Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengaturan kewenangan dan tanggung jawab Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada keberadaan wilayah sungai. Di daerah otonom, air juga dapat menimbulkan konflik dalam pemanfaatanya secara bersama antar Kabupaten/Kota. Oleh karena itu penelitian ini mencoba untuk membahas pengaturan sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air, dan peran pemerintah dalam penyelesaian sengketa tersebut serta merumuskan model penyelesaian sengketa pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundangundangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa sumber daya air antar kabupaten/kota. Jawaban yang diperoleh dari hasil penelitian, pertama, Pengaturan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada keberadaan wilayah sungai yang bersangkutan. Kedua, Penyelesaian Sengketa yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air bisa dilihat dalam Pasal 13 dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yaitu “memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten dan/atau antar kota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air”. Ketiga, Pendekatan pengelolaan air kedepan dapat menggunakan pendekatan ekoregion yang bertujuan untuk memperkuat dan memastikan terjadinya koordinasi horisontal antar wilayah administrasi yang saling bergantung (hulu-hilir) dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang mengandung persoalan pemanfaatan, pencadangan sumber daya alam maupun permasalahan lingkungan hidup.

---

The regulation of authority and responsibility of Water Resource Management by the Central Government, Provincial Government, and Regency/City Government is based on the existence of river areas. In autonomous regions, water can also cause conflict in its use together between regencys/cities. Therefore, this study tried to discuss the regulation of disputes between regencys/cities in the management of water resources, and the role of the government in the resolution of such disputes and formulated a model of dispute resolution of water resource management by the government based on laws and regulations. This study is a prescriptive normative legal study. The approach used is a statutory and conceptual approach related to the resolution of water resource disputes between d regencys/cities. The answers obtained from the results of the study, first, the regulation of authority and responsibility for water resource management by the government, provincial government, and regency/city government is based on the existence of the river area concerned. Second, Dispute Resolution stipulated in Law Number 17 of 2019 on Water Resources can be seen in Article 13 in regulating and managing Water Resources, Provincial Government as referred to in Article 12 which is “facilitating the resolution of disputes between regencys and/or between cities in Water Resource Management”. Third, the future water management approach can use an ecoregion approach that aims to strengthen and ensure horizontal coordination between interdependent administrative areas (upstream-downstream) in the management and protection of the environment that contains problems of utilization, backup of natural resources and environmental problems."

"Pulau Bintan adalah Pulau kecil dengan batuan penyusun pulau didominasi oleh granit dan batupasir tufa yang mempunyai daya-simpan dan kelulusan air rendah. Variabilitas curah hujan adalah faktor utama dalam menentukan ketersediaan air di Pulau Bintan. Saat ini aktifitas perekonomian dan tingkat pertumbuhan penduduk tinggi, sehingga kebutuhan air meningkat cepat, yang mengakibatkan terjadi ketidak-seimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air. Curah hujan musiman di Indonesia terutama disebabkan oleh sistem Angin musim-Asia dan Angin musim-Australia, yang menyebabkan adanya musim kemarau dan musim hujan dengan durasi masing-masing musim 6 bulan dalam siklus satu tahun. Akan tetapi lama musim kemarau dan hujan tidak selalu sama setiap tahun, akibat ENSO dan IOD. Pulau Bintan secara geografis berada di sekitar ekuator, puncak hujan terjadi dua kali dalam setahun, seharusnya air yang tersedia cukup memadai. Faktor yang diduga mempengaruhi berkurangnya ketersediaan air adalah faktor fenomena iklim ENSO dan IOD. Studi ini melakukan analisis spasial dan temporal pengaruh fenomena iklim ENSO dan IOD pada ketersediaan air. Metodologi yang digunakan adalah analisis korelasi, komposit, Standar Precipitation Index serta pendugaan kuantitas sumberdaya air. Menggunakan data satelit CHIRPS skala detil, diharapkan memberikan informasi detil pengaruh fenomena iklim terhadap variabilitas curah hujan. Hasil penelitian menunjukkan fenomena iklim El-Niño dan IOD kuat mempengaruhi variabilitas curah hujan berdasarkan musim, mengakibatkan berkurangnya curah hujan yang mengakibatkan kekeringan meteorologi dan kelangkaan sumberdaya air. Untuk mengurangi dampak bencana akibat fenomena iklim, disarankan untuk menambah tampungan air hujan serta mengendalikan tutupan lahan, mengingat Pulau Bintan sangat sensitif terhadap fenomena iklim. Hasil penelitian diharapkan menjadi informasi penting dalam penentuan kebijakan pengelolaan sumberdaya air yang terarah dan terukur di Pulau kecil wilayah Ekuator, terutama yang berada di wilayah Belahan Bumi Utara Bagian Barat daya Indonesia.

---

Bintan Island is a small island dominated by granite and tuff sandstones which mostly have low water-storage and water-permeability. Rainfall variability is the main factor in water availability determining on Bintan Island. Currently, economic activity and population growth rates are high, so that water demand is increasing rapidly, resulting in an imbalance between water supply and demand. Seasonal rainfall in Indonesia is mainly caused by the Monsoon-Asia and Monsoon-Australia systems, which cause dry and rainy seasons with a duration of 6 months each in oneyear cycle. However, the duration of the dry and rainy seasons is not always the same every year, due to ENSO and IOD. Bintan Island is geographically located around the equator; the peak of the rain occurs twice a year. With this condition, the water availability should be sufficient. The factors that are suspected to influence the reduced water availability are climate factors namely ENSO and IOD. This study has conducted the spatial and temporal analysis of the influence of ENSO and IOD climate phenomena on water resource availability. The methodology used is correlation and composite rainfall analysis, Standard Precipitation Index, and water resources quantity estimation. This study uses CHIRPS satellite data on a detailed scale, which is expected to provide detailed information on climate phenomena' s influence on rainfall variability. The results showed that the El Niño and IOD climatic phenomena affect rainfall variability based on seasons, resulting in the meteorological drought that is resulting in water resource scarcity. To reduce the impact of disasters due to climatic phenomena, it is recommended to add rainwater storage (retarded basin) and land cover controling, considering that Bintan Island is very sensitive to climate phenomena. The results of this study are expected to be used in water resource management policies of the equatorial small island, especially for small islands in the Northern Hemisphere, southwestern part of Indonesia."