Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang ketidakseragaman pendekatan institusi arbitrase dannegara terhadap asas kerahasiaan. Penulis mempergunakan metode penelitianyuridis normatif dengan studi kepustakaan. Ketika para pihak yang bersengketamemilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa mereka, pemilihaninstitusi arbitrase serta tempat diadakannya arbitrase akan menentukan batasanserta ruang lingkup dari asas kerahasiaan yang terdapat dalam arbitrase mereka.Batasan dan ruang lingkup dari asas kerahasiaan akan ditinjau berdasarkanpengaturan asas kerahasiaan yang terdapat dalam peraturan institusi arbitrase,ataupun UU Arbitrase Nasional tempat arbitrase itu dilaksanakan. Dalam karyatulis ini, Penulis akan memberikan gambaran bagaimana institusi arbitrase dannegara memiliki pendekatan yang berbeda terhadap asas kerahasiaan.

---

Abstract This thesis discusses about unsimilar approach, taken by arbitral institutions andnations, toward confidentiality. Author use juridical-normative research methodwith literature studies. When parties have chosen arbitration as their disputesettlement forum, their decision in choosing which arbitral institution rule shallbe used, and where the arbitration shall take place, will determine the scopes andlimitations of confidentiality in their arbitration. These scopes and limitations ofconfidentiality shall be pursuant to the confidentiality provisions within thearbitration?s institutional rule and its law of the seat. Through this thesis, Authorattempts to display on how arbitral institutions and nations have taken varyingstances toward confidentiality."

"Skripsi ini pada dasarnya membahas mengenai cara dan dasar pembatalan putusan arbitrase antar negara. Dalam mekanisme arbitrase, terutama arbitrase antar negara (interstate arbitration) masih terdapat berbagai ketidakjelasan, salah satunya adalah tidak terdapat kepastian mengenai bagaimana prosedur pembatalan putusan arbitrase tersebut, dan dasar apa saja yang dapat digunakan untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut. Penelitian yang dilakukan Penulis ini berujung pada suatu hasil bahwa sejatinya suatu putusan arbitrase antar negara dapat dibatalkan, dimana disaat para pihak memiliki persetujuan untuk menunjuk badan ketiga untuk melakukan proses pembatalan, dan pada prakteknya badan ketiga tersebut adalah International Court of Justice/Mahkamah Internasional, dimana ICJ sendiri pernah menangani dua kasus pembatalan putusan arbitrase internasional, yaitu antara negara Guinea-Bissau dan Senegal, serta antara negara Honduras dan Nicaragua. Dasar yan dapat digunakan untuk membatalkan putusan arbitrase antar negara pun bervariasi, dimulai dari saat majelis arbitrase melampaui kewenangannya dalam menangani suatu perkara hingga disaat majelis arbitrase tidak memberikan alasan yang lengkap dalam memutus suatu perkara. Berdasarkan analisa dari penulis, dasar pembatalan tersebut bukanlah merupakan suatu hard law dimana berasal dari suatu konvensi internasional, namun dapat dikatakan sebagai huku kebiasaan internasional, dimana dasar-dasar pembatalan putusan tersebut telah diakui secara umum oleh berbagai negara dalam prakteknya. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan tinjauan pustaka ke berbagai literature terkait dan juga putusan-putusan mahkamah internasional serta putusan-putusan badan arbitrase internasional. Saran Penulis terkait dengan isu ini adalah bahwa ada baiknya jika dasar pembatalan putusan arbitrase yang telah marak digunakan ini dicantumkan dalam suatu konvensi internasional, agar tidak terjadi ketidakjelasan mengenai status hukum dari dasar pembatalan tersebut.

---

This thesis discusses on how to and what are the grounds to annul an interstate arbitral award. In interstate arbitration, there are still a lot of ambiguity on how to annul an interstate arbitral award, and what grounds that could be used to annul such award.This research leads to the conclusion that it is possible to annul an interstate arbitral award as long as the parties have appointed a third body with such authority, one of which is the International Court of Justice. In fact, ICJ has handled two cases of annulment of interstate arbitral award, between Guinea Bissau and Senegal, and between Honduras and Nicaragua. The grounds in annulling an interstate arbitral award also varies, for example, when the arbitral panel exceeds its power, or when the arbitral panel did not provide sufficient reasoning in relation to the decision. Based on author rsquo s analysis, such grounds could only be referred as a customary international law, and not as a hard law.This research is conducted by reviewing various literature and book as well as International Court of Justice rsquo s decisions and international arbitration rulings. The Authors suggest that it is necessary for an international convention to compile the existing annulment grounds that has been rampantly used by various countries to avoid ambiguity about the legal status of such annulment grounds. "

"Tesis ini membahas perbandingan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia dan Singapura. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah normatif dengan pendekatan komparatif (comparative approach). Tesis ini juga menganalisa beberapa kasus pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia dan Singapura yang menjadi pembahasan dalam tesis serta menganalisa upaya hukum terhadap putusan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional. Saran Penulis dalam tesis ini adalah UU No. 30 Tahun 1999 perlu mengatur secara tegas mengenai pembatalan Putusan Arbitrase Internasional, termasuk di dalamnya mengenai syarat-syarat pembatalan. Salah satu cara yang dapat ditempuh Indonesia untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian sengketa melalui arbitrase serta melengkapi UU No. 30 Tahun 1999 perlu dibuatkan suatu revisi terhadap UU No. 30 Tahun 1999, mengenai pasal yang mengatur tentang syarat pembatalan Putusan Arbitrase Internasional dengan mengadopsi ketentuan yang diatur dalam UNCITRAL Model law on International Commercial Arbitration secara komprehensif khususnya dalam konteks pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia. Pengadilan Indonesia dan Singapura diharapkan tetap bersikap tegas dalam memeriksa dan menangani permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai arbitrase internasional. Putusan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia tidak dapat upaya hukum menurut UU No. 30 Tahun 1999 dan upaya hukum di Singapura terhadap putusan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional dapat diajukan kasasi dengan syarat ketat terkait dengan adanya pelanggaran terhadap prinsip Natural Justice.

---

This thesis discusses the comparison of the setting aside of International Arbitration Awards in Indonesia and Singapore. The method used in writing for thesis is normative with comparative approach. This thesis analyzes several cases of setting aside of the International Arbitration Awards in Indonesia and Singapore which are discussed and analyzed the legal remedy against the decision to annul the International Arbitration Awards. The author's suggestion on the problem is Law No. 30 of 1999 need to strictly regulate for the setting aside of the International Arbitration Awards, including the terms of the setting aside. Indonesia can take to provide legal certainty to the settlement of disputes through arbitration and also complent for Law No. 30 of 1999 should be made a revision of Law No. 30 of 1999 regarding the provisions of the setting aside of the International Arbitration Awards by adopting the provisions set forth in the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration comprehensively in particular in the context of the setting aside of the International Arbitration Awards in Indonesia. Indonesian and Singapore Courts are expected to remain firm in examining and handling requests for the setting aside of the International Arbitration Awards in accordance with the applicable provisions of international arbitration. The verdict of the setting aside of the International Arbitration Awards in Indonesia shall not be a legal remedy under Law No. 30 of 1999 and legal remedy in Singapore against the setting aside of verdict of the International Arbitration Awards may be filed with a strict covenant relating to breach of the principle of Natural Justice."