Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini akan membahas tentang gerakan anti nuklir yang dilakukan masyarakat Jepang terkait penggunaan PLTN sebagai sumber energi Jepang setelah insiden Fukushima Daiichi. Penelitian akan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan dukungan data kuantitatif. Gerakan anti nuklir ada sejak 1954 dan semakin meluas setelah insiden Fukushima Daiichi pada 11 Maret 2011. Tuntutan inti gerakan anti nuklir yaitu dihentikannya penggunaan PLTN dan mengembangkan sumber energi lain karena nuklir dinilai berbahaya dan tidak aman. Tuntutan ini menjadi yang rumit karena penggoperasian PLTN terkait dengan kemanan energi Jepang, perekonomian Jepang (perdagangan ekspor impor) dan keamanan Negara terkait pengayaan uranium. Terlepas dari penolakan terhadap tenaga nuklir, ditemukan bahwa dukungan masyarakat terhadap pemerintahan yang pro nuklir tergolong tinggi karena adanya permasalah lain yang menjadi permasalah pokok Jepang dibandingkan isu tentang tenaga nuklir. Analisis dilakukan untuk menilai seberapa jauh peran gerakan anti nuklir dalam perumusan kebijakan energi Jepang pasca insiden Fukushima Daiichi.

---

ABSTRACTThis thesis will discuss the anti nuclear movement by Japanese related to the use of nuclear power plants as an energy source in Japan after the Fukushima Daiichi incident. The study will use qualitative descriptive method, with the support of quantitative data. Anti-nuclear movement has been existence since 1954 and then widespread after the Fukushima Daiichi incident on March 11, 2011. The demands of anti-nuclear movement are Japan phase-out from nuclear power plants and developing other energy sources because nuclear is dangerous and unsafe. This demand to be something complicated because the use of nuclear power plants related to Japanese energy security, the Japanese economy (import- export trade) and national security-related uranium enrichment. Regardless of the rejection of nuclear power, it was found that public support for the pro-nuclear government is high because of the other problems that become the principal problems of Japan compared to the issue of nuclear power. The analysis was performed to assess how far the role of anti-nuclear movement in influencing the formulation of Japan's energy policy after the Fukushima Daiichi incident."

"Tesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri Jepang terhadap isu nuklir Korea Utara. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kebijakan luar negeri yang dijalankan Jepang dalam menghadapi isu nuklir Korea Utara untuk mencapai kepentingan strategis jangka pendek dan jangka panjangnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Kebijakan-kebijakan luar negeri Jepang terhadap Korea Utara dideskripsikan kemudian dianalisa dengan metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan data secara sistematis dan akurat sehingga menghasilkan kesimpulan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi Jepang dalam menciptakan dan menjalankan kebijakan luar negeri terhadap Korea Utara, serta kepentingan nasional apa yang mendasari kebijakan luar negeri Jepang. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori diplomasi, kebijakan luar negeri, dan keamanan (security). Keamanan dilakukan karena adanya ancaman. Persepi akan ancaman menimbulkan perasaan tidak aman (insecurity). Menurut Daniel S Pap persepi dibangun dan komponen nilai, keyakinan, dan pengamatan. Setelah dilakukan analisis metode deskriptif diketahui bahwa Jepang menjalankan diplomasi dialog, tekanan, dan diplomasi ekonomi terhadap isu nuklir Korea Utara. Diplomasi dialog dijalankan dengan dialog bilateral dan multilateral yang saling melengkapi, diplomasi tekanan dengan pemberian sanksi, dan diplomasi ekonomi dengan pemberian bantuan luar negeri kepada Korea Utara. Motivasi Jepang dalam menjalankan kebijakan luar negeri tersebut adalah karena merasa keamanannya terancam, agar dapat melakukan dialog dengan Korea Utara mengcnai isu nuklir; yang merupakan kepentingan strategis jangka pendek, dan dapat mengusahakan normalisasi hubungannya dengan Korea Utara; yang merupakan kepentingan strategis jangka panjang. Kepentingan nasional yang ingin dicapai Jepang adalah tercapainya resolusi isu penculikan dan terbebas dari ancaman nuklir. Implikasi kebijakan luar negeri yang dijalankan Jepang dinilai kurang efektif karena Jepang rnenuntut pembahasan isu penculikan dan Korea Utara tetap bertahan dengan sikap tidak konsisten serta tidak terpengaruh tekanan dari Jepang.

---

The focus in this thesis is Japan?s foreign policies toward North Korea nuclear issue. Problems discussed hereby are foreign policies applied by Japan in facing North Korea`s nuclear issue to gain both strategic short and long term interests. This research is in a qualitative form with descriptive design and library-study data-collecting technique. Japan's foreign policies toward North Korea are described and then analyzed with descriptive method; which describes data systematic and accurately to result in conclusion.

The purpose of this research is to find out Japan's motivation in creating and applying foreign policies toward North Korea, and also other national interests which base those of Japan?s foreign policies. This research is based upon diplomacy, foreign policy and security theories. Security is applied because of existing threat, whilst the perception of threat causes insecurity feeling. According to Daniel S. Pap; perception is built from components of values, beliefs, and cognition.

After conducting the analysis with descriptive method, it is discovered that Japan has been running all three kinds of dialogue, pressure and economic diplomacies towards North Korea?s nuclear issue. Dialogue diplomacy is done with both completing bilateral and multilateral dialogues, pressure diplomacy is done by giving sanctions, and economic diplomacy is carried out with foreign aid grants to North Korea.

Japan's motivation in conducting such foreign policy is based on the nature of its alerted sectuity threat, as to be able to open the dialogue with North Korea about the nuclear issue; which was Japan?s strategic short term interest. Such motivation also provides a probable step to the effort of Japan-North Korea's relations non-nalization; which is Japan?s long term interest.

Japan's national interest in this scheme is to obtain a resolution of abduction issues and to be freed of nuclear threat. There is a nuisance of ineffectiveness in Japan?s foreign policy implications; because the country strongly demands to discuss thoroughly on abduction issues while North Korea remains in its inconsistency as if North Korea has never been afflicted by any pressure put by Japan."