Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang peran Intelijen Yustisial Kejaksaan dalam menjaga kerukunan umat beragama yang merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 30 ayat (3) huruf d dan e Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dimana ketentuan tersebut mengatur tugas serta fungsi Kejaksaan lewat Intelijen Yustisial Kejaksaan melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Dalam implementasinya, Intelijen Yustisial Kejaksaan membentuk Tim Pakem (Pengawasan Aliran Kepercayaan Dalam Masyarakat). Tim Pakem dibentuk di pusat maupun di daerah dengan beranggotakan instansi lain diluar Kejaksaan. Dalam pelaksanaan tugas Tim Pakem tersebut, dilakukan dengan pola kerja intelijen penegakan hukum yang didasari pada siklus intelijen. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode studi kasus dimana kasus yang dijadikan objek penelitian adalah kasus mengenai aliran kepercayaan menyimpang kelompok Al Qiyadah Al Islamiyah dan Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Peran Tim Pakem dalam pengawasan aliran kepercayaan masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik, akan dilihat dari penanganan Tim Pakem terhadap dua kasus tersebut. Dimana kegiatan tersebut akan dianalisis dengan teori Early Warning.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the role of Intelijen Yustisial Kejaksaan in keeping religious harmony, implementation of the provisions of Clause 30, Point (2) letter and e Regulations Number 16 of 2004 about Kejaksaan Agung Republik Indonesia where these provisions set a task as well as the functions of Kejaksaan by Intelijen Yustisial Kejaksaan surveillance against the flow of beliefs and the prevention of abuse and/or desecration of religion. In its implementation, Intelijen Yustisial Kejaksaan formed a team Pakem (Pengawasan Aliran Kepercayaan Dalam Masyarakat). The Pakem team was formed at the center and regional level withconsists of other agencies outside Kejaksaan. In the implementation of Pakem Team, carried out by law enforcement intelligence working patterns based on the intelligence cycle. The research method used is a case study. a case study is a case of objects made of beliefs distorted Al Qiyadah Al Islamiyah and Jemaah Ahmadiyah Indonesia. The role of Pakem Team in the control flow of public confidence that could potentially cause a conflict, it will be seen from Pakem Team handling the case against that two case. Where the activity will be analyzed with the theory of Early Warning."

"ABSTRAK Semakin gencarnya penegakan hukum pelaku illegal fishing menyisakan permasalahan tentang penanganan Anak Buah Kapal (ABK Non Yustisial) perikanan berbendera asing pelaku tindak pidana perikanan di Indonesia. Sistem penegakan hukum terhadap Illegal Fishing masih terfokus terhadap permasalahan pelaku dan barang bukti. Fakta di lapangan kondisi penanganan terhadap ABK non yustisial masih dipandang sebelah mata, padahal tidak dipungkiri hal ini menyangkut hak-hak warga asing di negara pantai dan menyangkut kewajiban negara pantai dalam konteks hukum Internasional dan Hukum nasional negara pantai. Sifat penanganan saat ini masih parsial dan belum terpadu dikarenakan regulasi pelaksana negara pantai belum mengatur secara lengkap baik tentang batasan tanggungjawab negara pantai khususnya aparat di lapangan maupun sistem koordinasi antar lembaga dalam penanganan ABK nonyustisial pelaku Illegal Fishing di Indonesia.

---

ABSTRACT The increasingly widespread law enforcement of illegal fishing perpetrators leaves problems regarding the handling of vessel crews (Non-Judicial crew) of foreign-flagged fisheries actors of illegal fishing in Indonesia. The law enforcement system against Illegal Fishing is still focused on the problems of actors and evidence. The facts in the field regarding the handling of non-judicial crews are still underestimated, even though it is undeniable that this concerns the rights of foreign citizens in coastal countries and concerns the obligations of coastal states in the context of international law and national coastal law. The nature of the current handling is still partial and not yet integrated because the coastal state implementing regulations have not yet fully regulated both the boundaries of the coastal state's responsibilities, especially the field apparatus and the inter-agency coordination system in handling non-judicial crew actors of Illegal Fishing in Indonesia."

"Pendidikan di sekolah tidak akan pernah dapat dipisahkan dari fungsi perpustakaan. Dengan adanya perpustakaan diharapkan selain agardapat membantu murid mengikuti pendidikan formalnya, juga dapat menambah wawasan ilmu pengetahuannya. Proses belajar mengajar dapat terjadi dengan baik bila adanya dukungan dari banyak factor yaitu kualitas dan kuantitas guru dan murid, suasana lingkungan sekolah, cukupnya fasilitas belajar mengajar seperti buku-buku, kelas, dan peralatan lainnya, dan yang paling penting adalah cara mengajar yang baik. Tulisan ini pada dasarnya menerangkan hubungan antara cara belajar yang telah disebutkan diatas dengan penggunaan fasilitas perpustakaan oleh para murid dengan tujuan untuk mencari metode yang paling efektif digunakan dalam proses belajar mengajar yang mendorng murid menggunakan jasa perpustakaan. Konsepnya adalah guru memiliki tanggung jawab dalam mendorong murid menggunakan jasa perpustakaan sehingga tanggung jawab tersebut perlu diaplikasikan dalam metode belajar mengajar. Penulis tidak dapat beranggapan bahwa apabila murid tidak menggunakan jasa perpustakaan karena alas an apapun, akan menyebabkan terhambatnya proses belajarmengajar karena faktor-faktor lain seperti yang telah disebut juga sangat berpengaruh. Dari 644 siswa SMU Santa Theresia, diambil 163 sebagai sampel untuk dimintai pendapatnya. Setelah menggunakan metode statistic ternyata dapat disimpulkan umumnya mereke berpendapat bahwa tugas-tugas seperti PR, PS dan ujian kurang mendorong mereka untuk menggunakan jasa perpustakaan . Dengan adanya pendapat terebut penulis memberikan saran agar SMU Santa Theresia mulai mengembangkan sistem sistem belajar mengajar aktif. Saran tersebut sebenarnya sudah dapat dipertimbangkan mengingat penulis menerima masukan dari sampel murid dan Kepala Perpustakaan bahwa banyak murid menggunakan jasa perpustakaan untuk mengerjakan karya tulis dan kliping-klipingyang merupakan salah satu metode belajar mengajar aktif. Hal ini yang perlu dipertimbangkan adlah adanya koordinasi antara guru dengan sistem pengajarannya dan Kepala Perpustakaan. Hal ini sangat perlu terutama bila guru dan murid menggunakan sistem cara belajar mengajar aktif dimana segala nara sumber harus tersedia di perpustakaan sehingga murid tidak perlu mencari lagi ke toko buku yang tentunya menghabiskan banyak biaya dan waktu."