Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Secara geografis antara Indonesia dan Malaysia memiliki perbatasan di darat dan di laut. Batas darat terdapat di Kalimantan memiliki panjang K.l. 2000 km-lari, sedangkan perbatasan laut terdapt di selat Malaka terdiri dari batas laut teritorial kurang lebih 174 nm, batas landas kontinen dan batas ZEE( kurang lebih 433nm) di Selat Singapura hanya batas laut teritorial kurang lebih 37,4 nm, , di laut China Selatan terdiri dari batas landas kontinen dan ZEE kurang lebih 594 nm, di perairan Tanjung Datu sepanjang 12 nm (batas laut teritorial, di perairan Selat Sebuko kurang lebih 29,6 nm(batas laut teritorial dan dilaut Sulawesi kurang lebih 165 nm(batas ZEE dan landas kontinen)

---

"

"Negerally trading dispute resolution between WTO's membersettled by mediation of dispute settlemen body (DSB) . Can thus body solved objectively the dispute between developing country and developed country? con the DSB's decision fairly implemented? what's next step if the DSB's decision has not been realised by defeated country till deatline what's next step? how is the procedure if retaliation as the last effort to be chosen and permitted by the DSB? ...."

"Tesis ini membahas profesi dokter belakangan ini banyak disoroti oleh masyarakat khususnya tentang perbuatan dokter yang dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum, yaitu malpraktek yang dapat merugikan masyarakat, khususnya pasien dalam rangka pelayanan kesehatan. Hal tersebut sering menimbulkan konflik bahkan menjadi sengketa antara dokter dan pasien, yang disebabkan kelalaian dokter dalam melakukan tindakan medis (malpraktek). Dalam penyelesaian sengketa biasanya tuntutan pasien berupa sejumlah ganti rugi atas kelalaian atau kesalahan dari dokter (malpraktek). Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui pengadilan mengandung beberapa kelemahan, diantaranya penyelesaian sengketa lambat (bahkan sampai bertahun-tahun), biaya perkara mahal, putusan tidak menyelesaikan masalah dan merenggangkan hubungan, putusan hakim tidak dapat diprediksi, dan sebagainya. Melihat kondisi di atas yang terjadi dalam penyelesaian sengketa perdata, maka peluang alternatif untuk penyelesaian sengketa sangat diperlukan. Alternatif penyelesaian sengketa atau Alternative Dispute Resolution (ADR) dapat diartikan sebagai penyelesaian sengketa yang dilaksanakan baik oleh pihak ketiga, di luar sistem peradilan maupun di dalam sistem peradilan, namun pada umumnya banyak di luar sistem peradilan. Alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Pengaturan hukum alternatif penyelesaian sengketa antara dokter dan pasien belum ada diatur secara khusus. Penelitian ini merupakan sebagian dari upaya membuka jalan untuk pengaturan hukum alternatif penyelesaian sengketa antara dokter dan pasien pada masa yang akan datang. Pengaturan hukum alternatif penyelesaian sengketa antara dokter dan pasien saat ini dirasakan sudah menjadi kebutuhan yang mendesak, disebabkan sudah semakin berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap dokter, maraknya tuntutan hukum yang diajukan masyarakat dewasa ini seringkali akibat kegagalan upaya penyembuhan yang dilakukan dokter.

---

The focus of this studi is doctor as a profession is nowadays highlighted within society by the allegation of malpractice which harming society. Let alone the patients in terms of health service. This is often to bring up conflicts even becoming disputes between doctors and patients, due to negligence by doctors (malpractice). In the settlement of disputes, normally patients would demand in the form of numbers of indemnations. In court settlement are subject to some weakness among others to solving of tardy dispute (even years long), lots of expensive, verdicts which not finishing the problem and alienate relation, unpredicted verdicts, etc.

From the above condition, alternative solution are very much require. Alternative Dispute Resolution (ADR) can be defined for a dispute by third party, out of court settlement and in court settlement, but in general more out of court settlement. Alternative Dispute Resolution can be conducted with negotiation, mediation, conciliacion, and arbitration. Law arrangement of alternative dispute resolution between doctor and patient there is no peculiarly.

This research represent some of effort for the arrangement of alternative dispute resolution between doctor and patient. Low arrangement of alternative dispute resolution between doctor and patient in this time felt have insisted on, to be caused on the wane of trust of society to doctor, the hoisterous of raised by prosecution is society these days oftentimes effect of failure of doctor healing effort."

"Tesis ini berupaya menjelaskan bagaimana strategi pertahanan di wilayah perbatasan darat dengan negara tetangga di Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Tekanan penelitian ini pada bagaimana kondisi wilayah perbatasan darat dengan negara tetangga dilihat dan aspek-aspek ketahanan nasional. Temuan penting penelitian ini adalah menonjolnya pendekatan militer dalam menjalankan strategi pertahanan di wilayah perbatasan.Profil wilayah perbatasan dengan negara tetangga menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab permasalahan di wilayah perbatasan demikian banyak meliputi semua aspek ketahanan nasional. Permasalahan seragam dan dominan di semua wilayah perbatasan darat adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap aspek sosial budaya dan ekonomi yang menunjukkan bahwa penduduk di wilayah perbatasan dengan negara tetangga umumnya dalam keadaan miskin.Untuk mendukung penelitian ini digunakan metode Armlitical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan priotitas pendekatan yang tepat berdasarkan kriteria-kriteria dari aspek-aspek ketahanan nasional. Responden untuk mengisi kuisioner AHP terdiri dari kalangan militer, pejabat pemerintah dan kalangan masyarakat sipil. Hasil yang diperoleh adalah: pendekatan yang tepat untuk menciptakan stabilitas di wilayah perbatasan adalah pendekatan kesejahteraan. Analisis SWOT digunakan untuk menentukan strategi pertahanan. apa yang seharusnya disusun di wilayah perbatasan.Penelitian ini meinberi rekomendasi agat penyusunan strategi pertahanan di wilayah perbatasan sebaiknya memperhatikan peningkatan kesejahteraan penduduk di wilayah perbatasan. Strategi pertahanan yang sebaiknya digelar adalah mix strategies, di mana strategi yang digelar tidak hanya menggunakan pendekatan militer saja melainkan harus memperhatikan pendekatan kesejahteraan dan pendekatan diplomasi yang digunakan secara bersama.-sama dengan prioritas yang disesuaikan dengan kondisi wilayah perbatasan masing-masing. Untuk menciptakan stabilitas di wilayah perbatasan, kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan Pemerintah Daerah (PEMDA) setempat harus dioptimalkan melalui koordinasi yang baik antar lembaga."

"The government of Bengkayang Regency has decided that the border area is one of the agropolitan region development programs. Herce, a study on the sustainability level of border area as the agropolitan region development is required

---

."

"Salah satu permasalahan pengelolaan perbatasan di Indonesia adalah lemahnya koordinasi. Untuk itu penelitian ini akan melihat bagaimana koordinasi pengelolaan batas wilayah negara di Indonesia, dalam hal ini yang dilakukan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan Kementerian Dalam Negeri (KDN) dan Tiga (3) pemerintah daerah, yaitu Pemerintah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dan Pemerintah Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur.Untuk menganalisis persoalan koordinasi pengelolaan perbatasan, penulis menggunakan pendekatan positivisme, dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui survey, wawancara, dan studi dokumentasi. Informan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Camat Sebatik Barat Kabupaten Nunukan dan Kasubbag Kerjasama Perbatasan pada Bagian Penataan Perbatasan di Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur.Dari penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat (4) faktor penting yang memberikan kontribusi dalam proses koordinasi pengelolaan perbatasan, yaitu kewenangan, komunikasi, kepemimpinan, dan kontrol. Keempat faktor ini saling berkaitan satu sama lain, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Di antara keempat faktor tersebut, faktor kewenangan dan komunikasi belum berjalan dengan baik, sedangkan dua faktor lainnya, kemampuan memimpin dan kontrol telah terlaksana dengan cukup baik.

---

One of the problems of border management in Indonesia is weak coordination. Therefore this research will look at how the coordination of border management in Indonesia, in this case conducted by the National Board of Border Management (BNPP), Ministry of Home Affairs (KDN), and 3 (three) regional government, that is Nunukan Regency of East Borneo Province, Batam Municipality of the Island of Riau Province, and Belu Regency of Nusa Tenggara Timur Province.

To analyze the coordination of border management issues, the authors use the positivism approach, with the type of descriptive study. The technique of collecting data through survey, interviews and documentation study. The informant in this research is District Head of Sebatik Barat of Nunukan Regency and Sub Section Head of Border Cooperation in the Border Management Section in the Secretary of Nunukan Regency of East Borneo Province.

From the research, it can be concluded that there are 4 (four) significant factors that give contribution in the process of border management coordination, that is authority, communication, leadership, and control. Four of the factors are related to one another and cannot be separated. From those four factors, authority and communication were still not running well, meanwhile two other factors, the ability to lead and control were performing quite good."