Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini membahas tentang hukum waris apakah yang berlaku bagi keturunan Tionghoa beragama Islam di Indonesia dan dasar hukumnya, serta kekuatan pembuktian surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris bagi keturunan Tionghoa beragama Islam tersebut terhadap gugatan yang didasarkan pada hukum waris Islam. Pluralisme hukum waris di Indonesia, disertai dengan belum adanya peraturan khusus yang mengatur tentang hukum waris di Indonesia, menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum bagi masyarakat dalam pembagian harta warisan, terutama bagi pihak ketiga yang turut berkepentingan dan dirugikan karena ketidakpastian tersebut. Ketidakjelasan tentang hukum waris inilah, khususnya yang berhubungan dengan keturunan Tionghoa beragama Islam, yang hendak dijawab melalui penelitian ini melalui metode yuridis normative dan didukung dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber di bidang kenotariatan. Adalah peran dan tanggung jawab Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum yang benar bagi masyarakat, khususnya hukum apakah yang berlaku bagi warga Negara Indonesia yang dalam bidang hukum perdata tertentu, khususnya hukum waris, masih mendasarkan pada golongan penduduk pada masa penjajahan Belanda, serta sejauh apa kekuatan hukum yang diberikan oleh surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

---

This thesis study about what inheritance law applicable for Chinese Moslem in Indonesia and its legal basis, as well as the legal strength of certificate of inheritance produced by Notary for Chinese Moslem against lawsuit based on Moslem inheritance law. Pluralism of inheritance law in Indonesia, supported by lack of specific regulation in Indonesian inheritance law caused uncertainty for the people in division of inheritance, especially for third parties who were disadvantaged by this condition. This thesis in made to answer the uncertainty in inheritance law, specifically for Chinese Moslem, through normative juridical methodology supported by literature study and interview with expert in the field of notaries. It is the role and duty of a Notary to provide the appropriate legal guidance to the people, which includes what law applicable in certain aspect of civil law, specifically inheritance law, which still use the segmentation of people in the Dutch colonial era as basis, as well as the legal strength provided by certificate of inheritance made by Notary in providing legal certainty to the people."

"Hukum waris merupakan suatu hukum yang mengatur mengenai ketentuan, proses, syarat, serta prinsip dalam hal beralihnya harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya atau disebut juga sebagai proses kewarisan. Dalam proses kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dikenal suatu istilah penggantian (bijplaatsvervulling) terhadap kedudukan ahli waris yang telah meninggal dunia mendahului pewaris. Pihak yang melakukan penggantian terhadap kedudukan ahli waris yang telah meninggal dunia disebut sebagai ahli waris pengganti. Adapun yang berhak untuk menjadi ahli waris pengganti adalah keturunan yang sah dari pewaris serta keluarga dengan hubungan terdekat dengan pewaris. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana ketentuan pembagian hukum waris terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris, bagaimana ketentuan hukum tentang penggantian dalam perhitungan bagian kewarisan, dan apakah isi amar putusan yang telah ditetapkan oleh hakim dalam putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PN Sby dan putusan No. 36/Pdt.G/2021/PN Mks telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada penelitian ini, penulis akan menjawab permasalahan tersebut dengan pendekatan yuridis-normatif dengan menggunakan data-data yang diperoleh berdasarkan hasil studi kepustakaan serta menelaah ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terkait proses kewarisan dan tindakan penggantian dalam kewarisan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam putusan No. 973/Pdt.G/2021/PN Sby dan dalam putusan No. 36/Pdt.G/2021/PN Mks tidak terjadi suatu peristiwa tindakan penggantian terhadap ahli waris yang meninggal dunia hal ini disebabkan tindakan penggantian tidak dapat terjadi terhadap ahli waris yang masih hidup dan penggantian hanya dapat dilakukan oleh keturunan yang sah daripada pewaris, amar putusan hakim adalah tidak sesuai karena istri bukanlah pihak yang dapat melakukan tindakan penggantian

---

The process of transferring assets from a decedent's estate to their heirs, commonly referred to as the inheritance process, is governed by inheritance law. The term for replacement (bijplaatsvervulling) in the inheritance process, according to the Civil Code (KUH Perdata), is known for the position of the heir who has passed away in the world where the heir is located. The person who assumes the role of the deceased heir is known as the substitute heir. The legal descendants of the heir and the family with the heir's closest ties are eligible to become substitute heirs. What are the legal requirements for replacement in calculating the inheritance portion, what are the legal provisions regarding replacement in determining the inheritance portion, and what are the contents of the verdict that the judge has determined in decisions No. 973/Pdt.G/2021/PN Sby and No. 36/Pdt.G/2021/PN Mks comply with the requirements stipulated in the Civil Code are the topics that will be discussed. By reviewing the regulations outlined in the Civil Code (KUH Perdata) addressing the process of inheritance and replacement of heritage, the author of this study will address these issues using a juridical-normative approach applying data based on the findings of literature studies. The analysis results indicate that there was no event of replacement action for heirs who passed away in decisions No. 973/Pdt.G/2021/PN Sby and No. 36/Pdt.G/2021/PN Mks because replacement actions cannot take place for heirs who are still alive and replacement can only be carried out by legitimate descendants rather than heirs. The judge's decision is also inappropriate because the wife is not a person that can take replacement action"

"Di Indonesia terdapat pluralisme hukum dalam hal kewarisan. Dengan adanya pluralisme tersebut mengenai kewarisan terdapat tiga sistem hukum yang berlaku yaitu sistem hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam maupun Hukum Adat mengenal adanya kewarisan melalui wasiat. Dengan adanya pluralisme hukum waris di Indonesia, dalam hal pembuatan surat wasiat, sah atau tidaknya suatu wasiat yang dibuat oleh Pewaris tergantung pada sistem hukum yang dipakai oleh Pewaris tersebut. Tulisan ini membahas mengenai pewarisan dengan wasiat yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat.Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian melalui studi kepustakaan yang berbentuk yuridis normatif. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tata cara yang jelas dalam pembuatan wasiat, baik dengan akta Notaris, maupun yang dibuat dibawahtangan (yang harus disimpan di Notaris). Sedangkan dalam hukum Islam maupun hukum Adat tidak ada kewajiban untuk membuat wasiat dalam bentuk akta Notaris atau untuk yang dibuat dibawahtangan tidak ada kewajiban untuk melakukan penyimpanan di Notaris. Namun bagi masyarakat yang tunduk pada Hukum Islam maupun Hukum Adat sebaiknya dalam pembuatan wasiat menggunakan peran Notaris, karena Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik yang merupakan hal yang penting dalam pembuktian.

---

In Indonesia there is legal pluralism in terms of inheritance. There were three legal system given the pluralism of the inheritance in Indonesia, that is the legal system based on the draft Civil Law (Indonesia Civil Code), Islamic Law and Adat Law. Whether the draft Civil Law, Islamic Law or Adat Law is aware of inheritance by will. With the inheritance of legal pluralism in Indonesia, in terms of making a will, the validity of a will made by Heir depends on the legal system that is used by the Heir. This paper will discuss the inheritance with the terms of the draft Civil Law, Islamic Law and Adat Law.This thesis research methods through the study of literature that shaped normative. Indonesia Civil Code set clear procedures in the manufacture of a will either by notarial deed, as well as those made unnotarized deed (which should be stored in the Notary). While Islamic law and Adat law, there is no obligation to make a will in the form of notarial deed or made unnotarized deed no obligation to perform at the Notary storage. But for the people who are subject to the Islamic Law and Adat Law in the making of a will should use a Notary real, because Notary is a public official who is authorized to make an authentic act which is essential in the proof."

"Tesis ini membahas mengenai hak anak dari perkawinan kedua yang dibatalkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perkawinan hanya dapat dilaksanakan oleh seorang pria dan seorang wanita. Namun, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI menganut monogami dengan pengecualian dimana dimungkinkan seorang pria memiliki istri lebih dari seorang jika disepakati dan memenuhi syarat tertentu. Sedangkan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut monogami mutlak sehingga perkawinan bigami maupun poligami dilarang pelaksanaannya. Apabila perkawinan poligami dilaksanakan tanpa izin dan tidak memenuhi persyaratan, maka perkawinan dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan tersebut memiliki akibat hukum, salah satunya terhadap anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kedudukan hukum anak dari perkawinan kedua yang dibatalkan dan hak anak tersebut terhadap harta peninggalan ayahnya menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif dengan cara studi kepustakaan. Selain itu, penelitian ini membandingkan pembatalan perkawinan berdasarkan sistem hukum Islam dengan sistem hukum Barat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah kedudukan hukum anak dari perkawinan kedua yang dibatalkan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah anak sah. Menurut Kompilasi Hukum Islam hubungan hukum antara orang tua dengan anak tidak terhapus, sehingga kekuasaan anak berada di orang tuanya, sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kekuasaan anak berakhir dan berubah menjadi perwalian. Dengan begitu, anak-anak tersebut secara perdata memiliki hak atas harta peninggalan ayahnya sebagai anak sah yang memiliki hubungan darah.

---

The thesis discusses about children rights from annulled second marriage based on The Compilation of Islamic Law (“KHI”) and Indonesian Civil Code. Marriage can be hold only by a man and a woman. However, in Law Number 1 of 1974 For Family Law and The Compilation of Islamic Law adhere to monogamy with exception which a man can have wives if they are agreed and meet the requirements. While in Indonesian Civil Code adhere to absolute monogamy, so any bigamy or polygamy marriage forbidden to be hold. If a polygamy marriage held without approval or not eligible then the marriage can be annulled. The marriage annulment has legal repercussions, one of them is to the children. The issues in this research are the legal standing of the children from annulled second marriage and their rights of their father inheritances based on The Compilation of Islamic Law and Indonesian Civil Code. This research used normative juridical method with literature review. Moreover, this research is comparing between Islamic Legal System and Western Legal System about the marriage annulment. This research used descriptive analytic method with qualitative approach. The research results are the legal standing of the children from annulled second marriage based on The Compilation of Islamic Law and Indonesian Civil Code are legitimated children. In Compilation of Islamic Law, legal relationship between parents with their children didn’t vanish, so they still have the parental power. However, in Indonesian Civil Code, the parental power is over and changed to guardianship. Therefore, those children have rights to their father inheritances as legitimated children who have filiation to him."

"UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya perkawinan menganut asas monogami terbuka, dengan maksud masih diperbolehkan adanya perkawinan poligami apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya. Menurut agama Islam diperbolehkan berpoligami dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Walaupun sudah ada peraturan yang mengatur poligami namun masih saja terdapat poligami yang tidak memenuhi syarat, salah satunya karena tidak adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri terdahulu. Terlihat dengan adanya putusan Pengadilan Agama Depok No.324/Pdt.G/2006/PA.Dpk tentang Pembatalan Perkawinan Poligami. Permasalahan yang timbul dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan, akibat dan upaya yang dilakukan dari pembatalan perkawinan poligami ditinjau dari Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, serta analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Depok No.324/Pdt.G/PA.Dpk.Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan didukung dengan wawancara kepada narasumber dan tipologi penelitiannya deskriptif analitis. Dari penelitian penulis didapatkan bahwa pengaturan mengenai pembatalan perkawinan poligami ditinjau dari Hukum Islam diatur dalam al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 22,23,24, sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 22, dan Pasal 24. Menurut KHI diatur dalam Pasal 71 huruf a. Adanya keputusan pembatalan perkawinan dari pengadilan menimbulkan akibat hukum terhadap status/kedudukan suami isteri, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, harta bersama, dan terhadap pihak ketiga. Kemudian upaya hukum yang dapat dilakukan oleh isteri/isteri-isteri mengajukan pembatalan perkawinan ke pengadilan. Putusan Pengadilan Agama Depok No.324/Pdt.G/2006/PA.Dpk telah sesuai dengan Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974, dan KHI.

---

Regulation No. 1 of 1974 on Marriage essentially adheres to the principle of open monogamy marriages, with the intention of the allowance of polygamy marriages if desired by the individual in question because the law and religion from those individuals allow it. According to the Islamic religion, polygamy is allowed if the necessary terms are fulfilled. Even though there isa regulation that governs polygamy, but there are still polygamous marriages that do not meet the requirement, one of the reasons being is that there are absent of consent from the current legal wife. With the Decision of Religious Court of Depok No. 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk on Aborted Nuptials, problems arising from this writing are how are the cancelation polygamous marriages regulated, affected and affronted from the perspective of Islamic Law, Regulation No. 1 of Islamic laws and then analysis of the Decision of Religious Court of Depok No. 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk.

The writer uses the method of normative judicial research along with interviews from sources and the typology of writing being analytical descriptive. From this research, the writer concludes that the law regarding cancelation of polygamous marriages from the perspective of Islamic law within the al-Qur’an An-Nisa Letter verse 22,23,24, while on Regulation No. 1 of 1974 is regulated in Article 1 verse 2, Article 2, Article 5, Article 22 and Article 24. According to Compilation of Islamic Law in Article 71 (a), there are decisions on cancellation by courts that gives legal affect towards the status of the bride and groom in question, their sons and/or daughters from the marriage, their shared wealth, and towards the third party. Consequently, the remedy that can be obtained by the wife/wives is to cancel the marriage in front of the court. The Decision of Religious Court of Depok No. 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk is within the scope of Islamic Law, Regulation No. 1 of 1974 and Compilation of Islamic Law."