Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasal 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur mengenai kewajiban pembayaran pajak menggunakan self assessment system, yang pada intinya mekanisme tersebut memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara mandiri. Selain itu, terdapat permasalahan mengenai kriteria pengenaan PPnBM, dimana pada saat ini pengenaan PPnBM hanya dikenakan terhadap sedikit jenis barang. Penenlitian ini menganalisis mekanisme penghitungan, pemungutan, dan pelaporan PPnBM menggunakan mekanisme self assessment system yang ditinjau dari aspek kemanfaatan hukum dan menganalisis kriteria pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal dengan sifat penelitian preskriptif. Analisis terhadap mekanisme self assessment system dilakukan dengan menggunakan teori kemanfaatan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham sedangkan analisis terhadap kriteria pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (selanjutnya disebut PPnBM) dilakukan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan menggunakan teori-teori alasan pembenar negara memungut pajak, teori four maxims yang dikemukakan oleh Adam Smith, dan teori yang memuat mengenai prinsip pembentukan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPnBM dengan mekanisme self assessment system telah sesuai dengan teori kemanfaatan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham mendapatkan nilai kebahagiaan lebih besar dibandingkan nilai kerugiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai kriteria pengenaan PPnBM bagi barang yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor berdasarkan PP 61/2020 tidak selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan perubahannya sehingga perlu dilakukan perluasan terhadap jenis barang yang tergolong mewah yang dikenai PPnBM dengan melakukan perubahan PP 61/2020.

---

Article 12 of Law Number 6 on 1983 about General Provisions and Tax Procedures Law regulate about tax payment obligation using self assessment system, in wich the core is that the mechanism gives trust to taxpayer to make tax calculating, depositing, and reporting independently. Beside that, there is a problem about the criteria of sales tax on luxury goods (hereinafter referred to as PPnBM) imposition wich is PPnBM imposition now a days is only taxed for a few kinds of goods. This study analyzes the mechanism of calculating, collecting and reporting sales tax on luxury goods using self-assessment system mechanism reviewed from the law utilitarian aspects. And it analyzes criteria of sales tax on luxury goods imposition based on the law and regulation being applied. The method which is used in this study is the doctrinal study method with prescriptive study nature. The analysis on the self-assessment system mechanism is conducted using utilitarian theory stated by Jeremy Bentham, while the analysis on the criteria of PPnBM is conducted based on the Government Regulation No 16 of 2020 about the categories of taxable goods classified as luxury goods except motor vehicles which are taxed on sales tax on luxury goods using justification principles theory that the government collects taxes, four maxims theory stated by Adam Smith, and theory that contains the principles of law construction. The result of the study indicates that calculation, collection and report of sales tax on luxury goods using self-assessment system mechanism has been suitable for utilitarian theory stated by Jeremy Bentham getting more advantages value rather than the disadvantages ones. The result of the study indicates that the regulation about the criteria of sales tax on luxury goods imposition for the luxurious goods except motor vehicles based on the Government Regulation no. 16 of 2020 is not aligned with the regulation in Law number 8 of 1983 on Value-added Tax of goods and services and sales tax on luxury goods and the alteration, therefore the extension should be carried out for the luxurious goods which is taxed on sales tax on luxury goods."

"Penelitan ini menganalisa implikasi peraturan penomoran faktur pajak dalam mendukung reformasi administrasi PPN. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implikasi penomoran faktur pajak dalam kewajiban administrasi PPN oleh Pengusaha Kena Pajak. Ketentuan penomoran faktur pajak ini menambah prosedur penerbitan faktur pajak terkait hal permohonan nomor seri. Ketentuan dari penomoran faktur pajak dapat melakukan validasi terhadap faktur pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Hasil penelitiannya adalah implikasi peraturan meningkatkan beban administrasi bagi Pengusaha Kena Pajak dan meningkatkan pengawasan kepada penerbitan faktur pajak.

---

This research analyze implication of VAT invoice numbering in supporting VAT administration reform. This research aim to analyze implication of VAT invoice numbering in VAT administration by taxable person. This rules increasing procedure in issuing VAT invoice controlling system against false invoicing and describe a good tax administration sytem to as the mechanism to request VAT invoice number. As this rules, Taxable Person can do validation to any VAT Invoice. The research approach is qualitative to the type of descriptive research. The result is implication of VAT invoice numbering is increasing the administration cost and in this rules Taxable Person can do validation to VAT Invoice."

"Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta yang tinggi tentu memiliki dampak negatif, sehingga Perda No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor perlu di revisi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses formulasi kebijakan kenaikan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tujuan utama dalam menaikan tarif progresif pada Perda No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor adalah untuk memperkuat fungsi regulerend guna mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh dampak negatif kendaraan bermotor.

---

The growth of motor vehicle in DKI Jakarta is certainly have many negative effect, so the local regulations No. 8 Year of 2010 about Motor Vehicle Tax need to be revised. This research purposed to know how the formulation of increase progressive tariff Motor Vehicle Tax in DKI Jakarta. The research was conducted by a qualitative approach and cross-sectional research with data collection techniques as literature study and interview. The data is analyzed by qualitative data analysis techniques. The result of this research shows that major considerations of increased progressive tariff of local regulations No. 8 Year of 2010 about Motor Vehicle Tax are to strengthen the regulerend fungtions to solve the problems due to negative effect from motor vehicle."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses perhitungan dan pembuatan surat pemberitahuan tahunan bagi ekspatriat Jepang yang diterapkan di PT. AAA. Salah satu ekspatriat Jepang, yang berstatus sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri dan memiliki penghasilan dari kantor pusat di Jepang serta dari kantor cabang di Indonesia, digunakan sebagai subjek ilustrasi dalam laporan magang ini. Perhitungan pajak tersebut mengikuti basis worldwide income sesuai dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan, pelaporan surat pemberitahuan tahunan juga diikuti dengan worldwide assets and liabilities. Laporan ini menggunakan berbagai Undang-Undang Perpajakan, Surat Direktur Jenderal Pajak, serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai kerangka evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan dalam laporan ini, proses perhitungan dan pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi Tahun 2021 yang diterapkan di PT. AAA atas ekspatriat Jepang sudah sesuai dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku.

---

This internship report aims to evaluate the calculation and preparation process, used by PT. AAA, for Japan expatriates’ annual tax return. One of Japan’s expatriates which is a Wajib Pajak Dalam Negeri and receives income from both the individual’s company’s headquarters in Japan and branch office in Indonesia, is used as an illustration in this internship report. The tax calculation uses the worldwide income basis in accordance with the relevant tax laws. In addition, the reporting of his/her annual tax return also utilizes the worldwide assets and liabilities bases. This report uses various Undang-Undang Perpajakan, Surat Direktur Jenderal Pajak, and Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia as the evaluation framework. Based on the evaluation done, the calculation and preparation process, used by PT. AAA, for Japan expatriates’ annual tax return is in accordance with the relevant tax laws."