Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemulihan perekonomian Indonesia setelah dilanda krisis pada tahun 1997 - 1998 ternyata tidak secepat yang dialami oleh Korea Selatan, Thailand dan Malaysia yang juga dilanda kriris yang sama. Berlarut-larutnya pemulihan ekonomi tersebut antara lain karena Iambatnya penyelesaian masalah BLBI akibat macetnya komunikasi politik antara elit pemerintahan baik mengenai pengertian BLBI maupun tentang siapa yang harus bertanggung jawab terhadap dana triliunan yang telah disalurkan tersebut.Fenomena seperti itulah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian terutama untuk mengetahui mengapa terjadi perbedaan pendapat diantara elit pemerintahan mengenai pengertian BLBI, mengapa komunikasi politik antara Presiden dengan Gubemur Bank Indonesia tidak lancar, dan bagaimana sikap media di dalam memberitakan masalah tersebut. Dengan menggunakan paradigma konstruktivisme, maka analisis dalam tesis ini bersifat kualitatif dan deskriptif.Media yang diteliti adalah surat kabar Kompas, Media Indonesia, Sinar Harapan, Bisnis Indonesia, Jurnal, majalah Gatra dan Tempo serta tabloid Kontan, yang memuat berita serta editorial mengenai BLBI. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa berlarut-larutnya penyelesaian BLBI terutama disebabkan karena kebijakan publik tersebut sejak awal tidak terkomunikasikan secara terbuka. Selain daripada itu, adanya pergantian rezim dari orde baru ke orde reformasi, menyebabkan masalah BLBI telah berkembang ke arah penyelesaian politic. Komunikasi politik yang seharusnya dapat mempercepat penuntasan masalah BLBI, ternyata penyelesaiannya."

"Manusia hidup di dunia ini pasti memiliki tujuan, baik tujuan yang bersifat duniawi maupun ukhrowi. Negara sebagai suatu organisasi manusia juga memiliki tujuan yang hendak dicapai. Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Islam sebagai agama yang mayoritas dianut oleh rakyat Indonesia memiliki pranata yang bernilai ekonomis, yaitu melalui Sistem Ekonomi Islam. Ciri terpenting Sistem Ekonomi Islam adalah soal pemilikan, bahwa hak milik (mutlak) tidak berada di tangan manusia, tetapi pada Allah SWT. Salah satu instrumen ekonomi Islam terkait dengan soal pemilikan dan berpotensial untuk memajukan perekonomian umat adalah wakaf. Wakaf diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Wakaf dapat berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak. Wakaf benda tidak bergerak dapat berupa tanah, bangunan, dan sebagainya. Sedangkan benda bergerak yang dapat diwakafkan salah satunya adalah uang, yang diatur dalam Pasal 28-31 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, untuk dapat mewakafkan uang, wakif dan nazhir harus berhubungan dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang di tunjuk oleh Menteri Agama. Perbankan syariah dapat dikategorikan sebagai LKS, selain reksadana syariah dan asuransi syariah. Penulis menjelaskan peran bank syariah dalam pengelolaan wakaf uang menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Penulis menjelaskan kemungkinan bank syariah menjadi nazhir wakaf uang. Metode penelitian yang digunakan melalui studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian, peran yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 kepada perbankan syariah hanya sebatas lembaga penitip (kustodi) dana wakaf. Untuk saat ini, bank syariah tidak dimungkinkan menjadi nazhir wakaf uang. Peran bank syariah sebagai nazhir diharapkan dapat memajukan dan mengoptimalkan manfaat wakaf uang di Indonesia. Mengingat keunggulan yang dimilikinya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai nazhir wakaf uang di masa yang akan datang."