Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 menetapkan 111 PPKT yang menetapkan perairan Kepulauan Natuna berdampingan dengan Laut Tiongkok Selatan yang rentan pelanggaran hak berdaulat ZEE. Perairan Kepulauan Natuna berpotensi mengalami pelanggaran hak berdaulat ZEE yang merugikan Indonesia sebagai negara pantai. Permasalahan penelitian berfokus pada tolak ukur dan pengaruh pembangunan Mako Guspurla Koarmada I menguatkan penegakan hak berdaulat ZEE Indonesia serta kepatuhan Indonesia mewujudkan rencana zonasi kawasan antar wilayah Laut Natuna Utara berdasarkan UNCLOS 1982. Penelitian menggunakan metode hukum normatif, tipologi penelitian data lapangan, jenis data sekunder, bahan hukum primer perundangan-undangan sektor kelautan dan kewilayahan, bahan hukum sekunder adalah buku dan jurnal hukum terkait, dan bahan hukum tersier kamus hukum dan ensiklopedia lainnya. Hasil penelitian disimpulkan tolak hukum pembangunan Mako Guspurla Koarmada I didasarkan pada potensi ancaman pelanggaran hak berdaulat ZEE, disamping Mako Guspurla Koarmada I berpengaruh terhadap penegakan hak berdaulat ZEE dan batas maritim nasional termasuk memaksimalkan kepatuhan Indonesia terhadap pengelolaan ruang laut nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2022 yang selaras dengan UNCLOS 1982.

---

Presidential Decree Number 6 of 2017 stipulates 111 PPKT which stipulates the waters of the Natuna Islands with the South Sea which are vulnerable to violations of the sovereign rights of the EEZ. The waters of the Natuna Islands may experience a violation of the sovereign rights of the EEZ which is detrimental to Indonesia as a coastal state. The research problem focuses on the measurement and influence of the development of Mako Guspurla Koarmada I to strengthen the enforcement of Indonesia's EEZ sovereign rights and Indonesia's compliance with the regional zoning plan between the North Natuna Sea regions based on UNCLOS 1982. The research uses normative legal methods, typology of field data research, secondary data, legal materials primary law on maritime and territorial sectors, secondary legal materials are related legal books and journals, and tertiary legal materials in legal dictionaries and other encyclopedias. Based on the key words, Mako Guspurla Koarmada I's development law is based on the potential threat of violating the EEZ sovereign rights, in addition to Mako Guspurla Koarmada I's influence on the enforcement of EEZ sovereign rights and national maritime boundaries, including maximizing Indonesia's compliance with the management of marine space, Presidential Regulation Number 41 of 2022 which in line with UNCLOS 1982."

"ABSTRAKPerencanaan pembangunan kilang di Kawasan Industri Tanjung Buton olehpemerintah dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi permintaan BBM di Kab.Siak sehingga sekuritas energi bagi sektor industri dan rumah tangga dapatterjaga, efisiensi biaya distribusi minyak mentah dari hulu disaat harga minyakyang sedang turun, serta efektifitas dalam distribusi hilir. Kebutuhan BBMsebagai salah satu sumber energi di wilayah Kab. Siak terus meningkat,berdasarkan analisa ekonometri diperoleh elastisitas untuk bensin sebesar 1,10dan untuk solar 0.49. Hasil pengolahan minyak produksi dari tiga LapanganMigas di sekitar Tanjung Buton dapat memenuhi konsumsi bensin oktan 88hingga tahun 2044 dan mengurangi kebutuhan impor solar untuk Kab. Siak. Daripembangunan Kilang dengan sistem proses topping unit, nilai harga ekonomispenjualan produk kilang untuk bensin sebesar Rp 8.091 /liter, solar sebesar Rp6.577 / liter, dan listrik sebesar Rp 2.100 /kwh. Dampak dengan adanyapembangunan kilang ini akan memberi keuntungan bagi pemerintah sebesar US$8.445.750 per tahun, KKKS A sebesar US$ 855.881 per tahun, KKKS B sebesarUS$ 182.854, dan KKKS C sebesar US$ 63.026 per tahun dengan perubahanskema transportasi minyak hulu. Disamping itu, dengan nilai tambah produksampingan berupa listrik, akan menghemat subsidi pemerintah sebesar Rp 498/kwh dibanding dengan PLTD yang saat ini digunakan di Kab. Siak. Denganmenggunakan analisa Input-Output Provinsi, pembangunan kilang memberidampak terhadap sektor industri yang berperan dalam pengolahan minyak denganpenambahan PDRB Provinsi sebesar Rp 3,63 Triliun, dimana pertambangan danpenggalian yang merupakan input utama memilki dampak paling besar.

---

ABSTRACTRefinery at Tanjung Buton Industrial Area has been planned by government inorder to meet the demand for fuel in Siak district so that the securities of energyfor industry and household sector can be maintained, cost efficiency in theupstream sector when oil price is falling, and improve effectiveness of thedownstream product distribution. Fuel demand as a source of energy in Siakdistrict continues to increase, the elasticity value is obtained by using econometricanalysis, elasticity for gasoline is 1.10 and for diesel is 0.49. Fuel production fromrefinery obtained by three oil field around Tanjung Buton can fulfill 88 octanegasoline consumption up to 2044 and reduce the need for imported diesel fuel.The economic price product of development topping unit at refinery processsystem for gasoline is Rp 8.091 /liter, diesel Rp 6,577 /liter, and electricity Rp2,100 /kwh. Development of refinery will give the benefit for government byamount US$ 8,445,750 per year, PSC A by amount US$ 855,881 per year, PSC Bby amount US$ 182,854 per year, and PSC C by amount US$ 63,026 per year bychanging upstream transportation scheme. In addition, added value by electricityproduct will save the government subsidy of Rp 498 /kwh compared with thediesel power plant that currently has been used at Siak district. By using the inputoutputanalysis for Province, development of the refinery will give themacroeconomic impact on the industrial sector which play a role in the processingof refinery product with the addition of the Province GDP is Rp 3.63 Trillion.Mining and quarrying sector as the main input of refinery obtain the greatestimpact."