Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disertasi ini membahas perkembangan konflik dan polarisasi politik Eropa pada awal abad XIX pasca Revolusi Prancis 1789 yang berimbas ke wilayah Hindia Timur, koloni Belanda, sekutu terkuat Prancis. Perseteruan kedua kubu berujung pada Perang-perang Koalisi yang meminta banyak korban. Traktat Amiens yang ditandatangani pada tahun 1802 merupakan upaya untuk mewujudkan perdamaian di Eropa. Traktat ini berisi kesepakatan penguasaan atas wilayah pihak-pihak yang berseteru, termasuk Hindia Timur sebagai wilayah koloni Belanda yang terbawa ikut dalam perseteruan antara Prancis-Belanda dan Inggris. Namun perang pecah kembali, sehingga Prancis dan Belanda berupaya untuk mempertahankan Hindia Timur dari serangan Inggris sementara Inggris berusaha untuk merebut Hindia Timur agar posisinya di Asia aman dari ancaman Prancis dan Belanda. Daendels pun dikirim ke wilayah koloni dengan tugas pokok mengamankan Jawa dari serangan Inggris. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi di Hindia Timur tidak terlepas dari situasi yang berkembang di Eropa, meskipun kemudian tampuk pimpinan dialihkan kepada Janssens yang akhirnya menyerah kepada Inggris tujuh bulan kemudian

---

This dissertation analyzes the development of conflicts and political polarization in early 19th Europe and its impact of this development on the Dutch colony, the East Indies. France and Great Britain were involved in conflict following the French Revolution in 1789 and declared war against each other. The Dutch Republic sympathized with France and became its strongest ally. The warring countries tried to make peace in the form of the Treaty of Amiens in 1802. The agreement covered a wide territory in Europe, Asia and America, including the East Indies. When war broke out again between France and Great Britain, Daendels was sent to the colony to defend it from the British. But after just three years he was called back to Europe and succeeded by Janssens who nullified Daendels rsquo; earlier efforts to defend Java and his own efforts when it fell to the British seven months later."

"Perjanjian Indonesia-Portugal mengenai Masalah Timor Timur merupakan objek penelitian yang mengandung aspek intermestik sehingga kajian desentralisasi asimetris yang terlibat di dalamnya juga perlu membahas mengenai diskursus kebijakan politik luar negeri. Penelitian ini hendak mengaitkan diskursus desentralisasi beserta faktor-faktor terkait lainnya dengan struktur desain konstitusional yang termuat dalam Perjanjian Indonesia-Portugal mengenai Masalah Timor Timur. Penelitian ini menilai bahwa kebijakan politik luar negeri cenderung ditetapkan dengan skema ‘kepala menghadap ke luar’. Artinya, kebijakan politik luar negeri difokuskan untuk memberikan respons terhadap faktor-faktor eksternal yang berasal dari luar. Padahal, adanya kebijakan desentralisasi ditentukan untuk menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada daerah otonom sehingga timbul hak untuk mengatur dan mengurus sendiri kekuasaan pemerintahan yang diserahkan. Di sisi lain, kebijakan politik luar negeri melalui perjanjian bilateral antara dua negara dan desentralisasi sejatinya secara inheren tidak memiliki arah pendekatan yang tertuju pada titik temu yang sama. Kebijakan politik luar negeri memiliki domain tujuan mengatasi masalah internasional, sedangkan desentralisasi memiliki domain tujuan mengatasi masalah lokal. Namun, penelitian ini berargumen bahwa keduanya sama-sama memiliki tujuan jangka panjang untuk mencapai stabilitas nasional guna memenuhi kebutuhan nasional. Dengan demikian, penelitian ini hendak menguraikan bagaimana skema konsep desentralisasi asimetris dikonstruksikan dalam suatu negara; mengulas dan mengeksplorasi konstruksi konsep desentralisasi asimetris dalam suatu negara yang lahir dari sebuah perjanjian bilateral antarnegara; dan menjabarkan penerapan konsep desentralisasi asimetris yang lahir dari sebuah perjanjian bilateral antarnegara, dengan berkaca pada Perjanjian Indonesia-Portugal mengenai Masalah Timor Timur.

---

The Agreement between the Republic of Indonesia and the Portuguese Republic on the Question of East Timor is an object of research that contains an intermestic aspect, in which the study of asymmetric decentralization involved in it also needs to discuss foreign policy discourse. This research seeks to relate the decentralization discourse and other related factors to the constitutional design structure contained in the Indonesia-Portugal agreement. This study assesses that foreign policy tends to be determined with a 'head facing out' scheme. That is, foreign policy is focused on providing a response to external factors that come from outside. In fact, decentralization is determined to transition government power into autonomous regions so that the right to regulate and manage the government power is handed over. On the other hand, decentralization and foreign policy, through bilateral agreements between two countries, inherently do not have an approach directed at the same meeting point. Foreign policy has a domain of overcoming international problems, while decentralization has a domain of overcoming local problems. However, this study argues that both of them have a long-term goal of achieving national stability in order to meet national needs. Thus, this study aims to describe how the concept of asymmetric decentralization is constructed in a country; review and explore the construction of the concept of asymmetric decentralization in a country that was born from a bilateral agreement between countries; and describes the operational application of the concept of asymmetric decentralization that was born from a bilateral agreement between countries, by studying the case of the Agreement between the Republic of Indonesia and the Portuguese Republic on the Question of East Timor."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi politik hijau pemerintah Italia, Portugal, dan Spanyol dalam penurunan emisi karbon. Dua perspektif digunakan dalam penelitian ini yaitu teori sustainability Nasrin R. Khalili, dan teori politik hijau Robert E. Goodin. Kedua teori tersebut akan digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel politik hijau dalam perannya mempengaruhi strategi ketiga negara dalam menurunkan emisi karbon. Metode Penelitian Kualitatif penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari dokumen resmi pemerintahan ketiga negara, jurnal, artikel, pemberitaan daring dan luring. Penelitian ini menemukan bahwa strategi penekanan emisi karbon terjadi atas komitmen Uni Eropa yang mengupayakan implementasi kebijakan iklimnya. Selain itu, strategi yang dilakukan ketiga negara terjadi atas dampak perubahan iklim seperti penurunan hasil panen, dan peningkatan laut. Perbedaan strategi ketiga negara cenderung merujuk kepada kerugian akibat perubahan iklim, serta dinamika politik hijau yang terdapat di negaranya. Italia mengupayakan kota percontohan guna mitigasi Venesia, Portugal melakukan rencana jangka panjang untuk mengalihkan energi menjadi berkelanjutan, dan Spanyol cenderung mengoptimalisasi institusi. Terakhir, penelitian ini menemukan konsep Green Politics Sustainability yang menggabungkan politik hijau dengan keberlanjutan, sehingga implementasi strategi mampu memenuhi unsur keberlanjutan.

---

This research aimed to understand Italy, Spain, and Portugal's green political strategy on carbon emission’s reduction. Two perspectives are being used for this research. The first one is sustainaibility theory Nasrin R. Khalili, and the Green Political Theory from Robert E. Goodin. Both of the theories are being used to connect the actors and goals of the countries on reduction of carbon emission. The method for this research is the Qualitative research method using sources from secondary sources. The sources originated from official documents from the government of those countries, articles, and offline and online news. This research finds that carbon emission’s reduction strategy was conducted upon commitment to European Union which attempt to implement its climate policies. Besides that, the strategies done by the three countries were based on the impacts of climate change, such as decreasing of harvest and crop, increasing of sea level. Difference of strategies between three countries referred to the harms of the climate change, also green political dynamics on the country. Italy attempted to create role city to mitigate Venice, Portugal attempted to implement long term strategy to achieve energy transition, and Spain attempted to optimalize institution. Lastly, this research finds that Green Politics Sustainability concept by combining green politics and sustainability, which enabling strategies to achieve its sustainability measure."

"Keberadaan migran Tenaga Kerja Indonesia di daerah transit, merupakan suatu kenyataan yang ada di Nunukan, karena Nunukan merupakan pintu gerbang masuknya TKI untuk menuju Malaysia. Letak Nunukan sangat strategi, berdekatan dengan negara Tawau Malaysia. Ketertarikan para migran transito tersebut karena ingin bekerja di Malaysia dan mempunyai gaji yang besar, dan keberadaan kota di Malaysia karena adanya faktor pendorong yaitu di desa asal migran kehidupannya sangat sulit, lahan sempit dan peluang pekerjaan sangat terbatas. Banyaknya migran transito di Nunukan membawa perkembangan sosial ekonomi bagi masyarakat Nunukan.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan sosial ekonomi dan dampaknya banyaknya migran transito di daerah transit. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara/interview dan Studi Kepustakaan. Metode Analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Nunukan selama satu bulan . Wawancara dilakukan dengan para informan yang terdiri dari unsur pemerintah, migran transito, serta penduduk lokal yang ada di Nunukan.Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik migran transito. Hasil penelitian menunjukkan heterogennya migran dilihat dari daerah asal, keterampilan serta kedudukan sosialnya.Banyaknya migran transito tersebut membawa keberuntungan masyarakat Nunukan karena terjadi perkembangan sosial ekonomi dalam berbagai bidang usaha, dan pengembangan wilayah dengan terbentuknya perkampungan-perkampungan dan perkotaan. Banyaknya migran transito tidak menjadi permasalahan bagi penduduk asli, karena migran sifatnya hanya sementara di Nunukan walaupun ada juga yang sudah menetap.Sejumlah saran diajukan bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan yaitu untuk memenuhi peluang pasar ekspor ke Tawau Malaysia agar pemerintah dapat lebih meningkatkan pembinaan dan pelatihan kerja agar produksi pertanian dan perkebunan dapat meningkat serta kualitas yang baik, membuka lahan perkebunan baru seperti kelapa sawit, karet, kakau dan lainnya, dengan mencari investor untuk menanamkan modalnya baik didalam maupun luar negeri.Untuk mencegah terjadinya deportasi dan hukuman bagi tenaga kerja maka perlu diperketat pengurusan ijin dengan persyaratan yang lengkap sampai kepada keberangkatan / penerimaan kepada perusahaan yang akan menerima di Malaysia."

"Penelitian ini membahas Surat Perjanjian Sultan Ternate dengan Hindia Nederland SPSTDHN koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Naskah ini merupakan surat perjanjian yang memuat peraturan hukum yang dibuat Belanda untuk ditetapkan di Ternate. SPSDTHN ditulis dengan aksara jawi yang tidak banyak dipahami oleh masyarakat pada masa kini. Berkaitan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan edisi teks dan menjelaskan aspek hukum yang terdapat di dalam teks. Untuk mencapai tujuan itu, digunakan pendekatan filologi dan pendekatan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SPSDTHN adalah naskah tunggal sehingga metode edisi teks yang tepat digunakan ialah metode edisi kritis. Pembahasan aspek hukum yang dilakukan memperlihatkan kekuasaan Belanda dalam mengintervensi hukum di Ternate yang berkaitan dengan hukum peradilan, acara, pidana, dan perdata.

---

This research discusses Surat Perjanjian Sultan Ternate dengan Hindia Nederland SPSTDHN the National Library of the Republic of Indonesia collection. This manuscript is an agreement letter and contains legal rules for Ternate made by the Dutch. The purpose of this research is to present the text editions and explain the legal aspects contained in the text. To achieve that goal, philology and legal approaches are used. The result of this research indicate that SPSDTHN is a single manuscript so that the correct method of text editions that is used is a critical editions method. The discussion of the legal aspects shows Dutch power in intervening in the law of Ternate relating to judicial, procedural, criminal, and civil law."