Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This paper is written based on the riview of some studies, literatures and secondary data from some sources. For more than three decades, some efforts have been done and succesfully reduced the number of poverty, from 40 percent in 1970s to 11 percent in 1996....."

"Tesis ini membahas bagaimana pengaruh kemajuan sektor perbankan baik bagi penurunan tingkat kemiskinan Indonesia, di satu sisi dengan membawa peningkatan pertumbuhan ekonomi di sisi lainnya melalui tersedianya kredit yang sesuai dengan masyarakat miskin. Dengan kemajuan sektor perbankan maka tabungan dapat dimobilisasi dan uang dapat dialokasikan ke hal-hal yang lebih produktif, baik dengan peningkatan modal fisik maupun meningkatnya produktivitas dari modal fisik. Efek menetes ke bawah dari perubahan kelembagaan dan keekonomian yang disebabkan oleh kemajuan sektor perbankan membawa perubahan yang lumayan komplek terhadap kondisi kehidupan masyarakat miskin. Pada saat terjadi krisis keuangan pada tahun 1997 - 2000, yang juga menghantam sektor perbankan membawa pengaruh sangat buruk terhadap kondisi kemiskinan, dan menahan pengaruh positif yang diakibatkan kemajuan sektor perbankan yang sebelumnya telah berhasil mereduksi jumlah penduduk miskin. Hipotesis mengenai kemajuan sektor perbankan dan dampak krisis keuangan selama periode 1971 ? 2009, telah membawa pelajaran langsung yang sangat bermanfaat bagi pengambilan kebijakan.

---

This thesis investigates how banking development is beneficial to the reduction of Indonesian?s poverty, on the one hand by promoting growth and in the other hand directly by providing affordable loan. Banking Sector Development (BSD) mobilizes saving and allocates capital to more productive uses, both of which help increase the amount of physical capital and its productivity. The trickle-down effect of economic and institutional changes brought by BSD became more complex effect on living condition of the poor. At the same time, however, financial instability in 1997 - 2000 which accompanies financial development is disadvantageous to the poor and dampens the positive effect of banking development on the reduction of poverty. The hypothesis is tested successfully on Indonesia over the period 1971 till 2009, resulting in straightforward policy implication."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh dari lokal politik di desa berupa Musyawarah Desa dan anggota BPD sebagai perwakilan dari masyarakat desa terhadap pengentasan kemiskinan dan penyediaan barang publik. Dengan metode kuantitatif menggunakan data Potensi Desa 2018 yang menerapkan model ordinary least square dan logit binary regression, penulis menemukan bahwa secara nasional Musyawarah Desa dan anggota BPD memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Selain itu, Musyawarah Desa dan anggota BPD juga memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap likelihood penyediaan barang publik di desa. Kami juga menemukan tingkat pendidikan kepala desa mempengaruhi pengentasan kemiskinan dan penyediaan barang publik. Analisis kualitatif berupa wawancara mendalam juga dilakukan untuk mendukung temuan kuantitatif.

---

This study examines the impact of local politics on poverty alleviation and the provision of public goods in a village setting. Specifically, it focuses on the influence of Village Deliberation and BPD members, who represent rural communities. The analysis employs quantitative methods, utilizing 2018 Village Potential data and employing ordinary least square and logit binary regression models. The results indicate a positive and significant relationship between Village Deliberation, BPD members, and poverty alleviation at the national level. Furthermore, Village Deliberation and BPD members demonstrate a positive and significant association with the likelihood of providing public goods within the village. Additionally, the education level of village heads is found to affect both poverty alleviation and the provision of public goods. To supplement the quantitative findings, qualitative analysis in the form of in-depth interviews was conducted. These interviews aimed to provide further support and insights into the study's results."

"ABSTRAKStudi ini bertujuan untuk menguji apakah pembangunan yang berdasarkan maqasid shari rsquo;ah dapat membantu negara ndash; negara Muslim berkembang mengentaskan permasalahan kemiskinan. Pertama, studi ini menyimpulkan bahwa negara ndash; negara Muslim seharusnya menerapkan konsep maqasid shari rsquo;ah dalam konsep pembangunan di negara mereka, dan tidak dengan mencontoh proses pembangunan di negara ndash; negara Barat. Untuk membuktikan hal tersebut, studi ini menggunakan metode Partial Least Squares PLS ndash; Path agar dapat melihat hubungan kompleks antara lima dimensi dalam maqasid shari rsquo;ah yaitu dien agama , aql akal , nafs jiwa , nasl keturunan , dan maal harta , dengan tingkat kemiskinan multidimensi, yang direpresentasikan dengan Multidimensional Poverty Index MPI . Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam tingkat agregat, pembangunan berdasar maqasid shari rsquo;ah memiliki korelasi negatif dengan kemiskinan multidimensi. Hasil yang signifikan ditunjukkan oleh dimensi aql dan nafs. Lebih jauh lagi, dimensi aql memiliki kontribusi terbesar dalam pengentasan kemiskinan di negara ndash; negara Muslim. Sehingga, studi ini merekomendasikan penggunaan konsep pembangunan berdasarkan maqasid shariah dan juga secara spesifik mendorong negara ndash; negara muslim berkembang untuk memajukan sistem pendidikan mereka.Studi ini bertujuan untuk menguji apakah pembangunan yang berdasarkan maqasid shari rsquo;ah dapat membantu negara ndash; negara Muslim berkembang mengentaskan permasalahan kemiskinan. Pertama, studi ini menyimpulkan bahwa negara ndash; negara Muslim seharusnya menerapkan konsep maqasid shari rsquo;ah dalam konsep pembangunan di negara mereka, dan tidak dengan mencontoh proses pembangunan di negara ndash; negara Barat. Untuk membuktikan hal tersebut, studi ini menggunakan metode Partial Least Squares PLS ndash; Path agar dapat melihat hubungan kompleks antara lima dimensi dalam maqasid shari rsquo;ah yaitu dien agama , aql akal , nafs jiwa , nasl keturunan , dan maal harta , dengan tingkat kemiskinan multidimensi, yang direpresentasikan dengan Multidimensional Poverty Index MPI . Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam tingkat agregat, pembangunan berdasar maqasid shari rsquo;ah memiliki korelasi negatif dengan kemiskinan multidimensi. Hasil yang signifikan ditunjukkan oleh dimensi aql dan nafs. Lebih jauh lagi, dimensi aql memiliki kontribusi terbesar dalam pengentasan kemiskinan di negara ndash; negara Muslim. Sehingga, studi ini merekomendasikan penggunaan konsep pembangunan berdasarkan maqasid shariah dan juga secara spesifik mendorong negara ndash; negara muslim berkembang untuk memajukan sistem pendidikan mereka.

---

ABSTRACTThis study is an attempt at examining whether the so called maqasid shari rsquo ah based development can help the Muslim world to alleviate the poverty problem. First, this study argues that, instead of following the lsquo success rsquo of the Westerm world development process, Muslim world are supposed to incorporate the maqasid shari rsquo ah concept to their development process in order to run away from their underdevelopment era. In order to prove that preposition, the Partial Least Squares PLS Path method is used to address the complex relationship between the five dimensions of maqasid shari rsquo ah, namely dien faith , aql intellect , nafs life , nasl posterity , and maal wealth , and multidimensional poverty level, which is proxied by MPI. The results suggest that, in the aggregate level, maqasid shari rsquo ah based development has negative correlation with multidimensional poverty. The significant relationship between the two comes from the role of nafs and aql dimensions. Furthermore, the aql dimension appears as the dimension of maqasid shari rsquo ah which contributes the most to the multidimensional poverty alleviation in the Muslim world. Therefore, this study draws the recommendation to not only using the maqasid shari rsquo ah based development, but also to give more emphasize to the establishment of a robust educational system in the Muslim world. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan collaborative governance di Kabupaten Kulon Progo melalui program One Village One Sister Company dalam penanggulangan kemiskinan dan upaya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mengajak sektor swasta bergabung dalam program One Village One Sister Company. Teori yang digunakan adalah collaborative governance Pendekatan penelitian ini adalah post positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sepuluh dimensi dalam collaborative governance di Kabupaten Kulon Progo melalui program One Village One Sister Company dalam penanggulangan kemiskinan yaitu partisipan formalitas durasi fokus stabilitas tahap diskresi alasan. Pemerintah melibatkan sektor swasta upaya Pemerintah mengatasi keterbatasan informasi dan resiko. Pemerintah Selain itu ada tiga upaya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mengajak sektor swasta bergabung dalam program One Village One Sister Company yaitu mempromosikan program One Village One Sister Company melalui media massa melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak swasta dan mendayagunakan jejaring yang dimiliki pegawai Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

---

This research aims to describe collaborative governance in Kulon Progo Regency through One Village One Sister Company Program in poverty alleviation. It also describes Kulon Progo Regency Government effort to invite the private sector to join One Village One Sister Company Program. This research uses collaborative governance theory. Research appoach is post positivist that utilizes in depth interview and literature study.The result shows that collaborative governance in Kulon Progo Regency through One Village One Sister Company Program in poverty alleviation has ten dimensions those are participants formality duration focus stability cycle discretions Government rationales to involve private sector Government efforts to deal with information shortfall and Government risks Besides Kulon Progo Regency Government has three methods to invite the private sector to join One Village One Sister Company program those are promote One Village One Sister Company program through mass media communicate directly with the private company and utilize network owned by the employees of Kulon Progo Regency Government."

"Program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia yang berhasil dilakukan selama pemerintahan orde baru dengan mengandalkan hasil kekayaan alam yaitu migas. Namun kekayaan alam yang tidak terbarukan ini lambat laun menipis dan perlu dicari alternatif solusi sumber pembiayaan lainnya. Booming batubara juga sama halnya dengan migas karena merupakan sumber kekayaan alam yang tidak terbarukan. Kelapa sawit yang kemudian dalam beberapa tahun terakhir menjadi andalan Indonesia untuk diekspor ke berbagai negara memberi harapan baru bagi Indonesia. Lebih menguntungkan lagi, kelapa sawit adalah sumber daya yang terbarukan, terlepas dari berbagai polemik yang ditimbulkan akibat perambahan hutan untuk membuka lahan perkebunan sawit baru. Indonesia merupakan produsen dan eksportir terbesar kelapa sawit di dunia, dan menjadi andalan untuk sumber pemasukan devisa negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh usaha perkebunan sawit terhadap kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Studi ini kemudian mencoba menghubungkan keberadaan kelapa sawit terhadap pengentasan kemiskinan, dengan mengambil lokasi di Provinsi Riau yang merupakan Provinsi dengan luas lahan dan produsen kelapa sawit terbesar di Indonesia. Studi dilakukan di empat kabupaten penghasil sawit terbesar yakni di Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar dan Pelalawan. Dengan menggunakan metode regresi panel (pooled least square), studi ini menemukan bahwa produksi sawit memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan kemiskinan, dimana meningkatnya produksi kelapa sawit bisa menekan jumlah kemiskinan di empat kabupaten yang diamati. Peningkatan produksi sawit juga bisa menciptakan tambahan lapangan pekerjaan.

---

The poverty alleviation and employment creation program in Indonesia was successfully carried out during the New Order government by relying on natural resources, namely oil and gas. However, this non-renewable natural resources is slowly depleting and it is necessary to look for alternative solutions for development financing. Same as oil and gas, coal booming doesn’t long because it is also a non-renewable resources. Palm oil, which in recent years has become Indonesia's mainstay for export to various countries, has given Indonesia new hope. Even more profitable, palm oil is a renewable resource, regardless of the various polemics caused by deforestation to open up new palm oil plantations. Indonesia is the largest producer and exporter of palm oil in the world, and is a mainstay source of foreign exchange income for the country. The research aimed to determine the effect palm oil plantation on poverty and employment. This study then tries to link the presence of oil palm to poverty alleviation, by taking a location in Riau Province, which is the largest palm oil producer and plantation in Indonesia. The study was conducted in the four largest palm oil producing districts, namely Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar and Pelalawan districts. Using the panel regression method (pooled least squares), this study found that palm oil production has an inverse relationship with poverty, the increasing palm oil production can reduce the amount of poverty in the four districts observed. Increasing in palm oil production also create additional employment."