Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai ketidaksesuaian penerapan ketentuan hukum terkait pengajuan permohonan kasasi terhadap putusan PKPU dalam perkara PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dan juga perbandingan mekanisme dan akibat hukum antara skema debt to equity swap dengan konversi Mandatory Convertible Bond (MCB). Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini menganalisis pelaksanaan proses PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sejak diajukannya permohonan PKPU hingga dijatuhkannya putusan kasasi oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini juga menganalisis mekanisme restrukturisasi utang dengan skema debt to equity swap dan konversi Mandatory Convertible Bond (MCB), yang merupakan bagian dari metode-metode restrukturisasi utang yang diajukan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam Rencana Perdamaian, dengan turut memperhatikan kesesuaian penerapannya dengan peraturan perundang-undangan terkait. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menelaah dan memahami perbandingan mekanisme dan akibat hukum antara debt to equity swap dengan Konversi Mandatory Convertible Bond (MCB) sebagaimana yang diajukan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam Rencana Perdamaian sehubungan dengan PKPU. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek-aspek penting dalam kepailitan, PKPU, restrukturisasi utang secara umum, dan restrukturisasi utang dengan skema debt to equity swap dan Konversi Mandatory Convertible Bond (MCB). Selain itu, tujuan khusus penelitian ini adalah juga untuk menganalisis mengenai bagaimana kesesuaian penerapan ketentuan hukum dalam perkara PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian penerapan ketentuan upaya hukum kasasi dalam perkara PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Pengajuan kasasi dalam perkara ini tidak memenuhi syarat pengajuan kasasi sebagaimana yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan mekanisme dan akibat hukum antara skema debt to equity swap dengan konversi Mandatory Convertible Bond (MCB)

---

This thesis examines the inappropriateness of the application of the legal provisions related to the cassation submission against PKPU decision in the PKPU case of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, as well as the comparison of the mechanisms and legal consequences between debt to equity swap scheme and Mandatory Convertible Bond (MCB) Conversion. The research method used in this thesis is juridical-normative with 2 (two) approaches, namely statutory approach and conceptual approach. This research analyzes the PKPU process of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk from the application time of the PKPU until the issuance of the Supreme Court's cassation decision. This research also analyzes the mechanism of debt restructuring with the debt to equity swap scheme and the conversion of the Mandatory Converible Bond (MCB), which are parts of the debt restructuring methods proposed by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in the Composition Plan, by also taking into account their compliance with the related laws and regulations. The general objective of this research is to examine and understand the comparison of mechanisms and legal consequences between the debt to equity swap and the Mandatory Convertible Bond (MCB) conversion as proposed by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in the Composition Plan in relation to the PKPU. The specific objective of this study is to determine the important aspects of insolvency, PKPU, debt restructuring in general, and debt restructuring with a debt to equity swap scheme and Mandatory Convertible Bond (MCB) conversions. In addition, the specific objective of this research is also to analyze how appropriate the application of legal provisions is in the PKPU case of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. The results of this thesis research indicate that there is a discrepancy in the application of provisions related to cassation in the PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk PKPU case. The submission of cassation in this case does not meet the requirements for cassation submission as stipulated in the Constitutional Court Decision No. 23/PUU-XIX/2021. In addition, the results of this research also show that there are some similar and different mechanisms and legal consequences between the debt to equity swap scheme and the Mandatory Convertible Bond (MCB) conversion."

"Penelitian ini membahas tentang pengaruh Seasoned Equity Offering berupa Right Issue terhadap return dan likuiditas perdagangan saham perusahaan tercatat non-keuangan yang terjadi di Bursa Efek Indonesia dalam rentang waktu tahun 2006- 2013yang dibedakan kedalam dua variabel pembeda berdasarkan jenis rights issue (sweetened and unsweetened) dan tingkat financial distress(safe, grey dan distress zone).Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah event study.Hasil penelitian membuktikan bahwa penerbitan modal tambahan melalui rights issue bukan merupakan pilihan yang tepat bagi perusahaan dengan tingkat financial distress rendah yang mengalami respon negatif dari pasar atas return dan likuiditas perdagangan saham. Namun fakta yang terjadi pada perusahaan yang berada dalam safe zone tidak berlaku bagi perusahaan tercatat yang berada dalam grey dan distress zone, yang mendapat respon positif pasar.Efek pemanis (sweetener)berupa waran memberikan pengaruh kepada peristiwa rights issue yang terbukti dengan peningkatan return dan likuiditas perdagangan saham yang terjadi pada perusahaan yang berada dalam grey dan distress zone.

---

This research examines about the effect of Seasoned Equity Offering in the form of Rights Issue onreturn and liquidity of stock trading of non-financial listed company in Indonesian Stock Exchange within 2006-2013which are distinguished into two variables based on type of rights issue (sweetened and unsweetened) and level of financial distress (safe, grey and distress zone).The research method used in this study is event study.The research proves that the issuance of additional capital through rights issue is not a right option for low distress companies which have negative response from market over the return and liquidity of stock trading. However, the fact that occurs in companies which are in the safe zone does not apply for companies which are in grey and distress zone because they get positive market response.The sweetener in the form of warrants gives effect to the rights issue which is proved with the increase of return and liquidity of stock trading for companies in grey and distress zone."

"Penyertaan Terbatas atau yang biasa disingkat dengan RDPT. Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.5 yang mengatur tentang Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas ini disebutkan bahwa Unit Penyertaan dari reksa dana ini hanya dapat ditawarkan kepada para Pemodal Profesional dan dilarang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak dapat dimiliki oleh lebih dari 50 pihak. Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas ini dimaksudkan untuk menjadi salah satu alternatif investasi dalam rangka membiayai kebutuhan pembangunan di Indonesia khususnya di bidang sektor riil. Skripsi ini meninjau secara hukum produk Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang dikeluarkan oleh PT. Syailendra Capital, salah satu perusahaan Manajer Investasi yang berhasil dengan produk Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas-nya di Indonesia.

---

This thesis discusses about the Private Equity Fund which is usually abbreviated with PEF. Based on the Ministry Of Finance Of The Republic of Indonesia Captial Market and Financial Institutions Supervisory Agency Rule Number IV.C.5 concerning Private Equity Fund mentions that the Participation Units of this fund may only be offered to Professional Investors and are not allowed to be offered through Public Offering and or are not allowed to be owned by 50 (fifty) Person or more. The Private Equity Fund is aimed to be one of the alternative investments in financing the development needs in Indonesia especially in the real sector businesses. This thesis reviews the legal aspect of the Private Equity Fund on PT. Syailendra Capital, one of the Investment Manager in Indonesia, successful with its Private Equity Fund product."