Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas politik luar negeri Amerika Serikat yang mengkaji use of force AS terhadap Afghanistan dalam upaya self-defense akibat serangan teroris 1 I September 2001, Analisisnya dilakukan berdasarkan Piagani PBB dan Resolusi Dewan Keamanan No. 1368 dan 1373 (2001) yang dikaitkan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.Unit analisa yang digunakan dalam tesis ini adalah negara (state) yang merupakan bagian dari perspektif Realis. Penulis tertarik pada persoalan serangan udara AS terhadap Afghanistan yang dilakukannya secara sepihak tanpa persetujuan dan perintah dari PBB sehingga AS dapat dikatakan melanggar Piagam PBB serta menyimpang dari Resolusi Dewan Keamanan No. 1368 dan 1373 (2001).Kerangka berpikir dalam tesis ini berupa kerangka konseptual. Berdasarkan persoalan penelitian, maka konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep politik luar negeri, use of .force, self-defense, terorisme, serta pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dengan demikian, tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa AS berupaya memperluas ruang lingkup perang terhadap terorisme yang tidak hanya ditujukan terhadap Afghanistan saja. Tujuan AS yang sebenarnya adalah mengubah bentuk pemerintahan suatu negara yang dianggapnya dapat membahayakan eksistensi AS sebagai kekuatan tunggal dalam sistem internasional serta yang dapat menghalangi kepentingan nasionalnya. Hal ini dilakukan AS melalui politik Inn negerinya yang semakin agresif, cenderung unilateral, dan bersifat impulsitUse of.force AS terhadap Afghanistan hanyalah merupakan salah satu bagian dari strategi AS dalam rangka menegakkan demokrasi, pasar bebas, perdagangan bebas, dan sebagainya guna menginfiltrasi urusan dalam negeri anggota PBB yang dilakukan dengan memanfaatkan momentum 11 September.Oleh karena itu, tujuan politik luar negeri AS melalui operasi militernya terhadap Afghanistan harus dapat dibedakan dengan jelas. Serangan yang dilakukan AS itu benarbenar bertujuan memerangi terorisme internasional ataukah untuk menggulingkan pemerintahan Taliban demi kepentingan nasional AS yang sebenarnya sama sekali tidak berkaitan dengan Tragedi 11 September 2001 .Dalam hal ini, politik luar negeri AS cenderung memanfaatkan islilah self defense guna membenarkan use of ,force yang dilakukannya demi mengejar kepentingan nasionalnya terhadap suatu negara meskipun negara yang diserangnya tidak mengancam AS.Kesimpulan ini berkaitan dengan fakta yang ada dalam kasus use of force AS terhadap Afghanistan. Walaupun dalam kenyataannya 14 dari 19 pelaku serangan 11 September yang tertangkap adalah warga negara Arab Saudi, AS justru menyerang Afghanistan. Padahal, teroris adalah nonstate actor sedangkan Afghanistan merupakan state actor.Berdasarkan Piagam PBB, upaya self-defense hanya ditujukan terhadap aktor negara, yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lainnya. Sehingga, upaya self-defense AS sebagai respon atas serangan 11 September yang menimpanya seharusnya ditujukan terhadap Arab Saudi karena mayoritas pelaku yang berhasil ditangkap merupakan warga berkebangsaan Arab Saudi. Selain itu, dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1368 dan 1373 (2001) sama sekali tidak menyebutkan tentang Afghanistan, Taliban, maupun Al-Qaidah.Tak ada satupun ketentuan dalam hukum internasional yang membenarkan serangan udara AS terhadap Afghanistan sehingga landasan hukum atas use of force AS terhadap Afghanistan sangat "kabur". Memang, meskipun penggunaan kekerasan oleh suatu negara terhadap negara lainnya sudah dilarang secara resntil oleh hukum internasional dan Piagam PBB, namun ada dua pengecualian scbagaimana yang terdapat dalam Pasul 51 dan 53 Piagam PBB.Dalam haI ini, AS telah menyalahgunakan konsep right of self-defense untuk kepentingannya sehingga dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri AS pasca 11 September 2001 yang berkaitan dengan serangan udaranya terhadap Afghanistan telah melanggar Pasal 2 ayat 1, ayat 3, ayat 4, dan ayat 7) Piagam PBB serta menyimpang dari Resolusi Dewan Keamanan No. 1368 dan 1373 (2001). Padahal, satu-satunya cara dalam upaya memelihara perdamaian dan keamanan internasional adalah melalui jalur hukum internasional, bukan dengan menggunakan kekerasan sebagai upaya balas dendam."

"Paper ini adalah hasil studi identifikasi faktor resiko, penanganan resiko, dan model manajemen resiko krisis kontraktor di Indonesia. Studi identifikasi diawali dengan studi literatur penyusunan daftar dugaan faktor resiko. Karena referensi kebanyakan hanya menyajikan penyebablakibat krisis secara umum, dilakukan survei ahli terhadap sejumlah praktisi konstruksi senior. Hasil survei yang dijadikan dasar penyusunan kuesioner, disebarkan pada praktisi konstruksi, khususnya para project manager dan proposal manager. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor resiko yang paling dominan bagi kontraktor akibat krisis ekonomi dan politik adalah faktor resiko finansial seperti : tangible rate, inflation rate, dan interest rate.Studi penanganan resiko dilakukan berdasarkan hasil studi identifikasi, studi literatur, dan kuesioner. Hasilnya menunjukkan bahwa kontraktor di Indonesia belum banyak menerapkan metoda-metoda financial risk treatment untuk menangani resiko krisis dengan baik. Empat risk treatment yang paling sering dilakukan responden adalah Mengurangi/menghindari material impor, hutang, dan pengeluaran mata uang asing, serta review project preparing managernent. Keempat risk treatment ini merupakan risk treatment konvensional dan bersifat internal. Banyak risk treatment lainnya, seperti variasi ikatan kontrak dan kerjasama dengan pihak ketiga, yang termasuk jarang/kadang-kadang dilakukan. Metoda-metoda financial risk treatment ini belum banyak diterapkan terutama karena banyak project proposal manager yang balum memahami metoda-metoda tersebut dan ilmu risk management itu sendiri.Untuk memperkuat kedua hasil studi, dilakukan analisa data statistik seperti : Cronbach's alpha (keandalan data sebagai estimasi dari nilai sebenarnya dari sebuah populasi), uji konkordans' (keselarasan penilaian antar responden), dan uji differensiasi (signifikansi perbedaan data masa krisis dan sebelum krisis). Selain itu dilakukan juga analisa kualitatif, baik dari literatur, pendapat tertulis para responden, maupun dari hasil interview.Penelitian juga mengusulkan sebuah model manajemen resiko krisis yang diharapkan sesuai untuk kondisi sektor konstruksi di Indonesia. Model melibatkan faktor-faktor resiko finansial yang dominan serta risk treatment yang bersifat internal, bilateral (contract), dan third party.

---

This paper is a result of risk factor identification, risk treatment, and risk management model ['or contractors in Indonesian crisis situation. Identification study is begun with literature study to prepare an estimated risk factors list. While most of literatures only specify the cause/impact of crisis in general, a survey to senior construction practitioners is conducted. The survey result, which is used to prepare a questionnaire, is spread to construction practitioners, especially for project and proposal managers. This research finds that the most dominant risk factors for contractors due to Indonesian economic and political crisis are financial risk factors, such as : Exchange rate, inflation rate, and interest rate.Risk treatment study is conducted based on identification study result, literature study, and questionnaire, This research finds that most of Indonesian contractors have not used many kind of financial risk treatment methods yet to manage the crisis well. The most frequently used risk treatments are : Minimize import materials, minimize tbreign currency debt, minimize foreign service payment, and project planning/management review. These risk treatments are conventional and internal methods. There are many risk treatments, such as contract type variations and third party partnerships, which are not frequently used. Many project/proposal managers have not used them especially because they are not familiar with these financial risk treatment methods and risk management knowledge itself.To support the study results, tt statistical analysis is conducted, such as : ('ronbach's alpha (data reliability as an estimation of true value of a population), concordance test, and dillerentiation test (crisis and before crisis data). A qualitative analysis is also conducted, based on literatures, respondents' opinion, and interview result.This research also proposes a crisis risk management model, which is expected to be appropriate for Indonesian construction sector's condition. The model includes dominant financial risk factors and internal, contractual, and third parties risk treatments."

"Tulisan ini mencoba memberikan ulasan posisi ketahanan pangan Indonesia serta memahami problema mendasar persoalan pangan dan instrumen kebijakan pangan yang ada terutama politik produksi dan stabilisasi harga. Kemudian memberikan gambaran akan fenomena perubahan lingkungan internasional di bidang perdagangan dan inventasi terkait dengan semakin berhimpitnya pasar komoditi pangan-energi-pasar finansial. Selanjutnya dicari arah bagaimana seharusnya Indonesia menanggapi perubahan tersebut dengan merumuskan politik pertanian untuk ketahanan pangan yang berlandaskan pada politik pendapatan dan kesejahteraan petani, bukan politik komoditas, serta menjadikan gizi dan kesehatan penduduk menjadi arah politik intervensi pangan. Orientasi stabilisasi harus dikembangkan pada orientasi ketahanan pangan rumah tangga, didukung fungsi penyangga (iron stock) pemerintah, dan status gizi masyarakat."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perundingan perdamaian konflik Israel - Suriah pada masa pemerintahan PM. Rabin. Dalam kenyataannya, proses perundingan yang sebelumnya diharapkan menghasilkan perjanjian perdamaian final dalam menyelesaikan konflik Golan temyata hanya menghasilkan dokumen ?Aims and Principles of the Security Arrangement". Dengan menggunakan pertanyaan penelitian ?Apakah dinamika politik domestik Israel mempunyai hubungan dengan proses penyelesaian konflik Golan", maka penulis mencoba mengkaji dinamika politik dalam negeri dan kaitannya dengan penyelesaian konflik Golan. Pertanyaan ini menjadi penting mengingat politik dalam negeri Israel yang dinamis diasumsikan bersinergi dengan implementasi politik Iuar negeri, khususnya dalam hal penyelesaian konflik dan proses perdamaian antara Israel - Suriah.Kerangka pemikiran yang digunakan berasal dari pendekatan realis dengan menggunakan pemikiran H. H. Lemtner mengenai salah satu faktor domestik penentu kebijakan Iuar negeri, yaitu unstable determinants berupa persepsi dan perilaku massa. Dalam kaitan ini, kebijakan Israel untuk melakukan negosiasi damai dengan didorong oleh dinamika yang terjadi dalam politik dalam negeri. Kondisi tersebut berkaitan dengan dinamika yang terjadi di dalam tubuh partai yang berkuasa, pemerintahan yang berkuasa, opini publik maupun dinamika yang terjadi dalam proses perundingan itu sendiri.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan data yang digunakan merupakan hasil analisa data sekunder. Data didapatkan dengan mengumpulkan dan mempelajari data data terkait dengan permasalahan dari buku, artikel, terbitan berkala dan website resmi.Berdasarkan data yang ada maka dapat diketahui bahwa dinamika yang terjadi di Partai Buruh berupa : perbedaan antara visi Rabin dengan anggota partai Iainnya berkenaan dengan pemberian konsesi Dataran Tinggi Golan, reformasi yang dilakukan Rabin di Partai Buruh, opini publik yang kontra terhadap konsesi wilayah dan ketidakpercayaan pihak Israel terhadap Suriah merupakan faktor yang mempengaruhi posisi Israel dalam proses perundingan damai dengan Suriah. Pada akhir penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dinamika politik dalam negeri Israel berpengaruh terhadap kebijakan Israel dalam proses perundingan perdamaian dengan Suriah."