Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Research has called for increased demand of non financial measures (NFM) disclosure. This research examines the association between firm characteristics and the extent of NFM disclosure. Furthermore, we investigate the value relevance of NFM disclosure and its effects to cost of equity and firms performance. The results of this research are: (1) firm strategy (prospector/ defender), regulatory factors, firms' age and foreign ownership are significantly positively associated with the level of NFM disclosure (2) NFM disclosure is a good signal for investors, which is relevant for earning persistency valuation. (3) the level of NFM disclosure is significantly negatively associated with cost of equity ( 4) the level of NFM disclosure is significantly positively associated with .firm performance."

"Riset ini bertujuan untuk menganalisis profil kemungkinan gagal bayar perusahaan-perusahaan publik di sektor non-keuangan di kawasan Asia ndash; Pasifik yang diwakili oleh sepuluh negara: ASEAN-5 Indonesia, Thailand, Philippines, Singapore, Malaysia , China, Hong kong, Japan, Australia, USA. Metode struktural Merton digunakan untuk memperkirakan kemungkinan gagal bayar pada setiap perusahaan di setiap negara yang termasuk dalam penelitian. Sumber data utama adalah laporan keuangan perusahaan dan harga ekuitas di pasar. Angka kemungkinan gagal bayar dari semua perusahaan kemudian dikelompokkan ke dalam tingkatan ekonomi negara. Secara umum, ditemukan bahwa kelompok negara maju memiliki kemungkinan gagal bayar yang lebih rendah, volatilitas aset yang lebih rendah dan rasio liabilitas terhadap aset yang lebih tinggi dibandingkan negara berkembang.

---

The purpose of this research is to analyze probability of default profiles of non financial public companies in the Asia ndash Pacific region, which is represented by ten countries ASEAN 5 Indonesia, Thailand, Philippines, Singapore, Malaysia , China, Hong kong, Japan, Australia, and USA. Merton structural approach is employed to estimate the probability of default of each company in each country under investigation. The main sources of data are financial reports and equity market price. The probability of default of all companies are then grouped into country group level. In general, it is found that developed countries have a lower probability of default, a lower asset volatility, and a higher liability to asset ratio compared to developing countries."

"

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris mengenai hubungan  antara karakteristik komite audit yaitu gender, pengalaman terdahulu, keahlian keuangan, ukuran, dan tingkat kerajinan dengan ketepatan waktu laporan keuangan auditan. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan publik di Indonesia kecuali industri keuangan selama periode 2014-2017. Hasil dari penelitian ini membuktikan adanya hubungan signifikan positif antara komposisi gender komite audit dan keahlian keuangan komite audit terhadap audit report lag. Serta hubungan signifikan negatif tingkat kerajinan komite audit terhadap audit report lag. Karakteristik pengalaman terdahulu dan ukuran komite audit menunjukan hasil tidak adanya hubungan signifikan dengan audit report lag.

 

---

This research aims to know the relation between audit committee characteristics which are gender, experience, financial expertise, size, and diligence on the timeliness of audited financial statement. This research uses samples of public firms listed in Indonesian Stock Echange excluding financial industry for the year 2014-2017. The results of this study prove that theres a significance positive relation between the gender composition of the audit committee and the financial expertise of the audit committee on audit report lag. Also theres a  significance negative relation between level of diligence of audit committee on audit report lag. Prior experience of audit committee and size of audit committee show the result of no significant relationship on audit report lag

 

"

"Pengawasan memiliki peranan penting dalam memastikan kesesuaian suatu organisasi dalam menjalankan perannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini yang dilakukan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) selaku pengawasan dari sektor pemerintah yang melakukan pengawasan terhadap Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Temuan dalam kasus laporan keuangan palsu yang dilakukan oleh Akuntan Publik dapat meningkatkan tekanan bagi regulator dalam meningkatkan pengawasan. Penelitian ini akan melihat bagaimana proses pemeriksaan terhadap AP dan KAP yang dilakukan oleh PPPK telah efektif berdasarkan 6 (enam) kriteria monitoring dan evaluasi dari Kusek dan Rist (2004). Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara terhadap 6 narasumber dengan jabatan profesi PPPK dan akademisi. Selain itu, peneliti menggunakan teknik catatan lapangan-memo analitik, dan studi pustaka dalam memperoleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pemeriksaan PPPK kepada AP dan KAP telah memenuhi sebagian besar dari kriteria monitoring dan evaluasi, khususnya pada kriteria permintaan/tuntutan, kejelasan peran dan tanggung jawab, informasi yang dapat dipercaya, dan akuntabilitas. Adapun pada kriteria kapasitas dan insentif belum maksimal karena jumlah pegawai PPPK yang melakukan pemeriksaan AP dan KAP berbeda jauh dengan jumlah AP dan KAP di Indonesia. Selain itu, penerapan reward dan punishment saat ini hanya ditentukan berdasarkan target kinerja indidivu saja.

---

Supervision has an important role in ensuring the suitability of an organization in carrying out its role in accordance with applicable regulations. This is done by the Finance Professionals Supervision Center (PPPK) as supervision from the government sector that supervises Public Accountants (AP) and Public Accounting Firms (KAP). Findings in the case of false financial statements conducted by Public Accountants can increase pressure for regulators to improve supervision. This research will look at how the inspection process of AP and KAP conducted by PPPK has been effective based on 6 (six) monitoring and evaluation criteria from Kusek and Rist (2004). Researcher used interview technique to obtain primary data by conducting interviews with 6 resource persons who work as PPPKs and academics. In addition, researcher used analytical techniques of field notes and literature studies in obtaining secondary data. The result showed that the process of implementing the PPPK inspection for AP and KAP has fulfilled most of the monitoring and evaluation criteria, especially on the criteria of demand, clarity of roles and responsibilities, trustworthy and credible information, and accountability. The capacity and incentive criteria haven't been optimized because the number of PPPK employees conducting AP and KAP audits differs significantly from the number of APs and KAPs in Indonesia. Furthermore, the application of rewards and punishments is currently determined solely on the basis of individual performance targets."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh politically connected directors terhadap financial firm performance dengan proksi ROE dan ROA. Direksi yang memiliki hubungan politik, atau lebih lanjut disebut politically connected directors, merupakan direksi yang adalah a bagian dari parlemen, b menteri atau kepala pemerintahan, dan c berhubungan erat dengan partai politik. Hubungan politik didefinisikan sebagai rasio jumlah direksi yang memiliki hubungan politik terhadap jumlah keseluruhan direksi. Penelitian ini akan membahas bagaimana pengaruh yang diberikan pada kinerja keuangan perusahaan dengan turut sertanya para direksi perusahaan dalam jabatan politik suatu negara. Terdapat perbedaan nilai leverage pada financial firm dengan non-financial firm sehingga penelitian ini hanya meneliti pada non-financial firm yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia saja. Observasi dilakukan terhadap 404 non-financial firm yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan yang memiliki laporan keuangan lengkap. Data yang digunakan adalah data panel dan dengan menggunakan Ordinary Least Square OLS , diperoleh hasil bahwa besarnya proporsi politically connected directors tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

---

ABSTRACTThis research examines the effect of politically connected directors on financial firm performance measured by ROE and ROA . This research defines a politically connected director as director who is a part of parliament, b minister or head of government, or c closely related to political parties. Political relations are defined as the ratio of the number of directors who have political relations to the total number of directors. This research will discuss how the effect given to the financial firm performance with the participation of directors in the political office of a country. There is a difference of leverage value in financial firm with non financial firm, so this research only examines the non financial firm. Four hundred four firms listed on Indonesia Stock Exchange are observed within period 2011 2015 and have complete annual report. By using Ordinary Least Square OLS estimation model, regression results from politically connected directors to firm performance showed insignificant results therefore research finds that the proportion of politically connected directors has no effect on financial firm performance."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh dari Kepemilikan Institusi institutional ownership terhadap volatilitas imbal hasil saham stock return volatility pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2016. Analisis dilakukan dengan model persamaan regresi linier data panel dengan basis Ordinary Least Square. Variable terikat dalam penelitian ini adalah Volatilitas return dan variable bebas terdiri yaitu kepemilikan institusi. Serta firm size, turnover, mtb, kebijakan dividen, dividen payout, dan leverage sebagai variable control. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusi memiliki pengaruh signifikan positif pada terhadap volatilitas imbal hasil saham stock return volatility.

---

This study examined to analyze the impact of institutional ownership toward stock return volatility with dividen policy and dividen payout as a perspective, firm size, firm leverage, stock turnover, and mtb as control variable. This study use panel regression method and use ordinary least square. The result of this study show that institutional ownership increases stock return volatility of listed companies in Indonesia Stock Exchange in 2010 ndash 2016."