Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kepuasan kerja memiliki pengaruh terhadap produktifitas organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Apabila ketidakpuasan dirasakan oleh pegawai maka dapat menyebabkan terganggunya proses pencapaian tujuan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan kerja guru di SMA Negeri 46 Jakarta menurut faktor motivator dari teori Dua Faktor Herzberg. Untuk memberikan gambaran terhadap kepuasan kerja guru maka digunakan metode deskriptif. Hasil yang diperoleh memperlihatkan bahwa kepuasan kerja guru menurut faktor prestasi, faktor pengakuan, dan faktor kemajuan adalah cukup puas. Sedangkan kepuasan kerja menurut faktor pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, dan pertumbuhan adalah puas. Dalam meningkatkan kepuasan kerja guru maka Kepala Sekolah perlu mengkaji sistem promosi dan pengembangan karier yang diterapkan saat ini serta memberikan pengakuan atas prestasi dan hasil kerja guru.

---

Job satisfaction have a direct impact and non-direct on the productivity an organization. If the level of job satisfaction is low, it would be significantly harder for the organization to met its goals. This study aims to determine job satisfaction of teachers in SMAN 46 Jakarta, according to the motivator factors of the Herzberg's Two Factor theory. A descriptive method is used in order to get a good description of the teachers job satisfaction. The result shows that the teachers job satisfaction based on achievement, recognition and advancement is on the level: quite satisfied. While the level of job satisfaction based on the work itself, responsibility, and possibility of growth is satisfied. In improving the teachers job satisfaction the Principal should need to review their current promotion system and career development while also providing a way on recognizing the teachers achievement and work performance."

"Penguatan manajemen kelurahan merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kebijakan tersebut berkaitan dengan pelimpahan kewenangan dari dinas-dinas provinsi kepada kelurahan yang diwujudkan dalam tugas pokok dan fungsi kelurahan dan didukung denganpenguatan anggaran kelurahan. Penelitian ini penting mengingat kompleksitas tuntutan kebutuhan dan permasalahan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta yang sangat dinamis dan mendesak untuk segera mendapat penyelesaian. Melalui kebijakan penguatan manajemen Kelurahan, maka sebagai unsur pelaksana lini/ pelaksana kewilayahan, kelurahan diharapkan mampu melaksanakan kinerjanya yang optimal dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayahnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara mendalam dengan para informan dari pihak pemerintah dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa outcome implementasi penguatan manajemen kelurahan di Kelurahan Cakung Barat dilihat dari fungsi manajemen yaitu perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pemimpinan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pelaporan.terlihat masih lemah. Hal ini ditunjukan dengan kapasitas perangkat kelurahan baik secara kuantitas maupun kualitas belum benar-benar memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran serta menyusun pelaporan. Selain itu pengendalian dan koordinasi baik internal maupun eksternal hanya menjadi kegiatan rutinitas tanpa ada standar dan evaluasi yang berkelanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi impelementasi penguatan manajemen kelurahan di Kelurahan Cakung Barat adalah disposisi atau sikap para pelaksana yang memandang tugas pokok dan fungsinya hanya sebagai rutinitas tanpa ada kesadaran untuk upaya meningkatkan kinerjanya.Selain itu faktor sumber daya manusia yang menunjukan keterbatasan secara kuantitas dan kualitas, faktor sumber daya lainnya adalah informasi yang lambat terkait regulasi yang kerap berubah-ubah yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan dan pelaporan pertanggungjawaban. Selanjutnya faktor elit DPRD dalam pengesahan anggaran dengan proses waktu yang lama juga turut mempengaruhi implementasi kebijakan penguatan manajemen kelurahan di Kelurahan Cakung Barat dimana kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam tahap pengorganisasian kegiatan.

---

The urban villages management strengthening is one of the policies issued by the government of Jakarta special capital region. The policy is related to the changing authority of the province’s Department to the urban villages that is embodied in the main task and function of urban village’s reinforcement with urban villages budget strengthening. The research is important considering the complexity of the needs and demands of people in Jakarta is very dynamic and urged to get a solution immediately. Through the policy of urban villages management strengthening, then as the steering element of lines/implementing regional, the urban villages are expected to perform their optimal in providing direct services to the community in the area. This research used a qualitative method that produces descriptive data obtained through literature study, observation, and indepth interviews with informants from the government and society.

The results showed that the outcome of the implementation of urban management strengthening in the Village of Cakung Barat viewed from the management function such as planning, budgeting, organizing, leadership, coordination, control, and reporting still look weak. This is evidenced by the capacity of the village both in quantity and quality is not really adequate to carry out the duties and functions, especially in planning the activity, budgeting and reportinng. Besides, the controlling and coordination of internal and external are only routine activities without any standards and on going evaluation.

The factors affecting the implementation of urban management strengthening in the Village of Cakung Barat is disposition or the implementer’s attitude that looks the main duties and functions has only a routine without any awareness to obtain the improvement of performances. In addition, the factor of human resource has been showed the limitations in quantity and quality, the other resources factors are slowi nformation related to regulations often change which impact to the implementation and responsibilities report. Further, the elite Council factors in endorse the budget with the long time process is also influence the policy implementation of urban management strengthening in the Cakung Barat Village where the activities can not becarried out according to the schedule in the phase of organizing activities."

"Program Profesi Apoteker Departemen Farmasi, Fakultas Matematika danIlmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia, bekerjasama dengan PT. KimiaFarma Apotek menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bagipara calon apoteker. Dengan kegiatan ini diharapkan para calon apoteker dapatmengenal, mengerti serta memahami secara langsung peran dan tanggung jawabseorang apoteker di apotek, selain itu juga dapat menambah pengetahuan dankompetensi serta meningkatkan keterampilan dalam melakukan pekerjaankefarmasiannya."

"Program Profesi Apoteker Departemen Farmasi, Fakultas Matematika danIlmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia, bekerjasama dengan PT. KimiaFarma Apotek menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bagipara calon apoteker. Dengan kegiatan ini diharapkan para calon apoteker dapatmengenal, mengerti serta memahami secara langsung peran dan tanggung jawabseorang apoteker di apotek, selain itu juga dapat menambah pengetahuan dankompetensi serta meningkatkan keterampilan dalam melakukan pekerjaankefarmasiannya.Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Kimia Farma Apotekbertujuan agar calon apoteker dapat:a. Memahami fungsi dan peranan Apoteker Pengelola Apotek (APA) dalampengelolaan apotek dari aspek manajemen dan pelayanan kefarmasian."

"Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara kepemimpinan kepala sekolah dan budaya sekolah terhadap kepuasan kerja guru SMA Negeri se Jakarta Timur secara bersama-sama...."

"Pemahaman umum Pajak penghasilan terutang atas laba atau keuntungan perusahaan: makin besar laba, semakin besar pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dalam pelaksanaannya, perhitungan pajak terutang bisa berbeda disebabkan koreksi positif dan koreksi negatif, akibat beda tetap dan beda sementara, atas konsep laba dan biaya menurut akuntansi komersial dan perpajakan. Perusahaan memiliki kepentingan untuk memperbesar laba komersil, tetapi cenderung menghindari pajak atas laba "tambahan" yang seharusnya tidak ada. Untuk menghindari pajak atas laba "tambahan" ini perusahaan ini harus mengalihkan ke koreksi negatif khususnya beda temporer. Atas dasar ini dilakukan pengujian-pengujian terhadap hubungan antara kualitas laba perusahaan dan elemen/komponen koreksi beda temporer perusahaan. Penelitian dan analisa dilakukan atas perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Jakarta. Dari seleksi ditemukan beberapa perusahaan belum menerapkan PSAK 46, mungkin terkait dengan aspek immaterial (0,1% dari total asset) atau lainnya. Selanjutnya data dikelompokan atas dasar besaran pajak tangguhan dalam tahun 2006 yang dihitung dalam persentase terhadap rata-rata total asset (2005-2006). Data perusahaan yang memiliki pajak tangguhan lebih dari 0,003 terseleksi sebanyak 45 perusahaan, untuk mendapatkan pembanding dipilih 45 perusahaan yang memiliki pajak tangguhan yang kurang dan (0,002). Kesimpulannya adalah perusahaan dengan pajak tangguhan yang besar juga memiliki total asset lebih besar dari perusahaan tandingannya. Elemen/komponen terbesar dari pajak tangguhan berasal dari tax carry forward (rugi), yang jika merefer Phillips et al, hal ini merupakan non discretionary manajemen. Untuk bisa menggunakan pajak tangguhan dengan komponennya sebagai pendeteksi manajemen laba harus di tentukan kembali kategori daripada discretionary manajemen dan yang bukan discretionary manajemen"