Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam menangani suatu kasus kejahatan, aparat penegak hukum terkadang melakukan berbagai kesalahan sehingga menangkap terduga yang sebenarnya tidak bersalah. Berbagai penelitian menemukan bahwa salah tangkap tersebut disebabkan oleh berbagai faktor tipikal yakni: kesalahan identifikasi dari saksi mata; kesalahan hasil investigasi; kesalahan bukti forensik; prasangka; dan kurang cakap sebagai penegak hukum Colvin, 2009; Zalman, 2009 . Dalam hal ini Scheck et al. 2000 menyebutkan bahwa meskipun salah tangkap disebabkan oleh berbagai faktor, namun kebanyakan dari kasus yang terjadi menunjukkan bahwa kesalahan cenderung berasal dari proses investigasi, terutama interogasi Poyser, 2011 . Dalam banyak kasus, penyidik sering kali melakukan tindakan kekerasan berupa penyiksaan terhadap terduga agar mau mengakui kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Terduga yang tidak tahan atas siksaan yang dideritanya bisa saja menyerah dalam mempertahankan penyangkalannya sehingga terpaksa mengakui kejahatan yang sebenarnya bukan dilakukan olehnya. Bukti-bukti palsu yang meyakinkan bahwa terduga memang benar pelakunya pun dikumpulkan untuk melengkapi tuduhan tersebut sehingga dapat berlanjut ke proses peradilan.Dalam tulisan ini, saya menganalisis dua kasus salah tangkap berdasarkan data sekunder berupa putusan pengadilan, yakni kasus yang menimpa Dedi Putusan No. 1204/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim dan kasus yang menimpa Andro dan Nurdin Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel . Kedua kasus tersebut menunjukkan adanya penyiksaan dan rekayasa kasus sehingga dengan demikian para korban salah tangkap terviktimisasi atas tuduhan kejahatan yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Fenomena salah tangkap semacam ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum belum dapat melindungi masyarakat dari kejahatan, masyarakat justru menjadi korban dari penegakan hukum yang gagal.

---

ABSTRACTIn dealing with criminal case, law enforcement officers sometimes made mistakes that capturing suspect who is factually innocent. Various studies have found that those mistakes typically caused by various factors such as mistaken eyewitness identification forensic science error or misconduct false confession police investigation prejudice and less capable in law enforcement Colvin, 2009 Zalman, 2009 . In this case Scheck et al. 2000 mentions that although this is caused by various factors, most of the cases showed that the errors tend to come from the process of investigation, especially interrogation Poyser, 2011 . In many cases, investigators often did some violence and torture so that the suspect admits that he does the accused crimes. Suspect that do not stand to suffer the torture maybe given up in defending his denial and perforce to admit the crime he never did. Evidences then manipulated and gathered so that it can continue to be processed in trial.In this paper, I analyzed two cases of wrongful convictions using Court Decision as secondary data, I analyzed the case of Dedi Putusan No. 1204 Pid.B 2014 PN.Jkt.Tim and the case of Andro and Nurdin Putusan No. 1273 Pid.B 2013 PN.Jkt.Sel . Both cases demonstrate the existence of torture and cases manipulation so that the suspects are victimized and have to responsible of the crime they did not commit. This phenomenon of wrongful convictions shows that law enforcement officers have not been able to protect the public from crime, the real offenders is still wandering out there and the innocent people become victims of miscarriage of justice."

"Usaha meringankan penderitaan lahir dan batin bagi keluarga korban akibat perbuatan melawan hukum yang berakibat pada kematian atau hilangnya nyawa manusia, sangatlah pantas untuk terus diperjuangkan. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dirasakan belum memberikan definisi yang cukup jelas terhadap istilah kerugian, batasan-batasan kerugian apa saja yang dapat diklasifikasikan sebagai kerugian materil dan kerugian immateril, termasuk metode valuasi kerugian yang timbul dalam perkara perdata, khususnya akibat hilangnya nyawa manusia. Adanya pedoman yang jelas terkait jenis kerugian materil dan immateril serta metode valuasi yang dapat diterapkan untuk menentukan besaran nilai ganti kerugian secara detail, khususnya yang timbul akibat hilangnya nyawa manusia dalam perkara perdata, merupakan alasan utama dilakukannya penelitian disertasi yang berjudul: VALUASI KERUGIAN AKIBAT HILANGNYA NYAWA MANUSIA DALAM PERKARA PERDATA.Penelitian disertasi ini, menerapkan metode penelitian hukum normatif dan metode perbandingan hukum dengan 18 perkara perdata yang disidangkan dalam pengadilan di Indonesia sebagai bahan hukum primer. Perkembangan jenis kerugian, perumusan pengertian kerugian, pengklasifikasian kerugian materil (kerugian nyata dan potential loss) dan kerugian immateril (kehilangan kenyamanan hidup dan tekanan mental) serta metode valuasi yang dapat digunakan untuk menjabarkan, menentukan dan membuktikan besaran nilai kerugian yang harus diganti, khususnya akibat hilangnya nyawa manusia dalam perkara perdata, adalah hasil penelitian yang dijabarkan dalam tulisan ini.

---

Efforts to alleviate the familys grief due to the death from the unlawful acts is essential to be taken by the surviving family member. The current legislation does not sufficiently provide a clear definition of a loss. It does not explicitly regulate any criteria for both material and immaterial loss. Moreover, there is no valuation method to estimate the value of a dead person in civil case. The main reason for this dissertation research is the need for clear guidelines regarding the types of material and immaterial loss and valuation methods that can be applied to determine the amount of compensation in detail, especially loss from wrongful death in private law cases. The title of this research is the VALUATION OF LOSS FROM WRONGFUL DEATH IN PRIVATE LAW CASES.This dissertation research applies the normative legal research method and legal comparison method. Furthermore, this research uses 18 civil cases that are tried in courts in Indonesia as primary legal resource. This paper suggests a reformulation or revision regarding the definition of loss, the classification of material loss (real and potential loss), immaterial loss (loss of life comfort and mental stress) and the valuation method that can be used to describe, determine and prove the value of loss to be compensated, especially loss from wrongful death in private law cases."

"Skripsi ini membahas mengenai penyakit menular yang menjadi pandemi baru di dunia yaitu COVID-19. COVID-19 menimbulkan banyak kematian di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Provinsi Jawa Tengah seringkali menduduki peringkat 3 besar dengan kasus paling banyak perharinya. Salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 di Jawa Tengah yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Moewardi Kota Surakata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor risiko yang berhubungan dengan kematian Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Kota Surakarta tahun 2020. Penelitian ini menggunakan desain studi kuanitatif yaitu studi cross-sectional dengan analisis univariat dan bivariat. Penelitian ini menggunakan data rekam medis pasien dengan populasi seluruh pasien terkonfirmasi COVID-19 di RSUD Dr. Moewardi Kota Surakarta pada tahun 2020. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara kematian COVID-19 dengan jenis kelamin, usia, komorbiditas, d-dimer, dan c-reactive protein dengan nilai p < 0,05. Laki-laki memiliki risiko lebih tinggi dibanding perempuan (PR 2,856 dengan 95% CI : 1,659-4,917). Pasien lansia (≥ 60 tahun) memiliki risiko yang lebih tinggi daripada pasien yang lebih muda (PR 2,554 dengan 95% CI : 1,754-3,719). Pasien yang memiliki komorbiditas memiliki risiko yang lebih tinggi (PR 3,872 dengan 95% CI : 1,938-7,734). Pasien dengan d-dimer ≥ 500 memiliki risiko yang lebih tinggi (PR 3,767 dengan 95% CI : 1,505-9,427). Pasien dengan CRP ≥ 8,9 memiliki risiko lebih besar (PR 2,780 dengan 95% CI :1,780-4,434)

---

This study discusses about infectious disease that has became a new pandemic in the world, namely COVID-19. COVID-19 has caused many deaths in various countries, one of which is Indonesia. Central Java Province is often ranked in the top 3 with the most cases per day. One of the COVID-19 hospitals in Central Java is Dr. Moewardi General Hospital, Surakarta. The propose this study is to determine the risk factors associated with COVID-19 deaths at the Dr. Moewardi General Hospital, Surakarta in 2020. This study used quantitative study design, cross-sectional study with univariate and bivariate analysis. This study used patient medical record data, the population is patients with confirmed COVID-19 at Dr. Moewardi General Hospital in 2020. The result of this study showed that there was a significant association between COVID-19 mortality and gender, age, comorbidity, d-dimer, and c-reactive protein with p-value < 0,005. Men had higher risk than women (PR 2,856 with 95% CI 1,659-4,917). Elderly patients ((≥ 60 years) had higher risk than younger patients (PR 2,554 with 95% CI : 1,754-3,719). Patients with comorbidity had higher risk (PR 3,872 with 95% CI 1,938-7,734). Patients with d-dimer ≥ 500 had higher risk (PR 3,767 with 95% CI 1,505-9,427). Patients with CRP ≥ 8,9 had greater risk (PR 2,780 with 95% CI 1,780-4,344)"

"Lonjakan kasus infeksi COVID-19 yang melanda Indonesia pada Mei-Juli 2021 lalu menyebabkan anjloknya kapasitas sistem kesehatan. Hal tersebut direfleksikan oleh adanya kenaikan persentase BOR nasional lebih dari 60%, di mana DKI Jakarta memiliki persentase BOR tertinggi di antara seluruh provinsi, yaitu mencapai 85%. Angka kematian pun melambung tinggi di angka 256 kematian per hari. Pemerintah merespon kejadian tersebut dengan terus menambah kapasitas tempat tidur (TT) agar persentase BOR dapat ditekan dengan harapan mencegah angka kematian yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana dampak peningkatkan kapasitas TT yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kematian akibat COVID-19. Penelitian ini mengestimasi 511 data time series dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Hasilnya, penambahan kapasitas TT memiliki asosiasi negatif dengan tingkat kematian. Peningkatan kapasitas TT keseluruhan, TT ICU, dan TT isolasi masing-masing berpotensi menurunkan kematian akibat COVID-19 hingga 22,5%, 17,3% dan 22,7%.

---

The surge in COVID-19 cases that hit Indonesia in May – July 2021 led to a decline in the capacity of the health system. It was reflected by an increase in the national Bed Occupancy Ratio (BOR) percentage of more than 60%, where DKI Jakarta has the highest percentage of BOR among all provinces, reaching 85%. The death rate also soared at 256 deaths per day. The government responded this incident by continuing to increase the bed capacity, so BOR percentage could be decreased in order to preventing a higher death rate. Therefore, this study was conducted to analyze how the impact of increasing bed capacity on deaths from COVID-19. This study estimates 511 time series data using the Ordinary Least Square (OLS) method. As a result, the addition bed capacity has a negative association with COVID-19 deaths. The increase in overall bed capacity, ICU bed capacity, and isolation bed capacity could reduce deaths of COVID-19 by 22.5%, 17.3% and 22.7%, respectively."

"Tesis ini membahas implikasi dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan dengan adanya kepemilikan dari pemegang saham yang cacat hukum. Pembahasan akan difokuskan pada keabsahan dari Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan tanggung jawab notaris terkait yang Rapat tersebut sudah diberitahukan di Kementerian Hukum dan HAM dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 360/Pdt/PT.DKI. Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan sah atau tidaknya pelaksanaan dan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham dibatalkan oleh Pengadilan maka memiliki dampak hukum terhadap produk hukum yang dibuat berdasarkan rapat tersebut. Tesis ini dilakukan dengan bentuk penelitian yuridis-normatif dan tipologi deskriptif analitis. Pada tesis ini dapat dilihat bahwa kedudukan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan karena adanya kepemilikan saham yang cacat hukum adalah dibatalkan oleh Pengadilan berserta dengan produk hukum yang didasarkan pada Rapat Umum Pemegang Saham tersebut telah tepat pada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 360/Pdt/PT.DKI. Notaris terkait yang aktanya dibatalkan juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, tapi tidak secara pidana atau administratif.

---

This thesis discusses the implication of General Meeting of Shareholders which is held due to wrongful ownership of shares. The studies focus on the legality of the General Meeting of Shareholders and responsibility of the relevant public notary which the Meeting has been notified to the Ministry of Justice and Human Rights in accordance to Jakarta High Courts Decision No. 360/Pdt/PT.DKI. There are many factors that could be affecting the legality of the said General Meeting of Shareholders. If the General Meeting of Shareholders is nullified by the ruling court, any law product that is based on the meeting would be impacted. This thesis is conducted in form of juridical-normative research and analytical descriptive typology. Thus in this thesis, it is discussed how the implication of nullification of the General Meeting of Shareholders that is held due to wrongful ownership of shares would cause the nullification of the aforementioned Meeting by court along with any law products which resulted from the General Meeting of Shareholders, which in this case has been rightfully decided in Jakarta High Courts Decision No. 360/Pdt/PT.DKI. The corresponding notary could also be held liable for civil damages but not for criminal or administrative punitive."

"Counter measure merupakan salah satu dari enam keadaan yang dapat mengecualikan internationally wrongful act negara. Dalam praktik penyelesaian sengketa, tidak selamanya dasar pembelaan dengan countermeasure diterima oleh Majelis sebagai suatu countermeasure yang sah. Countermeasure dapat dikatakan sah apabila pelaksanaannya telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Meksiko sebagai Tergugat dalam kasus Archer Daniels Midland Company, Tate &Lyle Ingredients Americas, Inc. melawan Meksiko dan Corn Products International, Inc. melawan Meksiko telah menjadikan countermeasure sebagai dasar pembelaan atas internationally wrongful act yakni pelanggaran terhadap ketentuan investasi Bab XI NAFTA. Majelis dalam dua kasus tersebut ternyata memutuskan countermeasure yang dilakukan oleh Meksiko tidak sah melalui pendekatan yang berbeda terhadap pengujian keabsahan countermeasure.

---

Countermeasure is one of six circumstances precluding state internationally wrongful act. In the practice of dispute settlement, countermeasure as a ground defense is not always accepted by Tribunal as a legitimate countermeasure. Countermeasure can be considered as legitimate when its implementation has complied with the conditions specified. Mexico as a respondent in the case of Archer Daniels Midland Company, Tate & Lyle Ingredients Americas, Inc. v. the United Mexican States and Corn Products International, Inc. v. the United Mexican States, has made countermeasure as a ground defense of its internationally wrongful act that was a breach of investment provisions of Chapter XI NAFTA. Tribunal in both cases apparently concluded that countermeasure undertaken by Mexico was not a valid countermeasure through different approaches on testing the validity of countermeasure."