Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu konsep ekonomi Syari’ah yang berkembang di indonesia adalah akad mudharabah, yakni akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (shahibul maal) dengan pihak pengelola dana (mudharib) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedang kerugian ditanggung pemilik dana (modal).Konsep Ekonomi syariah mulai berkembang di Indonesia sejak Indonesia mengalami krisis Ekonomi pada akhir tahun 1990-an. Perkembangan ini diikuti dengan timbulnya ide-ide pembaharuan dalam berbagai ekonomi. Konsep yang ditawarkan dalam konsep ekonomi Syariah antara lain adalah konsep bagi hasil dalam bentuk Mudharabah.Hal yang menjadi Pokok permasalahan penelitian ini adalah:1) bagaimana pelaksanaan akad mudharabah antara pihak X dan pihak BMT Y?; 2) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan hakim mengenai perkara wanprestasi dalam putusan No. 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl?Penelitian ini mengangkat kompensasi kesesuaian Putusan Pengadilan Agama Nomor 0463/Pdt. G/2011/PA. Btl. dan Putusan Nomor 63/Pdt. G/2011/PTA. Yk. dengan peraturan terkait yaitu antara KUH Perdata dengan Hukum Islam. Penelitian dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan teknik analisis data melalui pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis menganalisa praktik akad Mudharabah antara X dan BMT Y. Penulis menyimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Nomor 0463/PDT. G/2011/PA. Btl dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 63/Pdt. G/2011/PTA. Yk. sudah tepat.

---

One of the concept of sharia economic which begins to develop in Indonesia is Mudharabah agreement. It is a kind of business which has high risk (risky bussiness), an agreement between investor (shahibul maal) and management (mudharib) which has profit sharing concept, reconciled with nisbah agreed, but profit loss will be the investor responsible. In nowadays era, the concept of sharia economics has developed since Indonesia underwent economic crisis at the end of the 1990 the development was then followed by the emergence of innovative ideas in various economic activities. One of consepts offered by sharia economic principlas is profit loss sharing concept in froom of Mudharabah Paiment. What becomes the main concern of this research is the implementation of mudharabah agreement in relation to wanprestasi case happening between X and BMT Y. Other than that, this research also discusses the interrelation among Putusan Pengadilan Agama No.0463/Pdt.G/2011/PA.Btl, No.63/Pdt. G/2011/PTA.Yk., and other related laws such as KUH Perdata and Islamic Law. This research is carrying out by descriptive trought analysis technique using qualitative approach. In this research, the researcher analyses mudharabah practice between X and BMT Y. The researcher concludes that Putusan Pengadilan Agama No.63/Pdt. G/2011/PTA.Yk. issued on appeal level in solving wanprestasi case already conform with the regulation or precisely implemented"

"Pendidikan di Indonesia saat ini sangatlah berkembang, salah satu lembaga sosial yang dapat didirikan atas dasar pendidikan adalah yayasan. Guna mencerdaskan anak bangsa, banyak yayasan-yayasan pendidikan yang mulai bermuculuan. Didalam Undang-undang Yayasan menegaskan bahwa pendirian yayasan yang berbadan hukum harus dilakukan dengan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris. Akta pendirian kemudian harus mendapat pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menjadi permasalahn jika didalam suatu yayasan terjadinya dualisme kepengurusan. Dimana masing-masing pengurus memiliki akta pendirian Yayasan yang masing-masing mendapatkan pengesahaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Inilah yang menyebabkan adanya pihak ketiga yang merasa dirugikan dan menggugat ke Pengadilan. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dalam artikel ini hal yang diteliti adalah Penyelesaian Dualisme Kepengurusan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan. (Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 20 November 2017 Nomor 497 K/TUN/2017). Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa ini adalah Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara disingkat Yayasan UISU melawan Badan/pejabat tata usaha negara yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan  Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Al-Munawwarah disingkat Yayasan UISU Al-Munawwarah. Yayasan UISU menggugat Keputusan Tata Usaha Negara mengenai pengesahaan Yayasan UISU Al-Munawwarah yang merugikan pihak Yayasan UISU. Seolah-olah didalam tubuh badan Yayasan UISU adanya dua kepengurusan yang menjalankan kegiatan pendidikan. Inilah yang menimbulkan konflik dan memberikan ketidakjelasan status legalitas yayasan mana yang berhak menjalankan kegiatan Yayasan Pendidikan Tinggi UISU. Oleh karenanya, ingin dicari Yayasan mana yang berwenang dalam menjalankan kepengurusan Yayasan UISU, serta peran dan tanggung jawab Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pengesahaan Yayasan pendidikan di Indonesia.

---

Education in Indonesia now are very developed, one social institutions that can be established on the basis of education is the foundation. To do educate children of, many foundations are  began. The legislation of foundation said that establishment foundation that are legal entities must be conducted with a deed drawn up before the notary establishment. The deed of establishment and must have approval from the ministry of law and human rights. As if in a foundation of management dualism. Where the executives having their legalization the deed of establishment foundations get from the ministry of law and human rights. This is what causes the third party who were cheated and sue to court. Based on the exposure, hence in this article the question is the foundation dualism management islamic university of north sumatra ( UISU). ( The decisions of the supreme court republic indonesia on 20 november 2017 number 497 k / tun ) / 2017. They involved in this dispute is the foundation Islamic university of north sumatra abbreviated foundation uisu against / agency officials administrative the minister of law and human rights of Indonesia and foundations Islamic university of North Sumatra Al-munawwarah abbreviated UISU Al-munawwarah foundation. The foundation UISU suing the administrative about legalization foundation of UISU Al-munawwarah who have lost the institution UISU. As though in the body of the foundation UISU has the existence of two management who runs educational activities. This is what create conflicts and give status foundation obscurity legality which are entitled to run the foundation higher education UISU."

"ABSTRAKPondok Pesantren selalu diidentikkan dengan penyakit kulit atau penyakit menularlainnya. Banyaknya masalah-masalah kesehatan yang sering terjadi di PondokPesantren Sunan Drajat harus segera diatasi, sebab kesehatan merupakan salah satuindeks pembangunan manusia dan jika masalah tersebut tetap dibiarkan maka akanberdampak buruk tidak hanya bagi pesantren sendiri akan tetapi juga lingkungansekitar. Tujuan penelitian ini adalah diperolehnya informasi mendalam tentangdimensi kesehatan dalam pengelolaan Pondok Pesantren Sunan Drajat dan peranPemerintah Daerah dalam menangani masalah-masalah kesehatan di PondokPesantren. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studikasus. Validitas data dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa dimensi kesehatan belum dikaitkan dalampengelolaan Pondok Pesantren Sunan Drajat dan Dinas Daerah Kabupaten Lamonganhanya menunggu laporan apabila terjadi masalah di Pondok Pesantren serta tidak adapengawasan dan pengkoordinasian terpadu yang dilakukan terhadap PondokPesantren. Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah agarPondok Pesantren memperbaiki manajemen dan fasilitas yang ada sesuai denganpersyaratan kesehatan yang berlaku dan meninjau kembali kebijakan-kebijakan yangtelah ditetapkan serta bagi Pemerintah agar menambahkan peraturan terkait kesehatandalam Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren. Perlu adanya sinkronisasi dankoordinasi terpadu antara Dinas terkait dan Kementerian Agama agar fungsi darimasing-masing instansi terhadap kesehatan Pondok Pesantren dapat berjalansebagaimana Peraturan yang telah ditetapkan.Kata kunci:Pondok Pesantren, Kesehatan Pesantren, Manajemen Pesantren

---

ABSTRACTIslamic Boarding School is always identified with skin diseases or other infectiousdiseases. The number of health problems that often occur in Sunan Drajat IslamicBoarding School must be addressed immediately, because health is one of the humandevelopment index. If the problem is still left, it will be bad for not only IslamicBoarding School itself but also the surrounding environment. The purpose of thisstudy is to obtain in depth information about the health dimension in the managementof Sunan Drajat Islamic Boarding School and the role of the Regional Government inhandling health problems in Islamic Boarding School. This research uses qualitativeapproach with case study design. Data validity is examined by triangulation ofinformant and method. The results showed that the health dimension has not beenlinked in the management of Sunan Drajat Islamic Boarding School. LamonganRegional Office only waits for the report when a problem in Islamic Boarding Schooloccurs and there is no integrated supervision and coordination conducted on PondokPesantren. Suggestions that can be given based on the research result are that IslamicBoarding School has to improve the management and existing facilities in accordancewith the applicable health requirements and review the policies that have beenestablished. The Government has to add health related regulations in the OperationalLicense Guidance of Islamic Boarding School. There needs to be synchronization andintegrated coordination between the relevant regional office and Ministry ofReligious Affairs so that the function of each institution to the health of IslamicBoarding School can be run as a predetermined Regulation.Key words Islamic Boarding School, Islamic Boarding School Health, Islamic Boarding SchoolManagement"

"Perbankan merupakan institusi keuangan yang sangat mendukung perekonomian negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan membuktikan secara empiris bahwa terdapat pengaruh antara tanggung jawab sosial yang dibedakan menjadi strategis dan non strategis dengan manajemen laba. Aktifitas tanggung jawab sosial yang bersifat strategis seperti pelatihan karyawan yang mendukung operasional perusahaan sedangkan aktifitas tanggung jawab sosial yang bersifat non strategis seperti filantropi, beasiswa, bantuan bencana alam. Proksi untuk mengukur tanggung jawab sosial menggunakan GRI 4. Penelitian  ini membedakan kegiatan manajemen laba berdasarkan akrual dan rill. Proksi untuk mengukur manajemen laba akrual menggunakan komponen utamanya adalah loan loss provision dan Realized Security Gain and Losses. Serta, manajemen laba rill menggunakan komponen utamanya adalah window dressing.Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif NonStraCSR terhadap manajemen laba akrual. Karakteristik kegiatan tanggung jawab sosial bersifat non strategis seperti pemberian beasiswa dan bantuan sosial dapat memberikan citra baik ke pihak eksternal perusahaan. Cara manajemen melakukan kegiatan tersebut dengan mengalihkan pandangan stakeholder dengan filantropi. Kegiatan CSR yang digunakan untuk jangka pendek diduga merupakan CSR yang termasuk pencitraan.  Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris bahwa terdapat pengaruh peran perlindungan investor yang memoderasi pengaruh tanggung jawab sosial strategis dan non strategis terhadap manajemen laba. Proksi untuk mengukur perlindungan investor menggunakan tiga ukuran yaitu legal tradition, corporate law and enforcement dan securities law. Hasil penelitian menyatakan bahwa ketika mekanisme pasar dan regulasi yang dihadapi perusahaan semakin ketat maka kemampuan manajer menggunakan kegiatan tanggung jawab sosial untuk self interest nya akan semakin turun.

---

Banking is a financial institusion that strongly supports the economy of the country. The purpose of this study is to test and prove empirically that there is an influence between social responsibility that is differentiated into strategic and non strategic with earnings management. Strategic social responsibility activities such as employee training that support corporate operations while non-strategic social responsibility activities such as philanthropy, scholarships, disaster relief. Proxy for measuring social responsibility using GRI 4. This study distinguishes earnings management activities based on accruals and rill. Proxies for measuring earnings management accruals using the main components are loan loss provision and Realized Security Gain and Losses. And, earnings management using the  main component is window dressing.The results show that there is a positive influence between nonstrategic csr and accrual earnings management due to the ethical environment. The characteristics of non-strategic social responsibility activities such as scholarships and social assistance can provide good image to the external parties of the company. The way management conducts these activities is by shifting stakeholder views with philanthropy. CSR activities that are used for the short term are thought to be CSR that includes imaging. In addition, this study also aims to test and prove empirically that there is an influence of the role of investor protection that moderate the influence of strategic social responsibility and non-strategic to earnings management. The proxy for measuring investor protection uses three measures: legal tradition, corporate law and enforcement and securities law. The results of the study stated that when the market mechanism and the regulation faced by the company is getting tight, the manager's ability to use social responsibility activities for his self interest will decrease further."