Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4 Tahun 2009) maka Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dihapuskan dan perlu penyesuaian melalui renegosiasi kontrak. Renegosiasi kontrak tidak mudah dilaksanakan karena banyak perusahaan yang belum sepakat mengenai hal-hal yang harus disesuaikan dengan UU No. 4 Tahun 2009. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah sebenarnya status hukum KK? Serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah apabila pemegang KK tidak melakukan renegosiasi kontrak? Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif, jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Kesimpulannya adalah bahwa status hukum KK merupakan suatu konsesi, dan bukan perjanjian perdata murni pada umumnya. Perjanjian yang ada pada KK merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban. Karena status hukum KK merupakan konsesi, maka pemerintah dapat menempuh beberapa upaya dalam renegosiasi kontrak apabila kontraktor tidak mau melaksanakan renegosiasi. Pertama, dengan jalan melanjutkan renegosiasi kontrak karya. Kedua, penghentian sepihak kontrak yang sudah ada dan kemudian memberikan kompensasi. Ketiga, menasionalisasi secara langsung tanpa adanya renegosiasi kontrak ataupun kompensasi. Keempat, jika renegosiasi tidak dapat berjalan maka Pemerintah Indonesia dapat menggugat ke arbitrase.

---

Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining removed Contract of Work and Work Agreement for Coal Mining Enterprises, but the conditions specified in the contract should be adapt to Law No. 4 of 2009. Adjustment provisions contained in article Contract of Work with the Law No. 4 of 2009 was conducted through contract renegotiation. Contract renegotiation is not easy to do because many contractors are not agree on provisions that should be adapted to Law No. 4 of 2009. The question is how exactly the legal status of Contract of Work? And how the action which can be done by the Government when the contractors will not perform contract renegotiations to adapt to Law No. 4 of 2009? Design of this study is a normative juridical. Data types used in this study is a secondary data, it can be a primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The conclusion is that the status of the Contract of Work is a concession and not purely civil agreement in general. Agreement in contract work is the implementation of rights and obligations. Because the status of the Contract of Work is a concession, the government could lead some action in contract renegotiations when the contractor did not perform renegotiations in order to adapt Law No. 4 of 2009. First, by way of extending the work contract renegotiations. Second, the unilateral termination of the existing contract and then give compensation. Third, direct nationalize without compensation or contract renegotiations. Fourth, if renegotiation can not run the Government of Indonesia can sue contractor to arbitration."

"Perjanjian Kerja antara Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Asing untuk bekerja di Persatuan Emirat Arab (PEA) dan Belanda merupakan suatu permasalahan Hukum Perdata Internasional. Dengan demikian, perlu diketahui hukum mana yang berlaku pada Perjanjian Kerja tersebut. PEA mendasarkan hukum yang berlaku pada Perjanjian Kerja pada Ketertiban Umum dan Kaidah Super Memaksa berdasarkan Hukum PEA. Di sisi lain, Belanda memberikan kesempatan untuk melakukan Pilihan Hukum dalam Perjanjian Kerja dengan pembatasan berupa Kaidah Hukum Super Memaksa menurut Hukum Belanda. Berdasarkan praktek dalam Perjanjian Kerja antara Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Asing untuk bekerja di Persatuan Emirat Arab dan Belanda, hukum yang mengatur Perjanjian Kerja adalah hukum tempat bekerja.

---

Employment Agreement between Indonesian Citizen and Foreign Corporation to work in United Arab Emirates (UAE) and Netherlands is a Private International Law?s issue. Thus, it needs to be known law of which country is applicable to the Employment Agreement. UAE bases applicable law to Employment Agreement to Public Policy and Overriding Mandatory Provision from UAE law. On the other side, Netherlands gives some chance to do Choice of Law in Employment Agreement with limitations in the form of Overriding Mandatory Provision from Netherlands law. Based on practice in Employment Agreement between Indonesian Citizen and Foreign Corporation to work in UAE and Netherlands, governing law of Employment Agreement is the law of place of work."

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut perihal penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja waktu tertentu di PT. X. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, dan buku. Dari penelitian ini ditemukan bahwa asas kebebasan berkontrak sudah tidak berlaku secara mutlak lagi dalam perjanjian kerja. Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjian kerja dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi dampak negatif apa bila asas kebebasan berkontrak berlaku secara mutlak.

---

ABSTRACT

This research aims to explain how the application of freedom of contract principle can in time based labor contract. This research is a normative juridical law using secondary data such as legislation, and books. From this research, it is concluded, that now the freedom of contract is limited in the case of labor contract. Government’s objective from limiting this freedom of contract is to minimize the effect of negative impact of freedom of contract.

"

"Dalam beberapa tahun terakhir, peramalan basis data deret waktu di berbagai bidang terapan di implementasikan. Sejauh ini, berbagai teknik telah diusulkan untuk memprediksi dan menganalisis literatur dalam arah yang berbeda. Riset ini dilakukan di sebuah perusahaan manufaktur katup yang menghasilkan produk berupa katup untuk industri minyak dan gas. Riset ini berfokus pada tipe pemesanan yang disebut Call of Order atau pemesanan berdasarkan panggilan. Objek riset berupa kontrak perjanjian pembelian produk dalam satu periode dan historis penjualan produk. Pada riset ini, terdapat fenomena deviasi permintaan antara kontrak awal pada Pull Contract dengan aktual order pada realisasi pemesanan yang berdampak pada biaya yang di keluarkan dalam pemenuhan kontrak tersebut. Pull Contract memiliki karakteristik dan pola permintaan yang tidak umum pada pemesanan selama periode penjualan. Tujuan riset ini adalah menentukan prediksi kesenjangan permintaan antara kontrak dan realisasi, serta meminimalisir biaya pemenuhan kontrak untuk tipe pemesanan berdasarkan panggilan. Metode yang digunakan pada riset ini adalah perhitungan nilai deviasi, perhitungan Expected fill rate, perhitungan biaya kepemilikan dan metode prediksi deret waktu. Dalam riset ini, metode Arima digunakan untuk menentukan nilai prediksi pemenuhan Pull Contract dengan tipe Call of Order. Selain itu perhitungan biaya dilakukan dari hasil nilai prediksi yang didapat untuk dapat mengetahui estimasi penurunan biaya agar dapat meminimalisir biaya pemenuhan kontrak. Riset ini telah mengembangkan model prediksi Arima dengan penerapan penggunaan stok pengaman pada sebuah kontrak yang tidak umum yaitu Pull Contract dalam mempertimbangkan ketidakpastian pada besar biaya kepemilikan. Menerapkan penggunaan stok pengaman berdasarkan dari nilai prediksi dapat meminimalisir total biaya pemenuhan kontrak secara efektif apabila jangka waktu penggunaan tidak melebihi waktu enam bulan. Dapat disimpulkan bahwa penerapan penggunaan stok pengaman tetap dapat memenuhi syarat meskipun terdapat kemungkinan terjadinya penambahan biaya dalam jangka waktu tertentu.

---

In recent years, time series database forecasting in various applied fields has been implemented. So far, multiple techniques have been proposed to predict and analyze the literature differently. This research was conducted at a valve manufacturing company that produces products in the form of valves for the oil and gas industry. This study focuses on the type of order called Call of Order or orders based on calls. The object of this research is a product purchase agreement contract in one period and the historical sales of the product. In this research, there is a phenomenon of demand deviation between the initial contract on the Pull Contract and the actual order on the realization of the order, which impacts the costs incurred in fulfilling the contract. Pull Contracts have unusual characteristics and demand patterns on orders during the sales period. This research aims to determine the predicted demand gap between contract and realization and minimize the cost of contract fulfillment for the call-based order type. The methods used in this research are the calculation of the deviation value, the calculation of the Expected fill rate, the calculation of the holding cost, and the time series prediction method. In this study, the Arima method is used to determine the predicted value of the Pull Contract fulfillment with the Call of Order type. In addition, the cost calculation is carried out from the predicted value results obtained to determine the estimated cost reduction to minimize the cost of fulfilling the contract. This study has developed an Arima prediction model by applying the use of safety stock in an unusual contract, namely the Pull Contract, in considering the uncertainty of the cost of ownership. Implementing the use of safety stock based on the predicted value can effectively minimize the total cost of fulfilling the contract if the period of use does not exceed six months. Therefore, it can be concluded that the application of the use of safety stock can still meet the requirements even though there is the possibility of additional costs within a certain period."

"ABSTRAKDalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perjanjian kerja wajtu tertentu, Pemerintah telah membentuk Undang ndash; undang dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepmenakertrans yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PKWT akan tetapi dalam pelaksanaannya dilapangan masih banyak ketentuan dari peraturan tersebut yang dilanggar serta pihak ndash; pihak yang berkepentingan seperti pengusaha, buruh dan pemerintah, mereka merasa nyaman dengan kondisi yang ada dilapangan yaitu dilanggarnya ketentuan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

---

ABSTRACTLaws and Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration Permenakertrans has set firmly and clearly about the terms and conditions of the work agreement in Specific Time PKWT but in its implementation in the field are still many provisions of these regulations are violated and parties stakeholders such as employers, workers and governments, they feel comfortable with the real condition of the violation of the provisions on the implementation of the work agreement in Specific time."

"Perjanjian kerja merupakan ikatan yang mengawali hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja yang menimbulkan hubungan hukum diantara para pihak. Perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Perjanjian kerja yang dibuat secara lisan harus diterbitkan Surat Pengangkatan oleh pemberi kerja. Surat pengangkatan yang dikeluarkan oleh pemberi kerja tidak mencantumkan hak dan kewajiban para pihak, sehingga pekerja kurang memahami hak dan kewajibannya. Hal tersebut sering menimbulkan permasalahan baik oleh pekerja maupun pemberi kerja. Berdasarkan permasalahan tersebut, akan dilakukan analisa yuridis pengangkatan pekerja pada Fakultas Y Universitas Z yang perekrutan pekerjanya dengan Surat Keputusan dikaitkan dengan hukum perjanjian dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Z Sebagai Badan Hukum Milik Negara.

---

The employment agreement is a binding that started the employment relationship between the worker and the employer who raises the legal relationship between the parties. The employment agreement may be made in writing or orally. Work agreements are made ​​verbally should be issued Appointment Letter by the employer. Appointment letter issued by the employer does not specify the rights and obligations of the parties, so that workers do not understand their rights and obligations. It often causes problems by both workers and employers. Based on these problems, the analysis of judicial appointments will be working at the Faculty of the University Y Z are recruiting workers by Decree associated with contract law and Act No. 13 of 2003 on Manpower and Government Regulation Number 152 Year 2000 on the Establishment of the University of Z As Owned Legal Entity State."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengakhiran kontrak kerja pemain sepak bola profesional dan klub secara sepihak dengan just cause berdasarkan regulasi FIFA (Federation Internationale de Football Association), penggunaan just cause dalam pengakhiran kontrak oleh para pihak berdasarkan putusan badan penyelesaian sengketa di bidang sepak bola (Putusan FIFA), yaitu FIFA DRC (Dispute Resolution Chamber) dan CAS (Court of Arbitration for Sport), serta mengetahui dikenal atau tidaknya just cause sebagai dasar pengakhiran hubungan kontraktual dalam hukum kontrak Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan menelaah norma-norma hukum transnasional di bidang olahraga sepak bola, seperti Statuta FIFA 2019, Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP) 2019, Commentary on the Regulations for the Status and Transfer of Players (FIFA Commentary RSTP), putusan-putusan CAS, dan putusan-putusan FIFA DRC, serta norma-norma hukum nasional, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep just cause berdasarkan RSTP 2019 dan FIFA Commentary merupakan alasan yang adil untuk mengakhiri kontrak kerja secara sepihak, baik oleh pemain sepak bola profesional maupun klub, yang mana pihak yang mengakhiri kontrak tersebut tidak perlu membayar kompensasi dan tidak dikenakan sanksi olahraga. Contoh keadaan yang termasuk just cause berdasarkan RSTP 2019 adalah abusive conduct (tindakan pelanggaran) dan outstanding salaries (tunggakan gaji). Berdasarkan putusan FIFA, hanya pelanggaran kontrak materil yang dianggap sebagai just cause, serta terdapat enam just cause yang terdiri dari empat just cause bagi klub dan dua just cause bagi pemain sepak bola profesional. Just cause bagi klub adalah kinerja buruk para pemain dalam suatu tim, kurangnya jumlah pertandingan pemain, ketidakhadiran pemain dalam jangka waktu tertentu, dan penyalahgunaan narkoba oleh pemain. Di sisi lain, just cause bagi pemain sepak bola adalah pengecualian dan deregistrasi pemain, serta tunggakan gaji pemain dengan kriteria tertentu. Konsep just cause tersebut tidak dikenal dalam hukum kontrak maupun hukum ketenagakerjaan Indonesia, tetapi dikenal dalam hukum yang diciptakan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), yaitu Regulasi PSSI tentang Status dan Transfer Pemain 2014 dengan rumusan “alasan yang adil”. Walaupun begitu, pengakhiran kontrak dengan just cause memiliki kemiripan dengan pembatalan perjanjian akibat wanprestasi dalam KUHPerdata.

---

This research is conducted to find out the unilaterally termination of employment contract between professional football player and club with just cause based on FIFA (Federation Internationale de Football Association) regulations, the use of just cause in terminating the contract by the parties based on the jurisprudence of dispute resolution bodies in the field of football (FIFA’s jurisprudence), i.e. FIFA DRC (Dispute Resolution Chamber) and CAS (Court of Arbitration for Sport), and to understand whether or not just cause is known as one of the contractual termination in Indonesian contract law. The research method used is a normative legal research, namely by examining transnational legal norms in the field of football, such as the 2019 FIFA Statutes, 2019 Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), Commentary on the Regulations for the Status and Transfer of Players (FIFA Commentary RSTP), CAS awards, and FIFA DRC decisions, as well as national legal norms, such as Indonesian Civil Code and Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. The results of this research reveal that just cause concept, in accordance to the 2019 RSTP dan FIFA Commentary RSTP, is a fair or good reason to terminate the employment contract unilaterally, both by professional football player and club, where those who terminate the contract free from the obligation to pay a compensation and a sporting sanctions could not be imposed to them. Conditions which are categorized as just cause based on RSTP 2019 are abusive conduct and outstanding salaries. According to FIFA’s jurisprudence, only material breaches of contract can possibly be considered as just cause, and there are six just causes consisting of four just causes for clubs and two just causes for professional football player. Just causes for the club are the poor performance of the players in a team, the lack of a number of played matches, the absence of players within a certain period of time, and drug abuse by players. On the other hand, just causes for the football player are the exclusion and deregistration of players, as well as the arrears of player salaries with certain criteria. The just cause concept itself is not recognized by the Indonesian contract law nor the Indonesian labor law, but it is known in the law created by PSSI, i.e. PSSI’s Regulation on the Status and Transfer of Players (RSTP PSSI) 2014, with the term “alasan yang adil.” Nevertheless, terminating a contract with just cause has similarities with rescission of agreement due to breach of contract in Indonesian Civil Code."