Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembatalan suatu surat kuasa menjual oleh pengadilan karena terdapat unsur penipuan, seharusnya mengakibatkan perbuatan pemindahan hak atas tanah melalui jual beli adalah batal demi hukum, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam putusannya nomor 83/Pdt.G/2013/PN.Slmn memutus bahwa perbuatan jual beli tersebut adalah sah demi hukum. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini membahas mengenai bagaimana kekuatan mengikat akta jual beli atas surat kuasa menjual yang dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan apakah alasan-alasan hukum yang digunakan dalam pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 83/Pdt.G/2013/PN.Slmn sebagai alasan pengesahan akta jual beli telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Bentuk penelitian dalam penulisan tesis ini adalah yuridis-normatif, karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis norma hukum tertulis/asas hukum dalam pelaksanaannya pada putusan pengadilan dan penerapannya dalam kasus atau peristiwa hukum terkait sinkronisasi. Dalam jual beli hak atas tanah, orang yang berhak menjual adalah pemilik tanah itu. Pemilik dapat bertindak sendiri atau mewakilkan dirinya dengan memberi kuasa kepada orang lain. Dengan adanya pemberian kuasa tersebut, maka penerima kuasa memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai penjual. Keabsahan hukum jual beli tanah haruslah ditinjau dari Hukum Tanah Nasional dan putusan Mahkamah Agung No. 123/K/Sip/1970. Menurut putusan Mahkamah Agung No. 123/K/Sip/1970, sahnya jual beli hak atas tanah ditentukan oleh syarat materil dari jual beli itu, yang salah satunya adalah penjual berhak dan berwenang menjual hak atas tanah yang bersangkutan. Apabila penjual tidak berhak dan berwenang, maka jual beli tersebut adalah batal demi hukum. Jika suatu akta kuasa menjual dibatalkan oleh pengadilan, maka penerima kuasa tidak berwenang untuk bertindak sebagai penjual, sehingga salah satu syarat materiil sahnya jual beli tidak terpenuhi yaitu penjual tidak berwenang untuk menjual. Hal ini menyebabkan jual beli hak atas tanah adalah batal demi hukum.

---

A power of attorney to sell which is stated null and void by law because there is one of the elements of fraud, should cause the transfer of land rights through sale and purchase is also null and void, however Sleman District Court stated that its sale and purchase is valid. Based on that, this study discusses about the validity of the sale and purchase of land rights that its power of attorney was stated null and void, and whether the legal reasons that was used by the court had been conformable with the law. This thesis uses normative juridical research methods, because the purpose of this thesis is to analyze the regulations/the principal of law in its implementation on the decision of court and its application in cases or legal case related to synchronization. In the sale and purchase of land rights, the person who has the right to sell is the owner of the land. The owner might act on his/her behalf or authorize others. With such a power of attorney, the attorney has the authority to act as a seller. The validity of the sale and purchase of land rights shall be reviewed from agrarian law and the jurisprudence of Supreme Court Decision number 123/K/Sip/1970. According to Supreme Court Decision number 123/K/Sip/1970, the validity of the sale and purchase of land rights is determined by the material requirements of the sale and purchase, which includes the seller is entitled and competent to sell the land rights, the buyer is entitled to purchase the land rights, the land rights could be sold by law, moreover the land rights is not in dispute. If the seller is not entitled and competent to sell the land rights, resulting the sale and purchase of the land rights is null and void. In case, the power of attorney is stated null by the court, then the attorney has no authority to act as a seller, so one of the material requirements is not fulfilled that is the seller is not authorized to sell. This causes the transfer of land rights is null and void."

"Suatu akta otentik dapat dibuat atas permintaan para pihak yang berkepentingan untuk membuat suatu perjanjian. Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta dapat dinyatakan batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat obyektif sahnya perjanjian. Sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi no.113/PDT.G/2008/PN.Bks Hakim Pengadilan Negeri telah membatalkan akta notaris berupa akta jual beli Nomor.1189/63.BKS.U/1994. Hakim membatalkan akta notaris tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya syarat materil suatu akta notaris. Hakim mengganggap bahwa perbuatan tergugat melawan hukum dan peralihan hak atas tanah terperkara mengandung cacat hukum. Sehingga materi akta notaris tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum. Wewenang notaris adalah membuat akta otentik sehingga peran dan tanggung jawab notaris sangat penting. Pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum adalah tuntutan berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.

---

An authentic deed can be made on request of the parties which have concerned to create an agreement. An agreement must meet the legal conditions of agreement as referred in Article 1320 The Book of Civil Code (Burgerlijk Wetboek). Agreement which stated in a deed might be declared canceled by law if not meet the objective validity of agreement. As stipulated in The Decision of Bekasi District Court no.113/PDT.G/2008/PN.Bks , The Judge has canceled the notarial deed of sale and purchase No.1189/63.BKS.U/1994. In this case, the judge canceled the notarial deed because it does not fulfill the requirements of a notarial deed. Judge assumes the defendant acts against the law and the transitional of the land rights legally flawed. Thus the material of the notarial deed has no legal force and canceled by the law. Notary has the authority to create an authentic deed therefore the roles and responsibilities of notary are very important. The responsibility of notary on the deed which declared canceled is a claim on the expenses incurred, losses and interest to the notary."

"Dalam kondisi adanya tuduhan judicial corruption dalam lembaga peradilan karena kurang efektifnya sistem pengawasan intern maka digagaslah kegiatan pengawasan peradilan yang melibatkan langsung masyarakat dengan eksaminasi publik yang diprakarsai oleh organisasi non politik yang peduli terhadap peradilan di Indonesia antara lain Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Majelis Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), yang menguji hasil proses peradilan apakah secara materiil dan formil telah menerapkan hukum dengan benar apakah terjadi penyimpangan selama proses peradilan. Aparat penegak hukum dalam hal ini jaksa dan hakim mempunyai kemandirian dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diatur dengan Undang Undang Kejaksaan dan Undang Undang Kehakiman. Oleh karena itu eksaminasi publik yang dilakukan tidak dapat lepas dari kerangka kemandirian jaksa dan hakim. Eksaminasi publik terhadap perkara yang belum in kracht memang diharapkan ada legal impactnya yaitu menjadi masukan bagi peradilan dalam mengambil putusan, namun juga mempunyai sisi negatif yaitu dapat mengintervensi kemandirian jaksa dan hakim utamanya kemandirian secara personal dan dapat menjurus kepada contempt of court. Eksaminasi publik terhadap perkara yang telah inkracht mempunyai sasaran moral Impact yaitu agar aparat penegak hukum lebih hati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Kejaksaan dan Mahkamah Agung dalam menyikapi hasil eksaminasi publik hendaknya dapat mulai meninggalkan aliran positivis yang selalu menngedepankan adanya aturan yang mengaturnya, dan mulai beralih kepada aliran progresif yang lebih terbuka, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya serta mampu melayani masyarakat sehingga keberadaan eksaminasi publik dapat dipandang sebagai masukan positif dalam pelaksanaan tugasnya.

---

A view that alleged there is a corruption in judiciary, based an opinion of the lack of efficacy of internal supervision, certain NGO's such as Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesian Judiciary Watch Society (MaPPI) raised the idea of direct judiciary supervised by direct public participation using the public examination of judicial process whether it is proper or improper to the justice. Law enforcement, at this point Judges and Prosecutors, according the respective law has an independent authority.

Thus, public examination should consider the independency of judiciary. Public examination for the court decision in progress of appealing could have a legal impact in sense of public contribution in reviewing court decision, but on the other hand could interfere the judiciary independency also personally interfere to judge and prosecutor of such case and tend to so called contempt of court. Public examination for final and binding court decision aim to build of moral impact to law enforcement to work more correct and precise according to justice.

Attorney General's Office and Supreme Court, in sense of responding the conclusion of public examination, should abandon the rigid of positivism legal study and started to change into more open of progressive legal study in effort to be more responsive to changing of time and to changing in society so public examination could recognized as positive contribution from society."

"Indonesian criminal procedural law with special reference to indictment, special plea, and judge decisions."