Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemulihan krisis ekonomi sekaligus memperkokoh ketahanan ekonomi di Kabupaten Manggarai mendapat peluang yang sangat baik, yaitu melalui pelaksanaan otonomi daerah (menurut UU.No.22 dan UU.NO.29 Tabun 1999). Karena daerah memiliki kewenangan yang lebih luas lagi menyangkut kebijkan pembangunan, terutama berkaitan dengan pegelolaan potensi dan sumber daya daerah dalam rangka akselerasi pembangunan ekonomi. Selanjumya untuk menjamin agar kebijakan pembangunan ekonomi dapat mencapai hasil yang optimal, maka kebijakan yang diambil perlu didahuli oleh suatu penelitian yang mendalam dan komprehensif.Penelitian ini berusaha menganalisis kondisi perekonomian di Kabupaten Manggarai yang meliputi identifikasi sektor-sektor basis ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektoral terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto, transformasi struktu ekonorni, multiplier effect sektor-sektor basis dalam perekonomian Kabupaten Manggarai terhadap perekonomian Propinsi Nusa tenggara Timur, penentuan prioritas sektor basis dalam kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi dan proyeksi perkembangan nilai tambah (value added) sektor basis. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 10 (sepuluh) sektor/sub sektor basis dalam perekonomian adalah : sektor pertanian, sub sektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan, penggalian, air minum, bangunan perhotelan dan jasa swasta. Sektor-sektor yang paling potensial amok dijadikan prioritas dalam kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Manggarai, yaitu : sektor perkebunan, perikanan dan penggalian.Selanjutnya kebijakan perencanaan strategi pembangunan ekonomi yang direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai (Kantor Bataan Perencanaan Pembangunan Daerah), yaitu : untuk strategi jangka pendek "memanfaatkan luasnya pangsa pasar komoditas sektor pertanian khusunya sub sektor perkebunan dan perikanan melalui jaringan keija lama (net working) antar pemerintah daerah, masyarakat, LSM dan swasta pada tataran lokal, regional, nasional dan internasional dibidang ekonorni dan perdagangan." Dan untuk strategi jangka panjang " meningkatkan sumber daya manusia (pegawai) pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Manggarai, agar berkemampuan professional di bidang teknis maupun manajerial untuk memanfaatkan luas lahan dan potensi sumber daya kelautan bagi pengembangan sektor perkebunan, perikanan dan penggalian di Kabupaten Manggarai.""

"Perkembangan perekonomian Indonesia setelah berakhirnya kekuasaan kolonialisme Belanda dan Jepang, memiliki fase yang menarik. Pergulatan mengenai rumusan konsep perekonomian nasional yang dicita-citakan menjadi perdebatan yang menarik. Trauma akan penjajahan Belanda menjadikan ekonomi yang dicita-citakan haruslah ekonomi yang mewadahi seluruh kepentingan rakyat dan upaya pengambilalihan semua kepemilikan Belanda yang berada di Indoneisa menjadi agenda utama. Namun setelah persetujuan KMB yang mengembalikan hak-hak kedaulatan pemerintahan ke tangan Indonesia dengan bentuk pemerintahan serikat (RIS), pemerintah yang baru memperoleh kedaulatan haruslah mengakui semua kepemilikan Belanda sebelumnya, artinya seluruh kekayaan Belanda yang ada di Indonesia tetap menjadi kepemilikan Belanda sesuai dengan yang diatur dalam persetujuan KMB. Dalam kondisi seperti inilah Sumitro Djojohadikusumo Menteri Perdagangan dan Industri pada Kabinet Natsir dipercaya untuk menyusun sebuah rumusan kebijakan ekonomi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ekonomi Indonesia. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun kekuatan industri menengah kebawah atau industri rakyat agar dapat menjadi dasar ekonomi Indonesia. Industri ini nantinya diharapkan dapat menunjang industri-industri besar yang sebelumnya sudah mapan. Namun kuatnya modal asing dan lemahnya kernampuan masyarakat dalam mengakses kemajuan teknologi dilihat menjadi penyebab tidak jalannya program tersebut, sehingga titik berat devisa coba diambil dengan pengembangan pengusaha importir nasional. Usaha ini juga dinilai gagal karena hampir semua pengusaha tidak mampu melakukan kegiatannya tanpa mendapat bantuan dari negara, sehingga posisi mereka sangat tergantung pada policy yang dikeluarkan negara. Sehingga hubungan yang muncul adalah hubungan nepotisme antara pengusaha dan penguasa. Juga bentuk pemerintahan parlementer yang berdasarkan demokrasi liberal menyebabkan tidak ada kabinet yang mampu bekerja secara maksimal, karena setiap kabinet langsung dijatuhkan apabila melakukan suatu kesalahan, sehingga umur tiap-tiap kabinet hanya beberapa bulan saja. Yang penting di sini adalah ketidakmampuan negara dalam mengembangkan dirinya sebagai pelaksana utama kegiatan ekonomi sehingga modal asing memiliki posisi yang semakin kuat dalam menguasai bidang usaha. Perencenaan ekonomi yang dijalankan dari awal juga dibuat terkesan darurat dan hanya sekedar untuk menjalankan sebuah kegiatan perekonomian, dengan tahapan waktu yang kurang jelas. Jadi kekuatan pasar yang diharapkan untuk mengarahkan kebijakan justru rnenjadi bumerang, karena ketidaksiapan negara dan juga pengusaha nasional, sehingga pencapaian hasil-hasil ekonomi hanya diperoleh segelintir orang yang memiliki akses ke arah itu."

"Lahirnya suatu pemikiran ekonomi biasanya memang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dan keadaan jaman dan dari keadaan di mana pada tahap itu dialami sejumlah masalah besar dalam kehidupan masyarakat, baik itu masyarakat desa, masyarakat suatu bangsa maupun masyarakat dunia. Pemikiran ekonomi Hatta dilahirkan pada masa di mana kolonialisme imperialisme telah memporak-porandakan sistem sosial, budaya dan sendi-sendi perekonomian masyarakat Indonesia. Kerusakan-kerusakan yang diderita rakyat akibat penjajahan dilihatnya sebagai suatu kenyataan yang harus dicarikan jaman keluarnya. Sejak masih duduk di bangku kuliah dan hidup di alam penjajahan, pemuda belasan tahun Hatta sudah membayangkan sistem pemerintahan yang tepat bila Indonesia merdeka. Demokrasi Parlementer dengan banyak partai sebagai sistem pemerintahan dan koperasi sebagai wadah ekonomi untuk mem_bangun perekonomian rakyat sekaligus untuk menghindari munculnya kapitalis Cina dan Arab atau kapitalis Indonesia yang menjadi alat asing. Hal ini sudah diketengahkannya awal tahun 1920-an. Pemikiran ekonomi Hatta di bidang koperasi dilatarbelakangi oleh tiga paham yaitu, Islam, sosialisme dan roman_tisme. Hatta dilahirkan dalam keluarga Islam yang kuat. la meyakini bahwa menciptakan orde sosial dan ekonomi yang adil sebagai bagian dari keinginan Tuhan. Keyakinan agamanya diperkuat oleh pengaruh bacaan yang sistematis tentang karya-karya Marx dan sosialis-sosialis Eropa, sebagai reak_sinya terhadap kapitalisme. Sementara itu pandangannya yang romantis tentang masyarakat Indonesia pra-kolonialisme juga mewarnai pemikirannya dengan membuktikan bahwa kolektivisme dan demokrasi sudah ada di tingkat-tingkat desa. Hatta percaya bahwa sikap-sikap ini dapat dikembangkan dalam sistem perekonomian yang diorganisir dengan cara modern melalui wadah koperasi. Cita-cita koperasi Indonesia menurut Hatta menentang kapitalisme dan individualisme secara fundamental. Paham koperasi Indonesia menciptakan masyarakat Indonesia yang kolektif, berakar pada adat-istiadat hidup Indonesia asli dengan diorganisasi secara modern. Hatta menolak perkem_bangan kapitalisme di bumi Indonesia, termasuk kapitalisme oleh bangsa sendiri. Dalam kapitalisme rakyat tidak dapat berkembang dan pembangunan menjurus pada kepentingan pero_rangan. Hatta memang tidak pernah mendapat kesempatan yang cukup luas untuk mengembangkan dan melaksanakan pemikiran ekonominya bagi bangsa Indonesia. Ide pokok pemikiran ekono_minya yang telah tertuang dalam pasal 33 UUD 1945 sampai di hari-hari tuanya menurutnya memang belum dilaksanakan. Strategi pembangunan yang diambil oleh ekonom-ekonom Orde Baru berbeda dengan apa yang sejak jaman pergerakan telah dipikirkannya bagi sistem ekonomi Indonesia. Hatta pergi bersama cita-citanya untuk mengangkat perekonomian rakyat, rakyat dari negara yang diperjuangkannya dengan segenap kehidupannya. Perdebatan tentang maksud dan penafsiran yang terkan_dung dalam pasal 33 UUD 1945 memang dapat terus berlanjut. Namun yang lebih dibutuhkan adalah langkah kongkrit pem_bangunan yang dapat mengangkat perekonomian rakyat Indonesia kebanyakan pada tingkat yang lebih baik. Proses pembangunan membutuhkan waktu ke arah ini. Semoga."