Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang adanya besaran pengenaan denda berbeda dalam kasus yang sama akibat keterlambatan menyampaikan notifikasi merger dan akuisisi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, pada perkara PT Citra Prima Sejati dan PT Lumbung Capital yang merupakan sama-sama perusahaan yang dikendalikan oleh PT Bumi Resource, Tbk. Secara khusus penulis membahas pada perkara PT Citra Prima Sejati sebagai bahan analisis dari penilaian Komisi dalam memutus denda keterlambatan notifikasi pada Putusan Nomor 01/KPPU-M/2019 adanya pengenaan denda sebesar Rp. 10.330.000.000,- yang terdapat perbedaan pengenaan denda pada perkara PT Lumbung Capital dikenakan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,-. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (legal research) dan pendekatan peraturan (statute approach) yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa terjadinya peningkatan keterlambatan notifikasi akibat ketidaktahuan dan kesalahpahaman dari kewajibannya menyampaikan notifikasi, sebaiknya Komisi lebih mementingkan pertimbangan denda dapat meringankan akibat sosialisasi yang belum meluas kepada pelaku usaha dan perlunya membuat peraturan pengenaan denda keterlambatan notifikasi yang tidak terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dengan presentase berdasarkan hasil transaksi dan/atau hasil keuntungan dari pihak yang mengambil-alih. Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dan serta aturan turunan Peraturan Komisi Nomor 4 tahun 2012 belum mengatur parameter dalam pengenaan denda dalam upaya memberikan keadilan dan kepastian hukum.

---

This thesis discusses the existence of different fines in the same case due to delays in submitting merger and acquisition notifications to the Business Competition Supervisory Commission, in the case of PT Citra Prima Sejati and PT Lumbung Capital which are both companies controlled by PT Bumi Resource, Tbk. In particular, the author discusses the PT Citra Prima Sejati case as an analysis material from the Commission's assessment in deciding the late notification fine in Decision Number 01/KPPU-M/2019 the imposition of a fine of Rp. 10,330,000,000, for which there is a difference in the imposition of fines in the case of PT Lumbung Capital, a fine of Rp. 1,200,000,000,-. This study uses a normative (legal research) and a regulatory approach (statute approach) which are analyzed qualitatively. Based on the results of the study that there was an increase in notification delays due to ignorance and misunderstanding of its obligation to deliver notifications, the Commission should prioritize the consideration of fines that can alleviate the consequences of socialization that have not been widespread to business actors and the need to make regulations for imposing late notification fines that do not occur monopolistic practices and/or competition unhealthy business with a percentage based on transaction results and/or profits from the party taking over. As in Government Regulation No. 57 of 2010 and Commission Regulation No. 4 of 2012 has not set the parameters in the imposition of fines in an effort to provide justice and legal certainty."

"Perkara keterlambatan notifikasi pengambilalihan saham dalam Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022 telah diputus dengan menggunakan dasar hukum yang tidak tepat, yaitu Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999. Dalam dissenting opinion Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022 diperingatkan bahwa dasar hukum yang tepat adalah Pasal 6 PP No. 57 Tahun 2010. Tulisan ini menganalisis dua isu hukum, yaitu penerapan dasar hukum penjatuhan denda administratif perkara keterlambatan notifikasi pengambilalihan saham dalam Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022 dan bagaimana dampak dari adanya dissenting opinion dalam perkara tersebut. Hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa dasar hukum yang tepat adalah Pasal 6 PP No. 57 Tahun 2010 sebagaimana yang ditegaskan dalam dissenting opinion. Adanya dissenting opinion dalam Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022 menjadikan KPPU menegakkan kembali Pasal 6 PP No. 57 Tahun 2010 sebagai dasar hukum perkara keterlambatan notifikasi pengambilalihan saham. Ditemukan pula bahwa kesalahan penerapan dasar hukum ini telah berulang kali dilakukan oleh KPPU. Hal ini berakibat pada akan tercampurnya perkara keterlambatan notifikasi pengambilalihan saham dengan perkara pengambilalihan saham yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian, seharusnya KPPU lebih teliti dan konsisten menegakkan Pasal 6 PP No. 57 Tahun 2010 dalam perkara keterlambatan notifikasi pengambilalihan saham.

---

The case of delayed notification of share acquisition in KPPU Decision Number 13/KPPU-M/2022 has been decided using an incorrect legal basis, Article 47 of Law No. 5 Year 1999. Then in the dissenting opinion, it was warned that the correct legal basis was Article 6 of Government Regulation No. 57/2010. This paper analyzes two legal issues, namely the application of the legal basis for imposing administrative fines in the case of delayed notification of share acquisition in KPPU Decision Number 13/KPPU-M/2022 and the impact of the dissenting opinion. This analysis shows that the appropriate legal basis is Article 6 of Government Regulation No. 57/2010. The dissenting opinion in KPPU Decision Number 13/KPPU-M/2022 made KPPU re-enforce Article 6 of Government Regulation No. 57/2010 as the legal basis for cases of delayed notification of share acquisition. It was also found that the KPPU has repeatedly made the same mistake in implementing this legal basis. This results in the confusion of the case of delayed notification of share acquisition with the case of share acquisition that causes unfair business competition. Thus, KPPU should be more consistent in enforcing Article 6 of Government Regulation No. 57/2010."

"Penggabungan perusahaan atau merger merupakan suatu upaya bagi grup usaha untuk memperluas jaringan usahanya khususnya bagi kelompok usaha yang ingin berkembang dalam waktu yang relatif singkat. Efek negatif dari sebuah tindakan merger memiliki kaitan erat dengan isu terjadinya monopoli yang dilarang oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tetapi pada dasarnya sebuah tindakan penggabungan atau merger berdasarkan perspektif ekonomi bertujuan untuk kepentingan umum dan masih menjadi suatu perdebatan mengenai hal tersebut dimana merger merupakan satu-satunya alasan demi tujuan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan merger dapat menjadi pro kepada persaingan tetapi juga dapat menjadi anti-persaingan apabila tidak dikontrol oleh otoritas persaingan usaha dalam hal ini adalah KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti apakah rencana proses merger yang hendak dilakukan oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk. dan PT. Pertamina Gas selaku anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) akan berdampak pada anti persaingan atau justru membawa dampak yang baik bagi masyarakat karena sering terjadi benturan kepentingan merger dengan alasan efisiensi dan permasalahan persaingan usaha. Pada pokoknya, skripsi ini terdiri dari lima bab. Pada bab yang pertama akan dijelaskan mengenai latar belakang, tujuan penelitian, dan pokok permasalahan. Pada bab yang kedua, akan dijelaskan mengenai pengaturan merger di Indonesia. Bab ketiga, dijelaskan mengenai sejarah dari industri gas yang ada di Indonesia. Bab keempat, berisi analisa terhadap rencana merger PT. Perusahaan Gas Negara dan PT. Pertamina Gas dan pada bab kelima, berisi kesimpulan dan saran.

---

The incorporation of the company or merger is a group effort for businesses to expand their business network specifically for business groups who want to develop in a relatively short time. The negative effects of a merger is closely linked with the issue of monopoly which is prohibited by the Act No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, but is essentially an act of amalgamation or merger based on an economic perspective aims for the public interest and still be a debate on the matter in which the merger is the only reason for the sake of economic objectives. It can be concluded that the merger activity can be pros for competition, but also can be anti-competitive if it is not controlled by competition authorities in this case is the Commission (KPPU).

In this study, the authors will examine whether the proposed merger to be carried out by PT. Gas Negara (Persero) Tbk. and PT. Pertamina Gas as a subsidiary of PT. Pertamina (Persero) will result in anticompetitive or just bring a good impact for the community because there is often a conflict of interest of the merger on the grounds of efficiency and competition issues. This thesis consists of five chapters. In the first chapter will explain the background, research objectives, and the subject matter. In the second chapter, we describe the merger regulation in Indonesia. The third chapter, explained the history of the gas industry in Indonesia. The fourth chapter, containing an analysis of the proposed merger of PT. National Gas Company and PT. Pertamina Gas and the fifth chapter, contains conclusions and suggestions."

"The AMA Handbook of Due Diligence is the most complete guide available on how to properly perform a due diligence investigation ? and radically improve the success rate of a pending corporate merger or acquisition. The new edition of this long-trusted resource includes a CD-ROM packed with almost 400 customizable forms and templates for recording and analyzing every possible operational or financial activity at any organization."