Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Indonesia berencana menerapkan pajak karbon dengan skema pembatasan dan pajak (cap and tax). Skema ini dikatakan unik karena berbeda dari negara lain, yang mana implementasinya akan diselaraskan dengan mekanisme perdagangan karbon. Sementara, Indonesia sendiri perdagangan karbonnya masih dalam tahap perencanaan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena dianggap tidak cukup efektif untuk mendorong perilaku mengurangi emisi gas rumah kaca. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peluang dan tantangan dari kebijakan pajak karbon dengan skema cap and tax di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan (wawancara mendalam) dan studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan menggunakan Matriks Analisis Strength, Weakness, Opportunities, Threat (SWOT) yang ditinjau dengan asas perpajakan kemudahan administrasi (certainty, efficiency, convenience of payment, dan simplicity) serta beberapa variabel pengimplementasian carbon pricingyang dikemukakan oleh Wood (2018), yaitu salience, revenue, serta impacts on competitiveness and emissions leakage. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa peluang dari skema cap and tax, antara lain peluang penerimaan, kepastian hukum, regulasinya yang sangat dinanti oleh kelompok kepentingan, dan peluang wajib pajak dalam memperoleh pengurangan pajak. Kemudian, terdapat pula beberapa tantangan yang harus dihadapi, yaitu terkait kesederhanaan, bagaimana membangun ruang publik, penetapan tarif yang terlalu rendah, serta bagaimana menghindari potensi dispute akibat lemahnya sistem measurement, reporting, and verification (MRV). Dengan demikian, disarankan agar Pemerintah segera memberikan kepastian dengan menerbitkan aturan pelaksana pajak karbon, menetapkan tarif yang sesuai dan memperluas cakupan emisi, melibatkan pelaku usaha dalam proses kebijakan, serta memperkuat sistem MRV.

---

Through Law Number 7 of 2021 on Harmonization of Tax Regulations, Indonesia plans to implement a carbon tax with a cap and tax scheme. This scheme is unique because it differs from other countries, where the implementation will be harmonized with the carbon trading mechanism. Meanwhile, Indonesia itself is still in the planning stage of carbon trading. This raises concerns because it is considered ineffective to encourage behavior to reduce greenhouse gas emissions. This study analyzed the opportunities and challenges of carbon tax policy with cap and tax schemes in Indonesia. The research approach used is qualitative, with data collection techniques through field studies (in-depth interviews) and literature studies. The analysis was conducted using the Strength, Weakness, Opportunities, Threat (SWOT) Matrix Analysis which was reviewed with the taxation principles of administrative convenience (certainty, efficiency, convenience of payment, and simplicity) and carbon pricing implementation variables proposed by Wood (2018), namely salience, revenue, impacts on competitiveness and emissions leakage. This study’s results indicate several opportunities from the cap and tax scheme, including revenue opportunities, legal certainty, regulations that interest groups highly anticipate, and opportunities for taxpayers to obtain tax reductions. Then, several challenges must be faced, namely, simplicity, building public space, setting tariffs that are too low, and avoiding potential disputes due to weak measurement, reporting, and verification (MRV) systems. Thus, it is recommended that the Government immediately provide certainty by issuing carbon tax implementing regulations, setting appropriate rates and expanding the scope of emissions, involving businesses in the policy process, and strengthening the MRV system."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja jenis strategi pajak dan menganalisis lebih lanjut mengenai dampak strategi pajak dalam upaya minimalisasi beban pajak Penelitian dilakukan pada salah satu kontraktor pertambangan batubara terbesar di Indonesia yaitu PT ABC selama lima periode yakni tahun 2010 2014 Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi pajak secara keseluruhan setiap tahun dimulai tahun 2010 2014 terdiri dari strategi lanjutan maupun strategi baru yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan bisnis dan peraturan saat itu berikut penekanan fokus strategi di masing masing tahun Ketidaktercapaian strategi selama 2010 2014 disebabkan faktor eksternal dan internal Dengan menggunakan current Effective Tax Rate current ETR untuk mengetahui minimalisasi beban pajak diketahui bahwa strategi pajak 2010 2014 berhasil memberikan dampak minimalisasi beban pajak PT ABC rata rata sebesar 1 8.

---

The purposes of the research are to find out what kind of tax strategy and analyze the impact of tax strategy implementation for minimize tax expense. The research is conducted at PT ABC one of the largest coal mining contrcactor in Indonesia. The research used data in 2010 2014 that are related to tax strategy implementation of PT ABC. The result of research show that during 2010-2014 implementation of tax strategies consist of advance strategies and the new strategies are adjusted to business and regulation environment. There are focus strategies for each period The strategy's failure in 2010-2014 due to external and internal factors In addition tax strategy implementation has impacted to minimize tax expense PT ABC during 2010 2014 an average of 1 8 which measured by current effective tax rate ETR."

"Penelitian skripsi ini dilakukan untuk mencari dan menjelaskan kelayakan pajak karbon untuk diterapkan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan di dalam skripsi ini adalah metode kualitatif dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan melalui teori syarat kebijakan pajak yang baik yang mencakup empat aspek utama, seperti keadilan, efisiensi ekonomi, administrabilitas, dan koherensi. Dalam penelitian ini difokuskan bawah kebijakan pajak yang baik ada pada aspek seberapa baik administrasi suatu perpajakan dengan melihat juga kebijakan pajak memiliki efek atau dampak tertentu dalam penerapannya. Dalam penelitian skripsi ini, pajak karbon dikatakan masih cukup sulit untuk diterapkan secara administrasi mengingat pajak karbon tidak mencakup pengetahuan dan informasi terkait pajak saja, tetapi juga lingkungan, emisi, dan keilmiahan atas emisi tersebut. Pajak karbon juga tidak bisa diterapkan karena belum semua masyarakat memiliki atau menggunakan objek pajak karbon seperti energi listrik. Tidak hanya itu, penerapan pajak karbon juga dapat memiliki dampak yang negatif apabila tidak ada upaya atau mitigasi dari penerapannya. Contohnya ada pada peningkatan harga untuk komoditas yang digunakan masyarakat seperti penerapan pajak karbon di sektor energi yang dapat menaikkan tarif listrik yang menjadi kebutuhan utama bagi seluruh masyarakat dan biaya baru bagi industri yang dapat menjadi beban yang cukup signifikan. Maka dari itu, pajak karbon dapat dikatakan belum layak untuk diterapkan apabila kesiapan awal seperti siapnya masyarakat untuk dikenakan pajak karbon dan mitigasi dari kenaikan harga dari pajak karbon. Kesiapan sistem administrasi dan SDM untuk melaksanakan pajak karbon juga diperlukan agar pajak karbon ini tidak berjalan dengan pemungutan biaya yang lebih besar dari hasil yang diterima.

---

This thesis research was conducted to find and explain the feasibility of a carbon tax to be implemented in Indonesia. The research method used in this thesis is a qualitative method with literature study and in-depth interviews. Based on the analysis that has been carried out through the theory of the requirements for a good tax policy which includes four main aspects, such as justice, economic efficiency, administration and coherence. In this research, the focus of good tax policy is on the aspect of how well a tax is administered by also looking at how tax policy has certain effects or impacts in its implementation. In this thesis research, it is said that the carbon tax is still quite difficult to implement administratively considering that the carbon tax does not only cover knowledge and information related to taxes, but also the environment, emissions and scientific knowledge regarding these emissions. A carbon tax cannot be implemented because not all people own or use carbon tax objects such as electrical energy. Not only that, the implementation of a carbon tax can also have a negative impact if there is no effort or mitigation to implement it. For example, there is an increase in prices for commodities used by society, such as the implementation of a carbon tax in the energy sector which can increase electricity rates which are the main need for all society and new costs for industry which can become a significant burden. Therefore, it can be said that the carbon tax is not yet feasible to implement if the initial readiness is such as the community being ready to be subject to the carbon tax and mitigating against price increases from the carbon tax. The readiness of the administrative system and human resources to implement the carbon tax is also needed so that this carbon tax does not run with fees that are greater than the results received."

"Kebijakan pajak karbon merupakan salah satu instrumen ekonomi yang digunakan untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Indonesia menjadi salah satu negara yang akan mengimplementasikan pajak karbon setelah UU HPP diterbitkan tahun 2021. Namun, implementasi kebijakan pajak karbon terus mengalami penundaan hingga saat ini belum ada kejelasan terkait waktu penerapannya yang menunjukkan bahwa terdapat hambatan dalam prosesnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dalam proses implementasi pajak karbon di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi lapangan wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang menghambat proses implementasi kebijakan pajak karbon. Berdasarkan desain kebijakan dan administrasi perpajakan, terdapat hambatan terkait kepastian dari besaran tarif pajak, kejelasan point of taxation dari dasar pengenaan pajak, belum adanya mekanisme perhitungan pajak, serta belum dirilisnya peraturan turunan dan peta jalan pajak karbon. Selanjutnya, terkait kesiapan stakeholder dan infrastruktur, terdapat hambatan terkait belum ada mekanisme untuk menyelaraskan tiap sistem yang dibangun masing-masing kementerian dan belum ada SDM untuk menghitung emisi karbon. Terakhir, hambatan politik, sosial, dan ekonomi dapat dilihat dari pengaruh bisnis dalam sistem politik yang mempengaruhi keputusan top leadership, adanya penolakan publik dari pelaku usaha, dan ketidakpastian kondisi ekonomi Indonesia pasca pandemi terhadap proses implementasi pajak karbon.

---

Carbon tax policy is one of the economic instruments used to address the impacts of climate change. Indonesia is one of the countries that will implement a carbon tax after issuing the HPP Law in 2021. However, the implementation of carbon tax policies continues to experience delays. Until now, there is no clarity regarding the implementation time, which indicates that there are obstacles in the process. This study aims to analyze the obstacles in the process of implementing carbon taxes in Indonesia. This study used a qualitative approach with data collection techniques, field and literature studies. The results of this study indicate that three factors hinder the process of implementing carbon tax policies. Based on the design of tax policies and administration, there are obstacles related to the certainty of the amount of the tax rate, the clarity of the point of taxation of the tax base, the absence of a tax calculation mechanism, and the release of derivative regulations and carbon tax roadmaps. Furthermore, regarding the readiness of stakeholders and infrastructure, there are obstacles related to the absence of a mechanism to align each system built by each ministry and the need for more human resources to calculate carbon emissions. Finally, political, social and economic obstacles can be seen from the influence of business in the political system, which influences top leadership decisions, public rejection, and the uncertainty of Indonesia's post-pandemic economic conditions regarding implementing a carbon tax."

"Penelitian ini membahas tentang evaluasi sistem online yang sudah berjalan dalam usaha perhotelan di Provinsi DKI Jakarta, dimana sistem online merupakan salah satu bentuk pengawasan pemungutan pajak hotel dari Dinas Pelayanan Pajak. Seiring pertumbuhan usaha perhotelan di DKI Jakarta dan minimnya pegawai untuk mengawasi penerimaan pajak hotel, pemerintah melakukan penerapan sistem online sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 224 tahun 2012 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Melalui Online Sistem. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem online tahap dua sudah diterapkan dengan baik. Dan Dinas Pelayanan Pajak melakukan upaya-upaya agar wajib pajak hotel dapat menikmati sistem ini dengan baik.

---

This research talk about the evaluation of the online system which has been running in the business of hospitality in jakarta province, where the online system is one form of surveillance tax collection hotel of tax service department. Along with the growth in the hospitality business in Jakarta and a lack of officers to oversee the Government's tax revenues, doing the application online system in accordance with Regulation Number 224 Governor in 2012 about payments and reporting the transactions Tax, Business Tax, Entertainment Tax Restaurant and Parking Taxes through an Online System. This research uses qualitative research methods based on data collecting techniques study the literature and field studies conducted with interviews. The conclusion of this research is an online system phase two are properly applied.And dept. of tax making efforts to taxpayers hotel can enjoy this system well."

"Perubahan iklim yang disebabkan karena adanya peningkatan emisi gas rumah kaca telah menjadi salah satu isu yang mendapatkan perhatian dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang emisinya cenderung mengalami peningkatan. Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi emisi adalah dengan menetapkan kebijakan pajak karbon dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia yang terus ditunda menunjukkan bahwa pemerintah menghadapi tantangan ketika memproses implementasi pajak karbon di mana tantangan tersebut muncul karena disebabkan oleh beberapa faktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia dan strategi yang dipertimbangkan pemerintah agar faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut dapat teratasi dengan baik. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia, yaitu adanya dampak yang diberikan terhadap kondisi ekonomi, perbedaan sikap publik terhadap kebijakan pajak karbon, koordinasi antar lembaga pemerintahan, dan tingkat kesulitan menerapkan sistem MRV pada jenis usaha tertentu. Strategi yang dipertimbangkan pemerintah agar faktor-faktor tersebut dapat teratasi dengan baik adalah menerapkan kebijakan secara bertahap dan membangun koalisi yang mendukung pajak karbon, menggunakan pendapatan pajak karbon dengan tepat, mengkombinasikan pajak karbon dengan kebijakan lainnya, dan memastikan integritas sistem MRV agar dapat menentukan besarnya emisi yang dikenakan pajak secara akurat.

---

Climate change caused by an increase in greenhouse gas emissions has become one of the issues that received world attention. Indonesia is one of the countries whose emissions tend to increase. One of the government's efforts to reduce emissions is to establish a carbon tax policy in Harmonization of Tax Regulations (UU HPP). However, the delayed implementation of carbon tax policies in Indonesia shows that the government faces various challenges in the policy implementation process where these challenges arise due to several factors. This study aims to analyze various factors that can affect the implementation process of carbon tax policies in Indonesia and strategies that are considered by the government so that these affecting factors can be resolved properly. This research was conducted using a qualitative approach and data were collected through in-depth interviews and literature studies. The results of this research show the factors that affected the implementation process of carbon tax policies in Indonesia are the impact that given to economic conditions, differences in public attitudes towards carbon tax policies, coordination between government agencies, and the degree of difficulty implementing MRV system in certain types of business. The strategy considered by the government so that these factors can be resolved properly are stepwise policy implementation and build coalitions that support carbon taxes, use carbon tax revenues appropriately, combine carbon taxes with other policies, and ensure the integrity of MRV system in order to accurately determine the amount of emissions to be taxed."