Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peralihan dan pembebanan hak atas tanah semestinya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Guna menjamin kepastian hukum maka perbuatan untuk mengalihkan maupun membebani hak atas tanah harus dituangkan ke dalam akta autentik yang dibuat di hadapan notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sebagai pejabat umum pembuat akta autentik, notaris/ PPAT harus mematuhi ketentuan dalam UUJN, Kode Etik Notaris maupun Kode Etik PPAT. Baik notaris maupun PPAT, dalam menjalankan jabatannya, wajib bertindak amanah, penuh rasa tanggung jawab, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak. Namun dalam kenyataannya, ditemukan kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/ 2022/PN.Jkt.Brt, di mana dalam pembuatan akta autentik oleh notaris dan PPAT justru terdapat tindak pidana pemalsuan surat. Oleh karena itu masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah terkait tanggung jawab Notaris dan PPAT yang melakukan pemalsuan surat dalam pembuatan akta untuk mengalihkan dan membebani hak atas tanah, dan pelindungan hukum terhadap ahli waris yang tidak mengetahui terjadinya peralihan dan pembebanan hak atas tanah yang didasarkan surat palsu oleh notaris dan PPAT. Penelitian doktrinal ini mengumpulkan dsta sekunder melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa tanggung jawab notaris dan PPAT yang melakukan pemalsuan surat adalah secara pidana, perdata dan administratif. Selanjutnya, terkait pelindungan hukum terhadap ahli waris yang tidak mengetahui terjadinya peralihan dan pembebanan hak atas tanah yang didasarkan surat palsu oleh notaris dan PPAT adalah melalui pelindungan hukum represif, yaitu dengan mengajukan gugatan pembatalan akta autentik ke Pengadilan Negeri, gugatan pembatalan Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional ke Pengadilan Tata Usaha Negara serta mengajukan permohonan ke Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan pembatalan Sertipikat Hak Milik melalui Surat Keputusan. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.

---

The transfer and encumbrance of land rights should be carried out in accordance with the provisions of the legislation. To ensure legal certainty, the act of transferring or encumbering land rights must be documented in an authentic deed made in the presence of a notary/land deed official (PPAT). As a public official who creates authentic deeds, notaries/PPAT must comply with the provisions in the UUJN, the Notary Code of Ethics, and the PPAT Code of Ethics. Both notaries and PPAT, in carrying out their duties, must act with trustworthiness, a sense of responsibility, honesty, diligence, independence, and impartiality. However, in reality, a case was found in the West Jakarta District Court Decision Number 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt, where in the creation of authentic deeds by the notary and PPAT, there was actually a criminal act of forgery of documents. Therefore, the issue raised in this research is related to the responsibility of Notaries and PPATs who commit forgery in the creation of deeds to transfer and encumber land rights, and the legal protection for heirs who are unaware of the transfer and encumbrance of land rights based on forged documents by Notaries and PPATs. This doctrinal research collects secondary data through literature study, which is analyzed qualitatively. From the analysis results, it can be explained that the responsibility of notaries and PPAT who commit document forgery is criminally, civilly, and administratively. Furthermore, regarding legal protection for heirs who are unaware of the transfer and encumbrance of land rights based on forged documents by notaries and PPAT, it is through repressive legal protection, namely by filing a lawsuit for the annulment of authentic deeds to the District Court, a lawsuit for the annulment of the Ownership Certificate issued by the Head of the National Land Agency to the Administrative Court, and submitting a request to the Head of the National Land Agency to annul the Ownership Certificate through a Decree. Based on the West Jakarta District Court Decision Number 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt."

"Notaris adalah pejabat umum yang bertanggung jawab atas jabatannya dan atas akta yang dibuatnya sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut sebagai UUJN). Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pertanggungjawaban Notaris dalam Perbuatan Melawan Hukum dan akibat hukum Akta Pengoperan Hak yang dibuat untuk keluarganya pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 219/Pdt.G/2023/PN.Plg. Penelitian ini menggunakan penelitian doctrinal yang bersumber pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengacu pada data yang tersedia dari sumber bahan hukum serta dalam penelitian ini proses pengumpulan data tidak terlalu diperhatikan namun tetap ada data analisisnya, dan diolah .Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum yang menyangkut bahan hukum sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan dan berupa hasil karya ilmiah para sarjana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar Pasal 52 UUJN yaitu membuat akta untuk keluarganya sendiri yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Notaris dan Akta Pengoperan Hak yang dibuatnya atas tanah milik ahli waris yang sah dalam hal ini dinyatakan batal demi hukum karena adanya subtansi yang dilanggar dalam akta tersebut yaitu dibuat untuk keluarganya sendiri dan di atas tanah yang sudah memiliki ahli waris yang sah. Maka Notaris dalam hal ini seharusnya menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris agar tidak terjadi pelanggaran seperti Perbuatan Melawan Hukum.

---

A notary is a public official who is responsible for his position and for the deeds he makes in accordance with the provisions of Law Number 2 of 2014 as amended by Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries (hereinafter referred to as UUJN). This research aims to analyze the responsibility of Notaries in Unlawful Acts and the legal consequences of the Deed of Transfer of Rights made to their families in the Palembang District Court Decision Number 219/Pdt.G/2023/PN.Plg. This research uses doctrinal research which is based on applicable laws and regulations and refers to data available from legal material sources and in this research the data collection process is not given much attention but data is still analyzed and processed. The approach used in the research This is a normative approach, namely research on secondary data in the legal field that concerns secondary legal materials, namely statutory regulations and the results of scientific work by scholars. The results of the research show that the Notary has committed an Unlawful Act because he violated Article 52 UUJN, namely making a deed for his own family which should not be done by a Notary and the Deed of Transfer of Rights he made on land belonging to the legal heir in this case was declared null and void because of The substance that was violated in the deed was that it was made for his own family and on land that already had legal heirs. So the Notary in this case should carry out his position in accordance with the provisions of the Law on Notary Positions so that violations such as Unlawful Acts do not occur."

"The first nearly complete land use/land cover map of the island of Sulawesi was prepared using the 1972 Landsat imagery. Seventeen Landsat frames were used in a multistage approach to compile what is believed to be the first map of its kind covering the two hundreds and two thousand sq.km. on the island. This paper reports the methods of visual analysis, data compilation and transfer, and ground truth sampling which were adopted for the mapping. Discrepancies between the Landsat images and the existing topographic maps are described. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai sejarah dinamika hukum Australia terkait Aboriginal Land Rights. Skripsi ini mendiskusikan klaim seorang pemimpin Penduduk Kepulauan Sekat Torres yang terkemuka, Eddie Mabo, terhadap land rights. Di tahun 1982, Eddie Mabo dan empat kerabatnya menuntut Pemerintah Queensland atas legalitas hak mereka di tanah yang mereka huni. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Australia, High Court memberikan land rights kepada orang-orang Aborigin. Kemenangan ini menjadi titik balik kebijakan Australia terkait penduduk asli dengan dikeluarkannya Native Title Act di tahun 1993. Penelitian ini didasarkan dari sumber arsip yang dimiliki oleh National Archives of Australia dan dokumen legal High Court of Australia juga surat kabar serta video dokumenter terkait Mabo. Skripsi ini diteliti menggunakan metode sejarah.

---

ABSTRACTThis study is focusing on the dynamics of Australian Law regarding Aboriginal Land Rights. It discusses the claim of Torres Strait Islander prominent leader, Eddie Mabo on his land rights. In 1982, Eddie Mabo and friends sued Queensland Government concerning their legal rights on their own land. For the first time in Australian history, High Court passed the Aboriginal Land Rights. This winning became a turning point on Australian policy towards the indigenous people by producing the Native Title Act in 1993. This research based on archival sources held in the National Archives of Australia and High Court legal documents as well as newspapers and documentary video on Mabo. This study based on historical methods."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis serta membandingkan sistem pembuktian di Indonesia dan di Amerika Serikat, khususnya mengenai alat bukti dan beban pembuktian. Alat bukti dan beban pembuktian dalam penelitian ini dikhususkan pada aspek mengenai transfer dana. Amerika Serikat sebagai negara adi daya dijadikan perbandingan dikarenakan pengaturan transfer dana di Indonesia dilatar belakangi dengan kegiatan transfer dana di Amerika Serikat. Dalam hal ini pengaturan mengenai transfer dana di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, hal tersebut sebagai bukti pengaturan secara materi mengenai transfer dana. Dan Electronic Fund Transfer Act sebagai pengaturan secara materi mengenai transfer dana di Amerika Serikat. Dimana ketentuan tersebut mengatur mengenai alat bukti yang sah dan beban pembuktian. Dalam pengaturan di kedua negara tersebut, alat bukti elektronik dianggap sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.Adapun dalam beban pembuktiannya, kedua negara tersebut sama-sama menganut mengenai beban pembuktian biasa dan beban pembuktian terbalik. Pada dasarnya kedua produk hukum tersebut bertujuan untuk melindungi nasabah atau para pihak dari penyelenggara transfer dana.

---

The purposes of this research are to compare, to analyze, and to explai the syste, of evidence, particulary on evidence and burden of proof used on fund transfer between Indonesia and United States of America. Using United States if America law as comparison variable to Indonesia law in this research is regarding to the superpower status of America and its difference to the Indonesia law system. The most recent law that enacted by Indonesia goverment concerning fund transfer is Law Number 3 Year 2011. According to this research, researcher compared the Law Number 3 Year 2011 to Electronic Fund Transfer Act. Both regulations regulate transfer of fund in each country and consider that electronic evidence as a legitimate evidence to be used in court. Both regulations use common burden of prood and reversed burden of proof. At least, both regulations were enacted ti protec customer from the service provider of fund transfer."