Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai pemegang hak milik atas kekayaan alam, minyak dan gas bumi yang terkandung dalam bumi dan air wilayah Indonesia, yang merupakan wilayah hukum pertambangan Indonesia memberikan kekuasaan kepada negara untuk mengatur dan memanfaatkan kekayaan nasional tersebut sebaik-baiknya agar tercapai masyarakat yang adil dan makmur. Dengan demikian negara mempunyai hak penguasaan atas kekayaan nasional tersebut dengan menyerahkan penyelenggaraan dan pelaksanaannya kepada perusahaan milik negara, yaitu Pertamina (Perusahaan Tambang Minyak Negara) berupa kuasa pertambangan minyak dan gas bumi yang meliputi eksplorasi, pemurnian, pengelolahan, pengangkutan dan penjualan. Tetapi pada kenyataannya didalam pelaksanaan pekerjaan penambangan minyak di Indonesia, ada pekerjaan yang dapat dilakukan sendiri oleh Pertamina dan ada pula yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh Pertamina. Salah satu faktor yang menyebabkan tidak dapatnya Pertamina melakukan penambangan sendiri adalah disebabkan semakin tingginya teknologi yang diperlukan untuk melakukan penambangan di Indonesia dikarenakan sulitnya medan penambangan dan untuk memperoleh kualitas dan kuantitas yang semaksimal mungkin. Faktor biaya yang sangat besar dengan resiko yang tinggi juga merupakan faktor diadakannya kerjasama dengan pihak swasta. Pekerjaan penambangan minyak yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh Pertamina dilakukan melalui kerjasama antara Pertamina dan kontraktor asing, yaitu dalam bentuk Kontrak Production Sharing (Production Sharing Contract). Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut diatas, maka penulis bermaksud membahas Kontrak Production Sharing yang dilakukan oleh Pertamina dan Atlantic Riechfield Indonesia Inc., yang mana penulis mendapatkan hal-hal yang menarik untuk dibahas dalam kontrak ini, seperti diantaranya mengenai 'Apakah kontrak Production Sharing itu, dan apa saja yang diatur didalamnya?' Bagaimana menyelesaikan masalah dalam hal terjadi perselisihan diantara mereka dan juga apakah teori-teori perjanjian yang ada sesuai dengan prakteknya atau terdapat perbedaan-perbedaannya. Atas dasar inilah penulis memberanikan diri untuk menyusunnya dalam sebuah skripsi dengan judul 'Kontrak Production Sharing Antara Pertamina dan Atlantic Richfield Indonesia Inc . Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaruh tax treaty terhadap production sharing contract pertambangan minyak bumi di Indonesia, yang juga akan ditinjau dari sudut pandang hukum investasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan dan buku. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa tax treaty dapat mempengaruhi suatu production sharing contract yang ditandatangani sebelum lahirnya UU nomor 22 tahun 2001. Tax treaty dalam hal ini dapat mempengaruhi production sharing contract dengan memberikan kemungkinan pengurangan pajak atas dividen yang harus dibayar, yang nantinya akan mempengaruhi nilai bagi hasil yang seharusnya didapatkan oleh negara dengan mengacu terhadap ketentuan bagi hasil didalam production sharing contract itu sendiri. Dalam hal ini pengaruh tax treaty terhadap production sharing contract menunjukkan ketidak efektifan tax treaty sebagai suatu insentif investasi yang mengakibatkan kerugian bagi negara.

---

This research aims to find out about the influence of a tax treaty to the production sharing contract of mining petroleum in Indonesia, which will also be reviewed from the standpoint if Investment Law in Indonesia. The methode of this research is normative juridical law by using secondary data, such as legislation, and books. From this research, it is concluded, that tax treaty can affect a production sharing contract signed prior to the inception of the oil and gas law number 22/2001. Tax treaty in this case could affect production sharing contract by giving the possibility of a reduction in taxes on dividends to be paid, which would affect the value of the results should be obtained by the State with reference to the provisions for the results in the production sharing contract itself. In this case the influence of tax treaty against the production sharing contract shows the ineffectiveness of tax treaty as investment incentive in Indonesian mining petroleum sector."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang bentuk-bentuk pengusahaan minyak dan gas bumiyang pernah berlaku di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda hingga pada saatini yang kemudian dicarilah bentuk pengusahaan yang paling ideal dan sesuaidengan konsep Hak Menguasai Negara sebagaimana terdapat di Pasal 33 ayat (2)dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan ResolusiMajelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penelitian ini menggunakan bentukpenelitian normatif atau dikenal juga dengan sebutan penelitian hukumkepustakaan dengan tipologi deskriptif serta dengan menggunakan metodekualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa konsesi merupakan bentukpengusahaan minyak dan gas bumi yang paling ideal untuk diterapkan diIndonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the forms of exploitation of oil and gas that ever applies inIndonesia since the days of the Dutch East Indies colonization until today. Later,this thesis is looking for the most ideal form of contract in accordance with theconcept of Permanent Sovereignity over Natural Resources as contained in Article33 paragraph (2) and paragraph (3) of the Constitution of the Republic ofIndonesia in 1945 and the United Nations General Assembly resolutions. Thisstudy uses a form of normative research or also known as legal research with adescriptive typology and using qualitative methods. The results of the studysuggest that the concession is the most ideal form of contract for oil and gasoperation to be applied in Indonesia."