Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai dinamika kebijakan perkereta-apian terkait pelayanan yang diterapkan oleh PJKA dari tahun 1971 hingga 1992, dan PERUMKA dari tahun 1992 hingga 1998. Perusahaan kereta api nasional selama perkembangannya mengalami perubahan bentuk perusahaan, yang juga diiringi berubahnya tujuan serta arah usaha yang diterapkan oleh perusahaan. Pada masa PJKA, fokus dan arah usaha adalah pelayanan publik dengan tidak mementingkan keadaan finansial, sedangkan fokus PERUMKA adalah meraup keuntungan tanpa melupakan aspek pelayanan publik. Hasil penelitian ini adalah kebijakan pelayanan Perumka berhasil merubah citra kereta api yang tadinya buruk menjadi lebih baik.

---

This undergraduate thesis discusses the developments of railway services-related policies implemented by PJKA from 1971-1992 and by PERUMKA from 1992-1998. National railway company during its development changed the status of the company, which is also accompanied by changes of company‟s goals and missions. During the PJKA era, the focus and mission of the companywas strongly focused in public services rather than financial aspect, while PERUMKA aiming to be a profitable company without forgetting the public service aspect. The results of this study are Perumka has succeeded in creating the better image of the railway and company"

"Perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi memiliki karakteristik dan keunggulan khusus, terutama dalam kemampuannya untuk mengangkut, baik orang maupun barang secara massal, menghemat energi, menghemat penggunaan ruang, mempunyai faktor keamanan yang tinggi, memiliki tingkat pencemaran yang rendah, serta lebih efisien dibandingkan dengan moda transportasi jalan untuk angkutan jarak jauh dan untuk daerah yang padat lalu lintasnya, seperti angkutan perkotaan. Dengan adanya perkembangan teknologi perkeretaapian dan perubahan lingkungan strategis yang semakin kompetitif dan tidak terpisahkan dari sistem perekonomian internasional yang menitikberatkan pada asas keadilan, keterbukaan, dan tidak diskriminatif, dipandang perlu melibatkan peran pemerintah daerah dan swasta guna mendorong kemajuan penyelenggaraan perkeretaapian nasional. Diterbitkannya Undang-Undang erkeretaapian No. 23 tahun 2007 (UUKA) diharapkan akan membawa angin segar perkembangan pelayanan jasa perkeretaapian di seluruh Indonesia karena undang-undang itu memungkinkan keterlibatan pihak lain, selain PT KA (Persero), untuk ikut serta menyelenggarakan perkeretaapian nasiinal yang lebih kompetitif. Salah satu imbas diberlakukannya UUKA adalah ikut memaksa PT KA (Persero) ikut serta dalam kancah persaingan usaha perkeretaapian dan segera menerapkan langkahlangkah persiapan menyongsong era persaingan dalam jasa perkeretaapian. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan pembentukan anak perusahaan (PT KCJ) yang khusus menyelengarakan sarana perkeretaapian di wilayah Jabodetabek yang dibentuk dalam kondisi adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu. Mengingat kekhasan karakteristik pola perjalanan maupun operasi kereta di wilayah Jabodetabek maka membutuhkan pengaturan khusus dalam perjanjian antara PT KA (Persero) dan PT KCJ agar terjadi keselarasan operasi dan pelayanan sehingga pada akhirnya tujuan sebagaimana digariskan pemerintah dalam pembentukan anak perusahaan dapat segera tercapai.

---

Railways as one of transportation mode has special and eminent characteristic, especially in its ability to transport mass passengers and commodities, energy savings, space savings and high level of security, low contamination level and more efficient compares to other mode of land transportation for long distance transport and for area with high level of density such as commuter transportation. With the railways technology development and the transformation of strategic environment that becomes more competitive and not be able to be separated from the international economic system that emphasize in the foundation of fairness, transparency and non discriminative, it is consider necessary to involve the province or region government and private owned company in order to stimulate the enforcement of the national railways development. The issuance of the Law No.23/2007 in regards to the Railways Regulation is expected to convey fresh atmosphere for the development of the railways services in Indonesia, since such Law/Regulation make it possible for the involvement of other party besides PT. KA (Persero) to accede in the more competitive national railways. One of the implication due to the implementation of Railways Regulation is to coerce PT.KA (Persero) to involve in the term of railways business competition and to implement the necessary preparation to support the business competition era in railway services. One of the effort performed in by the establishment of the new subsidiary of PT.KA (PT.KCJ) that specilized to operate the railways within the area of Jabodetabek thatwas established in the condition with certain limitation. In accordance to the characteristic of rout pattern as well as the train operation in Jabodetabek area, therefore it requires special arrangement in the Agreement between PT.KA (Persero) and PT.KCJ in order to invent the harmony in operation and services terms which at the end, the purpose as stipulated by the Government in the establishment of PT.KA?s subsidiary can be achieved."

"Belakangan semakin marak kasus kasus seperti Enron melanda Indonesia yaitu kecurangan dalam pelaporan laporan keuangan. Pertanyaan mendasar mengamati kecurangan. Beberapa studi yang pernah dilakukan ternyata menyimpulkan penyebab utama kecurangan pelaporan keuangan adalah manajemen perusahaan itu sendiri khususnya manajemen puncak. Karenanya perusahaan perlu mempunyai strategi mengatasi masalah tersebut dan seperti Amerika Serikat dimana pera otoritas khususnya SEC begitu serius maka Bapepam dan Departemen terkait secara terpadu melakukan penyempurnaan kebijakan-kebijakan yang ada dan tindakan enforcement."