Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memunyai garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada. Karena terletak di daerah tropis, diapit oleh dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Hindia dan Pasifik) menjadikan pantai di Indonesia sangat strategis. Dengan jumlah 13.466 pulau yang ada di Indonesia, banyak diantaranya yang belum terkelola dengan baik terutama pulau kecil. Kondisi ini menjadikan sektor pariwisata pesisir pulau kecil menjadi potensi yang layak untuk dikembangkan di masa mendatang. Pulau Ayer adalah salah satu pulau wisata di kawasan Kepulauan Seribu yang memunyai daya tarik berupa bangunan cottage dengan gaya arsitektur yang unik. Hanya saja dalam perkembangannya, wisata pesisir pulau kecil ini menemui ancaman perubahan iklim yang tidak dapat menunggu. Untuk itu, Arsitek pun dituntut untuk lebih kreatif merancang model bangunan yang sesuai dalam mengantisipasi perubahan iklim.

---

Indonesia as the largest archipelagic country in the world has the second longest coastline after Canada. Being situated in the tropics, flanked by two continents (Asia and Australia) and two oceans (Indian and Pacific) made beach condition in Indonesia is very strategic. With a number of 13.446 islands in Indonesia, many of them are not well managed, especially small island. That was made a small island coastal tourism sector into a viable potential to be developed in the future. Ayer Island is one of the islands in the Thousand Islands region that has the appeal of cottage building with a unique architectural style. However, the development of small coastal island tourism meets the threat of climate change that can’t wait. To that end, Architect was required to be more creative designing appropriate building models in anticipation of climate change."

"Tesis ini membahas tentang sinergi antara lembaga penelitian dan pengembangan dengan industri dalam upaya mendorong pemanfaatan hasil-hasil penelitian agar dapat dijadikan produk yang dapat dimanfaatkan oleh industri / masyarakat. Penelitian ini akan menggali pandangan dan persepsi dari pihak-pihak yang terlibat langsung yaitu industri dan lembaga / pusat penelitian dan pengembangan di kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) Serpong, Kabupaten Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan disain deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa Puspiptek belum maksimal dalam mensinergikan kompetensi iptek yang dimiliki antar laboratorium-laboratorium / pusat penelitian yang berada di kawasannya dan antara laboratorium-laboratorium / pusat penelitian yang berada di kawasannya dengan industri yang terkait. Sehingga para pelaku litbang belum maksimal dalam mengembangkan inovasi teknologi yang dimiliki untuk menciptakan produk baru berbasis teknologi. Dalam penelitian ini, peneliti merekomendasikan alternatif kebijakan Resource Management (back-office) yang berfungi membentuk jaringan sumber daya yang dimiliki oleh laboratorium-laboratorium di kawasan Puspiptek dan Business Management (front-office) yang berfungsi untuk menyusun strategi serta mengembangkan dan memasarkan berbagai potensi yang dimiliki Puspiptek.

---

This thesis discusses the synergy between research institutions and development with industry in effort to encourage the utilization of research results in order to be a product that can be utilized by the industry / community. This study will explore the views and perceptions of the parties directly involved and the institutions of industrial / research and development center in the Research Center for Science and Technology (Puspiptek) Serpong, South Tangerang Regency. This study used a qualitative approach with a descriptive design. The analysis showed that Puspiptek not maximized in science and technology competencies synergize inter-owned laboratories / research center located in the region and between the laboratories / research center located in the region with related industries. So that the perpetrators have not been maximize up in R & D to develope technological innovations that have to create new technology-based products. In this study, researchers recommend policy alternatives Resource Management (back-office) that form a functioning network of resources owned by the laboratories in the region Puspiptek and Business Management (front-office) that serves to strategize and develop and market a range of potential Puspiptek owned."

"Penelitian ini berangkat dari banyaknya konflik yang terjadi pada pengelolaan taman nasional. Manfaat taman nasional dalam menjalankan fungsinya sebagai kawasan konservasi adalah dapat dinikmati oleh semua orang, sehingga termasuk dalam kriteria pemanfaatan public goods. Namun, pada sisi lain dalam areal taman nasional juga memiliki potensi sumber daya alam lain yang bersifat komersil, seperti tambang, sumber air, pariwisata, dll., sehingga menarik minat pihak lain untuk memanfaatkannya maka terjadilah kompetisi; barang dengan kriteria ini termasuk common pool resources. Jadi berdasarkan hal tersebut maka taman nasional memiliki kriteria pemanfaatan ganda. Kriteria semacam ini, memicu terjadinya konflik. Wilayah kajian untuk penelitian ini adalah Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), yang merupakan salah satu taman nasional di Indonesia yang menuai konflik pengelolaan paling banyak. Hal ini karena TNGHS terletak pada wilayah strategis yang melintasi 2 propinsi (Jawa Barat dan Banten) serta 3 kabupaten (Bogor, Sukabumi dan Lebak), disamping itu banyaknya potensi sumber daya alam yang dimilikinya (emas, geothermal, sumber air, dan wisata alam). Masalah pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan interactive governance untuk menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di TNGHS; serta bagaimana pengelolaan yang berkelanjutan dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat pengelolaan di TNGHS. Kerangka teori yang digunakan adalah teori interactive governance (Kooiman, 2008) yang diintegrasikan dengan konsep sustainability (Bossel, 1999) dalam pengelolaan sebuah taman nasional untuk mewujudkan pengelolaan berkelanjutan (sustainable governance) dalam bentuk 'governance of governance' (Pieters, G.B., et.al, 2012). Pendekatan penelitian ini dilakukan melalui aplikasi action research berbasis Soft System Methodology (Checkland dan Scholes, 1990) dengan model siklus ganda (McKay dan Marshal, 2001). Hasil dari penelitian ini secara teoritis menyebutkan bahwa sistem dan struktur dari penerapan aktivitas interactive governance di area taman nasional mengarah pada governability, dimana stakeholder sebagai aktor strategis dengan kepentingan beragam mempunyai tujuan dalam mengurangi konflik dalam bentuk networks, partnership dan bentuk interaksi negosiasi lainnya. Aktivitas interactive governance-nya sendiri mengalir dalam siklus konsep sustainability sehingga menghasilkan pengelolaan berkelanjutan (sustainable governance) di TNGHS dengan beberapa persyaratan fundamentalis yaitu : sistem eko-governmetalis pada manajemen kawasan, struktur komunitas regulatoris pada manajemen kelembagaan, dan pengelolaan demokratis rasional pada manajemen sumber daya alam. Sistem ini diturunkan dalam beberapa aktivitas operasional yang dalam implementasinya menuntut beberapa perubahan yang menyangkut mekanisme dan regulasi yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, struktur kelembagaan, termasuk perubahan metode, strategi dan teknik partisipatif para pihak yang terkait. Perubahan ini akan memberikan suatu cara untuk memfasilitasi, mengatur dan secara langsung meningkatkan kemampuan self-regulasi dari pihak pengelola dengan para pihak lainnya Perubahan ini diikuti dengan dengan kerjasama para pihak yang dilakukan dalam konteks partnership berbentuk kolaborasi dan kemitraan, dan hubungannya dilakukan dalam konteks networks governance berupa koordinasi, adaptasi dan pengendalian.

---

The background of this study is some conflicts that occur in the management of national park. Benefits of a national park and its function as one of conservation area that can be enjoyed by the society. This charachteristics of the national park, it can be called as public goods. However, a large about at natural resources that exists in the national park especially commercial natural resources, such as mining, water resources, tourism, etc., Many stakeholders attract to utilitize the resources in such a way that leads them into a competition. The later charachteristics sets the national parks as common pool resources. Based on these two features, the national park have a dual utilization charachteristics. Such atribute triggers some conflicts in its management. The object of this study is the Gunung Halimun Salak National Park (GHSNP), one of the national parks in Indonesia which has the most conflict in its management. It is because GHSNP located in a strategic area across two provinces (West Java and Banten) and three districts (Bogor, Sukabumi and Lebak). In addition, high amount of the potential of its natural resources (gold, geothermal, water resources and nature) is the other reason that drive conflicts in GHNSP. The principal issues raised in this research is how the interactive governance is to create sustainable resources in GHSNP; and how the sustainable management is applied by stakeholders in the management of GHSNP.

The theoretical framework used in this study is interactive governance theory (Kooiman, 2008) which is integrated with the concept of sustainability (Bossel, 1999) in the management of a national park to achieve sustainable governance in the form of "governance of governance" (Pieters, GB, et. al, 2012). The approach conducted in this research is action research applications based on the Soft System Methodology (Checkland and Scholes, 1990) with a dual imperatives model (McKay and Marshall, 2001).

The results of this research as theoretically that the implementation of the interactive governance activities at the national park area is the systems and structures of leads to governability. There are many stakeholders as strategic actors with diverse interests have a goal to reducing conflict by networks, partnerships and the other forms of interaction negotiation. The interactive governance activities flow in a cycle sustainable concept, so it's produces sustainability governance at TNGHS. There are some fundamentalist requirements : the ecogovernmetalis system on area management, community and regulatory structure in institutional management, and the rational democratic management in the natural resources management.

Interactive governance derived in several operational activities, in which its implementation requires some changes regarding to the mechanism and regulation that is formed in the regulation, institutional structure, including changes in methods, strategies and participatory techniques of stakeholders. This change will provide a way to facilitate, regulate and enhance the ability of self-regulation of the manager. This changes was followed by the cooperation of the stakeholders in the partnership context formed in collaboration and partnership, also the relation in the context of networks governance in the form of coordination, adaptability and control."

"Penerapan bangunan gedung hijau di gedung pemerintah sangatlah penting untuk menjaga biaya operasional dan meningkatkan kualitas pemanfaatan gedung tersebut. Tidak adanya pedoman pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan aspek elektrikal yang terstruktur dan lengkap dapat mengakibatkan pemborosan biaya operasi dan juga beresiko penyebab insiden yang dapat merugikan gedung tersebut. Pada pekerjaan pemeliharaan dan perawatan gedung pemerintah terdapat temuan keborosan penggunaan listrik dan terjadi beberapa kejadian kebakaran yang diduga disebabkan aspek kelistrikan. Tujuan penelitian ini untuk membuat pedoman pelaksanaan aspek elektrikal dalam proses pemeliharaan dan perawatan serta spesifikasi material bangunan gedung hijau gedung pemerintah berbasis Work Breakdown Structure. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Delphi method dan survey / wawancara responden. Hasil penelitian menunjukan standarisasi WBS komponen elektrikal pada bangunan gedung hijau dapat dilakukan dengan 4 jenis pekerjaan, 22 paket pekerjaan, 47 alternatif desain, dan 4 tipe aktifitas pemeliharaan dan perawatan, sehingga pedoman pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan dapat dibuat beserta spesifikasi material yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut.Kata Kunci : Pedoman Pelaksanaan, Elektrikal, Perawatan, pemeliharaan, Bangunan Gedung Hijau, Gedung Pemerintahan, WBS.

---

Implementation of green buildings method in government buildings is very important to maintain operational costs and improve the quality of building use. The absence of maintenance guidance as a structured and complete guidance on the maintenance of electrical aspects may result in wasting of operating costs and risking the cause of incidents that could harm the building. In operational and maintenance of government buildings there are findings of waste of electricity usage and some fire incident that was allegedly caused by electrical aspect.

The purpose of this research is to create the maintenance guidance and material spesification of electrical aspects in the process of maintaining the government green building based on Work Breakdown Structure. Method used in this research is Delphi method and survey interview responder.

The result of the research shows the standardization of electrical components WBS in green building can be done with 4 subwork section, 22 work package, 48 design alternatife, and 4 type activities of maintenance, so that the maintenance and reparation implementation guidance can be made along with the material specification needed in this activity."