Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This book about important political events in Indonesian history, the elections held in 1955. To the social scientist desirous of knowing more about the nature of post-revolutionary Indonesian society, the accuracy and power of the party and the parliament with more quality representative. The material on which this interim report is based was collected by the Indonesian Ministry of Information between1951 and 1953 and between 1954 and 1956. Accurate of party strength and parliament with a more representative quality. "

"Tesis ini membahas tentang tinjauan kelembagaan Bawaslu dengan kewenangan quasi judicial atau semi peradilan dalam menyelesaikan masalah hukum pemilu pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu pada pelaksanaan pemilu tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara dalam pengumpulan data, kemudian data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan hukum kualitatif. Secara konstitusional, pembentukan Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu di Indonesia menginduk kepada Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 serta dikuatkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010. Pada Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 tersebut menegaskan bahwa penyelenggara pemilu bersifat mandiri. Dalam prakteknya, Bawaslu telah memenuhi karakteristik sebagai lembaga Negara yang mandiri atau independen berdasarkan dasar pembentukannya. Sebagai lembaga Negara yang mandiri, Bawaslu secara ketatanegaraan dimungkinkan untuk memiliki kewenangan dalam  menjalankan fungsi quasi judicial. Diketahui bahwa dalam perkembangan lembaga negara pasca amandemen UUD 1945, selain Bawaslu terdapat lembaga negara independen lainnya yang memiliki kewenangan dengan fungsi quasi judicial. Lembaga tersebut misalnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisi Informasi Publik (KIP). Sebagai lembaga Negara lapisan kedua, pembentukan Bawaslu, KPPU dan KIP berada diluar sistem peradilan di Indonesia. Namun pada dasarnya lembaga-lembaga Negara independen ini melakukan fungsi campuran dengan sifatnya yang penunjang terhadap lembaga Negara utama untuk menjalankan fungsi regulatif dan administratif termasuk fungsi quasi judicial dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Dalam menjalankan fungsi kekuasaan quasi judicial yang dilakukan oleh Bawaslu secara umum telah memenuhi karakter kekuasaan quasi judicial yang dirumuskan oleh Jimly Asshiddqie.

---

This thesis discusses the institutional review of Bawaslu with quasi-judicial or semi-judicial authority in solving electoral legal problems in administrative violations and electoral process disputes in the 2019 elections. This research is a normative legal research using library studies and interviews in data collection, then data- the data obtained were analyzed using a qualitative legal approach. Constitutionally, the formation of Bawaslu as a unified function of the administration of elections in Indonesia is based on Article 22 E paragraph (5) of the 1945 Constitution and is strengthened based on the Decision of the Constitutional Court Number 11 / PUU-VIII / 2010. Article 22 E paragraph (5) of the 1945 Constitution confirms that the election organizer is independent. In practice, Bawaslu has fulfilled its characteristics as an independent or independent State institution based on the basis of its formation. As an independent state institution, Bawaslu in an administrative manner is possible to have the authority to carry out the quasi judicial function. It is known that in the development of state institutions after the amendment to the 1945 Constitution, in addition to Bawaslu there are other independent state institutions that have authority with quasi-judicial functions. Such institutions include the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) and the Public Information Commission (KIP). As the second layer state institution, the formation of Bawaslu, KPPU and KIP is outside the justice system in Indonesia. However, basically these independent state institutions perform a mixed function with their supporting nature to the main State institutions to carry out regulatory and administrative functions including quasi judicial functions in carrying out their duties and authorities. In carrying out the functions of quasi judicial power carried out by Bawaslu in general it has fulfilled the character of quasi judicial power formulated by Jimly Asshiddqie."

"Penelitian ini mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa proses tata usaha negara dalam pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui perspektif desain keadilan pemilu, dengan tujuan mencapai harmonisasi penanganan sengketa yang selaras dengan prinsip keadilan pemilu. Metode yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan fokus pada analisis hukum tertulis. Ditemukan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu saat ini memiliki dua kelemahan utama: pertama, tidak ada peluang bagi pihak yang dirugikan untuk mencari keadilan melalui pengadilan lanjutan; kedua, penggunaan lembaga adjudikasi di luar sistem regulasi pemilu menyebabkan penyelesaian sengketa berlarut-larut dan tidak efektif. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan revisi undang-undang pemilu untuk memasukkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan Mahkamah Agung (MA) sebagai peradilan lanjutan dalam sengketa proses pemilu seperti dalam Pilkada, serta menetapkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga peradilan tingkat pertama satu-satunya untuk efektivitas dan pembentukan rezim pemilu melalui prosedur yang jelas, dengan pengalihan fungsi pengawasannya kepada masyarakat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

---

This study examines the mechanisms for resolving administrative process disputes in general elections (pemilu) and local leaders elections (pilkada) from the perspective of electoral justice design, aiming to achieve harmonization in dispute resolution that aligns with the principles of electoral justice. The method used is doctrinal research, focusing on the analysis of written laws. It was found that the current mechanisms for resolving electoral process disputes in general elections have two main weaknesses: first, there is no opportunity for aggrieved parties to seek justice through higher courts; second, the use of adjudication bodies outside the electoral regulatory system causes the resolution of disputes to be prolonged and ineffective. Therefore, the author recommends revising the election laws to include the High Administrative Court (PTTUN) and the Supreme Court (MA) as higher courts for resolving electoral process disputes, as in local leaders elections. Additionally, the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) should be established as the sole first-instance adjudication body to enhance effectiveness and create a clear procedural framework for electoral justice, transferring its supervisory functions to the public to increase transparency and accountability."

"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Preferensi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilu Legislatif 2014 (Survei Perilaku Pemilih diKecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan) Segmentasipemilihdapatdiklasifikasikan berdasarkan tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, umur, kepercayaan atau agama, etnis, kelas social dan lain sebagainya. Dalam tesis ini penulis ingin menguraikan tentang segmentasi pemilih berdasarkan segmentasi umur dengan melakukan studi khusus tentang perilaku memilih pemilih, khususnya para pemula dalam memilih partai politik. Tesisinimembahasseberapa besar pengaruh faktor platform dan ideologi partai, program kerja partai, citra partai, identifikasi tokoh partai, hubungan emosional pemilih terhadap partai, isu dan pemberitaan yang terkait dengan partai, serta afiliasi sosial (social afiliation) para pemilih, terhadap besar kecilnya preferensi politik para pemilih pemuladalammemilihpartaipolitik. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa faktor platform dan ideologi partai, program kerja, isu dan pemberitaan partai, dan afiliasi sosial pemilih mempengaruhi preferensi politik para pemilih pemula dalam Pemilu Legislatif 2014. Kata kunci: Faktor-faktor, pemilih pemula,Teori Reason Action, komunikasi politik.

---

Segmentation of voters can be classified based on the economic level, education level, age, religious beliefs, ethnicity, social class, and so forth. In this thesis, the author would like to elaborate on voter segmentation based on age segmentation by making a special study of the first voter behavior in the vote political parties

This thesis discusses how much the the influence of party platforms and ideology, work program of the party, the party's image, identification of party figures, emotional ties to the party's voters, issues and news related to the party, and social affiliation of voters, to the size of the the political preferences of the first voters in choosing the political party,

The results showed , that the factor of party platforms and ideology, work program of the party, issues and news related to the party, and social affiliation, affects the political preferences of first voters in the 2014 legislative elections

"