Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu masalah rumit yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan suatu kekuatan militer adalah bagaiman membangun kekuatan militer atau pertahanan dengan biaya yang relatif murah di masa damai, namun dapat dikembangkan dengan cepat menjadi kekuatan militer yang kuat dalam menghadapi ancaan perang atau agresi militer asing. Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan jawaban kepada masalah tersebut dengan memberikan perhatian kepada pembangunan potensi kekuatan militer atau pertahanan (military potential) sebagai basis pengembangan kekuatan militer atau pertahanan dihadapkan dengan masalah ekonomi yang mendasar yaitu bagaiman mengalokasikan sumber daya nasional yang terbatas untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang saling bersaing dari berbagai sektor pembangunan secara nasional"

"Kemitraan merupakan suatu hubungan yang memegang prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Kemitraan dalam upaya kesehatan perlu dilakukan karena pemerintah tidak dapat menjalankan pembangunan kesehatan sendiri melainkan membutuhkan pihak lain yaitu dengan institusi pemerintah (lintas sektor dan lintas program), institusi swasta, dan institusi masyarakat.Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kemitraan yang dibangun bidang komunikasi Komnas FBPI dengan sektor lain dan organiasasi dalam upaya penanganan penyakit flu burung. Sedangkan tujuan khusunya yaitu untuk memperoleh informasi tentang faktor pelaku kemitraan yang terdiri dari pengetahuan flu burung, pemahaman konsep kemitraan, keahlian dan pembagian peran, dan pengalaman kemitraan tiap mitra. Selain itu, tujuan khusus lainnya yaitu untuk memperoleh informasi tentang tingkat atau jenjang kemitraan, faktor pengelolaan kemitraan, serta pengembangan yang dilakukan dan tingkat keberhasilan kemitraan.Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif dengan metode wawancaea mendalam (indepth interview) dan telaah dokumen terkait dengan kemitraan yang dilakukan di bidang komunikasi Komnas FBPI pada tahun 2008.Wawancara mendalam dilakukan terhadap instansi yang turut serta dala m membangun kemitraan yaitu Departemen Kesehatan, Departemen Komunikasi dan informasi, United Nation for Chikdren?s fund (Unicef), Community Based Avian Influenza Control (CBAIC), dan PP Muhammadiyah. Selain itu juga wawancara dengan bidang komunikasi Komnas FBPI sebagai koordinator kemitraan.Hasil penelitian menggambarkan bahwa tingkat pengetahuan SDM terhadap flu burung sudah baik, dan mereka mendapatkan informasi tersebut dari berbagai media dan juga karena ada pembagian informasi dalam forum kemitraan tersebut. Pemahaman akan konsep kemitraan masih belum menyeluruh, masih ada anggapan kemitraan hanya merupakan hubungan yang sejajar, padahal ada faktor lain yaitu adanya keterbukaan dan saling menguntungkan. Setiap instansi memiliki karakteristik keahlian masing-masing sehingga memudahkan dalam pembagian peran. Namun demikian, belum ada pembagian peran yang tertulis atau terdokumentasi. Dalam hal pengalaman, instansi-instansi telah melakukan kerjasama dengan pihak lain baik pemerintah maupun non-pemerintah di luar kemitraan dalam penanganan flu burung. Walaupun bentuk kerjasamanya tidak semua berbasis kemitraan. Kemitraan yang dijalin di bidang komunikasi Komnas FBPI ini, berdasarkan teori Heideneim (2002), berada di tingkat atau jenjang aliansi dimana bentuknya merupakan semi-formal, ada beberapa sumber daya baru, dan adanya koordinasi tugas di dalamnya.Kemitraan di bidang komunikasi Komnas FBPI ini dinilai sudah cukup berhasil karena sebagian besar memenuhi indikator keberhasilan kemitraan yang dibuat oleh ditjen P2M dan PL. Namun demikian, kemitraan tersebut masih perlu dikembangkan lagi sehingga tidak hanya sektor atau organisasi yang ada saja yang berperan dalam penanganan flu burung melainkan lebih meluas lagi karena kesehatan bukan hanya milik sektor kesehatan saja. Selain itu, masalah koordinasi juga perlu ditingkatkan mengingat koordinasi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam kemitraan ini dan juga merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan."

"Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia sebagai bagian dari institusi militer diharapkan bertransformasi menjadi sebuah war college. Dalam rangka mendukung transformasi tersebut, peran manajemen sumber daya manusia sangat krusial, terutama kinerja perencanaan sumber daya manusia stratejik yang perlu didukung oleh kompetensi para perencananya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi SDM perencanaan sumber daya manusia stratejik, menganalisis kinerja perencanaan sumber daya manusia stratejik, dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja perencanaan sumber daya manusia stratejik pada Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data utama penelitian ini bersumber dari survey yang dilakukan terhadap 83 personil yang bertugas di Direktorat Umum yang didukung dengan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi perencanaan sumber daya manusia stratejik di Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia masih perlu ditingkatkan karena didominsasi oleh kompetensi dengan kategori sedang (51,8%) dan rendah (28,9%) sehingga kinerja perencanaan sumber daya manusia stratejik juga menunjukkan kategori yang didominasi oleh kinerja kategori sedang (39,8%) dan rendah (36,1%), dan hubungan kedua variabel tersebut akhirnya memberikan kesimpulan bahwa kompetensi memiliki pengaruh terhadap kinerja perencanaan sumber daya manusia stratejik pada Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia dengan nilai pengaruh 73,9%.

---

Armed Forces Staff and Command School as part of the military institution is expected to transform into a war college. In order to support this transformation, the role of human resource management is very crucial, especially the performance of strategic human resource planning which needs to be supported by the competence of the planners. This research aims to analyze HR competency in strategic human resource planning, analyze strategic human resource planning performance, and analyze the influence of competency on strategic human resource planning performance at the Armed Forces Staff and Command School. This study uses a quantitative approach. The main data for this research comes from a survey conducted on 83 personnel serving in the General Directorate that is supported by in-depth interview data and literature study. The results of the research show that strategic human resource planning competency at the Armed Forces Staff and Command School still needs to be improved because it is dominated by competencies in the medium (51.8%) and low (28.9%) categories so that strategic human resource planning performance also shows a category dominated by medium (39.8%) and low (36.1%) performance categories, and the relationship between these two variables finally gives the conclusion that competence has an influence on the performance of strategic human resource planning at the Armed Forces Staff and Command School with an influence value of 73.9%."

"ABSTRAKSiapa pun memenuhi fungsi ditentukan oleh hukumorder adalah organ. Fungsi-fungsi ini, baik itu dari normcreating sebuahatau karakter norma-menerapkan, semuaakhirnya ditujukan pada pelaksanaan sanksi hukum. Sebuahorgan, dalam pengertian ini, merupakan indvidual memenuhi tertentufungsi. Dia adalah organ karena dan sejauh iamelakukan hukum menciptakan atau fungsi hukum yang berlaku. tidak semuaindividu yang benar-benar berfungsi sebagai organ dari Statein arti yang lebih luas memegang posisi resmi. Itunegara bertindak hanya melalui organ-organnya, tatanan hukum dapatdibuat dan hanya diterapkan oleh individu yang ditunjuk olehtatanan hukum itu sendiri. Di Indonesia, pemuda nasional utamatubuh koordinatif adalah Dewan Pemuda NasionalIndonesia - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Ituorganisasi, didirikan pada tahun 1973, memiliki keanggotaan yangterdiri dari empat tingkat. Pertama, pada dasarnya, terdiridari semua pemuda Indonesia. Kedua, anggota biasa yangpapan KNPI dan organisasi masyarakat pemuda. Ketiga,anggota ekstra-biasa adalah orang-orang dengan kemampuan danketerampilan dalam bidang apapun yang compartible dengantujuan KNPI, dan forthly, anggota terhormat adalahformal, tokoh masyarakat resmi yang telah berkontribusipengembangan pemuda community.KNPI bertujuan untuk mempertahankandan melaksanakan Pancasila (dasar negara), UDD1945 (konstitusi negara), dan untuk membangunluas di kalangan generasi muda Indonesia ditertentu, dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, yang mendalampemahaman tentang prinsip-prinsip negara. KegiatanKNPI terdiri dari pengorganisasian pelatihan kepemimpinan, teknispelatihan keterampilan, tur bekerja, program-program pembangunan, danpendidikan politik bagi Pemuda Indonesia untuk mempromosikan merekakesadaran nasional.

---

ABSTRACTWhoever fulfills a function determined by the legalorder is an organ. These functions, be they of a normcreatingor of a norm-applying character, are allultimately aimed at the execution of a legal sanction. Anorgan, in this sense, is an indvidual fulfilling a specificfunction. He is an organ because and in so far as heperforms a law-creating or law-applying function. not everyindividual who actually functions as an organ of the State in the wider sense holds the position of an official. TheState acts only through its organs, the legal order can becreated and applied only by individuals designated by thelegal order itself. In Indonesia, the major national youthcoordinative body is the National Youth Council ofIndonesia - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Theorganization, founded in 1973, has a membership thatconsists of four levels. First, in principal, it consistsof all Indonesian youth. Secondly, the ordinary members areKNPI board and youth community organizations. Thirdly, theextra-ordinary members are people with capabilities andskills in any field which is compartible with theobjectives of KNPI, and forthly, honourable members areformal, official community figures who have contributed tothe development of the youth community.KNPI aims to defendand implement Pancasila (the foundation of the state), UDD1945 (the constitution of the state), and to establishextensively among Indonesian Young generation inparticular, in the Indonesian people in general, a profoundunderstanding of the state's principles. The activities ofKNPI consist of organizing leadership training, technicalskill training, working tours, development programmes, andpolitical education for Indonesian Youth to promote theirnational consciousness."

"Keberadaan Pasukan Bela Diri sebagai ujung tombak kebijakan pertahanan nasional Jepang yang terganjal oleh Konstitusi Jepang khususnya pasal 9 merupakan sebuah fenomena tersendiri. Pihak pemerintah merasa perlu dengan pembentukan pasukan Bela Diri sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat, di lain pihak masyarakat Jepang yang trauma dengan akibat Perang Dunia II tidak menginginkan kembalinya kekuatan militer. Pemerintah tetap yakin bahwa konstitusi tidak melarang kepemilikan akan kepentingan kekuatan persenjataan dalam tingkat kepentingan minimal pertahanan diri. Kebijakan pertahanan Jepang yang berorientasi pada pertahanan eksklusif bermakna bahwa kekuatan militer tidak dapat digunakan sampai ada agresi atau serangan bersenjata. Pasukan Bela Diri Jepang harus dapat mendefinisikan bahwa tingkatan penggunaan kekuatan pertahanan harus tetap dijaga seminimal mungkin untuk tujuan pertahanan diri. Kebijakan pertahanan Jepang tidak dapat dipisahkan dengan aliansi Jepang-Amerika Serikat. Peran militer Jepang baik domestik maupun global akan sangat dipengaruhi oleh peran militer Jepang."