Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, banyak negara yang menggunakan teknologi dalam melaksanakan mekanisme pendaftaran tanah. Skripsi ini membahas mengenai prospek penerapan teknologi informasi dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Pembahasan pertama adalah mengenai sejarah singkat dan sistem pendaftaran tanah di Indonesia beserta contoh mekanisme pendaftaran tanah konvensional. Pembahasan kedua adalah mengenai sejarah dan sistem pendaftaran tanah di Belanda dan Korea Selatan dan bagaimana mekanisme pendaftaran tanah di kedua negara tersebut yang sudah dilaksanakan dengan bantuan teknologi informasi. Pembahasan terakhir adalah mengenai perbandingan kondisi pendaftaran tanah di Indonesia dan kedua negara tersebut, dampak, implikasi dan hambatan dari penerapan teknologi informasi dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prospek dan kesiapan dari penerapan teknologi informasi dalam pendaftaran tanah di Indonesia baik dari sisi hukum maupun sisi nonhukum. Penilitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dimana data penelitian ini sebagian besar diperoleh melalui studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam penerapan teknologi informasi ke dalam sistem pendaftaran di Indonesia. Kedua negara yang telah berhasil menerapkan teknologi informasi tersebut bekerja melalui perencaanan yang mendalam dan bertahap untuk menjamin kesuksesan penggunaan teknologi informasi dalam sistem pendaftaran tanah masing-masing negara tersebut.

---

With the constant development of information technology, many countries are using technology to assist the mechanism of land registration. This thesis discusses the prospects for the application of information technology in Indonesia?s land registration system. The first discussion is about a brief history and land registration system in Indonesia along with examples of conventional land registration mechanism that is currently being used. The second discussion is about the history and land registration system in Netherlands and South Korea respectively and how the mechanism of land registration in those two countries have been carried out with the help of information technology. The final part is a comparison between land registration condition in Indonesia and both countries, the impact, implications and constraints of the application of information technology in land registration system in Indonesia.

This study aims to examine how the prospects and readiness of the applitcation of technology in Indonesia's land registration system both in legal and non-legal terms. This research uses normative empirical methods where most of the data is acquired through library research.

The results showed that there are some obstacles encountered in the application of information technology into the Indonesia?s land registration system. The two countries that have successfully implemented the information technology in their respective land registration system done it through extensive research and planning to ensure the success of technology usage."

"Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis, termasuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta dari praktik yang dilakukan oleh para pihak terkait jual beli tanah dan pemeliharaan data pendaftaran tanah yang dilakukan oleh X. Dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat terdapat sebuah maladministrasi. Hasil analisis terhadap hubungan hukum antara para pihak menunjukan bahwa jual beli yang dilakukan oleh X tidak memenuhi syarat materil jual beli tanah sehingga batal demi hukum. Selain itu, yang dapat berperan dalam mencegah terulangnya maladministrasi tersebut adalah Kantor Pertanahan dengan cara menggunakan meminta hak akses terhadap data kependudukan.

---

This research is done through normative judicial research method which is a research done by looking up to the positive law in Indonesia, including literature or secondary data in order to find any fact from land procurement and land registration done by X. It is found that that the land registration executed by Kantor Pertanahan Jakarta Barat is a maladministration.

The result of this research shows that land procurement conducted by X was not fulfill the terms of land procurement in accordance to laws in Indonesia. Therefore, such act is null and void. In order to prevent such maladministration to happen again, Kantor Pertanahan should ask for the civil registry data access right."

"Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, dirasakan penting untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang telah diberikan selama ini. Kualitas pelayanan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan dimensi model Servqual. Dimensi kualitas yang digunakan terdiri adalah dimensi tangible, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty yang meliputi 21 indikator pelayanan. Dalam penelitian ini, metode importance performance analysis (IPA) digunakan untuk mengetahui indikator pelayanan mana yang perlu ditingkatkan.Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan belum memenuhi harapan konsumen sehingga perlu meningkatkan layanan pada beberapa indikator terutama pemakaian sistem peralatan modern seperti sistem antrian, kecepatan waktu pengurusan sesuai standar prosedur, ketepatan jam buka layanan, pemberitahuan apabila berkas permohonan telah selesai, keberadaan bagian yang mendengarkan/membantu keluhan masyarakat, waktu tunggu untuk dilayani

---

To improve the quality of land registration services in South Jakarta Land Office, it?s necessary to evaluate the quality of services. The quality of service in this study is measured by the dimensions of Servqual model. Dimensions quality that is used consists of the dimensions of tangible, reliability, responsiveness, assurance and emphaty which included 21 service indicators. In this research, importance performance analysis (IPA) use to know which indicators of services need to improve.Data collect with Quetioner and used purposive sampling. Based on the results of the study, it conclude that the service quality has not meet the consumer?s expectations so that needs to improve the services on some indicators especially the use of modern equipment such as queuing systems, speeds processing time according to the standard procedure, the accuracy of opening hours, notification when the application file has been completed, the existence division of complaints, the waiting time to be served."

"Tesis ini membahas mengenai pendaftaran tanah yang dilakukan secara sistematis dan pengaruhnya terhadap tertib pertanahan di wilayah kelurahan Serdang Jakarta Pusat dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak milik atas tanah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu mengenai tata cara pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik dan pengaruhnya terhadap tertib pertanahan serta apa sajakah hambatan yang terjadi di dalam pelaksanaannya, Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk memberikan gambaran secara kualitatif tentang pelaksanaan pendaftaran tanah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendaftaran tanah sistematik di Kelurahan Serdang Jakarta Pusat telah memberikan pengaruh yang signifikan dan positif dalam mewujudkan tertib pertanahan. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari banyaknya bidang tanah yang telah berhasil di terbitkan sertifikat tanah sebagai alat bukti kepemilikan tanah dan hambatannya adalah kurangnya pengetahuan hukum pertanahan yang dimiliki oleh warga, rendahnya tingkat perekonomian yang berdampak terhadap kemampuan warga dalam pembayaran BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) dan diperlukannya waktu panjang untuk memberikan pengarahan kepada warga.

---

This thesis discusses about the land registration done in a systematic and orderly land their influence in the sub-region Serdang Jakarta in order to provide legal certainty and the protection of property rights over land, according to Government Regulation No. 24, 1997 on Land Registration, namely the implementation of the procedure and the impact on orderly land and what are the obstacles that occur, this research uses research methods with normative juridical qualitative approach used to provide a qualitative picture about the implementation of land registration. Based on the results of research can be concluded that systematic land registration in Kelurahan Serdang Central of Jakarta has provided a significant and positive in order to realize land. This is one of them can be seen from many areas of land that has been successfully publish the certificate as evidence of land ownership and land constraints are the lack of legal land owned by residents, the low level of the economy that affect the ability of citizens in the payment BPHTB (Bea Acquisition Rights Land and Building) and requesting the length of time to provide guidance to citizens."

"Dengan telah disahkanya Undang-undangnomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, maka beberapa kebimbangan penggunaan data pertanahan secara elektronik telah menmukan titik terang terutama yang berkaitan dengan dengan dokumen elektronik yang digunakan sebagai alat pembuktian dan keamanan data elektronik, Tentunya ini harus diikuti dengan pembenahan dalam instratruktur teknologi infomasi dan komunikasi secara menyeluruh dan komprehensif dalam hal perangkat keras, perangkat lunak, prosedur layanan, dan penyediaan sumber daya manusia yang memadai.Kantor pertanahan kota administrasi Jakarta Barat sebagai penyedia informasi pertanahan dan penyedia layanan pemberian hak atas tanah dan pendaftaran tanah, hendaknya bisa memberikan pelayanan secara online kepada masyarakat dengan menyiapkan metodologi dan pembenahan data pertanahan yang masih dalam bentuk analog menjadi digital, untuk itu perlu diketahui bagaimana cara operasional dalam pelayanan, apa saja hambatanya dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemeliharaan data pendaftaran tanah secara online di kantor pertanahan Kota administrasi Jakarta Barat yang bisa memberikan informasi yang transparan dalam pelayanan di bidang pertanahan.

---

By the enactment of Law number 11 Year 2008 regarding Electronic Information and Transaction, certain doubts on the use of land data electronically has found clearness particularly with regard to electronic document which is used as evidence and electronic data security. This of course should be followed by the improvement in the infrastructure of technology of information and communication entirely and comprehensively in term of hardware, software, service procedure, and the providing of adequate human resources.

The Land Office of Administrative City of West Jakarta as the provider of land information and provider of land title issuer service and land registration should be able to provide online service to the public by preparing methodology and improvement of land data which are still in the form of analog into digital form. Therefore, it is important to know how the operational way of the service, what are the obstacle and what is the legal protection toward the maintenance of online land registration data at the Land Office of Administrative City of West Jakarta that can provide transparent information in the land field services."

"Pelaksanaan program sertifikat tanah berbasis elektronik merupakan salah satu upaya dalam mengikuti perkembangan digitalisasi yang masif pada masa sekarang demi tercapainya pelayanan pertanahan yang efektif dan efisien. Pelaksanaan program sertifikat tanah berbasis elektronik telah dilakukan oleh beberapa negara, salah satunya adalah Malaysia. Penelitian akan meneliti lebih lanjut mengenai perbandingan mengenai pendaftaran tanah secara elektronik di Indonesia dan Malaysia serta pelaksanaan program sertifikat tanah berbasis elektronik yang berjalan berdasarkan sistem pendaftaran tanah di Indonesia dan Malaysia. Dalam penelitian ini, pengumpulan data melalui studi pustaka serta akan menggunakan metode deskriptif evaluatif dan pendekatan dengan cara perbandingan hukum. Dengan demikian, akan dilihat bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah dan sertifikat elektronik dengan konvensional adalah sama, namun menerapkan sistem dan dokumen elektronik. Lalu, dapat dilihat mengenai adanya beberapa perbedaan pada pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik dengan pendaftaran tanah yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta peraturan pelaksanaanya di Indonesia. Dapat dilihat juga persamaan dan perbedaan pelaksanaan pendaftaran tanah dan sertifikat tanah elektronik antara Indonesia dengan Malaysia dari sisi sistem, pelaksanaan, serta penerapan program digitalisasi pendaftaran tanah.

---

The implementation of the electronic-based land certificate program is one of the efforts to keep up with the current massive digitalization development in order to achieve effective and efficient land services. Several countries have implemented electronic-based land certificate programs, one of which is Malaysia. The research will further examine the comparison of electronic land registration in Indonesia and Malaysia as well as the implementation of an electronic-based land certificate program that runs based on the land registration system in Indonesia and Malaysia. In this research, the author collected data through literature studies and used descriptive evaluative methods as well as approaches by way of comparison law. Thus, it will be seen that the implementation of land registration and electronic certificates is the same as conventional, but applies electronic systems and documents. Then, it can be seen that there are several differences in the implementation of electronic land registration with land registration which is regulated in Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration and its implementing regulations in Indonesia. It can also be seen the similarities and differences in the implementation of land registration and electronic land certificates between Indonesia and Malaysia in terms of the system, implementation, and application of the land registration digitization program."