Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku ini merupakan lanjutan dari buku masalah agraria bagian pertama. Buku ini berisi antara lain masalah tanah jaman penjajahan Jepang ; masalah tanah sesudah proklamasi kemerdekaan ; sengketa tanah ; usaha pemerintah dalam mengatasi keadaan dan cara penyelesaian lainnya ..."

"This article does endeavor to launch many issues in recent agrarian reform in Indonesia. Many factors become considerations to conduct newly agrarian reforms and momentously. The prior agrarian reforms outstanding in the ideal agrarian and land tenure structure that has reflected many land conflicts needs adequate resolution. That situation coincides to the huge number of deprived people who living in less in public service such as food education, health, living hood that have reflected any social-economic gaps. All of them ideally are the mostly agrarian concern to be accomplished by mainly idea to create ideal land tenure and access to land itself Ultimately, the unfinished on delegation of power between central to local government in post decentralization law since 1999 has been substantial problems."

"Selama ini tanah masih dilihat sebagai obyek bukan sebagai subyek. Sehingga sulit untuk menjadikan tanah sebagai upaya mewujudkan kemakmuran rakyat. Padahal Founding Fathers Republik Indonesia telah meletakkan dasar dasar pengelolaan pertanahan melalui UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria sebagai jawaban atas amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), yang berbunyi Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu agar tanah dapat dikelola untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, maka Reforma Agraria yang dilakukan secara komprehensif dan fundamental harussegera dilaksanakan oleh pemerintah."