Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengangkut bertanggung jawab atas kerusakan barang yang timbul saat penyelenggaraan pengangkutan barang melalui laut. Skripsi ini membahas tanggung jawab pengangkut kepada perusahaan asuransi atas kerusakan barang saat pengangkutan laut berdasarkan peraturan pengangkutan barang melalui laut di Indonesia dan menganalisis tanggung jawab pengangkut kepada perusahaan asuransi atas kerusakan barang saat pengangkutan laut berdasarkan kasus antara PT Asuransi AXA Indonesia melawan PT Pelayaran Bintang Putih. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus antara PT Asuransi AXA Indonesia melawan PT Pelayaran Bintang Putih dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 511/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst. jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 104/Pdt/2020/PT DKI. Skripsi ini menyimpulkan bahwa pengangkut bertanggung jawab kepada perusahaan asuransi yang telah memperoleh hak subrogasi atas kerusakan barang saat pengangkutan laut, di mana kerusakan barang yang ditanggung oleh perusahaan asuransi merupakan salah satu hal yang menimbulkan tanggung jawab pengangkut berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf b UU Pelayaran. Dalam putusan hakim yang menentukan bahwa PT Pelayaran Bintang Putih tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang yaitu kacang kedelai kuning yang ditanggung oleh PT Asuransi AXA Indonesia telah sesuai dengan peraturan pengangkutan barang di Indonesia, di mana kerusakan barang tidak disertai dengan adanya dokumen yang dapat menunjukan bahwa kerusakan barang ditimbulkan karena kesalahan PT Pelayaran Bintang Putih selaku pengangkut. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diajukan adalah dengan memperhatikan prinsip tanggung jawab karena kesalahan (fault liability) pada pengangkut, sebaiknya pemilik barang yang akan mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengangkut teliti dalam menyiapkan bukti-bukti yang dapat menunjukan secara nyata bahwa kerusakan barang merupakan kesalahan dari pengangkut agar dapat dibuktikan dalil gugatannya di pengadilan.

---

The carrier is responsible for damage to the goods arising during the transportation of goods by sea. This thesis discusses the responsibility of the carrier to the insurance company for damage to goods during sea transportation based on the regulations for transporting goods by sea in Indonesia and analyzes the responsibility of the carrier to the insurance company for damage to goods during sea transportation based on the case between PT Asuransi AXA Indonesia and PT Pelayaran Bintang Putih. The research method used in this thesis is normative juridical research with a case approach between PT Asuransi AXA Indonesia and PT Pelayaran Bintang Putih in the Decision of the Central Jakarta District Court Number 511/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst. jo. DKI Jakarta High Court Decision Number 104/Pdt/2020/PT DKI. This thesis concludes that the carrier is responsible to the insurance company that has obtained the right of subrogation for damage to goods during sea transportation, where damage to goods borne by the insurance company is one of the things that gives rise to carrier’s responsibility under Article 41 paragraph (1) letter b of the Shipping Law. In the judge's decision which determined that PT Pelayaran Bintang Putih was not responsible for damage to the goods, namely yellow soybeans which were borne by PT Asuransi AXA Indonesia in accordance with the regulations for the transportation of goods in Indonesia, where the damage to the goods was not accompanied by documents that could show that the damage to the goods was caused by the mistake of PT Pelayaran Bintang Putih as the carrier. Based on the research results, one suggestion that can be made is to pay attention to the principle of the carrier fault liability, it is better for the owner of the goods who will file a claim for compensation to the carrier to be careful in preparing evidence that can clearly show that the damage to the goods is a mistake from the carrier so that the argument for his lawsuit can be proven in court."

"Fakta yang terjadi di Indonesia sebagai negara kepulauan adalah biaya transportasi laut antarpulau lebih mahal daripada biaya transportasi laut ke luar negeri. Biaya transportasi laut antarpulau yang mahal menyebabkan terjadinya disparitas harga barang kebutuhan pokok antar daerah di Indoensia. Penelitian ini hadir untuk menguji apakah benar kebijakan subsidi ongkos angkut di laut dapat menurunkan disparitas harga antar daerah. Peneltian disparitas harga antara daerah baik di skala nasional dan internasional berusaha melihat faktor-faktor yang mendorong terjadinya konvergensi harga antar daerah seperti biaya transportasi, daya beli masyarakat, konektivitas di darat dan volume perdagangan. Hasil estimasi penelitian ini menunjukkan subsidi ongkos angkut menyebabkan disparitas harga di daerah yang dilalui Tol Laut setelah pelaksanaan kebijakan lebih rendah dibandingkan sebelum pelaksanaan dan lebih rendah dibandingkan daerah yang tidak dilalui Tol Laut. Temuan lainnya adalah kondisi imbalance trade masih terjadi meskipun telah ada kebijakan Tol Laut.

---

The fact that Indonesia as an archipelago countries is the cost of interregional transportation is more expensive than international sea transportation. Expensive inter-regional transportation costs causes a prices disparites of staple goods between regions in Indonesia. This research aims to examine whether sea transport subsidies policy can reduce price disparities between regions. Research on price disparities between regions both on a national and international focus to examine the factors that encourage price convergence between regions such as transportation costs, road density, trade flows, regional size economy and regional purchasing parity. The evidance of this riset is price disparities in the area passed by the Sea Toll after the implementation of this policy is lower than before the implementation and lower than the area that is not passed by the Sea Toll. Another finding is that the trade imbalance condition still occurs even though there is already a Sea Toll  policy."

"Masalah kemacetan yang terjadi jalur Utara Jawa berasal dari truk yang dengan muatan angkutan yang tinggi atau sekedar membawa kontainer kosong, hal tersebut dapat memberikan beban jalan yang tinggi yang dikemudian hari dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan jalan maupun kecelakaan. Short Sea Shipping (SSS) dapat menjadi solusi dari kemacetan. Dengan memindahkan kargo dari moda darat menuju moda perairan dangkal, dengan kapal tipe Self-propelled Container Barge (SPCB). Perencanakan armada yang akan digunakan untuk operasi SSS dilakukan menggunakan model matemtika jenis Mixed Integer Linear Programming (MILP) yang diselesaikan dengan software MATLAB. Hasil yang didapat berupa jumlah kapal tipe dengan 12.000 DWT mendominasi kapal dalam armada yang direncanakan. Penelitian ini menyelesaikan masalah strategic fleet planning, hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk pemerintah, pelaku usaha logistik, dan meningkatkan kepekaan tentang SSS.

---

The congestion issues on the North Java route stem from trucks carrying high loads or even empty containers, resulting in high road burdens that can lead to road damage and accidents. Short Sea Shipping (SSS) offers a solution to congestion by shifting cargo from road transport to shallow water transport using Self-propelled Container Barges (SPCB). Fleet planning for SSS operations is conducted using Mixed Integer Linear Programming (MILP) models solved with MATLAB software. The results indicate that vessels with 12,000 DWT dominate the planned fleet. This research addresses strategic fleet planning issues, and its findings are beneficial for governments, logistics stakeholders, and raise awareness about SSS."

"Negara Kepulauan Indonesia memerlukan alat transportasi laut (angkutan air) baik secara kuantitas maupun kualitas. Data menunjukkan bahwa investasi untuk angkutan air amat sedikit dibandingkan dengan kebutuhannya. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah: (1). Berapa besar dampak Investasi sektor perhubungan laut terhadap penciptaan Nilai Tambah Bruto (NTB) (2). Berapa besar dampak Investasi sektor Perhubungan Laut dalam Penyerapan Tenaga Kerja (3). Berapa besar backward linkage dan forward linkage akibat investasi di sektor perhubungan laut.Tujuan Penelitian ini adalah: (1) Mengukur dan menganalisis dampak investasi sektor perhubungan laut terhadap penciptaan NTB. (2) Menghitung dan menganalisis dampak multiplier yang ditimbulkan investasi perhubungan laut dalam penyerapan tenaga kerja serta implikasinya pada Ketahanan Nasional (3) Menghitung dan menganalisis besarnya backward linkage dan forward linkage akibat investasi di sektor perhubungan laut. Metode yang digunakan adalah metode Input-Output dengan tahun dasar 2010, periode yang diteliti adalah data investasi perhubungan laut 2007-2012.Hasil Menunjukkan Investasi di sektor perhubungan laut periode 2007-2012 dengan rata-rata: Rp 922.887 JT berdampak kepada: (1) NTB di sektor perhubungan laut dengan ratarata sebesar Rp 295.826 JT, dan Elastisitas NTB perhubungan laut rata-rata 0,86411 (2) Penciptaan tenaga kerja di sektor perhubungan laut dengan rata-rata 5.525 orang, Elastisitas tenaga kerja perhubungan laut rata-rata 0,69; implikasinya pada Ketahanan Nasional cukup baik karena banyak menyerap tenaga kerja (3) Forward Linkage dan Backward Linkage yang kuat pada sektor: Industri alat pengangkutan dan perbaikannya, Backward Linkage terkuat sektor Angkutan Darat: 1,295 dan Forward Linkage terbesar sektor Perdagangan: 2,652. Perhubungan laut (angkutan air) Backward Linkage: 1,215 dan Forward Linkage: 0,766.

---

The Indonesian archipelagic states require sea transport (water transport) both in quantity and quality. The data show that investment in water transport is very little compared to the needs. Existing problems in this study were: (1). How large is the impact of marine transportation sector investments towards the creation of Gross Value Added (NTB) (2). How large is the impact of investments in the sector of Sea of Manpower Absorption (3). How large is the backward linkage and forward linkage due to investment in marine transportation sector.

The study objectives were: (1) To Measure and analyze the impact of marine transportation sector investments towards the creation of NTB. (2) To Calculate and analyze the multiplier effects generated sea transportation investment in employment and its implications on National Security (3) To Calculate and analyze the magnitude of backward linkage and forward linkage due to investments in the marine transportation sector. The method used is the Input-Output method with the base year 2010, the period under study is a marine transportation investment data from 2007 to 2012.

Results Shows Investment in sea transportation sector with the period 2007-2012 average: Rp 922 887 Milion impact on: (1) NTB in sea transportation sector with an average of Rp 295 826 Milion, and Elasticity NTB average sea transportation 0.86411 (2) Creation of employment in the marine transportation sector, with an average of 5,525 people, the labor elasticity sea transportation average 0.69; implications on National Resilience is quite good because a lot of employment (3) Forward and Backward Linkage Linkage strong on sectors: transportation equipment industry and improvement, the strongest sector Backward Linkage Land Transportation: 1,295 and Forward Linkage biggest trade sector: 2.652. Sea transportation (water transport) Backward Linkage: 1.215 and Forward Linkage: 0.766."

"Penelitian ini membahas mengenai evaluasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor Transportasi Laut. Tujuan dari penelitian ini adalah memahami latar belakang kebijakan, implikasinya terhadap biaya kepatuhan yang ditanggung oleh pengguna jasa dalam melaksanakan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak terkait sektor transportasi laut, serta perbaikan apa saja yang perlu dilakukan dalam kebijakan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor transportasi laut masih kurang memenuhi prinsip PNBP pada tataran formulasinya sehingga menimbulkan biaya kepatuhan yang tinggi, serta kurang memenuhi asas kebijakan publik yang baik sehingga menerima berbagai protes dari masyarakat.

---

This research aims to evaluate policy regarding user charges PNBP in sea transport sector. The purpose of the research is to analyze the background of the policy, its implication on compliance cost, and solutions to the policy problems. This research uses qualititative approach and collects the data by field study and library study.

The result shows that user charges policy in sea transport sector carries conceptual theoritical problems in its formulation stage and puts high compliance cost for the users. There is a lack of sufficient criterion for good public policy in this case, and it leads to protests against the policy by the stakeholders."

"Bill of lading dan sea waybill adalah dokumen pengangkutan yang diterbitkan oleh pengangkut untuk membuktikan adanya perjanjian pengangkutan barang melalui laut. Skripsi ini menganalisis penggunaan bill of lading dan sea waybill dalam menagih penyerahan atas barang pada pengangkutan barang melalui laut dan alasan bank hanya menerima bill of lading sebagai syarat dokumen untuk menerbitkan letter of credit. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, skripsi ini menyimpulkan bahwa penggunaan bill of lading untuk menagih penyerahan atas barang dalam kegiatan pengangkutan barang melalui laut adalah dengan menyerahkan satu rangkap lembar asli bill of lading kepada pengangkut. Hal tersebut disebabkan karena bill of lading termasuk ke dalam kategori surat berharga yang hak tuntutan utangnya melekat pada lembar asli surat berharga. Adapun penggunaan sea waybill cukup dengan menunjukkan tanda identitas yang membuktikan orang yang menagih penyerahan barang muatan adalah orang yang namanya tercantum sebagai penerima barang pada sea waybill. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa setidaknya terdapat dua alasan bank hanya menerima bill of lading sebagai syarat dokumen untuk membuka letter of credit. Alasan pertama adalah karena bill of ladingmemiliki fungsi sebagai dokumen kepemilikan barang. Oleh karenanya bank dapat menahan bill of lading sampai pembuka letter of credit melunasi kreditnya. Alasan kedua adalah bill of lading sebagai surat berharga memiliki sifat yang mudah untuk diperjualbelikan. Sifat bill of lading yang mudah untuk diperjualbelikan tersebutlah yang dapat memberikan jaminan kepada bank penerbit letter of credit. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diajukan adalah perbankan perlu mempertimbankan untuk menerima sea waybill sebagai syarat dokumen untuk menerbitkan L/C karena adanya peningkatan penggunaan sea waybill.

---

Bill of lading and sea waybill are transport documents issued by the carrier as evidence of a contract carriage of goods by sea. This thesis analyzes the use of bill of lading and sea waybill in billing for delivery of goods in the carriage of goods by sea and the reasons banks only accept bills of lading as a required document for issuing letters of credit. By using the normative juridical method, this thesis concludes that the use of a bill of lading to bill the delivery of goods is to hand over one set original bill of lading to the carrier. This is because the bill of lading classified as a negotiable instrument which the billing right is attached to the original paper. Otherwise for the use of the sea waybill, it is enough to show an identity letter proving that the person who bill the delivery of goods is the person whose name is listed as the consignee. This thesis also concludes that there are at least two reasons why banks only accept bills of lading as a required document for issuing letter of credit. The first reason is because the bill of lading has a function as a document of title. Therefore, the bank can withhold the bill of lading until the applicant pays off the loan. The second reason is that bill of lading as a negotiable instrument are easy to trade. That matter causes bill of lading can provide guarantees to the bank. Based on the results of the research, the suggestion is that banks need to consider accepting sea waybill as a required document for issuing L/Cs due to an increase in the use of sea waybill."