Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkawinan paksa sebagai suatu bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan belum diatur dalam Statuta Roma. Dalam praktiknya, Mahkamah Pidana Internasional telah memutus perkawinan paksa sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan berupa other inhumane acts dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Statuta Roma untuk menuntut perkawinan paksa sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Berdasarkan hasil yurisprudensi di berbagai pengadilan internasional yang telah menangani terkait perkawinan paksa, penuntutan atas tindakan perkawinan paksa telah dilakukan dengan menerapkan ketentuan terkait tindakan-tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berbeda. Beberapa hasil putusan beranggapan bahwa perkawinan paksa lebih tepat untuk dituntut sebagai perbudakan seksual. Namun, dalam perkembangan terkini terkait penuntutan perkawinan paksa dalam kasus Prosecutor v. Dominic Ongwen, Mahkamah Pidana Internasional menyatakan bahwa perkawinan paksa dapat dituntut secara tersendiri di bawah Pasal 7(1)(k) terkait other inhumane acts. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat perlindungan hukum yang terdapat dalam Statuta Roma untuk menghukum tindakan perkawinan paksa dan meneliti terkait alasan hukum yang mendasari penentuan elements of crime dari perkawinan paksa sebagai suatu bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan, lalu bagaimana kasus Prosecutor v. Dominic Ongwen dapat menuntut perkawinan paksa secara tersendiri sebagai other inhumane acts. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tindakan perkawinan paksa dan perbudakan seksual seringkali bersinggungan. Sebagaimana telah dinyatakan oleh majelis hakim dalam kasus Prosecutor v. Dominic Ongwen, perkawinan paksa pada umumnya terjadi dalam situasi yang juga mencakup perbudakan seksual. Namun, ketika pemaksaan status perkawinan mengakibatkan penderitaan yang melebihi dan berbeda dari perbudakan seksual, maka perkawinan paksa patut untuk dituntut secara tersendiri agar dapat mencakup keseluruhan tindakan, dampak yang diakibatkan, serta kepentingan yang dilindungi dari tindakan kejahatan yang dilakukan.

---

Forced marriage as a crime against humanity has not been regulated in the Rome Statute. In practice, the Court has prosecuted forced marriage as the crime against humanity of an other inhumane act and adopted the existing provisions to prosecute forced marriage as a crime against humanity. The jurisprudence from various international courts dealing with forced marriage has adopted different provisions regarding the crime against humanity to prosecute forced marriage. Some considers that forced marriage is more adequately prosecuted as sexual slavery, but recent developments regarding forced marriage in the case of the Prosecutor v. Dominic Ongwen shows that the Court views forced marriage as a crime that needs to be charged separately under Article 7(1)(k) of the Rome Statute as an other inhumane act. Therefore, this study aims to determine the legal protections under the Rome Statute to protect victims from forced marriage and examine the judicial reasonings in determining the elements of crime of forced marriage as a crime against humanity, particularly in prosecuting forced marriage as a separate crime against humanity in the case of the Prosecutor v. Dominic Ongwen. The results of this study found that the act of forced marriage and sexual slavery often intersect and are not mutually exclusive. As stated by the Trial Chamber in the case of Prosecutor v. Dominic Ongwen, forced marriages generally occur in situations in which women are sexually enslaved. However, when the imposition of marital status results in suffering that goes beyond sexual slavery, forced marriage should be prosecuted separately to warrant full responsibility of the perpetrator and to adequately represent the conduct, ensuing harm, and protected interests from the crime committed."

"Tugas Akhir ini membahas tentang peran Pokdarkamtibmas Sub-Sektor Teluk Pucung dalam upaya pencegahan kejahatan di perumahan Teluk Pucung. Kota Bekasi. Upaya pencegahan kejahatan perumahan yang dilakukan oleh Pokdarkamtibmas Sub Sektor Teluk Pucung, serta melihat bagaimana kemitraan yang dibangun oleh Bhabinkamtibmas Teluk Pucung dengan Pokdarkamtibmas Sub Sektor Teluk Pucung. Penelitian ini menggunakan metode penulisan kualitatif dengan pengumpulan data sekunder. Selain itu, dilakukan juga wawancara dengan Pokdarkamtibmas Sub Sektor Teluk Pucung dan Bhabinkamtibmas Teluk Pucung, yang digunakan sebagai data pendukung. Kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemolisian masyarakat. Temuan dari penelitian ini menemukan adanya kegiatan komunikasi menggunakan HT (Handy Talkie) dan Grup Whatsapp pengurus Pokdarkamtibmas Sub Sektor Teluk Pucung, Pengamanan Ramadhan, Natal dan Tahun Baru.

---

This Final Project discusses the role of Pokdarkamtibmas Teluk Pucung Sub-Sector in crime prevention efforts in Teluk Pucung housing. Bekasi City. The efforts to prevent residential crime carried out by the Pokdarkamtibmas of the Teluk Pucung Sub-Sector, as well as seeing how the partnership built by the Teluk Pucung Bhabinkamtibmas with the Pokdarkamtibmas of the Teluk Pucung Sub-Sector. This research uses a qualitative writing method with secondary data collection. In addition, interviews were also conducted with Pokdarkamtibmas of Teluk Pucung Sub-Sector and Bhabinkamtibmas of Teluk Pucung, which were used as supporting data. The conceptual framework used in this research is community policing. The findings of this study found the existence of communication activities using HT (Handy Talkie) and Whatsapp Group of Pokdarkamtibmas Sub Sector of Teluk Pucung, Ramadan, Christmas and New Year Security."

"Hubungan antara korporasi dan masyarakat bersifat timbal balik atau reciprocal dan memiliki potensi untuk memunculkan konflik. Konflik antara korporasi dan masyarakat sering kali berakar dari perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan dampak destruktif, termasuk peningkatan risiko terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, respons perusahaan terhadap konflik menjadi aspek yang krusial dalam mencegah eskalasi masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk konflik yang terjadi antara PT PLN Indonesia Power Kamojang POMU dengan masyarakat, mengevaluasi respons perusahaan terhadap konflik tersebut, serta menganalisis pendekatan yang diambil perusahaan dengan menggunakan prinsip pencegahan kejahatan berbasis komunitas, yang menekankan pentingnya partisipasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara semi-terstruktur yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan perusahaan, kepala dusun, mitra binaan, dan warga sekitar Kamojang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik utama yang terjadi antara PT PLN Indonesia Power Kamojang POMU dan masyarakat meliputi ancaman yang terkait dengan penolakan proposal pengajuan dana bantuan sosial oleh masyarakat serta permasalahan perambahan hutan. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa dalam beberapa aspek, perusahaan kurang melibatkan komunitas masyarakat secara aktif dalam proses penyelesaian konflik. Hal ini menjadi perhatian penting, mengingat pendekatan pencegahan kejahatan berbasis komunitas sangat menekankan kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan dan efektif.

---

The relationship between corporations and communities is reciprocal and has the potential to lead to conflict. Corporate-community conflicts often stem from a misalignment of interests, which can result in destructive consequences, including an increased risk of crime. Therefore, a corporation's response to conflicts is a critical aspect of preventing further escalation. This study aims to identify the types of conflicts occurring between PT PLN Indonesia Power Kamojang POMU and the local community, evaluate the company’s response to these conflicts, and analyze its approach using community-based crime prevention principles, which emphasize public participation. This research employs a qualitative approach using semi-structured interviews with various stakeholders, including company representatives, village heads, supported partners, and local residents in Kamojang. The findings reveal that the primary conflicts between PT PLN Indonesia Power Kamojang POMU and the community include threats related to the rejection of community proposals for social assistance funds and issues of forest encroachment. Further analysis indicates that, in several aspects, the company has not sufficiently involved the community in conflict resolution processes. This highlights a significant concern, as community-based crime prevention approaches strongly advocate for collaboration and active public participation in creating sustainable and effective solutions."