Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Upaya kelembagaan hubungan industrial Kota Depok untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis pada masa pandemi COVID-19 merupakan langkah yang dilakukan oleh aktor-aktor hubungan industrial di Kota Depok untuk menangani permasalahan hubungan industrial. Terdapat 3 permasalahan hubungan industrial yang sering terjadi di tengah pandemi COVID-19. Permasalahan yang menjadi fokus kelembagaan hubungan industrial yaitu, pembayaran THR (Tunjangan Hari Raya), upah minimum, dan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Proses menangani 3 permasalahan hubungan industrial dengan melakukan dialog kepada seluruh anggota untuk membuat rekomendasi yang tepat untuk diteruskan kepada Walikota dan menjadi acuan bagi seluruh pekerja dan pengusaha di Kota Depok. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis upaya kelembagaan hubungan industrial Kota Depok dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis pada masa pandemi COVID-19. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam sebagai data primer dan studi pustaka sebagai sekunder, serta teknik analisis data kualitatif induktif. Hasil penelitian ini yaitu upaya kelembagaan hubungan industrial Kota Depok secara umum sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Upaya dalam menangani kendala pembayaran THR yaitu melakukan pengawasan pada perusahaan yang bermasalah membayar THR, dan membuka posko pengaduan THR. Upaya dalam pemberian upah minum yaitu, memberikan kepastian hukum kepada perusahaan, memberikan apresiasi berupa relaksasi cost pembayaran pajak air tanah, dan memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU). Selain itu, upaya dalam menangani PHK dengan memberikan pelatihan dan uji kompetensi kepada pekerja. Namun upaya yang dilaksanakan perlu dioptimalkan oleh kelembagaan hubungan industrial di Kota Depok yaitu belum mengaplikasikan bidang teknologi untuk menyelesaikan permasalahan hubungan industrial di tengah pandemi COVID-19. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu membuat website pengaduan THR secara online, memberikan pelatihan pada bidang teknologi, memberikan sanksi pidana dan denda membayar sejumlah uang bagi perushaan yang tidak taat aturan pemerintah, dan mengadakan rapat lebih intens untuk membahas permasalahan hubungan industrial.

---

The industrial relations institutional efforts of Depok City to create harmonious industrial relations during the COVID-19 pandemic are steps taken by industrial relations actors in Depok City to deal with industrial relations problems. There are 3 industrial relations problems that often occur in the midst of the COVID-19 pandemic. The problems that become the focus of industrial relations institutions are the payment of THR (Tunjangan Hari Raya), minimum wages, and layoffs (Termination of Employment). The process of dealing with 3 industrial relations issues by holding a dialogue with all members to make appropriate recommendations which will be forwarded to the Mayor and become a reference for all workers and employers in Depok City. The purpose of this study is to analyze the efforts of Depok City's industrial relations institutions in creating harmonious industrial relations during the COVID-19 pandemic. This research approach is qualitative with in-depth interview data collection techniques as primary data and literature study as secondary, as well as inductive qualitative data analysis techniques. The result of this research is that the industrial relations institutional efforts of Depok City in general have been able to be implemented well. Efforts to deal with THR payment constraints are to supervise companies that have problems paying THR, and open a THR complaint post. Efforts in providing drinking wages include providing legal certainty to companies, giving appreciation in the form of relaxing the cost of paying groundwater taxes, and providing Wage Subsidy Assistance (BSU). In addition, efforts to deal with layoffs are carried out by providing training and competency tests to workers. However, the efforts carried out need to be optimized by the industrial relations institution in Depok City, which has not yet applied the technology field to solve industrial relations problems in the midst of the COVID-19 pandemic. Recommendations that can be given are making an online THR complaint website, providing training in the field of technology, providing criminal sanctions and fines paying a sum of money for companies that do not comply with government regulations, and holding more intense meetings to discuss industrial relations issues."

"Sistem Manajemen Kesehatan, Keselamata n Kerja dan Lingkungan, atau yang lebih dikenal dengan SMK3L, mutlak dimiliki oleh semua perusahaan dengan jumlah karyawan minimal seratus orang dan atau dengan tingkat resiko tinggi. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang -Undang No 1 Tahun 1970 yang de tailnya ada di Peraturan Menteri Tenaga Kerja N0 5 Tahun 1996. Selain diatur oleh undang-undang, mayoritas perusahaan minyak dan gas bumi asing yang beroperasi di Indonesia juga mempunyai persyaratan SMK3L bagi perusahaan-perusahaan yang hendak menjadi rekanan, baik barang maupun jasa. Sebagai perusahaan yang mempunyai mayoritas pelanggan adalah perusahaan minyak dan gas bumi, PT. "X" dituntut untuk memiliki SMK3L yang memenuhi persyaratan undang-undang dan pelanggan. Pengembangan SMK3L di PT. "X" di lakukan dengan cara melakukan tinjauan resiko untuk mencari kontrol resiko apa saja yang dibutuhkan PT. "X", yang dapat berupa prosedur, alat pelindung diri (APD), pelatihan, tanda -tanda peringatan dan lainnya, lalu dianalisis dengan cara membandingkan ter hadap persyaratan undang-undang dan pelanggan. Dalam hal ini, persyaratan pelanggan yang akan digunakan sebagai acuan adalah persyaratan SMK3L PT. "Y" yang terdapat dalam CoRMaP (Contractor Risk Management Program) . SMK3L yang baik (dan memenuhi persya ratan), akan memberikan rasa aman pegawai dalam bekerja dan juga memberikan dampak positif dalam mutu perusahaan secara menyeluruh.

---

Health, Safety and Environmental Management System, knows as HSE MS, is a mandatory system to have for a company with medium to high risk act ivities and or employees more then one hundred person. In Indonesia, it is regulated under the Act No 1 of 1970 On Safety, and described in the Regulation of Ministry of Workmanship No 5 of 1996 of Health and Safety Management System. Along with the state regulation, most of the foreign oil and gas company that operates in Indonesia, has their own requirement of safety management system for their vendors, goods or services supplier. PT. "X" serves most of oil and gas companies in Indonesia, need to have a safety management system in order to fulfill the law regulation and also doing their bussiness, which comply to both regulations. The developent of safety management system for PT. "X" is done by doing a risk assessment in order to find all of the risk control required in form of procedures, Personal Protective Equipment (PPE), trainings, and so on, then analyzed by comparing the fact findings to the requirement by the law and customer requirement. Customer requirement to be used as refference, will ref er to PT. "Y" requirement stated in CoRMaP (Contractor Risk Management Program). A good safety management system will provide a safe and secure working environment, and would produce a positive impact to company quality overall."

"ABSTRACTKecelakaan kerja pada kegiatan sektor konstruksi hingga saat ini masih menjadi penyumbang terbesar bagi keseluruhan angka kecelakaan kerja di Indonesia setiap tahunnya. Di dalam klasifikasi jenis kegiatan sektor konstruksi, sektor konstruksi kecil dan menengah dianggap memiliki kesadaran akan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja yang masih rendah. Menyikapi kontradiksi tersebut, pemerintah membuat suatu prorgam pembinaan K3 bernama Work Improvement in Small and Medium Construction Sites (WISCON). Penelitian akan berfokus pada pelaksanaan WISCON di DKI Jakarta mengingat bahwa diantara seluruh wilayah tempat WISCON dilaksanakan, DKI Jakarta merupakan wilayah yang memiliki jumlah pekerja harian dan perusahaan konstruksi kecil dan menengah yang paling banyak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembinaan K3 pada sektor konstruksi kecil dan menengah melalui program WISCON DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam. Teori yang digunakan yakni teori hubungan industrial, pembinaan, kesehatan dan keselamatan kerja, dan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rangkaian program WISCON DKI Jakarta sebagai upaya pembinaan K3 oleh pemerintah dimulai dari tahapan formulasi materi K3 yang merupakan hasil dari kordinasi yang terjalin antara pihak International Labour Organization dan pihak Kementerian Ketenagakerjaan RI. Pelaksanaan program WISCON DKI Jakarta dilakukan selama empat hari dengan agenda inti yakni pembinaan dan pemaparan materi K3, observasi lapangan, diskusi, dan pembuatan action plan. Peserta program merasakan program WISCON DKI Jakarta dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi peserta dan dapat langsung diterapkan sehinnga menghasilkan perbaikan yang nyata. Rekomendasi yang diberikan antara lain mendorong keterlibatan asosiasi bidang konstruksi pada program WISCON, menjadikan sertifikasi program WISCON sebagai salah satu syarat sebagai tenaga konstruksi ahli, dan meniingkatkan peran Dinas Ketenagakerjaan Provinsi sebagai pengawas kegiatan konstruksi di daerah.

---

ABSTRACTWork accidents in construction sector activities are still the biggest contributor to the overall number of workplace accidents in Indonesia each year. Within the classification of construction sector activities, small and medium constructions are notorious for lacking of occupational health and safety awareness. In response to the contradiction, the government developed a program called Working Improvement in Small and Medium Construction Sites (WISCON). The research will focus on the implementation of WISCON in DKI Jakarta. This research aims to analyze the process of developing OHS in the small and medium construction sector through the DKI Jakarta WISCON program. This research uses a qualitative approach with the type of descriptive research and several theories like the theory of industrial relations, theory of coaching, occupational health and safety (OHAS), and the occupational health and safety management system. The results of the research show that the DKI Jakarta WISCON program, as an effort to develop OHAS by the government, starts from the OHAS material formulation which is the result of the coordination between the International Labor Organization and the Indonesian Ministry of Manpower. The implementation of the DKI Jakarta WISCON program is carried out for four days with core agendas: OHAS material presentation, observations, group discussions and presentations, and action plans making. The program participants felt that the DKI Jakarta WISCON program could provide useful knowledges and could be directly implemented so that it produced real improvements. This research generates a number of recommendations like encouraging the involvement of the construction sector association in the WISCON program, making the WISCON program certification to be one of the requirements as an expert construction worker, and increasing the role of the Provincial Manpower Office as a supervisor of construction activities in the area."

"Penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh tindakan inovasi atas tingkat pengembalian perusahaan yang diukur melalui tingkat penjualan per pekerja. Setelah megetahui pengaruhnya, akan dilakukan analisis mengenai pengaruh kualitas institusi atas tingkat pengembalian perusahaan melalui tindakan inovasi yang dilakukan. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dari 6 negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos) dengan sumber data World Bank Enterprise Survey (WBES) tahun 2015, World Governance Indicator (WGI), dan Heritage Foundation. Melalui model Ordinary Least Square (OLS), hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan atas tindakan inovasi terhadap tingkat pengembalian perusahaan. Temuan lanjutan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan atas satu variabel institusi terhadap tingkat pengembalian inovasi perusahaan, yakni kualitas penegakkan hukum. Dua variabel institusi lain yang diuji, yakni kualitas regulasi dan proteksi hak milik, tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengembalian inovasi perusahaan.

---

This study will discuss the effect of innovation on firm’s rate of return as measured by the level of sales per worker. After the effect is determined, an analysis will be carried out regarding the influence of institutional quality on the level of firm’s returns through innovative actions taken. The sample in this research are manufacturing companies from 6 ASEAN countries (Indonesia, Malaysia, Vietnam, Philippines, Myanmar, and Laos) with the 2015 World Bank Enterprise Survey (WBES) as main data source, while World Governance Indicator (WGI) and Heritage Foundation complements the data. Through the Ordinary Least Square (OLS) model, the results show that there is a significant effect of innovation activities on the rate of return for the firms. Further findings show that there is a significant effect of one institutional variable on the rate of return on corporate innovation, namely the rule of law. Two other institutional variables tested, namely regulatory quality and property rights protection, did not show a significant effect on the rate of return of firm’s innovation."