Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas relasi negara (pemerintah kota DKI Jakarta) dan swasta (Suez Environment yang diwakili Mercy Corps) dalam menjalankan layanan sanitasi/ fasilitas limbah cair bagi warga RW 6, Kelurahan Kalideres, Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta belum bisa memberikan pelayanan sanitasi pada warga Jakarta. Alasanya karena cakupan layanan sewerage hanya mencakup 3% daerah DKI Jakarta (di luar pulau seribu). Warga di 97% daerah sisanya harus memenuhi sendiri fasilitas sanitasinya dengan tangki septik. Pemerintah masih belum memberikan prioritas pada layanan limbah cair. Lebih lanjut lagi mereka kekurangan sumber daya untuk memberikan layanan yang layak pada seluruh warga Jakarta. Akibatnya swasta masuk pada layanan limbah cair, meski swasta juga ternyata membawa kepentinganya sendiri. Penulis menggunakan teori Urban Regime dan konsep Public Private Partnership untuk membahas hasil penelitian.

---

This research explains about relation between state (Jakarta municipal) and private (Suez Environment represented by Mercy Corps) in managing sanitation/ wastewater facility for resident in RW 6, Kelurahan Kalideres, Jakarta. Jakarta municipal can not give basic service of sanitation to Jakarta resident since sewerage coverage only covers 3% of Jakarta area. Resident in 97% of the rest area has to establish their own sanitation/ wastewaster facility with septic tank. The government has not taken priority to wastewater service. Moreover the government also lacks of resources to give wastewater service to all of Jakarta resident. Consequently, private could participate in managing wastewater system, although private has its own interest. The writer uses Urban Regime theory and concepts of Public Private Partnership to examine this phenomenon."

"Puri merupakan sebuah identitas kelompok elite yang berasal dari keluarga kerajaan dalam masyarakat Bali. Puri terbentuk sejak masa penaklukan Kerajaan Bedahulu oleh Majapahit pada abad ke-14. Peran sosial yang dilakukan oleh puri masih tetap bertahan hingga masa kini, meskipun puri tidak lagi memiliki kekuasaan formal dalam pemerintahan. Secara umum, puri memiliki tiga peran sosial yang menjadi bagian utama, yaitu (1) peran kultural dalam preservasi seni, khususnya di tengah derasnya perkembangan pariwisata di Pulau Bali, (2) peran ekonomi terkait kesejahteraan masyarakat yang berada di bawah naungannya, dan (3) peran politik dalam mengarahkan figur tertentu dan/atau ikut serta dalam pemerintahan lokal melalui pemilihan umum. Meskipun demikian, perubahan pespektif dari masyarakat terhadap puri pada masa kini dan perbedaan kapabilitas puri yang besar menjadikan peran puri tidak lagi sama antara satu dengan lainnya. Untuk memahami lebih lanjut mengenai peran puri dalam masyarakat Bali pada masa pasca-Orde Baru, penelitian ini dititikberatkan pada dua studi kasus di dua wilayah berbeda, yaitu Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar. Kabupaten Klungkung merupakan lokasi Puri Agung Klungkung yang merupakan puri tertua di Pulau Bali. Kabupaten Gianyar merupakan lokasi tiga puri yang menjadi obyek penelitian, yaitu Puri Agung Gianyar (Puri Gianyar) di Kecamatan Gianyar, serta Puri Saren Ubud dan Puri Agung Peliatan (Puri Ubud) di Kecamatan Ubud. Penelitian ini dirancang untuk menganalisis peran politik puri di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar serta faktor yang mempengaruhi peran politik tersebut. Teori oligarki, pseudohistori, dan penjelasan mengenai relasi antarkasta dalam masyarakat Bali menjadi penting dalam menganalisis temuan-temuan yang ada dalam penelitian ini. Melalui metode kualitatif, sumber primer penelitian yang didasarkan pada wawancara mendalam dengan sejumlah tokoh puri dan nonpuri diletakkan sebagai kunci utama dalam penelitian ini, selain sumber-sumber sekunder yang juga menunjang kebutuhan informasi lanjutan dalam memahami peran puri secara lebih mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Puri Klungkung memiliki kapabilitas internal dan eksternal yang lebih lemah dalam memainkan tidak hanya peran politik, namun juga peran ekonomi dan kultural jika dibandingkan dengan peran sosial Puri Gianyar dan Puri Ubud. Kalangan elite Puri Gianyar dan Puri Ubud di Kabupaten Gianyar mampu menjalin relasi yang lebih intensif dengan masyarakat, sehingga partai politik tidak pernah merekomendasikan tokoh di luar puri untuk maju dalam pemilihan umum, setidaknya sampai tahun 2012. Penelitian ini juga tidak menemukan kepentingan bisnis yang bersifat oligarkis dalam jabatan politik tokoh puri di Kabupaten Gianyar, meskipun wilayah ini merupakan wilayah pariwisata terbesar ketiga di Bali, selain Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Kecenderungan bias status dari kalangan puri dan nonpuri juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini yang menunjukkan perbedaan perspektif terjadi secara nyata dalam memandang puri dari kalangan nonpuri dan sebaliknya. Kasus pseudohistori yang ditujukan untuk memperbaiki citra puri dalam kasus Puri Agung Klungkung juga menambahkan temuan penting dalam penelitian terkait peran politik puri dan strategi untuk mendapatkan jabatan politik praktis. Skripsi ini diharapkan mampu mengisi celah penelitian terkait politik lokal di Bali, khususnya dalam memahami peran politik puri di masa pasca-Orde Baru secara lebih kontemporer hingga mencakup tahun 2012. Berdasarkan temuan penelitian yang ada, secara keseluruhan puri masih menjadi entitas sosial penting yang memiliki kapabilitas khusus dalam memperoleh dukungan dan legitimasi dari masyarakat di kedua wilayah tersebut, meskipun berbeda secara karakter.

---

Puri is an elite group identity which originated from Balinese royal family. Puri was formed since the Majapahit conquest of Bedahulu Kingdom in the 14th century. The Puri‟s social role still hitherto persists, albeit puri is no longer holds formal authority in local goverment. Generally, puri has three social roles which are substantial, there are (1) cultural role in arts preservation, mainly through vigorous development of tourism in Bali Island, (2) economic role which is related to community welfare under its influence, and (3) political role in directing certain figures and/or participating in local government through elections. Nevertheless, changing perspectives on puri in Balinese community in recent days and huge capability divergences among puri themselves render puri‟s roles being different from each other.

To deepen comprehension on puri‟s roles in Balinese society in post-New Order era, this research is scrutinized in two case studies in two different locations, namely Klungkung Regency and Gianyar Regency. Klungkung Regency is home to the Puri Agung Klungkung which is the oldest puri on the island of Bali. Gianyar Regency is home to three puris which are being research objects, namely Puri Agung Gianyar (Puri Gianyar) in Gianyar subdistrict, along with Puri Saren Ubud and Puri Agung Peliatan (Puri Ubud) in Ubud subdistrict. This research is designed to analyze political role of puri in Klungkung Regency and Gianyar Regency along with some factors affecting the so-called political role. Oligarchic theory, pseudohistorical, and elucidation of caste social relations in Balinese society become necessary to analyze the findings on this research. Through qualitative method, primary sources of this research which are based on in-depth interview with several puri and nonpuri figures provide the setting on this research, aside from secondary sources which bolster additional informations to comprehensively deepen understanding of puri.

The results of this research show that Puri Klungkung has weaker internal and external capacities in playing not solely political role, but also economic and cultural roles if collated with social roles of Puri Gianyar and Puri Ubud. Elite cohort of Puri Gianyar and Puri Ubud in Gianyar Regency is still able to maintain intensive relations with its people, hence political parties never recommend figures outside puri to join local elections, leastwise up to 2012. This research also finds no business interests in Gianyar Regency through political offices held by puri elites which seems like oligarchic, whereas this regency is the third most favorite tourist destinantion in Bali, after Badung Regency dan Denpasar City. The propensity of status bias from both puri and nonpuri elites also becomes an important finding on this research which shows different perspectives that occur apparently regarding puri through nonpuri and vice versa. Pseudohistorical cases which addressed for beautification attempts of puri‟s image in case of Puri Agung Klungkung also add important findings on political role and strategies of puri to achieve political offices.

At last, this thesis is expected to fill the gap on study of local politics in Bali, particularly in comprehension of puri‟s political role in post-New Order era contemporarily up to 2012. Based on existing research findings, overally puri is still an important social entity which has special capabilities to obtain support and legimation from its people in both locations, despite different characteristically."

"Abstract. This article discusses the rise of new public issues and their implication on social conflict inflicted by the rapid growth of gated community in Sleman District. These new public issues include economic problems, accessibility, social and environmental problems. Through the methods of observation and in-depth interview, it is found that the rise of the new public issues triggers conflicts when meeting two following requirements: (1) Both communities are unsuccessful in establishing an agreement to resolve new public issues, and (2) There is no local government intervention to overcome the new public issues of gated community. This article has two objectives: conceptually, it supports the new publicness theory stating that publicness may arise from the privacy sphere, while at the same time complete the fact that the rise of new public issues can cause social conflicts when meeting the two preconditions. Based on the findings in this study, two suggested recommendations include, first, both communities need to build intensive communication and create joint mechanism to avoid social conflict; second, the commitment and active role of Sleman government are required, particularly to eradicate the rents of licensing-bureaucracy and to improve close supervision in the field, so that new licensing processed will not instigate new public issues that can trigger social conflicts. Abstrak. Artikel ini mendiskusikan munculnya masalah publik baru dan implikasinya terhadap konflik sosial akibat dari tingginya pertumbuhan gated community (perumahan modern) di Kabupaten Sleman. Masalah publik baru tersebut meliputi permasalahan ekonomi, aksessibilitas, sosial, dan lingkungan. Melalui metode studi kasus dengan observasi dan wawancara mendalam, ditemukan bahwa munculnya masalah publik baru dapat berimplikasi pada lahirnya konflik sosial apabila menemui dua situasi berikut; (1) kedua masyarakat tidak berhasil membangun kesepakatan untuk menyelesaikan masalah publik baru, dan (2) tidak adanya intervensi pemerintah daerah untuk mengatasi munculnya masalah publik baru gated community. Artikel ini memiliki dua tujuan: secara konseptual mendukung teori new publicness, bahwa kepublikan dapat muncul dari ranah privat, sekaligus melengkapinya bahwa munculnya masalah publik baru dapat berimplikasi pada konflik sosial apabila menemui dua prakondisi di atas. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, dua rekomendasi yang diberikan yaitu pertama, perlunya dibangun komunikasi intensif dan mekanisme bersama diantara kedua masyarakat untuk menghindarkan munculnya masalah publik baru. Kedua, perlunya komitmen dan peran aktif Pemda (Pemerintah Daerah) Sleman khususnya dalam memberantas rente birokrasi perijinan dan peningkatan pengawasan langsung di lapangan sehingga perijinan yang diberikan tidak menimbulkan permasalahan publik baru yang berimplikasi pada konflik sosial."