorate General of Maritime Affairs, Coasts and Small Islands (KP3K) as the Accounting Unit for Assistant Budget Users-Echelon I (UAPPA-EI) which is obliged to carry out accounting and accountability for budget implementation. This study uses a qualitative descriptive approach with pattern matching techniques, which is intended to determine the extent of the impact of discrepancies in the classification of DEP fund financial reporting for PEMP management. The results of this study indicate that the accuracy and appropriateness of the allocation of the type of expenditure of a program affects the fulfillment of the qualitative characteristics of the reporting entity's financial statements."

"Akibat program pembangunan bidang kelautan di masa lalu pelaksanaannya menunjukkan hasil yang kurang optimal dan cenderung tidak berkelanjutan (unsustainable), kehidupan perikanan rakyat tetap masih memprihatinkan. Untuk itu pemerintah senantiasa berusaha mengangkat derajat komunitas pesisir tersebut dengan berbagai program pembangunan.Salah satu terobosan yang dilakukan adalah dengan meluncurkan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) pada tahun 2001. Program yang dibiayai dengan dana subsidi BBM tersebut, fokus utamanya adalah pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir berbasis sumber daya lokal serta pengembangan kapasitas kewirausahaan yang terorganisir secara baik. Tujuan program adalah tercapainya pendayagunaan sumber daya pesisir dan lautan secara lestari.Penelitian ini bertujuan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan masyarakat nelayan dengan dilaksanakannya Program PEMP tersebut di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Penelitian ini pendekatannya kualitatif dengan dukungan data kuantitatif yang tidak diperlakukan secara statistik. Informan penelitian ditentukan dengan cara purposive sampling yakni sebanyak 20 orang; terdiri dari aparat pemerintah, pihak pengelola program, serta pemuka masyarakat. Sedangkan responden ditentukan dengan cara yang sama yaitu sebanyak 53 orang nelayan penerima manfaat. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in depth interview) langsung dengan informan kemudian dilakukan observasi lapangan. Data kuantitatif dari nelayan pemanfaat dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen atau arsip. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis untuk kemudian dideskripsikan.Hasil penelitian menemukan pelaksanaan Program PEMP telah meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan. Meski masih ada kekurangan dalam pelaksanaan yaitu strategi pengelolaan kegiatan yang terlalu berorientasi hasil (out put) bukan pada proses kegiatan, akan tetapi telah cukup merubah pola nelayan mencari ikan di laut. Sebelumnya mereka selalu dihadapkan pada masalah kekurangan alat (teknologi), tetapi sekarang nelayan memiliki alat tangkap yang dikelola berkelompok sesuai keinginan mereka. Dengan adanya alat tangkap yang lebih baik, walaupun operasionalnya masih relatif konvensional dan cenderung bersifat subsisten, tetapi 34 orang (64,15 persen) penerima manfaat (responden) menyatakan penghasilan mereka bertambah setiap bulan. Pengelolaan usaha dengan cara masih konvensional tersebut adalah akibat tidak diberikannya pelatihan oleh konsultan yang seharusnya dilakukan sebagaimana yang dikehendaki oleh program maupun langkah-langkah pemberdayaan masyarakat.Terdapat tujuh faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan masyarakat nelayan. Pertama yakni karena pihak luar dalam hal ini aparat Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Padang serta aparat kecamatan dan kelurahan sangat berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan nelayan. Hal ini diakui oleh 24 orang (45,28 persen) responden. Termasuk 21 orang lagi (39,62 persen) responden yang menyatakan bahwa semua pihak termasuk aparat pemerintah terlibat aktif. Kedua; adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Diakui oleh 18 orang (33,96 persen) responden bahwa mereka mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru oleh pelaksanaan program. Ketiga; keikutsertaan dalam organisasi. Dengan dukungan terbiasanya nelayan pemanfaat ikut berorganisasi, maka akan memudahkan bagi pengelola mengorganisir usaha ekonomi produktif mereka. Sebanyak 45 orang (84,91 persen) responden ikut terlibat dalam kegiatan berbagai organisasi dengan berbagai posisi dan kader keaktifan. Keempat; karena pemberdayaan dimulai dari rumah tangga. Eksistensi rumah tangga sangat menentukan dalam pemberdayaan. Karena rumah tangga tidak terlepas dari berbagai tuntutan kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka penghasilan keluarga harus diperbaiki. Sebanyak 52 orang (98,11 persen) responden adalah kepala keluarga yang mempunyai tanggungan rata-rata enam orang setiap keluarga. Kelima, karena baiknya partisipasi. Sebanyak 37 orang (69,81 persen) responden menyatakan bahwa mereka selalu aktif mengikuti kegiatan. Keenam yaitu kerjasama, dimana sebanyak 49 orang (92,45) responden sangat kooperatif. Mereka bersedia membantu setiap kegiatan tanpa perlu diminta. Ketujuh yakni adanya kaderisasi yang ditandai dengan tanggung jawab pengurus kelompok sangat bisa diandalkan untuk memelihara keberlanjutan program, karena senantiasa memotivasi dan mengawasi kegiatan anggota. Sebanyak 10 orang (18,86 persen) responden dianggap bisa diandalkan untuk menjadi kader karena punya motivasi untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuannya kepada masyarakat.Hasil penelitian merekomendasikan usulan, pertama; agar disusun program lanjutan oleh Pemerintah Daerah untuk kelanjutan Program PEMP tersebut agar lebih berhasil. Kedua, struktur dan mekanisme kegiatan organisasi LEPP-M3 harus dibenahi cara kerjanya. Ketiga, pemantauan dan pengawasan kegiatan KMP harus lebih optimal oleh Dinas Perikanan."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Propinsi Sumaera Barat. Latar belakang penulis meneliti masalah ini adalah karena selama ini telah banyak kebijakanlprogram pengentasan kemiskman dan keterbelakangan yang dilaksanakan di Kelurahan Teluk Kabung Selatan seperti IDT, PDMDKE, dan lain-lain, tetapi kenyataannya secara umum program tersebut dinilai gaga!. Dan sekian banyak penyebab terjadinya kegagalan tersebut, penyebab utama yang dijadikan alasan kegagalan oleh pelaksana program adalah karena rendahnya kualitas SDM dan kondisi geografis wilayah Kelurahan Teluk Kabung Selatan yang terisolir. Kalau alasan ini benar, maka apapun namanya program pengentasan kemiskinan yang akan dilaksanakan di Kelurahan Teluk Kabung Selatan, sudah dapat dipredìksi akan gagal. Karena rendahnya kualitas SDM dan kondisi wilayah yang terisolir tersebut, akan selalu dijadikan alasan gagalnya pelaksanaan program. Padahal rendahnya kualitas SDM dan kondisi geografis yang tensolir merupakan tugas dañ penanggung jawab program dan pelaksana program untuk merubahnya. Oleh karena itu, dengan ditetapkannya kembali Kelurahan Teluk Kabung Selatan sebagai lokasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan (Program PEMP), timbul pertanyaan apakah program ini akan berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Teluk Kabung Selatan, khususnya nelayan. Atau apakah akan bemasib sama dengan program sejenis yang sudah dilaksanakan sebelumnya, karena pada saat program ini diiaksanakan, kualitas SDM Kelurahan Teluk Kabung Selatan tetap masih rendah dan kondisi geografis wiíayahnya pun, juga masih terisolir.Atas dasar itulah, penelitian ini ditujukan untuk : pertama, mengetahui proses pelaksanaan Program PEMP di Kelurahan Teluk Kabung Selatan; kedua mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan upaya mengatasinya. Untuk itu, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptit dengan teknik pengumpulan data studi kepusakaan, wawancara mendalam dan pengamatan Iangsung di lapangan.Dan hasil penelitian terlihat bahwa rendahnya kualitas SDM dan kondisi geografis Kelurahan Teluk Kabung Selatan yang terisolir, memang merupakan penyehah kegagalan peiaksanaan program. Tetapi keduanya bukan merupakan penyebab utama. Penyebab utamanya, sebenarnya adalah kurarignya keseriusan pelaksana program dalam melaksanakan tugasnya.Pada tahap awal pelaksanaan program, seperti dalam tahap sosialisasi program, pembentukan kelembagaan, dan penentuan jenis usaha KMP Sungal Pisang lndah, walaupun SDN4nya rendah dan kondjsj kelurahan yang terisolir, kegiatan Program PEMP berhasil dilaksanakan, Penyebabnya adalah karena pelaksana program serius melaksanakan tugasnya. Tetapi setelah itu, mulal terlihat ketidakseriusannya dalam melaksanakan tugas, yaitu menyatahgunakan dana pelatihan yang disediakan program untuk meningkatkan kualitas SDM nelayan KMP Sungai Pisang Endah dalam mengembangkan kegiatan usahanya, terutama pelatihan mengoperasikan kapal tonda multipurpose yang berteknologi tinggi. Padahal melalui survey yang dlakukannya sebelum sosialisasi, pelaksana program sudah mengetahui bahwa semua nelayan KMP Sungai Pisang belum mahir menggunakan kapal tonda multi purpose tersebut. Hal ini teijadi karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh penanggung jawab program terhadap pelaksanaan kegiatan Program PEMP yang dit akukan oleh pelaksana program.Lemahnya pengawasan tersebut juga terlihat dan tidak maksimalnya peran pelaksana program yang bertugas untuk melakukan kegiatan pernbinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap pengembangan kegiatan usaha KMP Sungai Pisan g Indah. Akibatnya, semangat melaut nelayan KMP Sungai Pisang Indah menjadi turun. Mereka menjadi mudah menyerah pada nasib dan tidak kreatif ketika menemui ham batan dalain pelaksanaan program. Disamping itu, lemahnya pengawasan tersebut, menyebabkan pelaksana program menjadikan kondisi geografis Kelurahan Teluk Kabung Selatan yang jauh dan terisolir sebagai alasan untuk jarang datang ke Kelurahan Teluk Kabung Selatan melaksanakan tugasnya.Walaupun pelaksanaan Program PEMP di Kelurahari Teluk Kabung Selatan dapat dikatakan gagal, tetapi aset-asetnya masih ada, yaitu satu unit kapal tonda multi purpose dan satu unit alat tangkap payang. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan sebelumnya, dimana talc satu pun asetnya kelihatan. Oleh karena ith, masih ada harapan program ini akan berhasil dilaksanakan di masa datang. Untuk perbaikannya direkomendasikan agar pelaksana program dan penanggung jawab program dapat berperan lebih serius dalain menjalankan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap kegiatan usaha KMP Sungai Pisang Indah."

"Salah satu program unggulan yang dijadikan sebagai altematif pemecahan masalah kemiskinan yang dihadapi komunitas nelayan adalah program PEMP. Program ini telah dilaksanakan di Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan periode tahun 2001 - 2002. Penelitian ini mencoba melakukan penelusuran terhadap proses pelaksanaan program untuk memperoleh penjelasan bagaimana hasil yang telah dicapai program dalam memberdayakan komunitas nelayan di wilayah tersebut.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif analitik untuk menghasifkan informasi tentang proses dan hasii pelaksanaannya, yang diperoleh melalui informan. Pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling yakni meliputi penanggung jawab operasianal program, penanggung jawab wilayah kecamatan dan kelurahan, konsultan manajemen (KM) dan staf teknis program, pihak pengelola program dan nelayan sebagai penerima manfaat program. Untuk mendapatkan informasi dari informan tersebut, peneliti menggunakan in-depth interview, observasi dan studi pustaka.Dari hasil penelitian diketahui, proses perencanaan program diiaksanakan di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan. Keseluruhan proses penyusunan rencana kegiatan di tingkat Kota dan Kecamatan dilaksanakan untuk memfasilitasi pelaksanaan program baik secara administrasi maupun teknis kepada Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) dengan menumbuhkan peran serta dan berbagai pihak yang terkait untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program. Pada tingkat Kelurahan dilaksanakan penyusunan usulan rencana kegiatan tindak lanjut (RIM) melalui diskusi kelompok peserta yang sistematis dalam kerangka perencanaan partisipatif. Proses pelaksanaan program melalui dua tahap kegiatan yaitu persiapan dan pelaksanaan kegiatan. Persiapan program diimplementasikan melalui kegiatan sosialisasi, seleksi peserta, pembentukan kelembagaan, pelatihan peserta, pencairan dan penyaluran dana ekonomi produktif (DEP) sebagai upaya fasilitasi dan menstimulir kelompok peserta program untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Pelaksanaan kegiatan ekonomi produktif dilandasi pengetahuan lokal nelayan, introduksi teknologi dan pengadaan sarana penunjang, pelatihan teknis perikanan, pendampingan manajemen usaha kelompok dan kewirausahaan serta kerjasama pemasaran hasil perikanan secara vertikal dan horizontal. Proses pengernbangan kegiatan ekonomi dlarahkan kepada keberdayaan komunitas nelayan dalam mengakumulasi dan mendistribusikan DEP secara koordinatif dan kerjasama antar lembaga PEMP dengan prioritas pengembangan kepada keterkaitan jenis dan skala usaha KMP sebelumnya. Proses pengawasan dilakukan secara tes-buka dan melibatkan berbagai pihak terkait untuk berperan aktif menyampaikan hasil pengawasannya. Metode pengawasan dan pelaporan, dilaksanakan secara eksternal oleh Dinas/Intansi terkait yang melibatkan KMP dan masyarakat kelurahan dan secara internal dilakukan antar pengurus Mitra Desa (MD), KMP, LEPP-M3, Tenaga Pendamping Desa (TPD) dan staf teknis program.Dari proses pelaksanaan program PEMP tersebut, telah dihasilkan perencanaan kegiatan di tingkat Kota dan Kecamatan yaitu administrasi, pemilihan KM, menetapkan lokasi dan peserta program, koordinasi dan sinkronisasi program serta alokasi pembiayaan program. Perencanaan kegiatan ini mampu mendorong partisipasi aparat pemerintah, pihak swasta, masyarakat nelayan dan stakeholders terkait lainnya untuk berperan aktif dalam pelaksanaan program. Perencanaan kegiatan di tingkat kelurahan melalui forum musyawarah dan diskusi kelompok antar peserta program berhasil menyusun rencana kegiatan ekonomi produktif.Keberhasilan dalam penyusunan ini telah mampu mendorong partisipasi aktif komunitas nelayan, baik secara individu maupun kelompok didalam menyusun rencana kegiatan ekonomi produktifnya. Persiapan program berhasil memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas komunitas nelayan dalam melaksanakan kegiatan program, hal ini ditunjang dengan berfungsinya forum sosialiasi berjenjang, keterlibatan peserta dalam seleksi program, pembentukan kelembagaan berdasarkan sistem tata nilai dan unit unit usaha masyarakat setempat serta pengembangan kelembagaan melalui penguatan secara internal dan eksternal, pelatihan secara terstruktur dan terencana sesuai kebutuhan jenis usaha dan lembaga serta mekanisme penyaluran dan pengembalian DEP dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan kegiatan ekonomi produktif mampu meningkatkan pendapatan KMP, memenuhi kebutuhan dasar, kepemilikan aset kelompok, melaksanakan tabungan anggota dan kelompok serta membayar angsuran kredit. Manajemen usaha KMP telah menumbuhkan partisipasi aktif anggota kelompok dalam menjalankan kegiatan usahanya.Pada tahap pengembangan kegiatan ekonomi, KMP mampu mendatakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja baru bagi nelayan miskin dilokasi dan diluar lokasi sasaran program, pengembangan jenis dan skala saha pendukung, partisipasi untuk dana sosial program, pembangunan kelurahan dan dana swakelola sosial lainnya, tersedianya dana operasional LEPP-M3 dan dana insentif MD. Pengawasan program mampu meningkatkan kernampuan dan keterlibatan anggota dan pengurus KMP serta masyarakat kelurahan untuk mengawasi jalannya pelaksanaan program secara berkesinambungan.Hasil penelitian merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah : pertama, meningkatkan struktur armada KMP Pukat dan melatih nelayan dalam operasionalnya serta upaya diversifikasi produk olahan, memfasilitasi kemitraan usaha KMP yang baru, meningkatkan penyediaan modal melalui skim kredit Mina Mandiri, mengimplementasikan pedaman teknis Nilai Tukar Nelayan. Kedua, meningkatkan sarana prasarana pemasaran KMP Induk, agar berkembang menjadl Cold Storage Mini. Ketiga, melaksanakan proses legalisasi LEPP-M3 menjadi Koperasi Nelayan dan merestrukturisasi Mitra Desa menjadi Lembaga Keswadayaan Sosial Masyarakat Pesisir (LKSMP). Keempat meningkatkan kegiatan koordinasi dan pembinaan teknis pasta program. Kelima, menerbitlan Peraturan Daerah tentang sistem pengelolaan perikanan dengan merevitalisasi kearifan lokal nelayan. Usulan rekomendasi kepada komunitas nelayan : pertama, kearifan lokal nelayan dikembangkan sesuai perkembangan tatanan kehidupan. Kedua, menyelenggarakan asuransi nelayan sebagai bentuk jaminan sosial kegiatan usaha. Ketiga, sistem pengawasan secara internal yang berkesinambungan dapat dikembangkan melalui sistem pengawasan masyarakat Keempat pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh nelayan perlu dikembangkan dengan memfungsikan peran kelembagaan program sebagai media pendidikan nelayan."

"Evaluasi terhadap program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir TA 2001 sudah dilakukan oleh Center for Information and Development Studies Persada Consultant. Tim LSM Pusat Inkubasi .Bisnis Usaha Kecil propinsi Jambi yang melaksanakan program tersebut. Evaluasi yang memberikan perhatin khusus pada aspek perubahan perilaku sasaran program belum dilakukan. Perubahan perilaku penting dikaji untuk melihat sejaumana program dikatakan berhasil.Untuk memperoleh gambaran proses perubahan perilaku tahap derni tahap secara mendalarn, evaluasi dilakukan dengan menggunakan motode analisa berfikir logis ( logical framework analysis) dengan melihat input, output, affect, dan impact. Hasil evaluasi kemudian dipetakan dengan menggunakan prinsip dasar Romans dalam perubahan perilaku.Penelitian evaluasi ini bertujuan melihat apakah program yang dilaksanakan mencapai sasaran program seperti yang direncanakan sebelumnya dan bagaimana mencapainya. Populasi pada penelitian adalah nelayan yang mendapatkan bantuan modal usaha dari program PEMP TA 2001 di kelurahan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi. Penelitian menggunakan data kuantitaf untuk memperoleh gambaran lokasi studi dan masyarakatnya dan data kualitatif sebagai hasil focus group discussion dan wawancara yang dilakukan dengan informan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan perilaku yang terjadi pada program PEMP sudah sampai pada tahap impact terhadap nelyan itu sandhi, tapi belum pada masyarakat sekitar. Perubahan perilaku nelayan yaitu nelayan bersedia membentuk kelompok dan menjadi kader, memiliki modal usaha dari rencana definitif yang diusulkan, sehingga nelayan tidak tergantung lagi pada toke. Melalui pengorganisasian kelompok dan penguatan kelembagaan, nelayan menyetujui sistem bagi hasil untuk mengembangkan modal usaha dengan memilih memakai perahu motor ukuran 7 m x 120 cm, mesin robin Ey.20 B, dan jaring tangsi 113 4 peel, serta perlengkapan melaut lainnya.Temuan lain memperhatikan kekuatan dan kelemahan program. Usaha-usaha proses pemberdayaan, dan pendampingan yang diakukan oleh staf LSM PINBUK, tersedianya kelembagaan sosial-ekonomi dengan pengelolaan sistem bagi hasil, kepemilikan aset melaut, serta didukung komitmen nelayan terhadap program menunjukkan kekuatan. Kelemahan program yang diperoleh berdasarkan temuan lapangan seperti kurangnya perhatian pengurus LEPP M3 pada aspek alokasi biaya pemeliharaan dan kecelakaan armada dan alat tangkap, desain pelatihan materi yang sulit dipahami nelayan, kurangnya staf Dinas Perikanan dan Kelantan melakukan pembinaan secara langsung (kunjungan) kelapangan, dan kurangnya pengetahuan Konsultan Manajemen Kabupaten tentang kehidupan ekonomi sosial & budaya pada sasaran program, serta dampak program terhadap nelayan sekitar yang belum terlihat.Prinsip dasar Homans dan social behavior yang terdapat dalam penelitian adalah stimulus, action, reward, value dan expectation. Proposisi stimulus, success, value, dan agresi approval yang tepat menggambarkan perubahan perilaku nelayan. Lebih lanjut, berdasarkan temuan lapangan, pertimbangan rasional dalam memilih beberapa alternatif kegiatan usaha melaut adalah faktor biaya produksi merupakan faktor dominan yang dipertimbangkan nelayan untuk menentukan armada & teknologi alat tangkap."

"PEMP adalah satu program awam yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakatpesisir pantai, terutamanya isi rumah miskin. Sejak dilaksanakan pada 2001, program ini telah melaluibeberapa fasa pembaikan. Namun, hingga saat ini keadaan masyarakat miskin tidak berubah. Makalah inibertujuan untuk menilai prestasi PEMP dari aspek formulasi polisi dan implementasi program serta prestasiorganisasi khususnya tentang mekanisme pengelolaan program dengan rujukan khas kepada KabupatenJakarta Utara. Menggunakan rekod dan laporan rasmi pelbagai agensi di kantor peringkat pusat, kabupatendan kecamatan selain pemerhatian serta temu bual mendalam dengan isi rumah dan pegawai di agensipelaksana terbabit, kajian mendapati beberapa penemuan menarik. Pertama, prinsip yang dijadikan garispanduan bagi pelaksanaan progam telah tidak diikuti oleh agensi pelaksana di peringkat kabupaten dankecamatan. Pelbagai amalan salah laku juga turut dikesan. Kedua, evaluasi output menunjukkan bahawasebahagian besar pinjaman melalui Dana Ekonomi Produktif dimanfaatkan oleh isi rumah pedagang yangtidak miskin. Ketiga, Koperasi LEPP-M3 yang ditubuhkan bagi meningkatkan tahap kecekapan pengurusandana pinjaman, juga gagal mencapai matlamatnya. Masyarakat pesisir tiada akses dan tidak mampumembuat pinjaman. Jika membuat pinjaman pun rekod menunjukkan bahawa mereka tidak mampumelunasi pinjaman dalam tempoh yang ditetapkan. Kajian ini menunjukkan walau pun pemerintah berjayamelaksanakan Program PEMP terutamanya dari segi output kewangan dan penubuhan pelbagai agensi,namun prestasinya lemah dan tidak cekap. Suatu polisi, strategi dan program yang lebih sesuai perludibentuk untuk menggantikan program PEMP.with the objective of enhancing the wellbeing of poor coastal community households. Since its inceptionin 2001 and after several phases of improvement, the living conditions of the coastal poor householdsremain unchanged. This paper presents the findings of a study aimed at assessing the PEMP performancewith regard to the mechanism used in managing the programme with special reference to the province ofNorth Jakarta. Using official records and reports of various agencies available at faderal, kabupaten andkecamatan levels together with information gathered through field observation and indepth interviews withhousehold heads and officers in charge , the study reveals four important findings: (1) Non- complianceand malpractices were prevalent among the implementing agencies at kabupaten and kecamatan levels; (2)Most of the loans, particularly Economically Productive Grant (DEP), had been given out to householdsmembers that were not poor; (3) Agencies such as the Cooperative of LEPP-M3 which was entrusted withimproving the level of efficiency in managing the loans had also failed to live up to expectation; and (4)Many of the poor households remained ignorant and deprived of access to the loan facilities, and failed topay back loans within the specified period. In conclusion, although the government has succeeded inimplementing the PEMP, the overall performance of the programme may be considered weak andinefficient. A more appropriate policy, strategy and programme should be formulated to replace the PEMP."

"[ABSTRAKIntelligent Transportation System (ITS) adalah salah satu teknologi yang mengintegrasikan antar sistem informasi dan teknologi komunikasi dengan infrastruktur transportasi, kendaraan, dan pengguna jalan. Salah satu implementasi teknologi Intelligent Transportation System (ITS) adalah Vehicular Ad Hoc Network (VANET). VANET merupakan sistem komunikasi kendaraan yang mendukung untuk komunikasi Vehicle to Infrastructure (V2I) dan Vehicle to Vehicle (V2V). Sebagai bagian dari Intelligent Transportation System (ITS), komunikasi kendaraan dalam jaringan VANET dapat lebih efektif dalam menghindari kecelakaan dan kemacetan lalu lintas dari pada jika setiap kendaraan mencoba untuk memecahkan masalah ini secara individual.Standar IEEE 1609.4 didefinisikan sebagai mode operasi Multikanal jaringan VANET pada lapisan Medium Access Control (MAC) yang terdiri dari tujuh kanal frekuensi yang berbeda, yaitu satu kanal CCH178 akan dialokasikan untuk Control Channel (CCH), yang digunakan sebagai kanal publik untuk aplikasi keamanan yang relevan di jalan. Enam kanal ya ng lainnya dialokasikan untuk Service Channel (SCH), yang digunakan sebagai kanal untuk menangani layanan multimedia dan yang tidak berhubungan dengan keamanan di jalan. Salah satu permasalahan dalam penjaminan kinerja pada IEEE 1609.4 adalah tingginya mobilitas node kendaraan dan perubahan lintasan yang berbeda. Hal ini menyebabkan delay yang tinggi dan throughput yang rendah. Peningkatan kinerja pada standar IEEE 1609.4 dapat dilakukan dengan optimasi pada proses sinkronisasi interval kanal CCH dan SCH.Pada disertasi ini dikembangkan model baru Markov chain yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja sistem koordinasi kanal dinamis pada standar multikanal IEEE 1609.4 terhadap pengaruh anomali kinerja, slot anomali, efek Doppler, fading Nakagami dan AWGN. Perbaikan kinerja yang dilakukan terhadap pengaruh diatas adalah dengan menggunakan nilai awal optimal Contention Window (CW). Penentuan nilai awal CW akan mempengaruhi kinerja yang dihasilkan pada model Markov chain yang digunakan. Nilai awal optimal CW didapatkan dari hasil distribusi node di setiap zone dengan menggunakan distribusi Poisson.Dari hasil simulasi dan evaluasi kinerja yang dihasilkan, dapat dianalisa bahwa model DCF yang diajukan pada disertasi ini dapat menurunkan nilai delay transmisi CCH terhadap adanya kanal propagasi Nakagami dengan rata-rata (mean) sebesar 16.84 %. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa kinerja yang dihasilkan pada model Markov chain dengan menggunakan nilai awal optimal CW didapatkan meningkatkan nilai Aggregate Throughput sebesar 42.53% dibandingkan dengan model yang diajukan oleh Wang. Sedangkan model DCF yang diajukan meningkatkan nilai probabilitas transmisi paket WAVE Service Advertisement (WSA) terhadap fenomena anomalous slot dengan persentase kenaikan rata-rata (mean) sebesar 11.35 %. Selanjutnya, dapat dianalisa bahwa model DCF yang diajukan meningkatkan nilai interval waktu dari akses contention kanal CCH terhadap efek Doppler dengan persentase kenaikan rata-rata (mean) sebesar 11.31 %;

---

ABSTRACTIntelligent Transportation System (ITS) is one of the technologies that integrate information systems and communication technologies with transportation infrastructures, vehicles and road users. One implementation of the Intelligent Transportation System (ITS) is Vehicular Ad Hoc Network (VANET). VANET is a vehicle communication system which supports Vehicle to Infrastructure (V2I) and Vehicle to Vehicle (V2V) communication. As a part of the Intelligent Transportation System (ITS), vehicles communication in VANET networks can be more effective in avoiding accidents and traffic congestion than if each vehicle try to solve this problem individually.The IEEE 1609.4 standard is defined as the multichannel operation mode of VANET on Medium Access Control (MAC) layer. One of the problems in guaranteeing the performance of the IEEE 1609.4 is the high vehicular node mobility and different trajectory changes. These cause high delay and low throughput. Services Quality assurance to the IEEE 1609.4 standard can be done using optimizing the synchronization process of CCH and SCH channel intervals so that delay can be reduced and throughput saturation of SCH channel can be increased.In this dissertation a new model of the Markov chain will be developed which aims to evaluate the performance of dynamic channel coordination system on the IEEE 1609.4 multichannel standard against performance anomalies influences, slot anomalies, the Doppler Effect, Nakagami fading and Additive White Gaussian Noise (AWGN). The performance improvements that is done to the effect above is to use the optimal initial value of Contention Window (CW). This is consistent with previous studies that have been done, the determination of the initial value of Contention Window (CW) will affect the resulting performance of the used Markov chain model. Optimal initial value Contention Window (CW) is obtained from the distribution of nodes in each zone by using the Poisson distribution.From the simulation and performance evaluation results, it can be concluded that the DCF model in this dissertation can reduce the CCH transmission delay against the propagation channel Nakagami with an average of 16.84%. Moreover, it can be concluded that the performance of the resulting Markov chain model using the optimal initial value obtained CW increases value Aggregate Throughput of 42.8% against the effects of the anomaly performance. Meanwhile, the probability of packet transmission WSA influenced by anomalous slot with the percentage of mean increases approximately 11.35 %. Furthermore, it can be analyzed that the DCF model proposed result is the time interval CCH access contention influenced by anomalous slot with the percentage of mean increases approximately 11.31%;Intelligent Transportation System (ITS) is one of the technologies that integrate information systems and communication technologies with transportation infrastructures, vehicles and road users. One implementation of the Intelligent Transportation System (ITS) is Vehicular Ad Hoc Network (VANET). VANET is a vehicle communication system which supports Vehicle to Infrastructure (V2I) and Vehicle to Vehicle (V2V) communication. As a part of the Intelligent Transportation System (ITS), vehicles communication in VANET networks can be more effective in avoiding accidents and traffic congestion than if each vehicle try to solve this problem individually.The IEEE 1609.4 standard is defined as the multichannel operation mode of VANET on Medium Access Control (MAC) layer. One of the problems in guaranteeing the performance of the IEEE 1609.4 is the high vehicular node mobility and different trajectory changes. These cause high delay and low throughput. Services Quality assurance to the IEEE 1609.4 standard can be done using optimizing the synchronization process of CCH and SCH channel intervals so that delay can be reduced and throughput saturation of SCH channel can be increased.In this dissertation a new model of the Markov chain will be developed which aims to evaluate the performance of dynamic channel coordination system on the IEEE 1609.4 multichannel standard against performance anomalies influences, slot anomalies, the Doppler Effect, Nakagami fading and Additive White Gaussian Noise (AWGN). The performance improvements that is done to the effect above is to use the optimal initial value of Contention Window (CW). This is consistent with previous studies that have been done, the determination of the initial value of Contention Window (CW) will affect the resulting performance of the used Markov chain model. Optimal initial value Contention Window (CW) is obtained from the distribution of nodes in each zone by using the Poisson distribution.From the simulation and performance evaluation results, it can be concluded that the DCF model in this dissertation can reduce the CCH transmission delay against the propagation channel Nakagami with an average of 16.84%. Moreover, it can be concluded that the performance of the resulting Markov chain model using the optimal initial value obtained CW increases value Aggregate Throughput of 42.8% against the effects of the anomaly performance. Meanwhile, the probability of packet transmission WSA influenced by anomalous slot with the percentage of mean increases approximately 11.35 %. Furthermore, it can be analyzed that the DCF model proposed result is the time interval CCH access contention influenced by anomalous slot with the percentage of mean increases approximately 11.31%, Intelligent Transportation System (ITS) is one of the technologies that integrate information systems and communication technologies with transportation infrastructures, vehicles and road users. One implementation of the Intelligent Transportation System (ITS) is Vehicular Ad Hoc Network (VANET). VANET is a vehicle communication system which supports Vehicle to Infrastructure (V2I) and Vehicle to Vehicle (V2V) communication. As a part of the Intelligent Transportation System (ITS), vehicles communication in VANET networks can be more effective in avoiding accidents and traffic congestion than if each vehicle try to solve this problem individually.The IEEE 1609.4 standard is defined as the multichannel operation mode of VANET on Medium Access Control (MAC) layer. One of the problems in guaranteeing the performance of the IEEE 1609.4 is the high vehicular node mobility and different trajectory changes. These cause high delay and low throughput. Services Quality assurance to the IEEE 1609.4 standard can be done using optimizing the synchronization process of CCH and SCH channel intervals so that delay can be reduced and throughput saturation of SCH channel can be increased.In this dissertation a new model of the Markov chain will be developed which aims to evaluate the performance of dynamic channel coordination system on the IEEE 1609.4 multichannel standard against performance anomalies influences, slot anomalies, the Doppler Effect, Nakagami fading and Additive White Gaussian Noise (AWGN). The performance improvements that is done to the effect above is to use the optimal initial value of Contention Window (CW). This is consistent with previous studies that have been done, the determination of the initial value of Contention Window (CW) will affect the resulting performance of the used Markov chain model. Optimal initial value Contention Window (CW) is obtained from the distribution of nodes in each zone by using the Poisson distribution.From the simulation and performance evaluation results, it can be concluded that the DCF model in this dissertation can reduce the CCH transmission delay against the propagation channel Nakagami with an average of 16.84%. Moreover, it can be concluded that the performance of the resulting Markov chain model using the optimal initial value obtained CW increases value Aggregate Throughput of 42.8% against the effects of the anomaly performance. Meanwhile, the probability of packet transmission WSA influenced by anomalous slot with the percentage of mean increases approximately 11.35 %. Furthermore, it can be analyzed that the DCF model proposed result is the time interval CCH access contention influenced by anomalous slot with the percentage of mean increases approximately 11.31%]"