Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam kehidupan bermasyarakat terutama di bidang ekonomi sering ditemukan para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perikatan. Mengenai perikatan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian umum yang terangkum dalam bab I-IV yang berisi asas-asas umum perikatan dan bagian khusus yang terangkum dalam bab V-XVIII yang berisi aturan yang mengatur tentang perjanjian. Perjanjian adalah sebab yang menimbulkan perikatan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan perselisihan antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktor tersebut yaitu tidak ditaatinya ketentuan dari pasal 1320 KUHPer yang mengatur mengenai syarat sah dari suatu perjanjian. Jika ketentuan dari pasal tersebut tidak dipenuhi maka akan akibat yang ditimbulkan adalah batalnya perjanjian atau perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya. Perjanjian kredit yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas yang belum berbadan hukum sangat mengandung resiko bagi pihak kreditur. Karena dalam hal ini perseroan tidak dapat diminta pertangung-jawabannya, melainkan Direksi dan Komisarislah yang harus bertangung jawab penuh terhadap perjanjian yang dibuatnya. Begitu pula dalam hal perjanjian kredit yang dilakukan oleh bank sebagai institusi perbankan. Dalam hal melakukan perjanjian kredit bank seharusnya mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan juga undang undang lainnya. Dalam Hal ini para pihak haruslah sudah mengerti hak dan kewajiban masing-masing. Apabila perjanjian yang dibuat antara para pihak batal demi hukum. Maka kreditur dalam hal ini pihak yang dirugikan harus mengetahui apa yang menjadi hak mereka bila kerugian tersebut menimpa, sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang dengan sendirinya tidak menguntungkan bagi pihak-pihak yang bersangkutan."

"ABSTRAKPenelitian ini didasarkan pada masuknya Badan Usaha Milik Negara PerseroanTerbatas (BUMN Persero) sebagai salah satu objek pemeriksaan Badan PemeriksaKeuangan (BPK) sebagai akibat dari luasnya lingkup keuangan negara dalamUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penelitian inimembahas dua permasalahan utama. Pertama, dasar BPK diberikan kewenanganmelakukan pemeriksaan eksternal terhadap BUMN Persero. Kedua, lembagamana yang berwenang melakukan pemeriksaan eksternal terhadap BUMN Perseroyang tetap menjalankan prinsip badan hukum dan menjaga hak pemegang saham.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yangbertumpu pada data sekunder dan disajikan secara deskriptif analitis. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa BPK diberikan kewenangan melakukanpemeriksaan eksternal terhadap BUMN Persero disebabkan ketidaktelitianpembentuk undang-undang dalam memaknai filosofi pemeriksaan keuangannegara dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lembaga yang berwenangmemeriksa BUMN Persero adalah Kantor Akuntan Publik yang dipilih melaluimekanisme Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan demikian, BPK sebagailembaga negara seharusnya hanya melakukan pemeriksaan yang sifatnya makrostrategiskeuangan negara saja, yakni meliputi kebijakan, program, tujuan dankemanfaatan keuangan negara

---

ABSTRACTThis thesis is based on the inclusion of BUMN Persero as one of BPK?s

examination object as a result from the vast context of state finances in the Law

no.17/2003 on State Finances. This research will focus on two main

problems. First, the ground for BPK to be given authority to conduct external

examination upon BUMN Persero. Secondly, regarding which institution that has

the authority to conduct external examination upon BUMN Persero, while keep

maintaining the legal body principle and protecting the rights of the stakeholders.

The method used in this research is juridical-normative which has its bearings on

secondary data, this research will also be presented in the form of descriptive analyctical.

The result of this research shows that the fact that BPK is given the

authority to conduct external examinations upon BUMN Persero is the

consequence of the legislators? inaccuracies in understanding the philosophy of

state finance examinations as set forth in the 1945 Constitution. The authorized

institution in examining BUMN Persero is the Public Accountant Office which is

selected through the mechanism of Rapat Umum Pemegang Saham (General

Meeting of Stakeholders). Therefore, BPK as a state institution should be limited

to conducting state finances examinations with macro-strategic nature only, which

includes policy, programs, objective and the utilization of state finance."

"Perseroan adalah badan hukum (legal person, legal entity), dianggap sebagai subjek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum dengan berbagai pihak seperti manusia. Perseroan adalah badan hukum hasil rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia..."

"Tak jarang pengusaha membentuk persekutuan komanditer ketika memulai kegiatan usaha. Seiring berkembanganya kegiatan usaha tak jarang dilakukan restrukturisasi menjadi perseroan terbatas dengan memasukan persekutuan komanditer sebagai modal perseroan terbatas. Namun minimnya peraturan pemasukan persekutuan komanditer sebagai modal perseroan terbatas menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Dengan demikian, dibutuhkan ketentuan yang mengatur prosedur pemasukan persekutuan komanditer sebagai modal perseroan terbatas. Penulisan tesis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif.

---

It is common for entrepreneurs to establish a limited partnership (commanditaire vennootschap) when starting a business. As the development of its business activities, it is often the limited partnership be restructured into a limited liability company by subscribing the limited partnership into the limited liability company's capital. However, the lack of regulation regarding the subscription of a limited partnership into a limited liability company's capital has caused legal uncertainty. Therefore, it is necessary to have a regulation which governs about the subscription of a limited partnership into a limited liability company's capital. This thesis is using qualitative research with normative juridical method."