Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini akan mengkaji tentang pengaruh Bank Dunia dalam kebijakanekonomi Indonesia pasca Orde Baru. Penelitian ini dimaksudkan untukmelakukan analisis tentang pergeseran-pergeseran orientasi Bank Dunia di tingkatinternasional, mempengaruhi kebijakan penyaluran pinjaman kepada pemerintahIndonesia pasca Orde Baru. Satu periode dimana Bank Dunia mulaimemperkenalkan kebijakan tata kelola dan pembangunan institusi dalampenyaluran pinjamannya untuk mendukung agenda reformasi ekonomi diIndonesia. Kebijakan ini pada dasarnya merupakan sebuah upaya untukmendorong perluasan ekspansi modal di dalam struktur ekonomi Indonesia yangmasih bertumpu pada negara.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa meskipun terjadi perubahan dalamorientasi pemberian pinjaman Bank Dunia pada periode pasca Orde Baru, tetapiBank Dunia tidak bisa menghindari adanya kepentingan negara-negara pusatuntuk menggunakan lembaga ini sebagai instrumen ekspansi modal di negaranegarapinggiran. Peningkatan intervensi Bank Dunia di Indonesia dalamkebijakan ekonomi sangat dipengaruhi oleh keberadaan elit politik dan komunitasepistemis liberal di dalam negeri.

---

ABSTRACTThis thesis will examine the influence of the World Bank in Indonesiaeconomic policy in the post-New Order era. This study is intended to carry out ananalysis of the shifts in the orientation of the World Bank at the internationallevel, influencing government policy lending to the post-New Order. A period inwhich the World Bank began introducing governance policies and institutionsdevelopment in channeling loans to support economic reform agenda in Indonesia.This policy is basically an effort to encourage the expansion of capital in thestructure of the Indonesian economy which is still based on the state.These results indicate that although there is a change in the orientation ofthe World Bank lending in the period of the Post-New Order, but the World Bankcan not avoid the interest of the core countries (developed countries) to use theseinstitutions as instruments of capital expansion in the peripheral countries.Increased World Bank intervention in Indonesia in economic policy is stronglyinfluenced by the presence of the political elite and liberal epistemic communitywithin the country."

"Pengaturan proteksi dalam perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini masih belum jelas dan sangat terbatas. Dalam praktek proteksi berupa penteuan besarnya tarif ditetapkan secara sepihak oleh eksekutif (Presiden). Oleh karena itu untuk mempermudah pengawasan, oemberian proteksi berupa penetapan tarif harus mendapat persetujuan dari DPR. Akibat ketidakjelasan kebiajan penetapan tarif dapat menimbulkan dampak negatif terutama bagi iklim dunia usaha, pemerintah, masyarakat sebagai konsumen dan citra kebijakan industri Indonesia di mata internasional."

"Globalisasi menjadi realitas yang tak dapat dielakkan dan menjadi wacana baru dalam perspektif ekonomi, politik maupun budaya. Dari perspektif politik, globalisasi dikaitkan dengan kedaulatan negara. Dominasi kekuatan pasar global atas negara; berlangsung melalui kekuatan lembaga supranasional (IMF, WTO dan Bank Dunia), perusahaan transnasional dan tekanan kelompok negara maju terhadap negara berkembang. Berbagai asumsi yang mendasari implementasi globalisasi, kerap berbenturan dengan perbedaan titik start di antara negara yang terlibat.Penelitian ini mengkaji relativitas kedaulatan negara dalam tata dunia kontemporer, yang berfokus pada pertanyaan tentang bagaimana ideologi yang mendasari globalisasi bekerja membentuk tata masyarakat dunia, aspek globalisasi yang berpengaruh terhadap kedaulatan negara dan implikasi globalisasi pada kedaulatan negara. Penelitian ini menggunakan analisis wacana sebagai metode analisis, yang berarti membuka kesempatan melakukan investigasi terhadap relasi antara bahasa dan ideologi.Analisis wacana berfokus pada pesan yang tersembunyi Oaten), dimana yang menjadi titik perhatian bukanlah hanya pesan, tetapi juga makna. Berdasarkan basil penelitian ini ditemukan bahwa ideologi yang mendasari globalisasi bekerja melalui kehadiran tiga lembaga supranasional sebagai bagian dari Bretton Woods. Ketiga lembaga tersebut mempromosikan ideologi yang diupayakan menjadi fundamentalisme pasar, yaitu (a) pertumbuhan ekonomi dan peningkatan perdagangan yang dicapai melalui deregulasi dan privatisasi (b) peningkatan investasi asing di berbagai negara Dunia Ketiga akan memperbesar kapasitas produksi dan pembangunan, yang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin.Aspek globalisasi yang berpengaruh terhadap kedaulatan negara adalah kehendak lembaga supranasional dan perusahaan transnasional, bahwa semua negara menggunakan model perekonomian yang sama. Menurut mereka, menjadi tidak efisien apabila tiap bangsa menyatakan apa yang paling baik bagi rakyatnya melalui undang-undang yang demokratis. Karenanya, undang-undang seperti itu harus disubordinasi dengan penjanjian, aturan main dan kesepkatan yang dihasilkan lembaga supranasional, yang menghasilkan "konstitusi baru perekonomian global"."