Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 157401 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Deni Angela
"ABSTRAK
Pasca dikeluarkannya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, TNI hanya diperbolehkan melakukan bisnis melalui badan hukum Koperasi. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena dampak dari hal tersebut semua bentuk bisnis yang dikelola TNI dalam bentuk badan hukum PT, CV dan Firma akan diambilalih oleh negara untuk dikelola, dan hanya bisnis melalui badan hukum Koperasi yang diperbolehkan.
Penelitian ini fokus kepada Bisnis militer di TNI Angkatan Darat, khususnya Inkopad (Induk Koperasi TNI Angkatan Darat), karena TNI Angkatan Darat memiliki 923 Koperasi yang aktif melakukan usaha-usaha dibidangnya di 31 propinsi di Indonesia, dilihat dari segi jumlah modal dan usaha, TNI AD paling besar dibandingkan dengan TNI AL dan AU serta Polri. Inkopad menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini karena sejak diterbitkannya undang-undang tersebut dalam prakteknya Inkopad justru memiliki badan hukum PT didalam badan hukum Inkopad, yang merupakan obyek hukum dari UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres. No. 43 Tahun 2009.
Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori dari Allison dan Beschel tentang negara demokratis, Huntington, Morris Janowitz, Eric A. Nordlinger tentang militer profesional, Sapin dan Synder tentang supremasi sipil, Eric A. Nordlinger, Finer, Alfred Stepan, Harold Crouch, Richard Robison tentang keterlibatan militer dalam bisnis dan politik, Chris Mitchell, Leopard dan Howard tentang konflik kepentingan, Moh. Hatta, Craig, Sven Ake Book, R. Subekti, Marvin Scahaars dan R.S Soeriaatmadja tentang Koperasi.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian eksplanasi, dan menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari wawancara mendalam (in-depth interview) dimana wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak berstruktur. Sedangkan data sekunder meliputi buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumendokumen Mabes TNI, Inkopad dan dokumen lainnya.
Setelah dilakukan analisis, ditemukan bahwa sejak diterbitkannya undang-undang tersebut di atas Inkopad telah melakukan kamuflase bisnis melalui badan hukum PT didalam badan hukum Inkopad, dengan menjadikan Pasal 2 huruf (d) UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Permenhan No. 22 Tahun 2009 Pasal 8 dan Perpang No. 93/XII/2009 Pasal 9 huruf (a) dan (b) sebagai dasar hukum untuk mempertahankan PT-PT didalam badan hukum Inkopad.
Implikasi Teoritis menunjukan bahwa teori militer porfesional, teori keterlibatan militer di dalam bisnis dan politik di Indonesia, teori konflik kepentingan dan Koperasi dapat menjelaskan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh militer Indonesia. Hanya saja teori Huntington tentang ?praetorian society? tidak dapat dibuktikan didalam konteks Indonesia.

ABSTRACT
After the publication of UU. No. 34 year 2004 about the Armed Forces and Presidential Regulation No. 43 year 2009 about the taking over of Armed Forces Business Activities, the Armed Forces only allowed to do business under cooperation legal entity. This become an interesting object to research upon, because the effect of those regulation is all of the armed forces business activities with legal entity as PT, CV and Firm will be taken over by the government.
The research focused to the military business and the cooperation "Inkopad", because the army branch of the Armed Forces has 923 active cooperation that conduct their businesses in their respective field in Indonesia?s 31 provinces. The growth of the cooperation under the army is the biggest in term of numbers, capitals and type of business compared to the other two branches and the Police Force.
As a theoritical basis, this research is using theories from Allison and Beschel about democratic country, Huntington, Morris Janowitz, Eric A. Nordlinger about professional military, Sapin and Synder about civil supremacy, Eric A. Nordlinger, Finer, Alfred Stepan, Harold Crouch, Richard Robison about military involvement in business and politics, Chris Mitchell, Leopard and Howard about conflict of interests, Moh. Hatta, Craig, Sven Ake Book, R. Subekti, Marvin Scahaars and R.S Soeriaatmadja about cooperation.
This research uses qualitative approach, with explanation research type. Data gathering technique consist of primary and secondary data. The primary data came from in-depth interview where the interview used are the unstructured interview. The secondary data consist of books, journals, laws and regulation, Armed Forces Headquarters documents, Inkopad?s documents, and others.
The findings in this research is ever since the publication of the said laws, Inkopad has conduct a business camouflage through the PT legal entity inside Inkopad legal entity. Verse 2 letter (d) UU. No. 34 year 2004 about the Armed Forces, Defense Minister Regulation No. 22 year 2009 verse 8 and Perpang No. 93/XII/2009 verse 9 letter (a) and (b) are used as the legal standing to keep the companies inside the Inkopad legal entity.
Theoritical implications shows that the professional military theory, military involvement in business and politics in Indonesia theory, conflict of interests theory and the cooperation theory can explain the various problems faced by Indonesian military. It?s only Huntington?s theory about ?praetorian society? can not be proven in Indonesian context.
"
2010
T28365
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Margolang, Raja Surya Darma
"Bisnis militer TNI-AL merupakan bagian integral dari institusi bisnis TNI menjadi salah satu fokus terpenting bersama-sama dengan isu reformasi TNI. UU TNI No. 34 Tahun 2004 dalam salah satu pasal menyatakan TNI harus melepaskan bisnisnya pada tahun 2009. TNI-AL adalah institusi yang mengawaki alat utama yang berbasis telmologi tinggi, biaya mahal, dan besar serta diawaki oleh prajurit yang membutuhkan kesejahteraan.
Penghapusan bisnis militer menimbulkan pertanyaan, bagaimana kelanjutan keberadaan TNI-AL di masa depan, sedangkan selama ini anggaran militer kurang. Oleh karena itu agar penelitian lebih terarah penelitian memfokuskan pada studi kasus bisnis militer TNI-AL Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan TNI-AL terjun dalam bisnis dan kebijakan apa saja yang telah dilakukan TNI-AL dalam rangka pembenahan bisnisnya.
Agar diperoleh interpretasi dan kesimpulan menganalisa studi tentang bisnis militer, digunakan tiga kerangka teori yang dijadikan landasan studi, yaitu, teori tentang Bisnis Militer, teori Transisi Demokrasi, dan teori Tentara Revolusioner.
Untuk menjawab permasalahan di atas penelitian ini menggunakan metode kualitatif sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara : (1) studi kepustakaan, dan (2) studi lapangan dengan melakukan wawancara mendalam (indepth-interview) dengan informan yang dipilih secara purposive.
Hasil penelitian yang didapatkan penulis sebagai berikut : Perbedaan kebijakan pimpinan lama dan baru terhadap bisnis militer; Pihak TNI-AL berpandangan bisnis militer dapat dihapuskan, namun negara harus dapat memberikan jaminan kebutuhan TNI. Di lain pihak pandangan para pengamat/politisi menyatakan bisnis militer harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan alam demokrasi, Penyelesaian masalah bisnis militer TNI-AL kurang berjalan dengan semestinya, UU Yayasan No. 16 Tahun 2001 merupakan dasar pijakan bisnis TNI yang tidak mencerminkan kegiatan bisnis pada umumnya justru lebih menguntungkan pada mitra dan segelintir pribadi petinggi militer ketimbang kesejahteraan prajurit secara umum.
Kesimpulannya bahwa Yayasan Bhumyamca TNI-AL memang diperuntukkan kesejahteraan prajurit semata, walaupun tersamar masih ada hidden agenda dibalik pendiriannya, yaitu untuk keperluan para petinggi TNI-AL.

The business runs by Navy-TNI is an integral part of the TNI business institution which became one of the most important focus within TNI reformation issues. In one of the article of UU TNI No. 34/ 2004 states that TNI has to release its business by the year of 2009. Navy is an institution which basically uses high and expensive technology tools and appliances and operated by soldiers who need the maintenance of welfare. The closing of military business then raised a question, how to maintain the existence of the Navy in the future when there is a very limited budget to cover the expenses. Hence, this research will focus on the case study of Navy military business.
The main problem posed in this research is what factors that caused the Navy to be involved in business and what policy taken by the Navy to reform its business. Three framework theories are used as a study basis, in order to get an interpretation and result on the study of military business, the theory on Military Business, Democracy Transition and Revolutionary Soldier. The results of this research are as follow: there is a different of policy between the old and the new leaders on military business. The Navy military business can be abolished; however the state has to be able to guarantee the fulfillment of the military needs. On the other hand, the military observer/ politician state that the military business has to be abolished because it is not in accordance to democracy. The completion of the Navy military business problem did not proceed as it supposed to. UU Yayasan No. 1612001 as the basis for TNT's business does not represent the general business activities instead gives more advantages to the partners and several military leaders personal rather than the general welfare of soldiers.
In order to answer it, this research used a qualitative method with data collection technique done by: (1) literature study and (2) field research by in-depth interviews with informants selected by purposive sampling.
In conclusion, Yayasan Bhumyamca owned by the Navy is indeed aimed for the welfare of soldiers although there is still a hidden agenda of the Navy leaders' advantages behind the establishment of the cooperation.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T22045
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Lesperssi dan Frederich Ebert Stiftung, 2005
355.021 3 MEN
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
"Pembahasan tentang TNI dan Polri tentang ?Pertahanan dan Keamanan"
telah berlangsung semenjak era Orde Baru dan lebih sering dalam era Reformasi
sekarang ini.
Istilah "keamanan" atau "security" telah menimbulkan kerancuan (seman-
tic confusion), pengertian yang berbeda-beda, seperti world security national
security, homeland security, internal security, industrial security dan sebagainya. Ini sering dikaitkan dengan tugas TNI dan Polri.
"
Jurnal Polisi Indonesia, Vol. 7 (2005) Juli : 61-65, 2005
JPI-7-Jul2005-61
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Syamsul Ma`arif
"Penelitian (disertasi) ini menelaah pergeseran Tentara Nasional Indonesia (TNI) di era reformasi, khususnya setelah terbitnya UU No. 34/2004 tentang TNI. Fokus kajian disertasi ini dirumuskan dalam tiga research question berikut. Pertama, bagaimana pandangan masyarakat sipil dan para perwira TNI mengenai eksistensi lembaga teritorial bisnis TNI, serta hubungan TNI dengan Departemen Pertahanan (Dephan) dalam era demokratisasi dan arus perubahan masyarakat? Kedua, prasyarat macam apakah yang dibutuhkan TNI baik secara internal sebagai key factor maupun eksternal (driving force) dalam upaya menuju militer profesional? Ketiga, skenario macam apakah yang dapat dibentangkan bagi berbagai kemungkinan yang dapat ditempuh dalam melakukan reformasi lembaga teritorial, bisnis TNI, serta hubungan TNI dengan Departemen Pertahanan dalam rangka menuju militer profesional di masa depan?
Ada pun tujuan penelitian adalah rnemahami secara tuntas dan mendalam pandangan atau gagasan masyarakat sipil serta perwira TNI tentang eksistensi lembaga teritorial, bisnis TNI, Serta hubungan TNI dengan DepartemenPertahanan dalam rangka membangun tentara profesional di masa mendatang.
Penelitian ini dirancang dan dilaksanakan dalam pola metode kualitatif (qualitative method). Fenomena yang diangkat mengisyaratkan pernbacaan terhadap apa yang ada di balik fakta sehingga dipandang lebih relevan menggunakan pendekatan kualitatif dalam ilmu sosial, Pendekatan kualitatif memiliki akses dan perangkat metodologis memadai dan relevan yang dapat digunakan untuk membongkar hal-hal yang tersembunyi di balik fakta seperti dikatakan Strauss dan Corbin (l997:13), metode-metode kualitatif dapat perangkat metodologis memadai dan relevan yang dapat digunakan untuk membongkar hal-hal yang tersembunyi di balik fakta. Seperti dikatakan Strauss dan Corbin (l997:l3), metode-metode kualitatif dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena (symtom, gejala) yang seringkali merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami.
Selain itu, penelitian ini juga mencoba menggunakan teknik skenario (scenario technique), khusus untuk konteks penawaran alternatif atau mendesain pilihan-pilihan kemungkinan bagi upaya reformasi internal TNI menuju militer profesional sesuai semangat UU TNI dan tuntutan perubahan dalam masyarakat. Teknik skenario, manumt Schwartz (199125) merupakan "a toolfor ordering one ?s perception about alternative future environments in which one 's decision might be played about. Alternatively: a set of organized woysfor ns to dream ejectively about our own fixture. Concretebr, the resemble a set of stories, either written out or often spoken". Selanjutnya dikatakan, however, these stories are built around carefully constructed plots that make the significant elements of the world scene stand out bolaju. This appoarch is more a diciplined way of thinking than a formal metodology.
Guna mendapatkan data yang dibutuhkan, beberapa teknik koleksi data telah berusaha digunakan yakni penyebaran kuesioner, focused group discussion (FGD), dan wawancara mendalam (in depth interview). Informan penelitian tersebar di dua belas kota sesuai wilayah Komando Daerah Militer (Kodam) yang ada di Indonesia. Sandaran teoretik yang digunakan dalam penelitian (disertasi) ini adalah teori Huntington tentang militer profesional. Menurutnya, militer profesional adalah militer yang memiliki keahlian (expertise), tanggung jawab (responsibility), dan kesatuan (corporateness) Dia menulis, ?the first step in analyzing the professional character of modern o_[ยข'icer corps is to define professionalism. T716 distinguishing characteristics of profession as a special type of vocation are its expertise, responsibility, and corporateness.
Bagi Huntington, intinya adalah berubahnya korps perwira militer dari bentuk ?penakluk? (warrior) menjadi kelompok profesional. Profesionalisme korps perwira ini ditandai oleh perubahan dari ?tentara pencari keuntungan materi? menjadi ?tentara karena panggilan suci memberikan pelayanan kepada masyarakat- Huntington melihat profesi militer merupakan produk terbaru masyarakat modern.
Huntington menggolongkan secara dikotomik kaum militer ke dalam dua kategori, yakni ?militer profesional? dan ?militer pretorian?. Militer profesional umumnya dijumpai di negara-negara Barat, di mana militer merupakan kelompok profesional untuk menjaga negara. Mereka juga memiliki ketertundukan kepada pemerintahan sipil. Ia berada di bawah supremasi sipil. Sedangkan prajurit pretorian adalah tentara yang turut terlibat dan melakukan intervensi dalam kehidupan poIitik.
Dalam kerangka peran militer dalam masyarakat (the role of the military in society), Huntington mengajukan terminologi civilian control (kontrol sipil) yang dibedakan antara "subjective civilian control " (kontrol sipil subyektif) dan ?objective civilian control ? (kontrol sipil objektif). Kontrol sipil subyektif, di mana kekuatan sipil berusaha memaksimalkan kekuasaan serta berusaha menarik tentara ke dalam dan untuk kepentingannya, baik kepentingan politik maupun ekonomi. Sedangkan kontrol sipil objektif, yakni memaksimalkan profesionalisme militer itu sendiri. Secara lebih tegas, kontrol sipil objektif adalah pembagian kekuasaan politik di antara militer dan kelompok-kelompok sipil untuk menciptakan situasi kondusif bagi munculnya sikap dan perilaku profesional di antara para anggota korps perwira. Kontrol sipil objektif, dengan demikian, menentang secara Iangsung kontrol sipil subyektif. Kontrol sipil subyektif mencapai tujuan akhirnya dengan men-sipilkan pihak militer. Sementara kontrol sipil objektif mencapai tujuan akhimya dengan memiliterkan pihak militer, menjadikan mereka alat negara Inti kontrol sipil objektif adalah pengenalan akan profesionalisme militer yang mandiri, sedangkan inti dari kontrol sipil subyektif adalah penyangkalan terhadap kemandirian militer.
Teori militer profesional yang dikembangkan Huntington seringkali dikenal sebagai the old professionalism, Di seberang pemikiran itu, muncul teori the new professionaIism yang diajukan oleh Alfred Stepan, yang diangkat dari fenomena militer di negara-negara sedang berkembang. Dalam the new professionalism, militer turut terlibat dalam kehidupan politik dan turut terlibat dalam menangani masalah ancaman yang muncul dari kalangan masyarakat di dalam negeri suatu negara.
Terhadap pertanyaan penelitian yang disebutkan di atas, temuan penelitian (disertasi) ini menunjukkan ada tiga pembelahan pandangan baik tentang lembaga Koter maupun bisnis TNI serta hubungan TNI dengan Dephan, yakni pandangan konservatif, progresit; dan moderat.
Menyangkut eksistensi Komando Tedtorial (Koter), kelompok pandangan konsenratif berpendirian, bahwa lernbaga tersebut, secara struktural, tetap dipertahankan seperti yang ada saat ini, tetapi secara fimgsional ia harus dikembalikan seperti semula yang semata-mata diorientasikan untuk menangani bidang pertahanan serta fungsi-fungsi teritorial lainnya jika diminta oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan pandangan progresif mengisyaratkan pembubaran total lembaga teritorial, karena ketika TNI hanya melakukan peran dan fungsi semata-mata di bidang pertahanan maka Koter pun menjadi tidak relevan. Kemudian pandangan moderat mengajukan tesis refungsionalisasi lembaga tritorial. Artinya, Koter tetap dipertahankan tetapi peran dan fungsi yang dijalankan hanya dalam lingkup pertahanan dari sisi matra darat dan menutup seluruh peluang bagi keterlibatan TNI dalam politik praktis dan bisnis. Di samping itu, kelompok moderat juga berpandangan bahwa TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara dapat membentangkan struktur organisasinya sesuai kebutuhan pertahanan dalam perspektif matra laut dan matra udara, dengan melaksanakan pmberdayaan wilayah pertahanan sesuai matra masing-masing.
Mengenai bisnis TNL kalangan konservatif memandang bisnis TNI mampu memberikan dan meningkatkan kesejahteraan prajurit. Kalau kemudian bisnis TNI itu dialihkan ke negara, hal itu tidak dilakukan secara total. Artinya masih ada bentuk bisnis tertentu yang harus tetap dipertahankan untuk dikelola TNI yakni koperasi dan yayasan-yayasan nonproit, terutama yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Sementara kalangan progresif memandang bahwa tentara profesional mensyaratkan untuk tidak terlibat sedikit pun dalam segala bentuk kegiatan bisnis. Hak dan akses bagi TNI berbisnis harus dicabut dan ditutup secara total. Bisnis dapat mengganggu dan mengacaukan profesionalisme TNI- Segala wujud bisnis yang ada selama ini harus diambil alih total oleh pemerintah, dan pemerintahlah yang kemudian bertanggung jawab untuk membiayai kebutuhan TNI dan kesejahteraan prajurit. Kemudian, kalangan moderat berpendirian bahwa bisnis TNI yang bersifat legal dan institusional hams diaudit dan dipilah-pilah terlebih dahulu sehingga dapat diketahui mana yang sehat dan yang tidak sehat. Bisnis yang sehat harus segera diambil alih oleh negara, sedangkan yang tidak sehat dibubarkan. Tetapi pengambil alihan oleh pemerintah itu harus diikuti dengan kompensasi yang jelas kepada TNI bagi kepentingan peningkatan kesejahteraan prajurit.
Mengenai hubungan struktural antara TNI dengan Dephan. Dalam pandangan konservatif TNI harus tetap berada langsung di bawah Presiden karena Presiden merupakan Panglima Tertinggi TNI. Dalam konteks demikian, antara institusi TNI dengan Dephan berada pada posisi sejajar. Sementara itu, pandangan progresif seeara tegas menempatkan TNI di bawah Dephan, sebagai salah satu wujud dari pengakuan terhadap supremasi sipil. Sedangkan pandangan moderat berpendirian, sesungguhnya letak persoalannya tidaklah pada apakah TNI di bawah Presiden atau di bawah Dephan, tetapi lebih pada bagaimana TNI dapat melaksanakan peran kemiliterannya dengan baik yang didasarkan pada level fungsi yang tegas dan konsisten.
Hal itu semua terkait dengan upaya rnembangun TNI sebagai militer profesional. Profesionalisme TNI dapat dicapai jika melepaskan diri atau dilepaskan dari keterlibatannya dalam politik praktis, tidak berbisnis, dan tidak menjadikan lembaga teritorial sebagai sarana ke arena sospol. Pengakuan dan kedudukan pada supremasi sipil di mana Salah satu wujudnya adalah kesediaan TNI diposisikan di dalam Dephan. Kritenia militer profesional sepeni diisyaratkan Huntington tersebut juga harus melekat pada did TNI.
Saat ini TNI sesungguhnya sudah cukup jauh meninggalkan citra diri dan perilaku pretonan Semakin jauh dari pretorian semakin jauh pula dari tekanan subjective civilian control, dan ini sekaligus bermakna bahwa TNI semakin mendekati arena objective civilian control. Hal ini tentu saja berdampak positif bagi perkembangan civii society serta konsolidasi demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Sejak awal reformasi hingga saat ini TNI masih dalam proses transisi menuju militer profesional. Dalam hubungan ini, TNI cenderung bergerak dari new professionalism (ala Stepan) ke old professionalism (ala Huntington), tetapi tidak murni seperti yang dipahami dalam teori, karena aspek-aspek tertentu dari new professionalism tidak bisa dilepaskan dalam peran dan fungsi TNI. Pada kenyataannya antara objective civilian cintrol dengan subjective civilian control tidak dapat dipisahkan secara hitam putih.
Dengan demikian, profesionalisme dalam konteks TNI, Iebih merupakan pemaduan antara new professionalism (Stepan) dengan old professionalism dan memiliki komitmen kuat untuk terlibat secara tulus -berdasarkan perintah pemerintah sipil- dalam tugas-tugas nonpertahanan demi kemanusiaan, solidaritas sosial, kebaikan bersama, dan keterhormatan bangsa.
Tentara profesional dalam konteks Indonesia adalah tentara yang memiliki prinsip-prinsip profesionalisme kemiliteran dalam pengertian old professionalism, memenuhi kriteria yang diamanatkan UU TNI, memiliki aspek-aspek new profesionalism, konsisten terhadap objective civilian control, berikut memegang teguh etika militer, Sumpah Prajurit, dan Etika Perwira. Sosok TNI yang demikianlah yang menjadi role expectation masyarakat. Pada giliran di tingkat role taking masyarakat akan mengakuinya ke depan ada optimisme TNI mampu membangun dan membuat peran (role making) secara lebih baik.
Membentuk TNI sebagai militer profesional membutuhkan sejumlah prasyarat tertentu seperti prasyarat ekonomi, prasyarat sosial, prasyarat politik, prasyarai teknologi, dan prasyarat kurikulum pendidikan militer. Tetapi untuk semua itu membutuhkan political will negara dan dukungan civil society untuk menopangnya.
Untuk kepentingan reformasi TNI berkait dengan eksistensi Koter, biasis TNI, dan hubungan TNI-Dephan, serta upaya rnendorongnya menuju profesionalisme militer, penelitian ini merekomendasikan tiga skenario. Pertama, melakukan refungsionalisasi Iembaga Koter. Kedua, mengalihkan bisnis TNI kepada pemerintah disertai kompensasi yang jelas. Ketiga, memososikan TNI berada di dalam Dephan, yakni tipe koordinasi, model Amerika.

This research (thesis) examines the shift of the Indonesian Armed Forces (TNI) in the reform era, particularly after the issuance of the Law No. 34/2004 concerning TNI. Focus of the review of this thesis is formulated in the following three research question: First, what is the opinion of civil society and the TNI officers regarding the existence of territorial institutions, TNI?s business, and the relationship of TNI and the ministry of Defense (Dephan) in the democratization era and the community?s changing trend? Second what type of prerequisite is needed by TNI, both intemally as key factors, or externally (driving fame) in its effort toward professional military? Third what type of scenario could be prepared for various possibilities that are possible to conduct the reformation of territorial institutions, TNI's business, as well as the relationship of TNI and the Ministry of Defense toward professional military in the future?
The objective of this research is to completely and thoroughly understand the civil society?s and TNI ofticer's idws regarding the existence of territorial institutions TNI?s business and the relationship of TNI and the Minisuy of Defense in building professional army in he future.
This research is designed and carried out in a qualitative method pattern. The phenomenon highlighted gives a signal to the reader regarding what exist behind the facts so that it is considered more relevant to using qualitative approach. In social science, the qualitative approach has adequate and relevant access and methodology tools that could be used to reveal any issues exist behind the fact. As quoted by Strauss and Corbin (l997:l3), the qualitative methods could be used to find out and understand what exist behind any phenomenon (symptom) that is often difficult to understand.
Additionally, this research tries also to use special scenario technique for alternative offering context or to design possible choices for the TNI?s internal reformation effort toward professional military according to the spirit of the Law of TNI, and change demand in the society. The scenario technique, according to Schwartz (1991:5) is... "a tool for ordering one is perception about alternative future environments in which one 's decision might be played about. Alternatively, a set of organized ways for us to dream efectively about our own fitture. Concretely, this resembles a set of stories either written out or often spoken ". Furthermore, it is stated that, however, these stories are built around carejitlly constructed plots ? that make the significant element of the world scene stand out boldly. This approach is more a disciplined way of thinking than a formal methodology.
In order to obtain data required, several data collection techniques have been used, namely dissemination of questionnaires, Focused Group Discussion (FGD), and in depth interview, Research informant spreads in twelve cities, pursuant to the Regional Military Command (Kodam) exist in Indonesia.
Theoretical base used in this resmrch (thesis) is the Huntington theory of professional military. According to hitn, a professional military is a military that has the expertise, responsibility, and corporateness He wrote, ?the first step in analysing the professional character of modern officer corps is to define professionalism". The distinguishing characteristics of profession as a special type of vocation are its expertise, responsibility, and corporateness.
For Huntington, the essence is the change of the military officer corps liorn conqueror type (warrior) into professional group. The professionalism of this officer corps is marked by the change nom ?army that looks for material advantages? into ?army by sacred call to serve the community". Huntington viewed that the military profession is the most recent products of modern society. Huntington classified in dichotomy manner, the military groups into two categories, namely ?professional military? and ?praetorian military?. The professional military is generally found in West countries, where military is a professional group to safeguard the country. They subject to the civil society. They are under the civil supremacy. Meanwhile, practorian troops are those involved and conduct intervention in political life.
In the frame of the role of military in society, Huntington proposes the terminology civilian control, which differs from the ?subjective civilian control? and "objective civilian control ?. The subjective civilian control is the civil power trying to maximize their power while trying to draw the military inside and for its interest either political or economic interest, wherms, the objective civilian control, namely to maximize the military professionalism itself in a stricter manner, objective civilian control is the distribution of political power between military and civil groups to create conducive circumstance for the awakening of professional attitude and behavior among the officer corps member. The objective civilian control therefore, directly is in opposition to the subjective civilian control. The subjective civilian control achieves its ultimate goal by civilizing the military groups. Meanwhile, the objective civilian control achieves its ultimate goals by militarizing the military groups and putting them as a state apparatus. The essence of the objective civilian control is the identification of independent military professionalism, whereas the essence of subjective civilian control is the denial of military independence.
The professional military theory developed by Huntington oiten referred to as the old professionaifsm. Opposing the thought, the new professionalism theory raised, which was proposed by Alfred Stepan highlighted from military phenomena in developing countries. In the new professionalism theory, the military is involved in political life and involved in handling any threat issues occur from the domestic community in a particular country.
Toward the research questioned raised above, findings of this research (thesis) show that there are three different views of Territorial Command institutions and the TNI?s business as well as the relationship of TNI and the Ministry of Defense, namely conservative, pro gr'essive, and moderate view.
Related to the existence ofthe Territorial Command (Koter), the conservation-view groups made an opinion that the institution, structurally, shall be maintained as current situation but functionally, it shall be restored to its original condition that is merely oriented to handle defense sector as well as other territorial functions upon request by Regional Govemment. Whereas, the progressive view signaled total dismiss of territorial institution, since TNI has errried out only their sheer roles and functions, the Territorial Command is no longer relevant. Furthennore, the moderate view proposes the territorial institution refunctionalization thesis which means that the Territorial Command shall be maintained but the role and function perforrned shall only in defense and land-dimension scope, and close the entire opportunities for TNI in practical politics and business. Additionally, the moderate group has an opinion also that the Navy and Air Force of TNI may expand its organizational structure according to defense requirement in sm-dimension and air-dimension perspective by empowering the defense territories according to respective dimension.
Regarding TNI's business, conservative group view that TNI's business is able to provide and improve officer?s welhre. Should the TNI?s business handed over to the State, such thing shall not be totally done, It means that there are certain types of business that shall be maintained to be handled by TNI, namely cooperatives and not-for-profit fotmclations particularly those run in education and health sector. Meanwhile, progressive group views that professional military requires not to get involved in any types of business activities. It means that the access for TNI to run business shall be totally revoked and closed since the business may distort and ruin the TNI?s professionalis.m Any types of busineses that are operated up to now shall be totally handed over by the government, and it is the government that shall be responsible for financing the TNI's needs and the military?s welfare. Furthermore, moderate group have an opinion that TNI?s legal and institutional business shall be audited and sorted first so that it will be able to identify which businesses are healthy and unhealthy. The healthy businesses shall be taken over by the State, whereas the unhealthy ones shall be dismissed. However, the government?s taking over shall be followed by clear compensation for TNI, for the interest of military?s welfare enhancement.
Concerning th structural relationship between TNI and the Ministry of Defense. In conservation?s opinion, TNI shall be put directly under the President since the President is the Ultimate Commander of TNI. In such context, the position of TNI and the Ministry of Defense is parallel Wherms, the progressive view strictly places TNI under the Ministry of Defense as a realization and recognition of civil supremacy. Whereas, moderate view has an opinion that the problems indeed not regarding whether TNI shall be placed under the President or under the Ministry of Defense but rather on how TNI will carry out its military role in good manner based on a strict and consistent function level.
These all related to the effort of building TNI as a professional military, The professionalism of TNI could be achieved if it releases itself or is released from any practical politic, not conduct any businesses nor make any territorial institutions as a means for social and political world Recognition and compliance with civil supremacy, where one of its realizations, is the willingness of TNI to be positioned under the Minntry of Defeme. Professional military criteria as required by Huntington shall also inherit in TNI.
At this time, TNI has quite tar left its practorian image and behavior. The further from practorian, the further from the pressure of subjective civilian control and this simultaneously means that TNI is getting closer to the objective civilian control sphere. This certainly gives positive impact on the development of civil society and the democracy consolidation in societal and national life.
Since the early reform up to now, TNI remains in a transition process toward professional military. In this regard, TNI tends to move fiom new professionalism (ala Stepan) to old professionalism (ala Huntington) but not in pure sense as understood in theory since particular aspects of the new professionalism could not be released hom tl1e TNl?s roles and functions. In fact, it is impossible to strictly separate the objective civilron control and subjective civilian control.
Thus, professionalism in TNI context is rather becoming the combination of new professionalism (Stepan) and the old professionalism (Huntington). Such professional miitary in this research is called ?The Patriot Professional The patriot professional military is a military that in addition to its presence in professionalism-character posture is also called and strongly committed to be sincerely involved based on the civil government?s command in non-defense duties for the sake of humanity, social solidarity, mutual benefit, and nation?s dignity.
Professional troops in Indonesian context are the troops that have military professionalism principles in term of old professionalism, satisfy the criteria set out in the Law of TNI, have new profasionalism aspect, consistent to the Objective civilian control, and strictly stick to the military ethics, 0fficer?s Oath, and officer?s Ethics. Such TNI?s image becomes the society?s role expectation. In turn, at the role raking level, the society will recognize it. In the future, optimism occurs that TNI will be able to build and make a better role.
Establish TNI as a professional military requires various certain prerequisites such as economic, social political, technological prerequisite and military education curriculum prerequisite. However, the entire things require the State's political will and support by civil society to support them.
For the interest of TNI reform related to the existence of TNI's Territorial Command and the relationship of TNI - Ministry of Defense, as well as the effort to encourage it toward military professionalism, this research recommends three scenarios. Firstly, carry out the refunctionalization of Territorial Command institution. Secondly hand over the TNl?s business to the government, accompanied with clear compensation. Thirdly. position between the TNI and the Ministry of Defense, using' the coordination type (American model), where there shall be coordinating of duties and authorities between TNI and the Ministry of Defense.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2007
D801
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Julkifli Rustita
Depok: Universitas Indonesia, 2007
S25351
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: The Ridep Institute-Friedrich Ebert Stiftung, 2007
355 MET
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Mulyadi
"Thesis ini mempelajari reformasi internal TNI AD setelah kejatuhan rezim Soeharto pada bulan Mei 1998, khususnya pembentukan kembali Kodam Pattimura di Maluku dan Kodam Iskandar Muda di Nanggroe Aceh Darussalam pasca Gerakan Mei 1998. Bagi pihak TNI (TNI AD) program tersebut merupakan jawaban atas tekanan publik politik yang menghendaki TNI kembali ke barak. Namun pokok masalahnya adalah program tersebut tetap tidak memuaskan publik politik (kubu reformasi), karena disamping program ini lahir dari inisiatif TNI sendiri juga dinilai belum mampu menghapus keseluruhan praktek `dwifungsi ABRI' termasuk melikuidasi/merestrukturisasi Koternya. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa TNI AD justru menambah jumlah Kodamnya di tengah derasnya arus tuntutan likuidasi/restrukturisasi Koter TNI AD ? Bagaimana pelaksanaan fungsi sospol TNI AD dalam Koternya pasca Gerakan Mei 1998 ?
Teori yang diunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik sipil-militer, `tentara pretorian', `tentara profesional', tentara revolusioner profesional, dan perang semesta (total war). Sementara metodologi penelitian meliputi empat aspek. Pertama, strategi penelitian `metode kasus komparatif. Kedua, pendekatan penelitian dan teknis analisis kualitatif. Ketiga, tipe penelitian deskriptif-eksplanatoris. Keempat, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam yang dilengkapi dengan observasi terbatas terhadap fenomena sejenis di Kodam Jaya DKI Jakarta, serta studi dokumentasi dan kepustakaan. Secara garis besar penelitian ini memiliki dua keterbatasan. Pertama, keterbatasan dalam menjangkau pro-kontra di internal TNI (TNI AL dan TNI AU). Kedua, keterbatasan dalam komparasi praktek fungsi sospol di seluruh angkatan di TNI.
Temuan-temuan penelitian ini adalah pembentukan kembali Kodam Pattimura di Maluku dan Kodam Iskandar Muda di Aceh dilakukan atas pertimbangan khusus konflik aktual (Maluku; SARA dan Aceh; GAM) yang melanda kedua wilayah tersebut. Bagi TNI AD Kodam Bukit Barisan; meliputi Aceh dan Kodam Trikora; meliputi Maluku keduanya dinilai sudah tidak efektif dan efesien lagi dalam menangani konflik tersebut. Selain pertimbangan konflik penambahan Kodam juga didasarkan atas berbagai sebab-sebab internal dan ekternal TNI AD. Sebab-sebab internal TNI AD diidentifikasi ke dalam faktor profesionalisme, orientasi politik dan orientasi ekonomi. Sedang sebab-sebab eksternal TNI AD meliputi faktor rekomendasi kebijakan (formulasi politik dan format kebijakan) pemerintahan sipil dan faktor stabilitas politik dan keamanan dalam negeri.
Pasca Gerakan Mei 1998 tugas dan fungsi -Kodam-- Koter TNI AD masih menyentuh pelaksanaan fungsi sospol. Penyebab utamanya adalah karena dalam struktur Koter TNT AD masih terdapat fungsi non-militer; fungsi pembinaan teritorial (binter) yang dalam prakteknya dapat bermakna luas. Kebijakan TNI AD menambah Kodamnya menunjukkan kecenderungannya ke arah `pretorian populis' (mass pretorian) dan `moderator pretorian' untuk beradaptasi dengan pemerintahan sipil `model liberal' tuntutan reformasi, setelah terlebih dahulu beralih ke tipologi 'arbitrator army' untuk tetap sebagai `pasukan bedah besi' dengan sedikit berpartisipasi di pemerintahan (co-ruler).
Koter TNI AD pasca Gerakan Mei 1998 yang masih terbukti memiliki fungsi sospol menunjukkan bahwa konteslasi hubungan sipil-militer masih berlangsung. Hal ini tentu akan mempengaruhi proses pembangunan pemerintahan demokratis karena menghambat pembentukan institusi militer profesional sebagai syarat utamanya.
Kepustakaan : 74 buku, 11 dokumen, 2 makalah, 3 peraturan hukum, 35 surat kabar/majalah, dan 6 internet.

Territorial Command of Indonesian Army Post May Movement 1998: Case Studi the Reestablishment of Kodam Pattimura (Maluku) and Kodam lskandar Muda (Nanggroe Aceh Darussalam)This thesis examines the reformation of internal Indonesian Army (TNT AD) post Soeharto Rezime May 1998, especially the reestablishment of Kodam Pattimura and Kodam Iskandar Muda in post May 1998. There is public pressure for reforming the dual functions of Indonesian Military (Dwifungsi ABRI). In one hand, internal reformation is for restructuring Territorial Command of Indonesian Army. However, the qustion arises why the demand for restructuring of army brough more reestablishment of Kodam. Furthermore, then how the implementation of social and political functions of Indonesian army under the Territorial Command of Indonesian Army post May 1998.
This study use some theories on civil-military conflicts, pretorian military, professional military, professional revolutionary military and total war. The methodology of this study included 4 aspects: comparative studies, qualitative, descriptive-explanatory, using in depth interview and limited observation toward similar phenomenon in Kodam Jaya DKI Jakarta. Furthermore, this study has two fold, the limitation to achieve data on pro-contra in internal Indonesian Military (Navy and Air Forces), second, the limitation of comparative study in between Military Forces.
The result of research shows that the reason of reestablishment of Kodam Pattimura in Maluku and Kodam Iskandar Muda in Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) is because of the unresolved conflict in both areas. Thas is conflicts on religius bases in Maluku and independent movement (Gerakan Aceh Merdeka) in NAD. Kodam Bukit Barisan which has responsibility including NAD and Kodam Trikora for Maluku are not effective and efficient to solve conflicts problems in both areas. Other reason are the interest of TNI on professionalism, political and economic interest which is categorized as internal reason. Moreover, external included policy recommendations of the civilian government (as civilian supremacy in democratic state), political and security stabilities.
Post May 1998, one indicator of dual functions of Indonesian Military is the involvement of the Territorial Command of Indonesian Army (Kole. 7N/Al3) in social and political functions. The reasons are that the army still has a function in non military, such as territorial development. So, thus the reestablishment of the two Kodam shows that the military in Indonesia could be called `mass pretorian and `moderator pretorian to adapt with the civilian government which tends to used liberal model (the demand of reformation). So, there is the changing of typology of `arbitrator army' as `destroyer army' limited participations in government as coruler towards liberal model. in conclusion, this thesis on reestablishment of the Kodam shows that civil-military relation is still contested. It will influence of the development of democracy and become the obstacle of establish of professional army in Indonesia.
Refrences : 74 books, 11 documents, 2 articles, 3 legislations and 35 Newspapers/Magazines and 6 from internet"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T13366
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sidi
"Tesis ini membahas Hubungan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) pasca reformasi. Penelitian ini dinilai penting karena belum ada Tesis yang membahas permasalahan ini. Disamping itu penelitian ini bisa memberikan masukan mengenai prospek hubungan TNI dan Polri ke depan dan bisa diketahui juga sebab-sebab konflik antara TNI dan Polri.
Tesis ini diklasifikasikan menjadi tiga bagian pembahasan, yaitu tentang hubungan TNI dan Polri sebelum masa reformasi, realisasi pemisahan TNI dan Polri, serta hubungan TNI dan Polri ke depan.
Permasalahan yang ingin dibuktikan oleh Tesis ini adalah mengapa harus ada pemisahan TNI dan Polri, bagaimana dampak dari penetapan TAP MPR-RI No. VI dan VII Tahun 2000 yang berisi realisasi pemisahan TNI dan Polri, dan bagaimana prospek hubungan TNI dan Polri ke depan.
Dengan menggunakan empat kerangka teori, yaitu profesionalisme militer, keamanan nasional (National Security), konflik TIN dan Polri, dan hubungan sipil militer. Akhirnya Tesis ini berkesimpulan bahwa pemisahan TNI dan Polri harus dilakukan karena kedua institusi itu mempunyai tugas yang berbeda. Realisasi pemisahan TN1 dan Polri berdampak pada intensitas konflik semakin kentara. Kemudian prospek hubungan antara kedua institusi itu ke depan akan diwarnai banyak bentrokan kalau tidak secepatnya ditetapkan suatu konsep keamanan nasional yang jelas.
Bentrokan antara TNI dan Polri lebih dipicu oleh dua hal yaitu perebutan lahan dan persaingan korps organisasi. Hubungan antara tentara dan polisi dilapangan secara intensif dalam berbagai arena bisnis gelap dan menjadi backing dalam jaringan judi togel dan narkoba merupakan wahana yang rawan terjadinya konflik antara keduanya.
Dalam rangka membangun hubungan yang ideal antara TNI dan Polri penting kiranya supaya kedua institusi itu mulai untuk mereduksi peran mereka dalam berbagai urusan yang di luar tanggungjawabnya. Dengan berdasar pada politik keamanan yang ada maka pengaturan pemisahan atas tugas pertahanan yang di dalamya TNI sebagai komponen utama dan untuk urusan keamanan umum (kamtibmas) dengan Polri sebagai komponen utamanya perlu diperjelas hubungan dan mekanismenya.

After Reformation of Relationship between TNI and POLRI in 2000-2004: Problem and ProspectusThis thesis will discusses of relationship after reformation between Polri and TNI. This research is important because there is no thesis discussed with this problem. Beside that is this research can be included between prospect Polri and TNI in the future and can also known conflict between Polri and TNI.
Classification this thesis as three part discussed, that is about relationship before during Poll and TNI reformation, realized of separation in Path and TNI, and relationship between Polri and TNI in the future.
The problem want to be proofed by this thesis is why must be discrimination in Pohl and TNI, how to impact for TAP MPR-RI No. VI and VII in 2000 decision is realize substance of separation Polri and TNI, and how to the prospect relationship between Polri and TALI in the future.
By the purpose four theoretical framework, that is Military Professionalism, National Security, Conflict of Polri and TNI, and relationship between civil and military, and the end this thesis is conclusion that separation in Polri and TNI must be do it because the job in two institution is the different Realize of separation Polri and TNI will indicated more visible to intensity with the conflict. And then prospect of relationship between two institution for the future will many clash if does not clearly concept of constituent in National Security.
In the draft to build up for ideal relationship between Paid and TNI, maybe this important so that two institution will begin to reduction for their job in the other responsibility. By the basic at character in Security political there is separation function in the security of duty in TNT as primary component and for the General Security of duty (Kamtibmas) by the Polri as primary component must be clearly for mechanism and relationship.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T13365
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Sinar Grafika, 2005
355.02 UND
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>