Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTDalam organisasi pelayanan kemanusiaan terdapat kecenderungan bahwa pelibatan relawan dalam pelayanan hanya ditujukan untuk kegiatan yang sifatnya insidental saja, dan belum mensinergikan relawan dalam struktur organisasi secara berkelanjutan. Selain itu, terdapat juga suatu kondisi dimana terjadi ketimpangan antara jumlah staf dan relawan. Sehingga jumlah staf yang sedikit harus dibebani dengan peran pengelolaan relawan, beriringan dengan berbagai pekerjaan yang biasa mereka lakukan. Berdasarkan permasalahan tersebut, skripsi ini membahas mengenai proses pelaksanaan manajemen relawan yang diterapkan dalam organisasi pelayanan kemanusiaan Sekolah Relawan, beserta dengan faktor pendukung dan penghambat proses pengelolaan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Sekolah Relawan melakukan pengelolaan relawan secara langsung, dan memiliki enam tahapan utama, yaitu 1 persiapan internal, 2 rekrutmen, 3 orientasi dan pelatihan, 4 penugasan atau aksi, 5 penguatan dan pemberian dukungan, dan 6 pengawasan. Adapun faktor yang mendukung proses pengelolaan relawan adalah keberadaan visi dan misi yang mengarah pada relawan, motivasi pribadi relawan, suasana kekeluargaan dan pengaruh pimpinan organisasi. Sedangkan faktor penghambat yang dialami, antara lain belum adanya bagian khusus yang menangani relawan, kesibukan lain yang dimiliki relawan, dan hambatan komunikasi.

---

ABSTRACTIn the human service organization there is a tendency that volunteer involvement in services is only aimed at incidental activities only, and has not synergized them in the organizational structure. In addition, there is also a condition where there is an imbalance between the number of staff and volunteers. So the small number of staff should be burdened with the role of volunteer management, along with the various jobs that they usually do. Based on these problems, this study discuses about volunteer management process conducted by Sekolah Relawan with the supports and obstacles. This study used qualitative method and descriptive design approach. The result of study show that Sekolah Relawan performs direct volunteer management, and has six main stages 1 internal preparation, 2 recruitment, 3 orientation and training, 4 assignment or action, 5 strengthening and support, and 6 supervision This volunteer management process are supported by the existence of vision and mission that leads to volunteer, personal motivation of volunteers, family atmosphere in organization and influence of board of directors. Whereas, the obstacles are the absence of volunteer manager, other activities owned by volunteers, and communication barriers."

"ABSTRAKTesis ini membahas pengembangan ide kerja sosial sebagai pidana alternatif dalam kerangka analisis kebijakan, khususnya analisis agenda kebijakan. Agenda kebijakan kerja sosial terdapat pada Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana RUU KUHP sebagai pidana pokok yang pada hakikatnya merupakan cara pelaksanaan pidana sebagai alternatif pidana penjara. Keberadaan agenda kebijakan kerja sosial dalam RUU KUHP mempengaruhi peneliti untuk mengeksplorasi lebih banyak informasi atau pengetahuan yang terkait dengan kerja sosial. Untuk tujuan tersebut, analisis agenda kebijakan berupa perumusan masalah tepat digunakan karena perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe eksploratif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dan wawancara mendalam dengan sepuluh narasumber ahli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan kerja sosial sebagai pidana alternatif, secara global, berlangsung secara pesat dengan adanya pengaturan internasional seperti Tokyo Rules dan Beijing Rules. Kemudian, pengetahuan yang relevan untuk disajikan dalam kerangka pengembangan ide kerja sosial sebagai pidana alternatif di Indonesia adalah tujuan utama pidana kerja sosial; jenis kejahatan yang cocok direspon dengan pidana kerja sosial; bentuk kerja sosial; kecocokan penerapan pidana kerja sosial di Indonesia dan manfaat pidana kerja sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tujuan utama pidana kerja sosial adalah restorasi dan rehabilitasi; jenis kejahatan yang cocok direspon dengan pidana kerja sosial adalah jenis kejahatan atau tindak pidana ringan yang dapat dicontohkan dengan tipologi kejahatan terhadap ketertiban umum, namun tetap harus dipertimbangkan realitas kejahatan atau hakikat pelanggaran; dan bentuk kerja sosial harus dirancang untuk memenuhi tujuan utama pidana kerja sosial, yakni rehabilitasi dan restorasi.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the development of community service idea as an alternative punishment within the framework of policy analysis, especially the analysis of the policy agenda. The policy agenda of community service is stated in the Draft Penal Code RUU KUHP as the principal punishment which is essentially the implementation of criminal procedure as an alternative to imprisonment. The existence of the community service policy agenda in the Criminal Code Bill encourages the researcher to explore more information or knowledge related to community service. For this purpose, the analysis of the policy agenda in the form of the problem is appropriately used because the formulation of the problem can supply knowledge relevant to the policy which is questioning the assumptions underlying the definition of the problem. This study is a qualitative research with explorative type. Data collection techniques used were literature studies and in depth interviews with ten experts. The results of this study indicate that the development of community service as an alternative punishment, globally, takes place rapidly with international arrangements such as Tokyo Rules and Beijing Rules. Furthermore, the relevant knowledge to be presented within the framework of developing community service ideas as alternative punishment in Indonesia is the main goal of community service order the appropriate types of crime are responded with community service order form of community service the applicability of community service order in Indonesia and the benefits of community service order. This study concludes that the main goal of community service order is restoration and rehabilitation the types of crimes that can be responded to with community service order is minor offence that can be exemplified by typology of public order, but it must still point to the reality or the nature of offense and the form of community service should be designed to meet the main goals of community service order, rehabilitation and restoration."