Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai operasional dan mekanisme pinjaman pada koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah serta pengaturan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah. Pemilihan topik penelitian mengenai koperasi simpan pinjam syariah ini dilatarbelakangi oleh adanya fakta bahwa sistem ekonomi syariah dan koperasi memiliki keunggulan dari sistem ekonomi dan badan usaha lain, yakni tahan terhadap krisis ekonomi global. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai pengaturan dari peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap koperasi simpan pinjam berbasis syariah, operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi koperasi dikaitkan dengan praktik dalam koperasi simpan pinjam syariah Berkah Madani, dan kesesuaian mekanisme pinjaman dari koperasi simpan pinjam syariah Berkah Madani dengan prinsip-prinsip syariah.

---

This essay talks about operation and mechanism of loan that distributes by sharia based financial cooperative also the regulation made ​​by the Indonesian legislation of sharia based financial cooperative. The selection of research topics on sharia financial cooperative was motivated by the fact that sharia economic system and cooperative have the advantage of economic system and other business entities, which are resistant to the global economic crisis. The study is a qualitative with descriptive design.

The result from this essay will explain about regulation on sharia financial cooperative that applies in Indonesia also the suitability of sharia financial cooperative Berkah Madani operation and loan mechanism with Indonesian regulation and the sharia principles."

"Buku ini berisi pelajaran mengenai koperasi dan hal-hal yang bersangkut-paut dengan koperasi. Cetakan ke-3 ini merupakan pelengkap dari cetakan sebelumnya, dengan adanya tambahan riwayat pergerakan koperasi di negeri Denmark, pada lampiran terdapat pertanyaan-pertanyaan perihal koperasi dan contoh anggaran dasar dari beberapa jenis koperasi."

"ABSTRAKMasyarakat perkoperasian harus terus menerus memperolehpembinaan dari Pemerintah agar koperasi yang didirikan tidaksekedar menjadi organisasi sekumpulan orang-orang tetapi benarbenarmerupakan badan hukum yang kegiatannya berdasarkanprinsip ekonomi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atasdasar kekeluargaan. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalahpenandatanganan naskah kesepakatan dan kerjasama antaraKementerian Negara Koperasi dan UKM dengan Ikatan NotarisIndonesia yang menghasilkan keputusan bahwa Akta PendirianKoperasi harus dibuat oleh/dihadapan Notaris Pembuat AktaKoperasi (NPAK). Permasalahan hukum dalam hal hubungan diantaraanggota koperasi dan mekanisme organisasinya yang diatur dandituangkan dalam Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta PendirianKoperasi, seperti diwajibkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun1992, yang dibuat oleh para Pendiri serta kekuatan dan kepastianhukumnya jika dibandingkan antara Akta Pendirian yang dibuatdibawah* tangan dengan jika dibuat dengan Akta Notariil.Kepastian hukum itu sangat diperlukan dalam koperasi akan tetapiUndang-Undang Nomor 25 tidak mengharuskan pembuatan AktaPendirian di hadapan Notaris seperti halnya pendirian badanhukum perseroan terbatas yang diwajibkan oleh undang-undang.Penelitian dilakukan melalui metode penelitian kepustakaandengan cara menganalisa bahan-bahan hukum primer berupaperaturan perundang-undangan yang mengatur Perkoperasian danbahan hukum sekunder serta didukung oleh penelitian lapangandengan cara observasi dan wawancara pada Dinas Koperasi dan UKMWilayah DKI Jakarta. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa'setiap anggota memiliki hak yang suara yang sama dalampengambilan keputusan terlepas dari besar kecilnya kontribusiyang diberikan terhadap organiasi dan usaha koperasi. AktaPendirian Koperasi yang dibuat di hadapan Notaris Pembuat AktaKoperasi (NPAK) memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dansejak diberlakukannya SK Menteri Negara Koperasi dan UKM No.98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tanggal 24 September 2004, Akta pendirianKoperasi wajib dibuat oleh/di hadapan NPAK."

"ABSTRACTDalam menjalankan usahanya, ada kalanya suatu Koperasi menemukan hambatan dan risiko. Hambatan dan risiko ini harus ditangani secara cepat dan tanggap oleh dewan Pengurus Koperasi sehingga tidak memperburuk sistem atau mekanisme kerja yang sudah terbentuk, yang dapat menimbulkan kerugian bagi Koperasi. Dalam hal ini, Dewan Pengurus Koperasi memiliki peran dan tanggung jawab besar untuk menjaga dan menghindarkan Koperasi dari risiko kerugian. Namun, apabila benar kerugian sudah terjadi, maka Pengurus Koperasi adalah pihak yang akan bertanggung jawab. Bahkan dimungkinkan pula, Pengurus bertanggung jawab secara pribadi untuk atas kerugian Koperasi. Dalam hukum perusahaan, pertanggungjawaban ini berkaitan dengan prinsip Piercing The Corporate Veil. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini, Penulis mencari tahu bagaimana pertanggungjawaban Pengurus Koperasi terhadap Koperasi khususnya dalam hal Koperasi memiliki kewajiban pembayaran utang terhadap pihak Kreditur. Kemudian penulis juga akan mencari tahu mengenai penerapan prinsip menembus tabir korporasi Piercing the Corporate Veil dalam Hukum Koperasi, dan pada akhirnya Penulis akan menganalisis apakah prinsip Piercing the corporate veil dalam kasus Putusan No. 04/Pdt.G/2015/PN-TMG. Penulisan skripsi ini akan menggunakan dasar penelitian yuridis normative berupa kajian terhadap teori-teori serta berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia. atau lebih dikenal dengan penelitian studi kepustakaan. Pada akhirnya Penulis menyimpulkan bahwa Pengurus Koperasi dapat bertanggung jawab khususnya dalam hal Koperasi memiliki kewajiban pembayaran utang kepada pihak Kreditur apabila memang terbukti bahwa Pengurus menyalahgunakan wewenangnya atau melakukan perbuatan pidana dan melawan hukum dengan mengatasnamakan Koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip piercing the corporate veil dapat diterapkan dalam badan hukum Koperasi. Hanya saja, dalam kasus Putusan No. 04/Pdt.G/2015/PN-TMG prinsip ini tidak dapat diterapkan karena belum ada bukti yang menyatakan bahwa Pihak Pengurus secara melawan hukum melakukan kesalahan yang menyebabkan Koperasi mengalami kerugian hingga dituntut penggantian ganti rugi dari pihak ke tiga.Kata Kunci : Koperasi, Badan Hukum, Pengurus Koperasi, Prinsip Piercing the Corporate Veil, kerugian

---

ABSTRACTIn conducting its business, there are times when a Cooperative find obstacles and risks. Barriers and this risk must be dealt with quickly and the response by the board of Cooperative Management, so as not to worsen the system or mechanism of action has been formed, which can cause harm to the Cooperative. Therefore, the Board of Cooperative Management has a role and a huge responsibility to safeguard and prevent cooperatives from the risk of loss. However, if true loss has occurred, then the Cooperative Management is the party that will be responsible. In fact it is also possible, the executives are personally responsible for damages to the Cooperative. In corporate law, this accountability relates to the principle Piercing The Corporate Veil. Therefore, in writing this thesis,, the author find out how the accountability of the Cooperative Management particularly in terms of debt payment obligations towards the creditor. Then the writer will also find out about the application of the principle of pierce the veil of corporate Piercing the Corporate Veil in the Cooperative Law, and in the end the author will analyze whether the principle of Piercing the corporate veil in the case of Decision No. 04 Pdt.G 2015 PN TMG. This thesis will use basic research in the form of normative juridical study of the theories and based on the prevailing regulations in Indonesia or better known as the research literature study.Ultimately authors concluded that the Board of Cooperative may be responsible in particular in terms of the Cooperative has debt repayment obligation to the creditor if it is proven that the Board abused his power or commit a criminal act and against the law on behalf of the Cooperative. This shows that the principle of piercing the corporate veil can be applied in a legal entity Cooperative. Only, in the case of Decision No. 04 Pdt.G 2015 PN TMG this principle can not be applied because there is no evidence to suggest that the Governing Party unlawfully commit the error that caused a loss of up Cooperative demanded reimbursement for compensation from a third party."