Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This monograph addresses the legal and policy issues relating to the commercial exploitation of natural resources in outer space. It begins by establishing the economic necessity and technical feasibility of space mining today, an estimate of the financial commitments required, followed by a risk analysis of a commercial mining venture in space, identifying the economic and legal risks. This leads to the recognition that the legal risks must be minimised to enable such projects to be financed. This is followed by a discussion of the principles of international space law, particularly dealing with state responsibility and international liability, as well as some of the issues arising from space mining activities. The monograph then attempts to balance such interests in creating a legal and policy compromise to create a new regulatory regime."

"Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 merupakan undang-undang yang dapat dikatakan cukup kontroversial bagi pertambangan mineral logam, karena merubah alur industri pertambangan logam tanah air menjadi tidak hanya mencakup kegiatan pertambangan semata, akan tetapi juga diwajibkan untuk perusahaan-perusahaan pertambangan melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam kurun waktu hanya 5 (lima) tahun saja. Keterbatasan infrastruktur di daerah-daerah, ketidaktersediaan listrik, serta kompleksnya birokrasi yang melingkupi perluasan bidang usaha lintas sektor antara pertambangan (hulu) dengan pemurnian (hilir) membuat hal tersebut menjadi terlalu sulit diwujudkan, ditambah lagi dengan inkonsistensi Pemerintah yang menetapkan kewajiban divestasi saham bagi Perusahaan Pertambangan Penanaman Modal Asing, dari 20% (dua puluh persen) di tahun 2010, menjadi 51% (lima puluh satu persen) di tahun 2012. Selain kedua hal tersebut, pada tahun ketiga sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diberlakukan, Pemerintah telah melarang kegiatan ekspor mineral mentah, akan tetapi mencabutnya kembali dan menetapkan ketentuan ekspor dengan tambahan birokrasi yang semakin panjang, sehingga menyebabkan investor pertambangan penanaman modal asing kehilangan waktu dan sulit dalam merealisasikan amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk menampilkan fakta kesulitan-kesulitan yang dialami oleh PT. X selaku perusahaan penanaman modal asing dalam bidang pertambangan mineral nikel oleh karena kebijakan pertambangan yang tidak cukup berimbang.

---

Law Number 4 Year 2009 could be considered as a controversy for the metal mineral mining businesses, since it has changed the scheme of domestic metal mineral mining industry to not only contains mining but also obliged the mining companies to conduct mineral smelting and processing domestically within period of only 5 (five) years. The limitation of infrastructure facilities within the counties, unavailability of electrical source, and the complexity of bureaucracies that facilitates such cross borders industrial sectors between the mining (mainstream industries) , and the smelting and processing (downstream industries) has caused such policy too unreasonable to be accomplished, moreover the inconsistency of the Government whom has stipulated the divestment terms for the foreign investing mining company, from 20% (twenty percent) in 2010, and re-stipulated it to became 51% (fifty one) percent within 2012. Apart from those two main issues herein, by the third year since the enactment of Law Number 4 Year 2009, the Government has banned the raw mineral export activities, however revoked such laws and enacted a new regulation of raw mineral export policies with additional/ longer bureaucracy’s mechanism process, therefore it has put the foreign mining investors within difficult circumstances to actualize the mandate of the laws itself. This Thesis intends to display the problematic facts that experienced by PT. X as a foreign investing mining company in nickel mining by the insufficient fairness of mining policies."

"Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Mengingat hal tersebut, pengaturan dan pengawasan pemerintah sangat diperlukan khususnya pengaturan kerjasama usaha jasa pertambangan agar ada pembatasan dalam pengelolaan dan pengusahaan sumber daya alam di Indonesia oleh suatu pelaku usaha sehingga tidak merugikan kepentingan negara dan masyarakat luas. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana pengaturan Pemerintah dalam membatasi kerjasama dalam pelaksanaan usaha jasa pertambangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang menginventarisasi, mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan dan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian. Sifat Penelitian tesis ini, bersifat deskriptif analitis. Analisis data yang digunakan adalah dengan metode analisis kualitatif. Pengaturan pemerintah dalam pembatasan kerjasama kegiatan usaha jasa pertambangan khususnya dalam pengaturan pelaksanaan kegiatan penambangan dan keikutsertaan anak perusahaan dan/atau afiliasinya sangat penting dilakukan untuk menghindari adanya transfer of profit, akan tetapi pemerintah sebaiknya perlu memperhatikan adanya perbedaan penjabaran ketentuan dalam UU Minerba dan peraturan pelaksananya, serta peningkatan pengawasan di lapangan, sehingga dapat tercapai kemandirian dan efektifitas pengusahaan di bidang pertambangan, serta memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional guna mencapai kemakmuran serta kesejahteraan rakyat.

---

Business activities of mineral and coal mining significantly has an important role in providing value-added to national economic growth and development in a sustainable district. Given this, government regulation and supervision is indispensable especially for mining services business partnership arrangements that exist in the organization and undertaking limitation of natural resources in Indonesia by business actor effort to not harm the national interest and the wider community. The purpose of this research is to see how the arrangement limits the government in the implementation of joint cooperation in mining services business. Research methods used in this study is normative juridical research, study and analyze the legislation and other secondary data related to study materials. The nature of this thesis research is descriptive analytics. The method used to analize data in this research is qualitative analysis. Limitation of government regulation in mining services business activities of cooperation in particular in the implementation of regulation of mining activities and participation subsidiaries and/or affiliates is very important to avoid any such transfer of profit, but the government should have notice a discrepancy explanation of the provisions in the Act Minerba and its implementing regulations, and increased supervision on the field, so as to achieve independence and effectiveness of the undertaking in the field of mining, as well as added value to national economy and achieve prosperity and welfare of the people."

"Birokrasi yang berbelit dan regulasi yang menghambat investasi masih menjadi keluhan klasik dunia usaha, pemerintah merilis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dengan harapan dapat memperlancar perizinan untuk pengusaha termasuk bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) setelah mendapat persetujuan penanaman modal. Salah satu sektor yang rentan dengan urusan birokrasi dan regulasi adalah sektor energi dan sumber daya mineral. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan peraturan Presiden nomor 68 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM melaksanakan deregulasi dan debirokratisasi sektor energi dan sumber daya mineral khususnya penyederhanaan perizinan pertambangan mineral dan batubara untuk mendongkrak investasi dan menjadikan Indonesia sebagai negara terkemuka dalam kemudahan berusaha. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui studi kepustakaan, dengan tipologi penelitian preskriftif kualitatif dengan menyandingkan data-data yang diperoleh dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penyederhanaan proses perizinan di sektor energi dan sumber daya mineral mampu mendongkrak minat para investor menanamkan modalnya di Indonesia. Bahkan, kepercayaan para investor ini mendapat apresiasi dari Bank Dunia (World Bank) dengan menempatkan Indonesia ke peringkat 72 di tahun 2018 dalam Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EODB) di Indonesia. Peringkat tersebut merupakan keberhasilan tersendiri setelah pada tahun 2017 hanya menempati posisi ke-91 atau naik 19 peringkat.

---

Convoluted bureaucracy and regulation that hinder investment are still the classic complain in the business world, releasing the presidential regulation number 91 of 2017 on Acceleration of Doing Business, the government expects to ease permits for entrepreneurs such as micro, small and medium enterprises after acquiring capital investment agreement. One of the sectors susceptible to bureaucratic and regulatory matters is the energy and mineral resources sector. The Ministry of Energy and Mineral Resources has the task of administering government affairs in the field of energy and mineral resources to assist the President in conducting state government based on the presidential regulation number 68 of 2015 on the Organization and Work Procedures of the Ministry of ESDM carrying out deregulation and debureaucratization of energy and mineral resources sector, especially the simplification of mineral and coal mining license to heighten investment and to make Indonesia a leading country in the ease of doing business. This research is conducted using normative legal research methodology through the study of literature with the typology of qualitative prescriptive research by placing the acquired data side by side and then associating them with the legislation. The result of the research shows that the simplification of the licensing process in the energy and mineral resources sector is capable of heightening investors interest in investing their capital in Indonesia. The credence of the investors received appreciation from the World Bank by placing Indonesia 72nd in the 2018 ranking of the Ease of Doing Business (EODB) in Indonesia. The rank was a success because it was increased by 19 points in comparison with Indonesias 91st position in 2017."

"Mineral dan Batubara sebagai salah satu komoditas industri yang berasal dari kekayaan alam Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan pokok bahasan utama dalam studi ini. Produk legislasi yang mengatur tentang Mineral dan Batubara tidak berdiri sendir tetapi juga berkaitan dengan undang-undang lain meliputi Undang-Undang tentang Energi, Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang tentang Penanaman Modal, Undang-Undang tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup serta peraturan delegasi lainnya. Permasalahan terjadi ketika Pemerintah menerbitkan paket kebijakan untuk mengamankan ketahanan energi nasional melalui instrumen Domestic Market Obligation yang ditetapkan secara berkala tiap tahun oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral guna mengatur jumlah kebuthan batubara dalam negeri, patokan harga, skema pemasokan termasuk kebijakan denda yang akan diterapkan. Studi ini akan membahas permasalahan mengenai perkembangan bentuk regulasi sanksi bagi produsen batubara yang tidak dapat memenuhi kewajiban DMO. Selain itu, riset ini juga akan mengulas analisis yuridis pengaturan sanksi bagi produsen batubara yang tidak dapat memenuhi kewajiban DMO. Selanjutnya akan dibahas pula mengenai dampak kebijakan DMO dan pelarangan ekspor batubara terhadap negara lainnya. Hasil studi menunjukkan bahwa perkembangan bentuk regulasi sanksi bagi produsen batubara yang tidak dapat memenuhi kewajiban DMO cukup signifikan. Pemberian sanksi yang dilakukan tidak melalui asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik karena penetapan Keputusan Menteri ESDM tentang Sanksi DMO tidak memiliki alas hukum yang kuat. PP tentang Penetapan Jenis PNBP mensyaratkan instrumen hukum yang digunakan adalah UU, PP, Kontrak, atau Peraturan Menteri. Dampak kebijakan DMO dan pelarangan ekspor batubara mendapat respon penolakan karena kebijakan proteksionis ini dilakukan mendadak dan tanpa terencana sebelumnya. Selain itu kebijakan tersebut juga ditetapkan tanpa adanya konsultasi publik sehingga memicu banyak penolakan dari pemangku kepentingan.

---

Minerals and Coal, as one of the industrial commodities derived from Indonesia's natural wealth as stipulated in the Law on Mineral and Coal Mining, is this study's main subject matter. The products of legislation governing Minerals and Coal do not stand but also relate to other laws, including the Law on Energy, the Law on Electricity, the Law on Investment, the Law on Environmental Management and Protection and regulations. Other delegates. The problem occurred when the government issued a policy package to secure national energy security through the Domestic Market Obligation instrument, which was set periodically every year by the Minister of Energy and Mineral Resources to regulate the amount of domestic coal blindness, price benchmarks, supply schemes including fine policies to be implemented. This study will discuss the issue of the development of the form of sanctions regulation for coal producers unable to meet DMO obligations. In addition, this research will also review a juridical analysis of sanctions arrangements for coal producers unable to meet DMO obligations. Furthermore, it will also be discussed the impact of the DMO policy and the ban on coal exports to other countries. The study results show that developing a form of sanctions regulation for coal producers who cannot meet DMO obligations is quite significant. The provision of sanctions carried out is not through the principle of forming good laws and regulations because the determination of the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources on DMO Sanctions does not have a strong legal basis. Government Regulations on The Non-Tax State Income Types require that the legal instruments used are Laws, Government Regulations, Contracts, or Ministerial Regulations. The impact of the DMO policy and the ban on coal exports was rejected because this protectionist policy was carried out suddenly and without prior planning. In addition, the policy was also established without public consultation, triggering much resistance from stakeholders."

"Skripsi ini membahas kewenangan Pemerintah dalam mengelola pertambangan mineral dan batubara setelah ditetapkannya UU No. 3 Tahun 2020 beserta peraturan pelaksananya. Penelitian ini dilakukan secara yuridis-normatif dengan mengkaji dan membandingkan perkembangan peraturan perundang-undangan terkhususnya pada sektor pertambangan mineral dan batubara. Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berdasarkan pada “Hak Menguasai Negara” dan bertujuan untuk mewujudkan manfaat “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” sebagai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Melalui hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa disharmonisasi antara UU No. 4 Tahun 2009 dengan UU No. 23 Tahun 2014 telah diselaraskan oleh UU No. 3 Tahun 2020 melalui perubahan konsep kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menjadi Sentralisasi dengan mengakomodir Dekonsentrasi berdasarkan diskresi Pemerintah Pusat. Meskipun demikian Pemerintah tetap disarankan untuk mempercepat tindak lanjut pembentukan Perangkat Daerah yang mengurus pertambangan mineral dan batubara serta mengawal secara penuh proses pengalihan Izin Usaha Pertambangan.

---

The following thesis discusses the Government's authority in managing the mining of mineral and coal after the enactment of Law No. 3 of 2020 and its implementing regulations. The research was conducted in a juridical-normative manner by reviewing and comparing the development of laws and regulations, especially in the mineral and coal mining sector. The management of mineral and coal mining is based on the "State Controlling Right" and aims to realize the benefits of "the greatest prosperity of the people" as mandated by Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Through this research, the disharmonization issue between Law No. 4 of 2009 with Law No. 23 of 2014 has been resolved by Law No. 3 of 2020 by implementing changes in the concept of authority for managing mineral and coal mining to become Centralized by accommodating Deconcentration based on the discretion of the Central Government. However, it is strongly advised that the Government needs to accelerate the formation of Regional Apparatus that manages mineral and coal mining and fully oversees the process of transferring Mining Business Permits."