Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah lalu lintas secara garis besar terdiri atas kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas. Penelitian menunjukkan faktor manusia terutama pengemudi memegang peran utama sebagai salah satu penyebab timbulnya masalah dibidang lalu lintas terutama kecelakaan lalu lintas.

Dalam upaya penanggulangan masalah lalu lintas utamanya kecelakaan lalu lintas Polri melakukan berbagai upaya melalui pelaksanaan fungsi kepolisian dibidang lalu lintas (fungsi lantaspol) yakni :
- Penegakkan hukum dibidang lalu lintas
- Pendidikan lalu lintas
- Enjinering Ialu lintas
- Registrasi dan identifikasi pengemudi

Salah satu bentuk kegiatan registrasi dan identifikasi pengemudi adalah penyelenggaraan Surat Ijin Mengemudi, dan untuk pengujian kecakapan jasmani dan rohani para pemohon SIM umum, Polri telah membentuk Klinik Pengemudi. Dengan diharuskannya para pemohon SIM umum diuji kecakapan jasmani dan rohaninya di Klinik Pengemudi diharapkan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh faktor kecakapan jasmani dan rohani pengemudi yang kurang baik dapat dicegah. Untuk membuktikan harapan tersebut peneliti mengadakan penelitian dengan tujuan ingin membuktikan hubungan/pengaruh tes klinik pengemudi dan unsur-unsur pada pengemudi dengan kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas.

Dalam penelitian tersebut, peneliti mengemukakan 7 hipotesa dan yang dapat dibuktikan dari 7 hipotesa tersebut adalah: 
1. Bahwa tes Klinik Pengemudi yang baik mempunyai pengaruh menurunkan pelanggaran/Kecelakaan lalu lintas. 
2. Bahwa penguasaan terhadap peraturan dan sopan santun lalu lintas mempunyai pengaruh menurunkan pelanggaran/kecelakaan lalu lintas. 

Disamping kedua hipotesa yang dapat dibuktikan tersebut faktor-faktor lain seperti: 
1. Riwayat perkawinan pengemudi 
2. Penghasilan pengemudi 
3. Tajam penglihatan pengemudi 
4. Kelainan fisik pengemudi. 

Ternyata merupakan faktor resiko yang belum/tidak dapat diabaikan pengaruhnya terhadap pelanggaran/kecelakaan lalu lintas."

"Kecelakaan lalu lintas jalan pada umumnya terjadi karena berbagai faktor penyebab secara bersama-sama antara faktor manusia dengan parameter lengah, mengantuk, mabuk, tidak trampil, tidak tertib, faktor kendaraan dengan parameter rem, ban, kemudi, Iampu, dan faktor jalan dengan parameter lobang, rusak, licin, dan bergelombang.Data kecelakaan lalu lintas dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari pengukuran atas kejadian kecelakaan yang terjadi selama kurun waktu 141 bulan (mulai bulan Januari tahun 1990 sampai dengan bulan September tahun 2001) dengan wilayah studi adalah yang meliputi Polresta Bekasi, Polresta Bogor, Polresta Depok, Polresta Jakarta Barat, Polresta Jakarta Pusat, Polresta Jakarta Selatan, Polresta Jakarta Timur, Polresta Jakarta Utara, dan Polresta Tangerang. Angka kecelakaan lalu lintas jalan pada masing-masing wilayah studi dengan parameter faktor penyebab kecelakaan lalu lintas jalan dibuat suatu analisa deret berkala (Time Series Analysis) dengan menggunakan pendekatan Box-Jenkins (ARIMA) yang merupakan salah satu metode analisis deret berkala (Time Series Analysis).Model yang dihasilkan dari sebaran data tiap parameter faktor penyebab kecelakaan sebagian besar bersifat Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) dan beberapa model bersifat Autoregressive (AR) dan Moving Average (MA).Model yang dihasilkan untuk semua wilayah berjumlah 120 model dimana sebagian besar dari model memiliki tingkat keberartian (significant) yang cukup baik dalam mewakili sebaran data. Hal ini ditunjukkan dengan dua pengujian yang dilakukan yaitu uji -t dan uji Box- Ljung dengan tingkat kepercayaan 95 %.Faktor penyebab kecelakaan yang paling dominan terjadi pada masing-masing wilayah dengan nilai korelasi Pearson diatas 0,6 adalah didominasi oleh faktor manusia dengan modus operandi berturut-turut akibat pengemudi tidak tertib, lengah dan tidak terampil. Pala kecenderungan total kecelakaan yang terjadi pada masing-masing wilayah menunjukkan pola kecenderungan rata-rata meningkat (naik) secara landai kecuali untuk wilayah Depok, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur mengalami penurunan. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya penanggulangan (counter measures) untuk meminimalkan dampak-dampak negatif yang mungkin timbul sebagai akibat dari kecelakaan lalu lintas jalan di wilayah Jabodetabek."

"Pemodelan deret berkala (time series) kecelakaan lalu lintas jalan di Indonesia dapat membantu pengamatan variasi data, proyeksi ke depan, maupun evaluasi target penurunan kecelakaan. Dari pengamatan data kecelakaan selama 20 tahun antara tahun 1992 sampai dengan tahun 2011, diperoleh model peramalan dengan suai terbaik (best fitted model). Dalam penelitian ini dikaji 5 (lima) kelompok data, meliputi: jumlah kejadian kecelakaan, jumlah korban meninggal, jumlah korban luka berat, jumlah korban luka ringan, dan jumlah kerugian material akibat kecelakaan. Data deret berkala diolah dengan menggunakan piranti lunak SPSS 19.0. Dengan mempertimbangkan pola data pada tiap kelompok, maka metode pemutusan (smoothing) eksponensial digunakan, baik tunggal (Simple) maupun ganda (Brown)). Melalui model uji, dihasilkan nilai parameter a = 0,998, 0,434, 1,000, 0,405, dan 0,656 untuk proyeksi atas jumlah kejadian kecelakaan, korban meninggal, korban luka berat, korban luka ringan, dan kerugian material akibat kecelakaan. Model eksponensial ganda diterapkan untuk proyeksi jumlah korban meninggal, korban luka ringan, dan nilai kerugian material, sedangkan model eksponensial tunggal diterapkan untuk sisanya. Uji kesesuaian model dan perbandingan dengan model ARIMA (1,1,0) dan ARIMA (1,1,1) dengan menggunakan MAPE memperlihatkan model eksponensial adalah yang terbaik diterapkan. Dengan mengkaji indeks fatalitas kecelakaan pada tahun dengan data terbaru yang tersedia dengan data dasar dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK), model mengindikasikan diperlukannya upaya pengelolaan keselamatan jalan yang mampu menurunkan fatalitas kecelakaan secara signifikan."

"Penelitian yang membahas tentang penindakan pelanggaran lalu lintas oleh PPNS-PLLAJ di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat ini dilatarbelakangi oleh fenomena pelanggaran oleh aparat dalam menjalankan tugas yang justru makin membuat terpuruknya upaya penegakan hukum di bidang lalu lintas.Masalah penelitian adalah tindakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas, dan fokus penelitiannya dititikberatkan pada pelanggaran kewenangan hukum oleh PPNS-PLLAJ. Untuk itu dibuat hipotesa penelitian yaitu jika penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh PPNS-PLLAJ di wilayah hukum Polrees Metro Jakarta Barat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran kewenangan hukum.Penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi ini, Cara pengumpulan data dan informasinya dilakukan dengan teknik wawancara dan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti. Adapun teori yang memayungi penelitian ini adalah teori penegakan hukum yang ditinjau dari teori kekuasaan, teori penyimpangan, serta teori koordinasi dan pengawasan.Hasil penelitian menunjukkan terdapat pelanggaran kewenangan hukum oleh PPNS-PLLAJ dalam penindakan pelanggaran lalu lintas, dan peraturan perundang-undangan yang diabaikan adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, Nota Kesepakatan Bersama Kaplri dengan Para Direktur Jenderal selaku Pembina PPNS tanggal 24 Februari 1999 serta beberapa Keputusan Kapolri menyangkut koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis PPNS-PLLAJ.Dilihat dari sanksi hukumnya, bahwa pelanggaran pada tahap persiapan dan pengiriman berkas perkara yang tidak melalui Polri merupakan pelanggaran non pidana yang bersifat administratif, sedang pelanggaran pada tahap pelaksanaan penindakan merupakan pelanggaran pidana yang bertentangan dengan pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta pasal 3 dan pasal 12 ayat (e) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Fenomena pelanggaran kewenangan hukum tersebut antara lain dilatarbelakangi oleh faktor kekuasaan, egoisme sektoral yang cenderung melepaskan diri dari konteks koordinasi dan pengawasan, serta kurangnya respon pihak Polri selaku penyidik, yang kesemuanya bermuara pada timbulnya penyimpangan dalam bentuk pungutan liar (pungli) yang merugikan masyarakat pemakai jalan.Bentuk-bentuk pelanggaran kewenangan hukum tersebut terutama dapat disimak dari penghentian kendaraan bermotor di jalan oleh PPNS-PLLAJ tanpa didampingi penyidik Polri, pelaksanaan penindakan yang tidak berada di bawah koordinasi Polri, pelaksanaan tilang yang menyimpang dari ketentuan penyidikan, penugasan personil yang tidak memenuhi syarat kualifikasi sebagai penyidik serta pengiriman berkas perkara tilang yang disampaikan langsung ke Pengadilan.Sehubungan dengan fenomena pelanggaran kewenangan hukum tersebut, penulis memberikan rekomendasi agar Nota Kesepakatan Kapolri dengan Para Direktur Jenderal selaku Pembina PPNS tahun 1999 yang lalu diperbarui, kemudian dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan untuk masing-masing bidang PPNS. Atas dasar Nota Kesepakatan yang baru ini, Mabes Polri menginstruksikan kepada para Kapolda dengan berkoordinasi dengan Direktur Lalu Lintas Pala membuat petunjuk teknis yang melibatkan para Kapolres.Selain itu, Mabes Polri diimbau untuk melakukan pemantauan secara berkala atas implementasi ketentuan yang baru tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk memaksimalkan pelaksanaannya di lapangan. Di sisi lain, pertemuan berkala antara Kapolda dengan Dinas Perhubungan diperlukan untuk membahas hal-hal yang bersifat teknis administratif, serta ditindaklanjuti dengan pertemuan berkala para Kapolres dengan Suku Dinas Perhubungan untuk membahas hal-hal yang sifatnya teknis operasional.Dalam upaya mencapai tegaknya hukum di bidang lalu lintas, perlu direvisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan cara menambah penjelasan pasal 7 secara jelas, yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan oleh Menteri Kehakiman dan HAM atau keputusan Bersama Kapolri dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.Demikian pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993, khususnya pasal 8 hendaknya dipertegas bahwa PLLAJ juga berwenang menghentikan kendaraan bermotor di jalan dalam rangka pemeriksaan. Sebagai upaya untuk mengurangi pelanggaran kewenangan hukum tersebut, diimbau kepada Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kesejahteraan PPNS-PLLAJ dan petugas PLLAJ yang bertugas melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor."

"Skripsi ini membahas aspek asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga dan asuransi kecelakaan penumpang dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang baru diberlakukan pada tanggal 22 Juni 2009 yang lalu. Pokok permasalahan yang diteliti adalah asas atau teori tanggung jawab hukum apa yang dianut oleh UU tersebut dan apakah asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga dan asuransi kecelakaan penumpang sudah diatur secara baik jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;Bagaimana perbandingan ketentuan yang mengatur aspek asuransi tanggung jawab hukum dan asuransi kecelakaan penumpang dalam UU No.22 tahun 2009 dengan UU No.14 tahun 1992; dan Bagaimana pelaksanaan asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga sebelum UU No.22 diberlakukan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif terhadap asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan khususnya UU No. 22 Tahun 2009. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang ada dianalisis secara kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui teori tanggung jawab hukum yang dianut oleh UU No. 22 Tahun 2009 dan apakah aspek asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga sudah diatur baik di dalam UU tersebut. Hasil penelitian yang diperoleh adalah asas atau teori tanggung jawab hukum yang dianut oleh UU No 22 Tahun 2009 adalah asas atau teori tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan (fault liability) UU no. 22 tahun 2009 belum mengatur dengan baik, jelas dan tegas mengenai asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga, sedangkan untuk asuransi kecelakaan penumpang sudah diatur lebih baik; dan Asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga sebelum diberlakukan UU No.22 Tahun 2009 belum dilaksanakan.

---

This undergraduate thesis discusses about aspects of third party liability insurance and passenger accident insurance in Law Number 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transportation that has been enacted on June 22, 2009. The issue of this research is what the legal liability doctrine or theory of law No 22 Year 2009 is and whether said law contains better rules and regulation for third party liability insurance in comparison to the previous Law Number 14 Year 1992 concerning Traffic and Road Transportation; What is the comparison of rules and regulation in Law No.22 Year 2009 and Law No.14 Year 1992; and How was the implementation of third party liability insurance prior to the enactment of Law No. 22 Year 2009. This law research is using normative legal research on principles of law and regulations relating to the subject and Law No 22 Year 2009 and Law No 14 Year 1992 in particular. For the data collection technique, researcher use secondary data by conducting literature study of the legal material of primary law material, secondary law material and tertiary law material. Data was analyzed in qualitative method. The purpose of this study is to establish conclusion of what is the doctrine or theory of the liability of the Law No 22 Year 2009 and whether the aspect of third party liability insurance has been well set up and arranged in that Law. The conclusion of this research is the legal liability doctrine or theory of Law No 22 Year 2009 is fault liability and the Law Number 22 Year 2009 has not well contained good, clear and firm rules and regulation for the third party liability insurance whilst for passenger accident insurance has been better arranged. Third party liability insurance prior to the enactment Law No.22 Year 2009 was not implemented yet."

"Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan penurunan jumlah kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas sampai 50% di tahun 2020. Kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab utama kematian penduduk kelompok usia produktif dan 90% terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Di Indonesia prevalensi cedera akibat kecelakaan transportasi darat mengalami peningkatan dari sebesar 25,9% pada 2007 menjadi 47,7% pada 2013. Studi kecelakaan lalu lintas menganalisis pengaruh dari faktor-faktor penyebab, yaitu perilaku pengguna jalan, kendaraan, dan jalan.Di negara berkembang faktor jalan perlu mendapat perhatian lebih karena standar kualitasnya tidak sebaik negara maju. Di Indonesia kajian kecelakaan lalu lintas dilakukan dalam bentuk studi kasus.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor kondisi permukaan jalan dan faktor penerangan jalan terhadap jumlah korban kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia menggunakan metode regresi negative binomial.Wawancara dengan para pemangku kebijakan dilakukan untuk memperkuat hasil penelitian. Analisis dilakukan menggunakan 765.678 data cross section yang dicatat oleh Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas).Hasil estimasi menunjukkan bahwa kondisi permukaan jalan yang buruk meningkatkan jumlah korban kecelakaan fatal, sedangkan penerangan yang buruk meningkatkan jumlah korban kecelakaan lalu lintas pada berbagai tingkat keparahan. Dibandingkan peningkatan kondisi permukaan jalan, peningkatan lampu penerangan jalan memberikan manfaat tiga kali lebih besar dan membutuhkan biaya 50% lebih rendah.

---

SDGs has mandated each country to halve road accident-caused death by 2020. Road accidents are the main cause of death for the productive age population and 90% occur in developing countries. In Indonesia the prevalence of injuries due to land transportation accidents has increased from 25.9% in 2007 to 47.7% in 2013. Road accidents analysis identify the influence of the causal factors, such as behavior of road users, vehicles, and road factors. We should pay more attention on road factors in developing countries because the road standard quality is not as good as in developed countries. In Indonesia the study of road accidents is mostly carried out in form of case studies.This study aims to analyze the influence of road surface conditions and road lighting factors on the number of casualties using the negative binomial regression method. Interviews with policy makers are held to enrich this study. The analysis was carried out using 765,678 cross section data which is recorded by the Indonesian National Police Traffic Corps.Results showed that poor road surface conditions increase the number of fatal casualties, while poor road lighting increases the number of casualties at all injury level. Compared to road surface improvement, road lighting provides benefits three times greater and requires 50% lower costs."