Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 16358 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Kenichi Ohmae
New York: The Free Press, 1995
337.1 OHM e
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Kenichi Ohmae
London: Harper Collins, 1995
330.9 OHM e
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Richardson, Harry W.
Jakarta: Program Perencanaan Nasional, 1975
338.9 RIC et
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Maria Ulfah
"Para pemimpin Negara-negara ASEAN dan 6 negara mitra FTA ASEAN (Australia, Cina, India, Japan, Korea dan Selandia Baru) meluncurkan negosisasi Regional Economic Comprehensive Partnership (RCEP) pada Akhir November 2012 dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan kemitraan ekonomi yang modern, komprehensif, bermutu tinggi, dan saling menguntungkan antara Negara-negara Anggota ASEAN dan mitra FTA ASEAN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daya saing dan prediksi dampak keikutsertaan Indonesia dalam RCEP. Dengan menggunakan analisis Revelead Comparative Advantage (RCA), penelitian ini fokus menganalisis daya saing produk ekspor di antara anggota RCEP termasuk Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan daya saing produk Indonesia masih termasuk lemah dibandingkan dengan sebagian besar Negara-negara anggota RCEP lainnya. Di sisi makro, hasil simulasi menggunakan aplikasi Global Trade Analysis Project (GTAP)  dengan agregasi 17 negara/ regional dan 43 produk menunjukkan  bahwa dengan diberlakukannya kesepakatan RCEP, diperkirakan akan meningkatkan kinerja perdagangan, GDP dan kesejahtaraan sebagian besar Negara-negara anggota RCEP termasuk Indonesia.

The leaders of ASEAN countries and the six partner countries of the ASEAN FTA (Australia, China, India, Japan, Republic of Korea and New Zealand) launched the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) negotiations in November 2012 with the aim of reaching a modern, comprehensive, high-quality, beneficial among ASEAN Member States and ASEAN FTA partners. This study aims to analyze the competitiveness and impact prediction of Indonesia's participation in the RCEP. Using Revealed Comparative Advantage (RCA) analysis, this study focused on analyzing of competitiveness of the export products among RCEP members including Indonesia. The results of this study show that the competitiveness of Indonesian products is still weak compared to most other RCEP member countries. Therefore, the Government of Indonesia should enhance the competitiveness of products in order to compete and take advantage of its participation in the RCEP. Furthermore, impact prediction analysis uses Global Trade Analysis Project (GTAP) application, with 17 countries/regional and 43 products aggregations. The simulation results show that with the enforcement of the RCEP agreement, it is predicted to increase trade performance, GDP and the welfare of most Member States including Indonesia."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
T52627
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Page, Sheila
London: Overseas Development Institute, 2000
337.1 PAG r
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Manila: Asian Development Bank, 2020
338.91 FUT
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Snorrason, Snorri Thomas
"[This book investigates whether the effects of economic integration differ according to the size of countries.The analysis incorporates a classification of the size of countries, reflecting the key economic characteristics of economies in order to provide an appropriate benchmark for each size group in the empirical analysis of the effects of asymmetric economic integration. The formation or extension of Preferential Trade Areas (PTAs) leads to a reduction in trade costs. This poses a critical secondary question as to the extent to which trade costs differ according to the size of countries.The extent to which membership of PTAs has an asymmetric impact on trade flow according to the size of member countries is analyzed by employing econometric tools and general equilibrium analysis, estimating both the ex-post and ex-ante effects of economic integration on the size of countries, using a data set of 218 countries, 45 of which are European. ​, This book investigates whether the effects of economic integration differ according to the size of countries.The analysis incorporates a classification of the size of countries, reflecting the key economic characteristics of economies in order to provide an appropriate benchmark for each size group in the empirical analysis of the effects of asymmetric economic integration. The formation or extension of Preferential Trade Areas (PTAs) leads to a reduction in trade costs. This poses a critical secondary question as to the extent to which trade costs differ according to the size of countries.The extent to which membership of PTAs has an asymmetric impact on trade flow according to the size of member countries is analyzed by employing econometric tools and general equilibrium analysis, estimating both the ex-post and ex-ante effects of economic integration on the size of countries, using a data set of 218 countries, 45 of which are European. ​]"
[Berlin, Berlin]: [Springer, ], 2012
e20396471
eBooks  Universitas Indonesia Library
cover
Raja Sawery Gading Dzetaj Notonegoro
"Sejak pertengahan 1990-an, semakin banyak negara berkembang yang menempuh Integrasi Ekonomi Regional (REI) dengan negara maju melalui Perjanjian Perdagangan Regional (RTA). Negara anggota perjanjian tersebut memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan terhadap satu sama lain daripada terhadap mitra dagang lainnya yang bukan negara anggota. Perlakuan diskriminatif ini jelas tidak konsisten dengan kewajiban perlakuan Most Favoured Nation (MFN) WTO. Meskipun kewajiban perlakuan MFN merupakan prinsip dasar, namun WTO memperkenankan anggotanya untuk mengesampingkan prinsip tersebut dan menempuh REI berdasarkan Pasal XXIV GATT 1994 untuk RTA, Pasal V GATS untuk Perjanjian Integrasi Ekonomi (EIA) dan Klausul Enabling. Penelitian ini menganalisa mengapa WTO memberikan pengecualian tersebut. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi kecenderungan di kalangan negara berkembang menempuh REI dengan negara maju serta meneliti bagaimana negara berkembang dapat mengambil keuntungan tanpa mengucilkan sistem perdagangan multilateral WTO.
Berdasarkan analisis hukum, REI sangat bermanfaat bagi negara berkembang WTO. Penelitian ini mendesak KTT APEC ke-21 dan Konferensi Tingkat Menteri ke-9 WTO di Bali untuk digunakan sebagai kesempatan untuk menunjukkan peran aktif dari masing-masing negara berkembang terutama tuan rumah, Indonesia, dalam mempromosikan liberalisasi perdagangan dan investasi secara regional dan global. Penelitian ini menyimpulkan bahwa REI diperlukan untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam mewujudkan tujuan WTO untuk menciptakan perdagangan yang bebas dan adil. Selain itu, negara berkembang disarankan untuk menggunakan REI sebagai pilihan kebijakan terbaik kedua dan terus menempatkan prioritas tertinggi pada WTO dengan berkomitmen terhadap modus operandi WTO.

Since mid-1990s, developing countries are increasingly pursuing Regional Economic Integration (REI) with developed countries through Regional Trade Agreements (RTA). In this case, the parties to such agreements offer each other more favourable treatment than they offer to other trading partners that are nonparties. Clearly, such discriminatory treatment is inconsistent with the Most Favoured Nation (MFN) treatment obligation of the WTO. Although MFN treatment obligation is a fundamental principle, the WTO does allow WTO members to set aside the principle and pursue REI under Article XXIV of the GATT 1994 for RTA, Article V of the GATS for Economic Integration Agreement (EIA) and the Enabling Clause. With that being said, this research analyses why does the WTO provides such exception. In addition, it explores the tendency among developing countries to pursue REI with developed countries and and examines how can those developing countries benefit from their pursuit without undermining the multilateral trading system of the WTO.
Based on a legal analysis, this research argues that REI will be highly beneficial for developing countries of the WTO. Furthermore, the research urges the 21st APEC Summit and the 9th Ministerial Conference of the WTO in Bali to be used as an opportunity to demonstrate an active role of each developing economy especially the host, Indonesia, in promoting regional and global trade and investment liberalisation. This research concludes that REI is necessary to take further steps towards realising the goal of the WTO to have a fair and freer trade. Moreover, developing countries are recommended to consider REI as the second best policy option and continue to place the highest priority on the WTO by committing to modus operandi of the WTO.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S46843
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Maharlika Ramdhani
"[ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari desentralisasi
fiskal dan pembentukan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
terhadap inflasi regional di Indonesia selama kurun waktu 2008-2013. Variabelvariabel
yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat inflasi, rasio
pengeluaran dan rasio otonomi pendapatan sebagai proxy desentralisasi fiskal,
keberadaan TPID, produk domestik regional bruto (PDRB), kondisi infrastruktur,
populasi, dan inflasi bahan makanan regional. Data yang digunakan dihimpun dari
65 kota yang dianggap sebagai kontributor inflasi nasional. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa rasio pengeluaran sebagai salah satu indikator desentralisasi
fiskal memiliki hubungan negatif dengan tingkat inflasi daerah, sedangkan rasio
otonomi pendapatan daerah dan keberadaan TPID pada tingkat kabupaten/kota
tidak memberikan dampak signifikan terhadap volatilitas inflasi regional di daerah.

ABSTRACT
This study aims to examine the impact of the fiscal decentralization and Regional
Inflation Task Force (RITF) on regional inflation rate in 65 cities in Indonesia for
2008-2013 period. The results of the paper shows that expenditure ratio as an
indicator of fiscal decentralization has a negative relationship with regional
inflation rate, while regional revenue autonomy ratio and the existence of RITF in
regions do not bring any significant impact to the volatility of inflation rate in
regions.;This study aims to examine the impact of the fiscal decentralization and Regional
Inflation Task Force (RITF) on regional inflation rate in 65 cities in Indonesia for
2008-2013 period. The results of the paper shows that expenditure ratio as an
indicator of fiscal decentralization has a negative relationship with regional
inflation rate, while regional revenue autonomy ratio and the existence of RITF in
regions do not bring any significant impact to the volatility of inflation rate in
regions., This study aims to examine the impact of the fiscal decentralization and Regional
Inflation Task Force (RITF) on regional inflation rate in 65 cities in Indonesia for
2008-2013 period. The results of the paper shows that expenditure ratio as an
indicator of fiscal decentralization has a negative relationship with regional
inflation rate, while regional revenue autonomy ratio and the existence of RITF in
regions do not bring any significant impact to the volatility of inflation rate in
regions.]"
2015
T45040
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cambridge: Cambridge University Press, 2016
382.9 REG
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>