Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisa korelasi faktor-faktor ekonomi negara tujuan investasi terhadap aliran penanaman modal di beberapa negara. Analisa difokuskan pada penanaman modal asing pada industri manufaktur di Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand dan didasarkan pada data-data makroekonomi pada periode 1996 hingga 2001. Analisa korelasi faktor-faktor ekonomi negara tujuan yang meliputi: (a) nilai tukar mata uang, (b) luas pasar, (c) tingkat pertumbuhan, dan (d) tingkat penetrasi usaha asing terhadap penanaman modal asing di bidang manufaktur dilakukan untuk setiap negara dengan menggunakan metode analisis regresi. Dengan menggunakan model regresi linier, analisis korelasi setiap variabel babas terhadap variabel terikat, yaitu tingkat penanaman modal asing, dilakukan secara terpisah untuk setiap variabel babas dan untuk masing-masing negara. Selanjutnya dengan menggunakan model regresi multipel keempat variabel babas secara bersama-sama dianalisa korelasinya terhadap tingkat penanaman modal asing. Hasil analisa regresi ini kemudian dibandingkan secara deskriptif untuk setiap negara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus aliran penanaman modal asing di sektor manufaktur untuk Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand, perbedaan tingkatan penanaman modal asing di negara-negara tersebut dapat dijelaskan dalam berbagai tingkatan oleh faktor-faktor ekonomi di negara tujuan, baik secara terpisah maupun gabungan. Faktor-faktor tersebut meliputi tingkat nilai tukar mata uang, besar pasar, tingkat pertumbuhan dan penetrasi usaha asing. Korelasi antar tiap faktor negara tujuan dengan tingkat penanaman modal asing menunjukkan arah korelasi yang berbeda antar negara. Hasil korelasi antar variabel menunjukkan hasil yang bertentangan dan juga mendukung penelitian sebelumnya. Hasil penelitian tidak menunjukkan signifikansi secara statistik.Untuk penelitian mendatang yang mencoba menganalisa fenomena penanaman modal asing dan factor-faktor yang menentukan sebaiknya mempertimbangkan satu pendekatan yang lebih komprehensif dengan menyertakan faktor-faktor internal perusahaan penanam modal dan lokasi investasi sehingga keterkaitan antar berbagai faktor dan fenomena penanaman modal asing tersebut dapat dipahami secara lebih baik.

---

This thesis analyzes the correlations of host country economic factors to foreign investment flow and compares the correlations between countries. The analysis focuses on direct investment manufacturing in Indonesia, Malaysia, Philippine and Thailand, using macroeconomic data of the countries for the period of 1996 to 2001. Several host country economic factors, they are: (a) foreign exchange fluctuation, (b) market size, (c) level of development, and (d) penetration by foreign business were analyzed of their association to foreign equity investment made to the manufacturing sector in each country using regressions analysis method. The four independent variables were analyzed independently for their association with the dependent variables (foreign equity investment) using linear regression model in each country, and subsequently, using multiple regressions model, the four variables were jointly analyzed on their associations to foreign equity investment. Regression results were then descriptively compared to each country.

Findings of this study show that in the case of foreign equity investment flow to manufacturing sector in Indonesia, Malaysia, Philippine and Thailand, the variance of foreign equity investment in these countries can be explained in various degree by the host country economic factors (i.e. foreign exchange fluctuation, market size, level of development and penetration by foreign business), independently or jointly. The direction of the relationship between each host country factor to the equity investment varies from country to country. Contradicting and supporting results of the variable's associations also appear in the finding. The findings did not show significant statistic results.

Future studies attempting to examine foreign direct investment phenomenon and the determinant factors of such activity should consider a more comprehensive approach incorporating both MNC and location factors to understand the interplay of these factors better as well as to understand the phenomenon better."

"Keterbatasan dana pemerintah untuk membiayai pembangunan memerlukan keterlibatan pihak swasta (domestik dan sing). Oleh karena itu pemerintah berupaya menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan minat swasta untuk berinvestasi pada berbagai sektor. Di Indonesia, masalah penciptaan iklim investasi masih menghadapi jalan terjal. Satu paling utama adalah inefisiensi birokrasi pemerintah. Selain itu, ketersediaan dan kualitas infrastruktur turut mengurungkan niat investor untuk melibatkan diri di Indonesia. Saat investasi mengalir ke dalam negeri berbagai masalah turut muncul. Hal tersebut terekam dari berbagai ketimpangan yang tercipta, mulai dari ketimpangan sumber, regional, hingga sektoral. Ke depan, investasi perlu diarahkan umtuk mencapai mandiri pangan, energi, dan ketersediaan serta perbaikan kualitas infrastruktur. Pencapaian investasi pada sektor tersebut bukan hanya mengamankan suplai pangan, energi, dan menikmati infrastruktur yang baik, namun berimplikasi pula terhadap penekanan inflasi. Upaya meningkatkan minat investor dapat dimulai dengan memperbaiki iklim investasi. Selain itu, upaya menjalin kerjasama investasi dan promosi investasi layak dipertimbangkan untuk memberikan informasi yang lebih jelas bagi investor."

"Pasar modal merupakan salah satu alternatif tempat investasi untuk mengelola dana masyarakat dalam perdagangan instrumen keuangan jangka panjang. Investasi di pasar saham menjanjikan tingkat pengembalian yang tinggi dalam kurun waktu yang lebih singkat, namun risiko kerugian yang akan dihadapi juga relatif besar. Investor membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang tepat mengenai kinerja suatu portofolio saham agar dapat mengoptimalkan tingkat pengembalian dan risiko atas investasi. Analisis kinerja indeks harga saham dapat digunakan sebagai acuan pertimbangan untuk melakukan investasi di pasar modal.Dalam penelitian ini tingkat pengembalian dan risiko investasi untuk pengukuran kinerja yang akan diperbandingkan adalah Indeks LQ-45 dan Jakarta Islamic Index (JII), di mana tingkat pengembalian Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) digunakan sebagai parameter kinerja pasar dan rate Sertifikat Bank Indonesia sebagai tingkat pengembalian babas risiko. Selanjutnya analisis kinerja tingkat pengembalian dan risiko atas investasi saham pada indeks harga saham di karya akhir ini akan dibatasi pada hasil investasi saham pada Indeks LQ-45 dan Jakarta Islamic Index (JII) dari tahun 2002 hingga tahun 2005 dengan menggunakan data penutupan mingguan.Hasil analisis ini ditujukan untuk memberikan gambaran tentang tingkat pengembalian dan risiko atas investasi saham pada Indeks LQ-45 dan JII serta bagaimana strategi memilih portofolio saham yang akan dijualldibeli pada pasar saham. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mernbuktikan seberapa baik kinerja Indeks LQ 45 dan JII dapat memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada tingkat pengembalian pasar. Penilaian kinerja tingkat pengembalian dan risiko investasi saham akan menggunakan Metode Sharpe, Traynor, day, Jensen. Metode ini dapat menggambarkan perbandingan kinerja tingkat pengembalian indeks harga saham berdasarkan risiko portfolio yang dimiliki. Komposisi optimal alokasi dana investasi melalui portofolio saham di papan Indeks LQ-45 dan III akan ditentukan dengan Metode Markowitz. Dengan penilaian tersebut, investor akan memiliki alternatif preferensi keputusan investasi pada komposisi portofolio yang paling efisien.Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan Metode Sharpe diketahui bahwa kinerja JII untuk periode tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 lebih baik dibandingkan dengan kinerja Indeks LQ-45 dengan nilai perhitungan Sharpe sebesar 0.12458 berbanding 0.12270. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Metode Traynor, di mana Indeks Harga Saham Gabungan digunakan sebagai parameter kinerja pasar, kinerja indeks harga saham pada JII juga lebih baik dibandingkan dengan LQ-45 (0.00395 berbanding dengan 0.00376). Selanjutnya perhitungan kinerja indeks harga saham dengan menggunakan Metode Alpha Jensen menunjukkan kinerja JII lebih baik dibandingkan dengan kinerja LQ-45 (0.00013 berbanding dengan -0.00009).Apabila rata-rata tingkat pengembalian investasi pada portofolio JII sebesar 34,24% per tahun dibandingkan dengan rata-rata tingkat pengembalian pasar (IHSG) sebesar 30,35 % per tahun dan mempertimbangkan tingkat pengembalian babas risiko (SBI) sebesar 10,38 % per tahun maka tingkat pengembalian JII lebih tinggi sebesar 12,82 % dibandingkan dengan tingkat pengembalian pasar. Sedangkan rata-rata tingkat pengembalian investasi pada portofolio Indeks LQ-45 (rp = 32,92 %) lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat pengembalian pasar sebesar 8,47 %. Berdasarkan pengukuran tersebut, dapat disimpulkan bahwa JII memiliki tingkat pengembalian yang lebih baik dibandingkan dengan tingkat pengembalian LQ-45, kedua indeks harga saham tersebut memiliki nilai tingkat pengembalian yang lebih baik dibandingkan dengan kinerja pasar (IHSG).Optimalisasi tingkat pengembalian dan risiko portofolio investasi pada Indeks LQ-45 dan JII ditentukan dengan Metode Markowitz berdasarkan data historis penutupan indeks mingguan dalam rentang waktu dari tahun 2002 sampai dengan 2005. Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui komposisi optimal investasi pada kedua indeks harga saham pada jumlah 68 % investasi di papan Indeks LQ-45 dan 32 % di papan JII. Nilai proporsi aset dalam investasi tersebut merupakan kombinasi paling efisien antara tingkat pengembalian yang dapat dicapai dengan risiko pada level tertentu. Komposisi portofolio yang optimal tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan investasi oleh para investor di pasar modal.

---

Capital market is one of alternatives of investment place to manage public fund in long term financial instrument trade. Investment in share market promises high return in shorter period, but the risk of loss to have is relatively high. Investor needs proper knowledge and understanding on performance of a share portfolio in order to be able to optimize return and risk of investment. Share price index performance analysis can be used as reference of consideration to make investment in capital market.

In this research return and risk of investment for performance measurement to compare is LQ-45 Index and Jakarta Islamic Index (JII), in which the return of Jakarta Composite Index (1HSG) is used as market performance parameter and Bank Indonesia Certificate (SRI) rate as risk free return. Subsequently analysis of return performance and risk of share investment at share price index in this paper will be limited to the result of share investment at LQ-45 Index and JII from 2002 through 2005 by using data on weekly closing.

This analysis finding is intended to provide description on return and risk of share investment at LQ-45 Index and JII as well as the strategy to select share portfolio sold to/purchased at share market. This research is also intended to prove to what extent the performance of LQ 45 Index and JII is able to provide return higher than the market return. Assessment to the return performance and risk of share investment will use Sharpe, Treynor, and Jensen Methods. These methods are able to describe the ratio of performance of share price index return based on risk of portfolio it has. Optimal composition of investment fund allocation through share portfolio in LQ-45 Index and JII Board will he determined by using Markowitz Method. By this assessment, investor will have preference alternative of investment decision in more efficient portfolio composition.

Measurement result by using Sharpe Method reveals that JII performance .for period of 2002 through 2005 is better than LQ-45 Index performance at Sharpe calculation value ratio of 0.12458 to 0.12270. Based on calculation by using Treynor Method in which Jakarta Composite Index (IHSG) is used as market performance parameter, share price index performance in JII is also better compared to LQ-45 (with ratio 0.00395 to 0.00376). Then share price index performance by using Alpha Jensen Method indicates that ill performance is better than LQ-45 (with ratio 0.00013 to - 0.00009).

If the investment return average in JII portfolio by 34.24% per annum is compared to the market return average (IHSG) by 30.35 % per annum and by taking into account risk free return (SBI) by 10,38 % per annum, then JII return is higher namely 12.82 % compared to the market return. While investment return average at LQ-45 Index portfolio Op = 32.92 %) is higher than market return average namely 8.47 %. Such measurement leads to conclusion that JII has return better than LQ-45 return, both share price indices have return value better than market performance (IHSG).

Optimizing return and risk of investment portfolio at LQ-45 Index and JII is determined by using Markowitz Method based on historical data on weekly index closing in tine interval from 2002 through 2005. Based on such calculation, it is known that the investment optimal composition in both share price indices is at figure of 68 % investment on LQ-45 Index Board and 32 % on JII board. The assets proportion value in such investment is the most efficient combination among return that can be reached by risk in certain level. Such optimum portfolio composition can serve as basis of consideration for investment decision making by investors at capital market."

"Dalam penelitian ini dilakukan analisis mengenai dampak ketidakpastian (World Uncertaınty Index-WUI) terhadap inefisiensi investasi perusahaan di Indonesia. data yang digunakan merupakan data panel 1150 firm-year yang terdiri dari periode time series 2014-2024 dan 115 cross section perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan dampak negatif dari ketidakpastian terhadap nilai absolut inefisiensi investasi. Secara khusus, terdapat dampak negatif dari ketidakpastian terhadap inefisiensi investasi pada kondisi overinvestment, dan dampak positif dari ketidakpastian terhadap inefisiensi investasi pada kondisi underinvestment. sehingga disimpulkan dalam kedua skenario investasi yang tidak normal, ketidakpastian mengurangi inefisiensi investasi dan mengoptimalkan

---

This study analyzes the impact of uncertainty (World Uncertaınty Index-WUI) on corporate investment inefficiency in Indonesia. Tthe data used is 1150 firm-year panel data consisting of the 2014-2024 time series period and 115 cross section companies. the results show a negative impact of uncertainty on the absolute value of investment inefficiency. There is a negative impact of uncertainty on investment inefficiency in overinvestment conditions, and a positive impact of uncertainty on investment inefficiency in underinvestment conditions. Thus, it is concluded that in both abnormal investment scenarios, uncertainty reduces investment inefficiency and optimizes investment decisions."

"Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sangat ditentukan oleh kemampuan, kesungguhan dan semangat kerja dari aparaturnya. Aparatur negara (daerah) mempunyai peran dan kedudukan yang penting di dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dari kemasyarakatan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan dipengaruhi oleh adanya kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparat dalam arti adanya pemberdayaan potensi aparatur yang harus dilakukan secara bertahap dan simultan guna memperoleh pelaksanaan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien.Kajian penelitian difokuskan pada pelayanan perizinan penanaman modal PMA dan PMDN untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal yang berkaitan dengan prosedur internal dalam proses pelayanan perizinan penanaman modal. Penelitian dilakukan di Badan Penanaman Modal dan Pendayagunaan Kekayaan dan Usaha Daerah (BPM & PKUD) Provinsi DKI Jakarta. Peningkatan kualitas pelayanan sebagai langkah-langkah dalam mengurangi keluhan-keluhan atau ketidakpuasan para investor akan proses penyelesaian perizinan penanaman modal.Dalam penelitian ini dilakukan terhadap 98 responden dengan menggunakan teknik sampling Aksidental dan metode pengumpulan data yaitu observasi, kuesioner, pedoman wawancara dan studi kepustakaan. Kuesioner ditujukan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan (investor), yaitu dengan membandingkan persepsi pelanggan dan harapan yang menjadi keinginan pelanggan, dengan menggunakan indikator 5 (lima) dimensi yang menentukan kualitas pelayanan berdasarkan pendapat Zeithaml, Parasuraman dan Berry (1990 : 175), yaitu Tangibles (Tampilan Fisik), Reliability (Kehandalan), Responsiveness (Daya Tanggap), Assurance (Jaminan), dan Empathy (Kemudahan).Hasil analisis penelitian menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan menurut Dimensi Tangibles sebesar 105 %, Reliability sebesar 99 Responsiveness sebesar 103 %, Assurance sebesar 101 °/o dan Empathy sebesar 99 %. Dari skor-skor tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan tertinggi terdapat pada Dimensi Tangibles (105 %) dan terendah terdapat pada Dimensi Reliability dan Empathy (masing-masing 99 °/°). Secara keseluruhan diperoleh tingkat kepuasan pelanggan (investor) atas pelayanan perizinan penanaman modal sebesar 101 % dari harapan pelanggan.Atas dasar kesimpulan di atas, diberikan beberapa saran seperti : perlu ada perbaikan pada faktor-faktor yang berkaitan dengan penampilan fisik yaitu kelengkapan peralatan kantor, sarana administrasi dan komputerisasi, perlu ada peningkatan kemampuan pegawai dalam ketepatan waktu penyelesaian administrasi perizinan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meningkatkan daya tanggap pegawai / petugas layanan akan kebutuhan investor dan perlu membuka saluran / kotak saran bagi investor dalam menyampaikan dalam keluhan, saran atau pendapat alas pelayanan yang masih kurang dirasakan terhadap pelayanan yang diberikan BPM & PKUD Provinsi DKI Jakarta.Secara keseluruhan bahwa kinerja pelayanan yang diberikan oleh petugas pelaksana ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada investor adalah sangat bergantung pada pengembangan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia di sektor publik. Hal ini berkembang dengan semakin dituntutnya eksistensi kualitas aparat BPM & PKUD Provinsi DKI Jakarta yang bersih dan berwibawa, handal, bermental baik, profesional, efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan perizinan penanaman modal di daerah Provinsi DKI Jakarta.

---

The success of the holding of the government, development implementation, and services to the society is heavily determined by the ability, commitment and work spirit of its apparatus. The state (local) apparatus plays important role and position in implementing general tasks of government, of development and of society. Therefore, to achieve an increase in the service quality it is influenced by the presence of service performance provided by the apparatus meaning that there is an empowerment of the apparatus potentials that is conducted gradually and simultaneously in order to enable them to implement their tasks effectively and efficiently.

The research focuses on the service of licensing investment of foreign multinational enterprises and domestic multinational enterprises to increase the service quality of licensing investment related with internal procedures in the process of service provision of licensing investment. The research is conducted in the Investment Board and the Empowerment of Wealth and Local Enterprises. the Special Territory of the Capital City of Jakarta. The increase in the service quality is steps 1o minimize complaints or unsatisfaction of the investors in the settlement process of licensing investments.

This research employs 98 respondents with accidental sampling techniques and data collection method. that is, observation, questionnaires, interview guide and library research. The questionnaires are intended to measure the customers' (investors') satisfactory level, that is. by comparing between the customers' perceptions and expectations of what the customers want, by employing 5 dimension indicators which determine the service quality based on Zeithmal, Parasuraman and Berry (1990:175), that is tangibles, reliability. responsiveness, assurance. and empathy.

The analysis results of the research show that the level of the customers' satisfaction according to tangibles dimension is 105%. reliability is 99%, responsiveness is 103%. assurance is 101% and empathy is 99%. From those figures if can be concluded that the highest satisfactory level is in tangibles dimension (105%) and the lowest one is that of reability and empathy (99% respectively). As a whole from the customers' expectation it obtains 101% level of customers' satisfaction of the service of licensing investment.

Based on the above conclusion, there ore several recommendations such as: there needs to be an improvement on factors that are related with physical performance, that is, the completion of office inventory, administration facility and computerization; there needs to be an increase in the personnel ability in terms: of punctuality of administrative settlement of licensing investment in accordance with the prevailing rules and regulation; and an increase in the personnel subtlety in servicing the investors' needs: and it is necessary to open a suggestion box for the investors in channeling their complaints, suggestions or opinions on the services provided by the Investment Board and on the Empowerment of Wealth and Local Enterprises, the Special Territory of the Capital City of Jakarta that are fell still lacking.

All in all the service performance provided by the operational officers is intended to increase the service quality to the investors. This is heavily dependent on the development of the quality and capability of the human resources in the public sectors. This is developed in line with the increasing demands of the quality existence of the Investment Board and the Empowerment of Wealth and Local Enterprises, the Special Territory of the Capital City of Jakarta apparatus who are clean, dignified, reolible, mentally well, professional, effective and efficient in providing services of licensing investment in the Provincial government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta."

"Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk melakukan pembangunan di dalam negeri, khususnya di sektor sosial dan ekonomi. Untuk itu pemerintah Indonesia melakukan kebijakan mendorong masuknya investasi asing kedalam negeri. Guna memberikan pelayanan yang lebih dan memberikan komunikasi, koordinasi dan informasi bagi kepentingan investasi, maka Presiden Republik Indonesia membentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tahun 1985, dan hingga saat ini organisasi ini masih eksis.Terjadinya era reformasi yang menggantikan era Orde Baru kepemimpinan Soeharto, dilalui dengan berbagai gejolak-gejolak anatara lain demonstrasi masa dan kegaduhan yang berimbas pada krisis sosial dan ekonomi. Adanya data tentang turunnya investasi asing yang masuk ke Indonesia diduga akibat langsung atau tak langsung timbulnya persepsi buruk terhadap citra Indonesia, khususnya mengenai iklim investasi dimata investor asing. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan melihat persepsi-persepsi para investor asing secara kualitas dan terurai jelas mengenai iklim investasi di Indonesia.Metodologi yang dilakukan dalam penelitian lapangan adalah menggunakan survey kuestioner terhadap 100 responder yang terdiri dan investor asing.Kuesioner ini meliputi pertanyaan terhadap 8 parameter iklim investasi berdasarkan hasil studi awal dan pengalaman peneliti, yaitu: keamanan, penegakan hukum, baiknya jalan pemerintahan, infrastruktur, prosedur investasi, insentif, biaya operasional, dan imej BKPM. Hasil survey ini ditindak lanjuti dengan "in depth interview" terhadap 10 responden investor asing yang dipilih berdasarkan "incidental and voluntary". Interview juga dilakukan terhadap 5 orang pejabat tinggi dan senior BKPM untuk mengetahui kegiatan mereka.Temuan yang ada dalam penelitian adalah adanya gambaran jelas mengenai persepsi investor asing terhadap iklim investasi di Indonesia. Persepsi yang negatif tersebut terdapat karena adanya dim Indonesia yang buruk sebagai negara yang mempunyai "country risk" tinggi, dan reputasi negatif sebagai negara yang banyak tindak korupsinya. Satu hal yang masih membuat positif pandangan terhadap iklim usaha disini, yaitu adanya persepsi positifik mengenai rendahnya biaya investasi, khususnya tenaga kerja dan sumber daya energi. Hai ini yangmembuat investasi masih menarik di Indonesia.Hal yang menarik dalam penelitian ini adalah, temuan betapa pentingnya peran media massa dalam menyebarluaskan informasi secara cepat, dan dapat mernbentuk opini-opini yang selanjutnya menjadikan persepsi masyarakat luas. Turunnya nilai investasi asing dapat diakibatkan pengaruh dari persepsi-persepsi yang negatif terhadap iklim investasi di Indonesia.Kesimpulan dan rekomendasi dibuat berdasarkan konsep-konsep ilmu komunikasi. Perlunya komunikasi yang instruktif dari presiden kepada jajarannya untuk membenahi pemerintahan ini dengan baik. BKPM harus melakukan komunikasi yang persuasif kepada presiden dalam memberikan masukan informasi yang berpengaruh dalam mengambil kebijakan, serta komunikasi yang informatif BKPM kepada investor asing untuk memberikan jawaban dan kepastian atas perbaikan yang dilakukan. Untuk itu BKPM diusulkan untuk lebih berperan sebagai sentra komunikasi dan koordinasi terhadap aspek-aspek lingkungan organisasi, antara lain "stakeholders and audience".

---

Indonesia as a developing country needs a lot of capital sources to build its country, especially in social and economic sectors. The Indonesian government has issued policies to encourage incoming of foreign investors to the country. In order to serve more foreign investor in the way of communicating, coordinating, and providing information the President of Indonesia had established the Indonesian Investment Coordinating Board in 1985, which is still exist until today.

The transaction period of changing the power in this country from Soeharto era to reformation era had made through a very crucial things, such as uncontrolled mass demonstrations and riots. Those things had made impact to crisis of social and economy of Indonesia. The declining of foreign investment on statistics recently was assumed related to the bad perceptions about the investment climate of Indonesia. Image and reputation of Indonesia has contributed the building of the perception. This research was conducted to see in "descriptive and qualitative" aspects of those foreign investors perceptions about the investment climate.

This research study used a questionnaire survey to 100 respondents, who are foreign investors. The questioner covers B parameters of the investment dimate which are based on study and experiences of the researcher, such as security, law enforcement, good governance, infrastructures, procedures, incentives, cost of investment, and image of BKPM. The survey was followed up by in depth interviews to ten respondents representing foreign investors through incidental and voluntary selections.

Interviews were also made to five senior and high level officials of the Indonesian Investment Coordinating Board (BKPM) to see the organization activity.

The result of interviews has provided clear pictures of perceptions. Foreign investors' perceptions are bad to the Indonesia's investment climate. The negative perceptions were caused by the bad image of Indonesia, which occupies high score in the country risk list and it has a long in the negative reputation among the most corrupt countries. There is one positive perception about to the Indonesian investment climate. It is low cost of investment, such as low labor cost and cheap fuel and energy costs. These factors make Indonesia attractive for investment.

The interesting part of this research discovered that mass media had an important role in disseminating information fastly and it could influence public opinion. The declining foreign investment might be related to those negative perceptions about the investment climate in Indonesia.

Conclusions and recommendations were made based on communication concepts. It needs instructive communication from the country's president to manage better government. BKPM has to make persuasive communications to the president with information used for policy making, and informative communications to foreign investors with certainty saying that the government is improving the condition. It is proposed that BKPM should becomes a centre of communication and coordination to all aspects of the organization stakeholders and audiences."

"Karena keterbatasan dana untuk memenuhi permintaan pembangunan sarana dan prasarana, banyak negara telah menerapkan sistem jalan tol. Pada awalnya pembiayaan jalan tol ditanggulangi dengan dana pemerintah, pinjaman bilateral dan multilateral. Permintaan pembangunan terus meningkat dan memalcsa pengikutsertaan sektor swasta - privatisasi.Privatisasi dapat digunakan untuk memindahkan ekonomi ke sektor swasta dan mengurangi peran pemerintah. Privatisasi usaha jalan tol di Indonesia dimulai pertengahan 1980-an. Privatisasi atau "penjualan' proyek-proyek jalan tol kepada sektor swasta kewenangannya ada pada departemen teknis - Departemen Pekerjaan Umum. Pelaksanaanya dilakukan dengan penunjukan langsung, pemilihan terbatas dan pelelangan terbuka. investor harus bekerja sama dengan Jasa Marga sebagai Badan Pengelola jalan tol di lndosesia. Dalam konsep 80T investor membiayai pembangunan jalan tol, mengoperasikan dan setelah habis masa konsesi umumnya diatas 20 tahun, kewenangan atas jalan tol dikembalikan ke pemerintah tanpa kompensasi apapun.Investasi jalan tol perlu dana besar, jangka panjang, dan arus kas pada awalnya defisit, penerimaan dari pendapatan tol dalam rupiah, meningkat terus sejalan dengan peningkatan volume lalu lintas dan kenaikan tarif. Volume lalu lintas suatu saat mencapai tingkat jenuh, sehingga selain biaya operasional dan pemeliharaan diperlukan investasi ulang untuk penambahan lajur. Jenis sumber dana dan nilai waktu daripada uang sangat penting, bisa mengakibatkan suatu proyek tidak layak. Diperlukan profesionalisme untuk dapat mengatasi resiko-resiko, terutama keuangan, agar tidak terjadi kegagalan investasi. Keberhasilan privatisasi memberikan keuntungan bagi pemerintah (jalan tol terbangun), dan masyarakat. (tarif tol dibawah BKBOK). Investor mendapatkan keuntungan bila sampai masa konsesi proyeksi keuangannya tercapai.Konsep BOT adalah suatu alternatif pendanaan. Penerapan BOT perlu dilanjutkan dengan perencanaan dan pengaturan legal serta perhitungan biaya yang akural agar terhindar terjadinya kegagalan. Agar konsesi berhasil baik, masing-masing pihak wajib konsisten, konsekuen dalam menjalani kerjasama sesuai perjanjian yang telah disepakati. Kesulitan-kesulitan banyak timbul dalam proyek BOT dan merupakan tantangan bagi manajemen untuk mengatasinya. Pembangunan jalan tol di perkotaan memerlukan biaya investasi yang jauh lebih besar. Dalam pengadaan dengan penunjukkan langsung, total biaya investasi lebih besar dibanding dengan lelang terbuka karena tidak terjadi persaingan harga. Tingginya biaya investasi membawa akibat panjangnya masa konsesi. Konsesi yang panjang sebenarnya tidak masalah, yang penting pemerintah/Jasa Marga terhindar dari kerugian akibat kegagalan investasi. Dukungan pemerintah sangat diperlukan. Pemerintah perlu siap dengan FS, FED, OE dan TOR yang akurat sebelum dilakukan lelang.Masalahnya adalah bagaimana mengerahkan investasi dana sebegitu besar dalam jangka panjang tanpa mempengaruhi industri bahkan dapat menyediakan prasarana yang diperlukan - jalan tol.

---

The condition of limited fund available for the development of infra- structures and public utilities has forced many countries to apply toll road system. Initially, toll road financing was sufficed with the government fund, toll revenue, bilateral and multilateral loans. The increasing demand for toll road development has forced the participation of the private sector - privatization.

Privatization can be used to move the economy to the private sector and reduce the government's role. Toll road privatization in Indonesia was started in mid of 1980s, among others through BOT system. The 'selling' of toil road projects to the private sector is implemented and under the approval of the Ministry of Public Works. It is carried out through direct appointment, limited tender and open Lender. Investments in toll road should be in cooperation with PT Jasa Marga (Persero) which has the right of management of toll roads in Indonesia. In the BOT concept the investors build the road, operate and enjoy the revenue, and upon expiry of the concession the toll road right is revert to the government without any compensation. New toll roads are provided without Government spending.

The investment needs huge fund, long-term period, the cash flow is initially deficit, toll revenue is in cash, in rupiah, and it increases in line with the increase of traffic volume until it reaches saturation. Yet it still increases due to tariff increase. When the road has reached its maximum capacity it needs widening so that in addition to the operation and maintenance expenditures the investor needs to reinvest. Being a long-term investment, the consideration of time .slue of money is important, and is determinative to the viability of the project. It requires professionalism to cope with the financial risks to avoid investment failure. The success of privatization will bring benefits to the government (roads are provided), to the community as the beneficiary (tariff is lower than SVOC), and the investor enjoys the benefit if until the expiry of the concession period the financial projection can be realized.

BOT concept is an alternative of financing. its implementation is worth to be continued with effective planning, accurate financial estimates and computation, and better legal arrangements. To be a sound concessionaire each party in the BOT project should be consistent, observe and adhere to the agreements. Many problems, mostly financial difficulties are challenging the management.

Toll road development in city areas needs much more funds. Project procured through direct appointment is with higher investment cost than through open tender because there is no pricing competition. Higher investment cost claims a longer concession period. Providing that the 130T project becomes viable and safe without bringing loss to the government until the concession is expired, limiting the concession period to, e.g. 30 years is likely not wise. For the success of BOT, the government's desire and supports arc-required and it needs to be completed with PFS, FS, FED, OE and TOR and well-worded tender documents before tender. The remaining question is how to mobilize so huge funds for so long a term from the community without/ hampering industrial development but providing it with transportation facilities they require - TOLL ROADS."