Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Agropolitan selain merupakan konsep berpikir, cara pandang, atau strategi untuk melakukan pembangunan di daerah, baik di perkotaan (urban) maupun sub perkotaan (sub urban) dengan pertanian berkelanjutan, juga merupakan pendorong proses restrukturisasi pedesaan oleh masyarakat dan berkemampuan membangun interdepensi antara pembangunan pedesaan dan perkotaan secara serasi dan saling mendukung. Dengan melihat potensi pertanian di Kabupaten Kulon Progo maka pengembangan agribisnis di daerah seharusnya tidak hanya puas pada pemanfaatan kelimpahan sumber daya yang ada (factor driven) atau mengandalkan keunggulan komparatif (comparative advantage) seperti sekarang tetapi secara bertahap harus dikembangkan ke arah agribisnis yang didorong oleh capital driven dan kemudian kepada agribisnis yang didorong oleh inovasi (innovation driven,). perkataan lain, ke unggulan komparatif agribisnis pada setiap daerah ditransformasi menjadi keunggulan bersaing (competitive advantage) melalui pengembangan mutu sumber daya manusia, teknologi, kelembagaan dan organisasi ekonomi lokal yang telah ada pada masyarakat daerah Kabupaten Kulon Progo.Dengan menelusuri kondisi dan struktur perekonomian yang memenuhi asumsi bagi penetapan kebijakan agropolitan sebagai pilihan kebijakan dalam pembangunan pertanian dan menganalisis apakah penetapan kebijakan agropolitan secara empiris dimungkinkan serta menganalisis apakah kebijakan perencanaannya memberikan daya dukung yang memadai bagi efektivitas kebijakan agropolitan. Studi ini dimulai dengan melakukan penghitungan terhadap sektor- sektor dan sub sektor yang membentuk PDRB baik Kabupaten propinsi maupun Nasional, dengan menggunakan metode dan analisa Pertumbuhan, Kontribusi Sektoral, Penghitungan Nilai LQ, ShiftShare dan Multiplier serta melakukan pembobotan untuk menentukan prioritas sektor unggulan dan Keunggulan Komparatif yang terdapat dalam perekonomian Kabupaten Kulon Progo. Dari situ telah dapat diambil kesimpulan apakah struktur perekonomian kab KP memenuhi asumsi bagi penetapan kebijakan Agropolitan dan dimungkinkan untuk tumbuh secara kondusif. Sedangkan untuk mengetahui apakah kebijakan perencanaan kabupaten ikut mendorong bagi efektivitas penetapan kebijakan agropolitan. Digunakan kerangka analisis manajemen strategis. Pendekatan ini ternyata dapat memberikan alternatif kebijakan yang terpilih sebagai kebijakan strategis atas dasar bobot yang dimiliki.Dari hasil analisis dan identifkasi kebijakan strategis dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kabupaten Kulon Progo memliki potensi yang memenuhi asumsi bagi penetapan kebijakan agropolitan karena sektor yang memiliki prioritas tinggi sebagai sektor andalan adalah subsektor perkebunan, peternakan dan perikanan. Oleh karenanya kebijakan agropolitan secara empiris dimungkinkan sebagai kebijakan yang memiliki potensi untuk mengembangkan perekonomian kabupaten dari sektor pertanian. Disamping itu hasil identifikasi strategi kebijakan perencanaan pengembangan potensi agropolitan memberikan pilihan kebijakan yang dapat dipergunakan untuk menilai apakah perencanaan kebijakan yang selama ini berlangsung di Kabupaten Kulon progo memberikan dukungan bagi terciptanya domain agropolitan."

"Developing agricultural economics in Indonesia"

"

Tesis ini menaklik strategi diplomasi yang dimainkan oleh para aktor dalam mendorong Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan menjadi sebuah Deklarasi PBB di Dewan HAM PBB.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang datanya dikumpulkan dari sumber-sumber tertulis dan wawancara kepada orang-orang yang terlibat. Berangkat dari konsep aliansi hibrida dalam Human Rights Diplomacy yang digunakan penulis sebagai pisau analisis, penelitian ini mengafirmasi strategi aliansi hibrida para aktor yang dideterminasi oleh dua faktor. Pertama, suara-suara yang diproduksi oleh para aktor selama proses negosiasi bersifat saling mengisi. Kedua, akses dan hirarki yang asimetris dari masing-masing aktor dapat dikelola dengan baik sesuai dengan fungsinya

 

 

---

This paper examines the diplomatic strategy played by actors in promoting the Rights of Peasants and Other  People Working in Rural Areas to become United Nations Declaration at the United Nations Human Rights Council. The method used in this study is qualitative in that the data was collected from written sources and interviews with the people involved. Departing from the concept of hybrid alliances in Human Rights Diplomacy used by the author as an analytical framework, this study affirms the strategy of hybrid alliances of actors which are determined by two factors. First, voices produced by actors during the negotiation process are mutually complementary. Second, the asymmetrical access and hierarchy of each actor can be managed properly according to their functions.

Keywords: Peasant rights, Diplomacy, Human Rights, Civil Society, United Nations, State.

 

"