Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Twelve-year-old Kester Jaynes, who has been locked away at a school for troubled children, is called upon to save the last animals living in a post-apocalyptic world where disease has killed most living things."

"Pemberlakuan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan provinsi sebagai daerah otonom telah mengawali asas desentraslisasi. Sebagai konsekuensi dari diimpiementasikannya kebijakan desentralisasi I otonomi daerah tersebut sejak tahun 2000, secara umum telah terjadi perubahan ditandai dengan pemberian sejumlah kewenangan yang dulunya ditangani oleh pemerintah pusat menjadi berkurang dan berpindah kepada pemerintah daerah. Berdasarkan peraturan perundang - undangan tersebut sejak bulan Juni tahun 2002 Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan pelayanan perijinan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi. Walaupun sudah berjalan selama dua tahun, namun penyelenggaraan pelayanan tersebut belum berjalan optimal. Berangkat dari keingintahuan " kenapa belum berjalan optimal ", maka dilakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara langsung kepada pejabat terkait, studi literatur serta data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan pada implementasi kewenangan pelayanan perijinan tumbuhan dan satwa liar ini adalah masih terdapatnya ketidak jelasan kewenangan yang diberikan, adanya tumpang tindih kewenangan dalam penanganan pelayanan perijinan tumbuhan dan satwa liar baik secara vertikal antar level pemerintah (Dinas dengan Balai Konservasi Sumber Dalam Alam) maupun secara horizontal antara Dinas dengan Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan provindi DKI Jakarta itu sendiri, sehingga memungkinkan adanya interpretasi ganda antara provinsi dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi DKI Jakarta. Faktor struktur organisasi belum mampu mendukung kinerja organisasi secara optimal. Faktor kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah, tidak mencukupi untuk mengelola kapasitas kerja yang bertanggung jawab dalam memberikan jasa pelayanan kepada para pengusaha tumbuhan dan satwa liar, baik di kantor maupun untuk di lapangan.Beberapa implikasi dari hasil penelitian ini antara lain perlu adanya konfirmasi dari pemerintah pusat untuk kejelasan pembagian kewenangan dalam PP 25 tahun 2000 dan pembuatan standar pelayanan yang jelas dan rinci; segera melakukan klarifikasi kepada Menteri Kehutanan, berkenan dengan terbitnya Keputusan Menteri (Kepmen) No. 447 tahun 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi. Menteri Kehutanan atau Departemen Kehutanan harus memberikan penjelasan kepada provindi karena keputusan menteri (Kepmen) tersebut seolah mencabut PP 25 tahun 2000; Pemerintah Daerah harus segera menyusun Peraturan Daerah (PERDA) pengelolaan tumbuhan dan satwa liar. Struktur organsiasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi DKI Jakarta sebaiknya di evaluasi kembali I dibenahi kembali secara matang melalui aktivitas peningkatan mekanisme kerja yang ada sehingga unit-unit organisasi mampu berfungsi secara optimal sesuai dengan tugas pokoknya, terutama mengenai Polisi Hutan (Polhut) dan penyuluh yang berada di kantor maupun di lapangan.

---

Determining of Regulation No. 22 year 1999 about Local Regulation and Government Regulation No. 25 year 2000 about Government Authority and Province as Autonomy Region have early ground of decentralization. As consequence of its implementation of regional decentralization 1 autonomy policy since year 2000, in generally there is alteration marked by a number of authority which is before handled by Central Government will become decrease and change to Local Government. Base to that Role and regulation then since June 2002, the Agriculture and Forestry Agency of Province DKI Jakarta carry out licensing service of plants and wild animal, which do not protect. Although it run for two year, but management service is not optimal. In Accordance to recognize "why is not yet an optimal", then it's conducted by research. This research is use qualitative research method with data collecting technique by direct interview to related officer, study literature and also secondary data.

The Result of research indicate that problems at implementation authority of licensing service of plants and wild animal is still overlapping and unclear in determining of authority, there is overlapping in handling of authority licensing service of plants and wild animal in accordance to vertical between governmental level (Agency and Bureau of Natural Resource Conservation) and also with horizontal between Agency and SubAgency of Agriculture and Forestry of DKI Jakarta province itself, so that enable to occurring of double interpretation between Province and Bureau of Natural Resource Conservation of DKI Jakarta Province. Organizational Structure factor not yet to support organizational performance as optimally. Abilities factors of Human Resource (HR) is still lower, less to support and manage of job capacities in charge to give services to all entrepreneurs of plants and wild animal, either in office or the in the field.

Some implication from result of this research is needing the existence of confirmation of Central Government for clarify of the division authority in Government Regulation No. 25 year 2000 and setup standard service as by clear and detail, and immediately, its clarify to Ministry of Forestry, in accordance to the publication of the Ministerial Decree (Kepmen) No. 447 year 2003 about Arranging Effort in take or catch and circulation of Plants and Wild Animals which do not protect. Ministry of Forestry or Department Forestry have to give clarification to province because ministerial decree (Kepmen) likely cancel to Government Regulation No. 25 year 2000; Local Government have to immediately compile by Regional Law (PERDA) about management of plants and wild animal. Organization Structure on the Agency of Agriculture and Forestry of DKI Jakarta Province, its better to evaluate 1 re corrected by maturely through activity in increasing of existing job mechanism so that organizational units to function by optimal in according to duty essence, especially regarding to Forestry Police (Polhut) and Forestry Trainer in the office and also in the field."

"Satwa liar adalah aspek penting bagi lingkungan, namun saat ini banyak satwa liar yang terusir dari habitat alaminya. Sebagian satwa liar yang terusir akan ditempatkan di penangkaran, seperti pada pusat penyelamatan satwa dengan tujuan rehabilitasi untuk kemudian dilepasliarkan. Masalah yang terjadi pada satwa di penangkaran adalah munculnya zoochosis, yaitu penyakit kejiwaan pada satwa yang ditunjukkan dengan perilaku stereotip berulang akibat stres dalam kurungan. Zoochosis tentunya akan mengganggu peluang sukses rehabilitasi, maka zoochosis sebaiknya tidak terjadi pada satwa yang direhabilitasi. Pemahaman mendalam mengenai kebutuhan dan perilaku satwa sangat diperlukan dan harus diterapkan dalam rancangan kandang, dalam hal ini mengenai satwa macan tutul Jawa. Tidak hanya untuk mencegah zoochosis, tetapi untuk meningkatkan dan mengembangkan perilaku alami macan tutul Jawa. Melalui metode penelitian qualitative assessment of behaviour dan perancangan arsitektur, yang dilakukan pada suatu pusat penyelamatan satwa di Sukabumi. Penelitian dilakukan dengan mengevaluasi rancangan bangunan rehabiltiasi secara keseluruhan, dan perilaku macan tutul Jawa. Hasil yang didapat adalah bahwa bangunan rehabilitasi macan tutul Jawa yang ada, sesuai dengan tujuan pemeliharaan satwa. Dari lima gejala zoochosis hanya satu yang muncul, dan frekuensi terjadinya sangat rendah yaitu hanya tiga kali dalam empat minggu penelitian. Macan tutul Jawa yang diamati dapat dikatakan tidak memiliki gejala zoochosis yang signifikan. Rancangan bangunan rehabilitasi yang baik adalah yang memperhatikan jumlah, ukuran, ketinggian, dan lingkungan kandang serta memenuhi kebutuhan teknis mengenai keamanan, kenyamanan, dan kemudahan peratawan satwa.

---

Wild animals are important aspect of the environment, unfortunately most are driven away from their natural habitat. Some wild animals would be put in captivity, such as at rescue centers for rehabilitation purposes to release them back to the wild. The issue with animals in captivity is the occurrence of zoochosis, a mental illness in animals showcased by repetitive stereotypic behaviour due to stress in confinement. Zoochosis will definitely interfere with the success of rehabilitation process. Cases of zoochosis must not occur in rehabilitation facilities. A further understanding of animal`s needs and behaviour is needed and must be implemented in the design of the enclosure, in this case is for Javan leopards. Not only to prevent zoochosis, but also to improve and promote the natural behaviour of the Javan leopard. This study aims to analyse how the design of an enclosure correlates to Javan leopard`s behaviour. Through methods of qualitative assessment of behaviour and architectural design, conducted at at a rescue center in Sukabumi. By studying the overall facility design and the behaviour of the leopards.

Results shows that the Javan leopard enclosure is suited for Javan leopard rehabilitation. From five symptoms of zoochosis, only one is shown and at a low rate which is only three times of occurrence during four weeks of research. The Javan leopards shows no significant sign of zoochosis. A good rehabilitation building design is one that pays attention to the number, size, height, and environment of the enclosure also one that meets the technical needs regarding safety, comfort, and efficiency of animal care. "