Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi akuntabilitas publik pada pelaporan keuangan di Gereja Pancaran Kasih, Depok. Sebagai entitas non laba, gereja memperoleh pendapatan seluruhnya dari sumbangan dan persembahan jemaat gereja tersebut. Dan hal ini menuntut gereja harus memaparkan pelaporan keuangannya secara transparan dan akuntabel. Pelaporan keuangan di gereja Pancaran Kasih ini diteliti dengan Teori Akuntabilitas yang ditulis oleh Bovens (2005). Hasil penelitian di gereja GPIB Pancaran Kasih menunjukkan bahwa tahapan dalam menilai akuntabilitas laporan keuangan gereja (dari accountable actor ke accountable forum) belum berjalan secara optimal. Dalam proses informing about performance, publikasi berjalan baik, meski isi laporan keuangan masih ada yang tidak mengikuti SAK. Proses debating dan judging juga kurang optimal karena jemaat beranggapan pejabat gereja tidak mungkin melakukan penyimpangan sehingga proses debating sangat jarang terjadi yang menyebabkan proses judging juga tidak berjalan optimal. Hal ini terjadi karena kondisi jemaat yang awam akan laporan keuangan dan anggapan bahwa pejabat gereja tidak mungkin melakukan penyimpangan di dalam gereja, apalagi pejabat gereja adalah seorang pelayan yang mendedikasikan hidupnya dalam pelayanan gereja.

---

This research was conducted to evaluate public accountability in financial reporting at Pancaran Kasih Church, Depok. As a non-profit entity, the church derives its full income from donations and offerings from the church members. And this requires the church to explain its financial reporting in a transparent and accountable manner. Financial reporting in the Pancaran Kasih church was examined with Accountability Theory written by Bovens (2005). The results of the research at the GPIB Pancaran Kasih church show that the stages in assessing the accountability of church financial statements (from accountable actors to accountable forums) have not run optimally.

In the process of informing about performance, publications went well, although the contents of the financial statements were still not followed by SAK. The debating and judging process is also not optimal because the congregation thinks church officials are not likely to make deviations so the debating process is very rare which causes the judging process to not run optimally. This is due to the condition of the congregation who are unfamiliar with financial statements and the assumption that church officials are unlikely to commit irregularities in the church, especially church officials are a servant who dedicates their life to church services."

"Reasonly users of social networks of internet have been developing. This application development of this web is not only used for making a friend, but also for bussiness, entertainment and politics. This social networks can be categorized into technology of web 2.0. Accountability is an action that assures that governments meet their promises to public. This paper is intended to explain the opportunities of using the technology of Web 2.0 as tool for public in demanding government accountability."

"Tesis ini membahas tentang analisis proses penerapan akuntabilitas pelayanan publik yang diselenggarakan Pusfatekgan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah : untuk indikator acuan pelayanan sudah ada standar pelayanan yang ditetapkan hanya saja perlu diinformasikan secara lebih luas; untuk solusi pelayanan sudah dilakukan konsultasi pada tahap awal pemberian pelayanan; untuk prioritas pemenuhan kepentingan pengguna masih perlu perbaikan karena belum ada petugas khusus pelayanan. Transparansi informasi pelayanan masih kurang dipublikasikan ke masyarakat. Sedangkan untuk partisipasi masyarakat melalui pengaduan masyarakat yang masuk masih sangatlah sedikit.

---

This thesis discusses an analysis of the implementation process of public service accountability organized by Pusfatekgan. The method used is qualitative research.The results of this study are as follows: there is already an existing standard for service reference indicator, but it needs to be informed more broadly; for service solution, a consultation has taken place at the early stages of service delivery; it is only the priority of fulfillment for the benefit of the users that is considered still requiring more improvements because there is not any special service attendant yet. The transparency of service information still has not been publicized enough, while there is still very little community participation through public complaints."

"ABSTRAK Akuntabilitas terhadap kinerja suatu lembaga pemerintah sangatlah dituntut dalam reformasi manajemen pemerintah saat ini. Setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan hasil akhirnya kepada masyarakat atas penggunaan anggarannya sebagai pelaksanaan berbagai program dan kegiatannya. Penerapan SAKIP ini juga mendorong pengintegrasiann sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem pengukuran, sistem pelaporan dan evaluasi yang berbasiskan pada kinerja sesuai dengan amanah yang diemban oleh setiap instansi pemerintah sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara. penerapan SAKIP ini mampu mengindentifikasi potensi inefisiensi penggunaan anggaran negara sebesar 392,87 Triliyun Rupiah ditahun 2016. Selanjutnya mampu menekan potensi inefsiensi sebesar 41, 15 Triliyun Rupiah di tahun 2017, serta menghasilkan efisiensi penggunaan anggaran negara sebesar 65,1 Triliyun Rupiah ditahun 2018. "

"Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor determinan yang mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi Kementerian/Lembaga. Faktor determinan dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan temuan audit BPK. Data yang digunakan merupakan data sekunder. Periode pengamatan adalah tahun anggaran 2010-2012. Metode penelitian adalah kuantitatif dengan data panel,dengan menggunakan ordered logit. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel tingkat kompleksitas, kegiatan dekonsentrasi, temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan, dan tingkat penyimpangan anggaran berpengaruh negatif terhadap kemungkinan tingginya akuntabilitasdantransparansiKementerian/Lembaga.

---

objective of this research to analyze determinants of accountability and transparency in Ministries/Institutions. Determinant factors were divided into two groups: internal factor from Ministries/Institutions and BPK?s audit findings. The data used in this study is a secondary data. Observation period used is year 2010- 2012. Research method is a quantitative with panel data, using an ordered logit models. The study find that complexity level, deconcentration activities, findings related to noncompliance with laws and regulations, and the level of budget irregularities has negative effect on the possibility of high accountability and transparency in Ministries/Institutions."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, gaya kepemimpinan, kompetensidan motivasi terhadap kinerja organisasi, khususnya pada organisasi pemerintahan desa di KabupatenSidoarjo. Sampel pada penelitian ini diambil dengan menggunakan metode pengumpulan datadengan simple random sampling. Jumlah sampel yang digunakan yaitu sebanyak 111 respondenyang berada di 34 wilayah desa di Kabupaten Sidoarjo. Data yang diperoleh dianalisis menggunakanteknik analisis PLS (Partial Least Square). Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinantransformasional berpengaruh positif terhadap kinerja dan motivasi kerja manajerial. Selanjutnyakompetensi manajerial berpengaruh positif terhadap motivasi kerja manajerial. Penelitian inimemiliki keterkaitan dengan praktik dalam mendukung pemerintahan desa dalam menciptakantata kelola yang baik.ABSTRACTThis research aimed to find out the effect of accountability, leadership style, competency andmotivation on the organization performance, especially in government organization, Sidoarjo. Thedata collection thecnique used simple random sampling. Furthermore, there were 111 respondentsas sample in 34 village area, Sidoarjo. Moreover, the data analysis thecnique used PLS (Partial LeastSquare. The research result concluded the transformasional leadership style had positive effect onthe performance and motivation of managerial porformance. Furthermore, the managerial ownershiphad positive effect on the motivation managerial work. Furthermore, this research had correlatedwith the government support to create a good governance."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara opini audit, temuan audit atas kelemahan system pengendalian intern, temuan audit atas ketidak patuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap peluang keterpilihan incumbent dalam pemilukada. Sampel yang digunakan sebanyak 56 Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah akan semakin meningkatkan peluang keterpilihan incumbent dan semakin tinggi temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian intern akan semakin menurunkan peluang keterpilihan incumbent. Sebaliknya, opini audit, temuan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, serta penerapan akuntabilitas kinerja tidak berhubungan dengan keterpilihan incumbent.

---

The objective of this research is to analyze the relationship of audit opinion, audit irregularities, evaluation of local government performance, evaluation of performance accountability towards incumbent reelection in local election. It used 56 samples of Regency/City in Indonesia. The study found that higher performance score increase the probability of reelection and higher audit irregularities of the weakness of internal control system decrease the probability of reelection. On the contrary, audit opinion, audit irregularities of compliance to the regulation, evaluation of performance accountability have no relationship with the probability of incumbent reelection."