Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"makalah disampaikan dalam seminar revitalisasi dan reintrepetasi nilai-nilai hukum tidak tertulis dalam pembentukan dan penemuan hukum, diselenggarakan oleh BPHN DEPKUMHAM RI Sulawesi Selatan taggal 28-30 september 2005 di makassar"

"Trust merupakan hubungan dwi kepemilikan antara sejumlah benda dengan pemilik secara hukum dan dengan pemilik manfaat. Jenis hubungan hukum ini lahir dari sistem peradilan common law yang bernama, court of equity. Akibat semangat revolusi Prancis abad ke-18 yang ingin menghapuskan seluruh pranata feodal, maka Code Civil tidak mengakui kepemilikan di luar pemilik secara hukum. Ini penyebab instrumen trust tidak berkembang di yurisdiksi dengan tradisi civil law. Namun, pergerakan modal, barang dan orang yang semakin meningkat di seluruh dunia bukan hanya menimbulkan globalisasi ekonomi, tetapi juga globalisasi hukum. Karena itu, yurisdiksi civil law juga mengakui atau bahkan mengembangkan instrumen serupa trust. Prancis dan Quebec memberlakukan undang-undang fiducie. Swis mengamandemen hukum perdata insternasionalnya. Indonesia memperkenalkan konsep dana perwalian untuk mengakomodasi penyediaan dana dari negera common law. Cara yurisdiksi civil law mengembangkan pranata serupa trust merupakan ide pokok dari tesis ini. Pendekatan micro comparison digunakan untuk perbandingan pranata serupa trust. Prancis dan Quebec mengadopsi teori patrimoine d'affectation, tetapi dengan pendekatan berbeda satu sama lain. Swis tidak mengembangkan hukum material tentang trust, melainkan meratifikasi The Hague Convention on the Law Applicable to Trusts and on their Recognition - 1985. Indonesia tidak memiliki undang-undang yang komprehensif tentang pranata serupa trust. Notaris harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pranata serupa trust, karena pemerintah Indonesia sedang merancang kebijakan yang akan mewajibkan notaris menatausahakan dokumen terkait pemilik manfaat dari korporasi.

---

Trust is a dual relationship between a sum of asset and its legal owner, as well as its beneficiary owner. This kind of legal arrangement arose from the ancient of common law tradition judicial system, court of equity. Due to the spirit of french revolution in 18th centuries, who attempted to abolish all kind of feudalistic institution, the napoleonic code did not recognized other than legal ownership. That is why the trust instrument does not exist in the civil law tradition jurisdictions. The increase movement of capital, goods and people across the world, however, develop globalisation economically, but also juridical. So, the civil law countries acknowledge or even establish trust like instrument. France and Quebec enacted fiducie law. Swiss modified its international privat law. Indonesia introduce dana perwalian.

How the civilist jurisdictions develop the legal framework of trust like instrument is the main idea of this thesis. The micro comparison approach is used to compare the trust like legal institution. France and Quebec adopted theory of patrimoine d rsquo affectation, but with differents approach each others. Swiss ratified The Hague Convention on the Law Applicable to Trusts and on their Recognition 1985, instead of created a subtantial law of trust like institution. Indonesia does not have a comprenhensive law about trust like legal institution. Notary should have understanding about trust like instrument, since the Government of Indonesia will enforce a new regulation which oblige notary to administrate documents relates to beneficial owner of a corporation. "

"Skripsi ini membahas mengenai klasifikasi perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam pelanggaran terhadap suatu transaksi terapeutik. Pembahasan dalam skripsi ini mencakup perbuatan melawan hukum dan wanprestasi ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, aspek hukum dari hubungan dokter dan pasien, termasuk pengaturan transaksi terapeutik dan penerapan pengaturan mengenai transaksi terapeutik dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1809/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) transaksi terapeutik merupakan perjanjian tidak bernama, dapat pula merupakan perjanjian untuk melakukan suatu jasa tertentu, (2) perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dapat diajukan kepada transaksi terapeutik inspanningverbintenis dan resultaatverbintenis dengan memperhatikan obyek atau prestasi yang dijanjikan dalam transaksi terapeutik tersebut, (3) perbuatan para dokter dalam kasus ini merupakan perbuatan melawan hukum karena dalam melaksanakan tugasnya, para dokter tersebut telah lalai dan tidak berhati-hati.

---

This thesis is discussing about torts and non-performance and its relationship with therapeutic transaction. This thesis will be focused on three issues, torts and nonperformance according to Indonesian Civil Code, legal aspect of the relationship between doctor and patient and the implementation of the regulations about therapeutic transaction in the case of Decision of South Jakarta District Court No. 1809/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. The result of this research states that (1) therapeutic transaction constitutes as inominaatcontracten and agreement to perform certain services, (2) torts and non-performance may be submitted to inspanningverbintenis and resultaatverbintenis therapeutic transaction by considering the object of the agreement, (3) the actions of the doctors in this case constitutes as the tort, which the doctors was negligent in performing their duties."

"This book begins with a historical introduction, which traces the evolution of Roman law from the earliest period of Roman history up to and including Justinian's codification in the sixth century AD. Then follows an exposition of the principal institutions of Roman private law, the body of rules and principles relating to individuals in Roman society and regulating their personal and proprietary relationships. In this part of the book special attention is given to the Roman law of things, which forged the foundations for much of the modern law of property and obligations in European legal systems. Combining a law specialist's informed perspective with a historical and cultural focus."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan hukum antara Indonesia, Belanda, dan Inggris yang mengatur tentang Perjanjian Pemberian Kuasa. Perbandingan hukum ini dikhususkan untuk membandingkan peraturan terkait dengan Pemberian Kuasa di Indonesia yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan kodifikasi hukum perdata Belanda yang yakni Nieuw Burgerlijk Wetboek, dan juga peraturan hukum Inggris yang didasarkan pada Restatement 3 rd Agency. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normative. Penulis akan membahas teori-teori dasar hukum kuasa dari ketiga negara, seperti tinjauan tentang hukum perwakilan dan the law of agency, latar belakang sejarah dan perkembangan hukum pemberian kuasa, pengertian, bentuk dan macam pemberian kuasa, hak, kewajiban, serta tanggungjawab hukum para pihak, ketentuan mengenai kuasa mutlak, sebstreintritt, dan juga mekanisme berakhirnya kuasa, serta praktek di kedua negara. Kemudian setelah membahas teori dasar, penulis membandingkan keduanya dengan beberapa faktor pembanding yang akan dijelaskan dengan table. Perbandingan tersebut akan menjelaskan persamaan-persamaan dan juga perbedaan-perbedaan terkait dengan pengaturan pemberian kuasa di ketiga negara.

---

This undergraduate thesis will emphasize on a comparison between Indonesian, England, and Dutch law regarding granting authority agreement. This comparative study is focusing on the comparison between Indonesian Law based on Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Dutch law based on Nieuw Burgerlihk Wetboek, and English Law based on Restatement 3 rd Agency. Method used in this thesis is juridist-normative. This writing will first explain about the basic theories about the mechanism of granting authority from the three countries, such as the basic of law of representation and the law of agency, the historical background and development of granting authority, definition, kinds of authority, duties and liability of parties, irrevocable procuration, self contracting, and how the authority ends. After explaining the general provision, there will be a comparation with some parameter set and is presented in a comparison table. The comparison will be based on things that have been set in the regulation of the three countries."